Bermodal cadangan nikel yang amat besar, pemerintah ingin menjadikan Indonesia pusat produksi baterai mobil listrik dunia. Ini tentu tujuan yang mulia, meski belum tentu realistis. Jika hanya mengandalkan cadangan nikel, posisi tawar Indonesia sebetulnya tidak istimewa. Nikel memang salah satu elemen penting dalam pembuatan baterai mobil, tapi bukan bahan satu-satunya. Pabrikasi baterai kendaraan listrik membutuhkan lima bahan penting: nikel, litium, kobalt, mangan, dan grafit. Indonesia hanya menguasai pasokan nikel. Untuk litium, misalnya, Australia yang paling dominan karena memasok lebih dari separuh kebutuhan dunia. Jika bicara soal kobalt, dunia bergantung pada Republik Demokratik Kongo yang memenuhi 70 persen kebutuhan global. Nikel Indonesia pun tak ideal untuk diproses menjadi bahan baku baterai. Kandungan nikel di deposit sulfida, yang banyak terdapat di Rusia, Kanada, dan Australia, lebih tinggi dan lebih mudah diolah menjadi nikel kelas 1, bahan baku baterai.

Selain itu, ada perkembangan baru yang kurang menguntungkan produsen nikel: meluasnya penggunaan baterai berbasis lithium ferro-phosphate (LFP), yang tak lagi memerlukan nikel. LFP lebih ekonomis karena nikel diganti besi yang lebih murah. LFP juga lebih aman karena tak mudah memicu panas dan lebih awet. Selama ini, perusahaan-perusahaan Cina mendominasi pabrikasi LFP. Mereka pun memiliki kesepakatan dengan konsorsium riset pemilik paten. Selama lokasi produksi dan penjualannya di Cina, pembuat LFP tak perlu membayar biaya lisensi. Menurut laporan International Energy Agency bertajuk "Global Supply Chains of EV Batteries", kesepakatan biaya lisensi ini berakhir pada 2022. Walhasil, penjualan dan pabrikasi LFP di luar Cina kini menjadi bisnis yang menarik. Selama kuartal I 2022, hampir separuh mobil produksi Tesla sudah memakai LFP. Fasilitas pabrikasi LFP di Eropa dan AS akan segera berdiri untuk memenuhi permintaan pasar yang kian besar. Toyota, pembuat mobil terbesar dunia, dua pekan lalu mengumumkan terobosan amat penting: sudah menemukan teknologi pembuatan baterai padat, solid state. Menimbang berbagai handicap itu, pemerintah sebaiknya mereka ulang peta jalan "hilirisasi" nikel agar kebijakan tidak salah fokus ke arah produksi baterai mobil. Sebagai bahan baja nirkarat, nikel masih akan mendatangkan keuntungan bagi Indonesia. (Yetede)

Satu pabrik karet di Sumatera Utara tutup pada Juli ini, menyusul delapan pabrik yang tutup sebelumnya. Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia Sumut Edy Irwansyah, Jumat (14/7/2023), mengatakan, pasokan karet dari petani terus turun dari tahun ke tahun. Pada 2022, bahan baku hanya cukup untuk memproduksi 430.632 ton karet remah atau 48,5 persen dari kapasitas terpasang pabrik karet di Sumut, yakni 886.484 ton. (Yoga)

Revisi harga acuan daging sapi yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada 2022 dituding sebagai salah satu penyebab kenaikan harga daging sapi. Analis Perdagangan Ahli Pertama Kemendag Aditya Priantomo menyebut bahwa harga acuan konsumen (HAK) yang baru tersebut berpotensi memberikan ruang kepada pedagang untuk menyesuaikan harga dengan batas atas. Peraturan Bapanas No. 5/2022 dan 11/2022 sejatinya dikeluarkan sebagai salah satu kebijakan stabilisasi harga pokok. Beleid ini mengubah harga acuan sebelumnya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 7/2020, dengan daging sapi yang sebelumnya untuk kategori paha belakang Rp105.000 per kg menjadi Rp140.000 per kg, meningkat 33%. Kemudian paha depan Rp80.000 per kg menjadi Rp130.000 per kg. Sementara itu, dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada Jumat (14/7), harga daging sapi paha belakang di pasaran mencapai Rp137.950 per kg dan paha depan Rp129.150 secara rata-rata nasional. “Jadi alih-alih untuk meredam kenaikan harga, penetapan harga acuan baru malah menjadi referensi pembentukan harga baru dengan tingkat yang lebih tinggi dibanding sebelumnya,” kata Aditya dalam seminar virtual yang diselenggarakan Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag, Jumat (14/7). Alasannya, pedagang menjual berdasarkan faktor keekonomian seperti harga perolehan, target keuntungan, biaya logistik dan biaya operasional lainnya. Alhasil pedagang banyak mengacuhkan harga acuan karena harga perolehannya sudah tinggi, jadi otomatis harga jualnya tinggi. Oleh karena itu, pihaknya mengajukan beberapa rekomendasi. Pertama, kebijakan harga acuan masih diperlukan untuk memberikan referensi atau patokan pemerintah dalam memantau harga di produsen dan konsumen. Kedua, menyediakan alternatif daging sapi yang murah kepada masyarakat melalui importasi daging sapi/kerbau. Ketiga, Kemendag perlu melakukan koordinasi dengan Bapanas dalam hal optimalisasi sosialisasi kepada produsen terkait ketentuan dalam harga acuan. Lalu, koordinasi dengan Bulog atau BUMN di bidang pangan dalam hal pengendalian harga dan serta optimalisasi BUMD di daerah.

Indonesia terus mengembangkan pertambangan dan industri nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Namun, ekspansi besar-besaran dari pertambangan nikel ini memicu deforestasi hingga mencapai 25.000 hektar di berbagai wilayah di Indonesia. Peneliti Auriga Nusantara, Dedy Sukmara, mengemukakan, masifnya pengembangan kendaraan listrik yang dipandang sebagai transportasi ramah lingkungan justru berpotensi mengancam kelestarian hutan alam. Sebab, ekspansi pertambangan nikel untuk kebutuhan baterai kendaraan listrik telah menyebabkan deforestasi di berbagai wilayah di Indonesia. Perizinan pertambangan nikel hingga tahun 2023 berada di urutan kedua setelah emas dengan luas 900.000 hektar (ha). Namun, entitas pertambangan nikel menjadi yang terbanyak dengan jumlah mencapai 319 perizinan,” ujarnya dalam diskusi daring tentang deforestasi dalam industri nikel yang diselenggarakan Auriga Nusantara, Kamis (13/7).

Data terakhir dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi (PSDMBP) Kementerian ESDM menunjukkan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Status tahun 2023, sumber daya nikel di Indonesia 17,33 miliar ton dengan cadangan 5,03 miliar ton. Berdasarkan pemetaan tutupan tambang 2000-2022 yang dilakukan Auriga, secara keseluruhan luas lubang pertambangan di Indonesia cenderung mengalami tren kenaikan. Luas lubang tambang untuk nikel juga meningkat signifikan sejak 2011. ”Ekspansi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kondisi hutan alam yang terdapat di dalam konsesi pertambangan nikel seluas 560.000 ha. Wilayah hutan alam dalam konsesi nikel terbesar berada di Sulawesi Tengah, yakni lebih dari 200.000 ha,” kata Dedy. (Yoga)

Saat ini, pemerintah begitu gencar melakukan pengawasan terhadap proses transisi energi di Tanah Air. Beragam cara dilakukan demi mempercepat pemanfaatan energi ramah lingkungan. Hal tersebut tidak dapat dinafikan mengingat kondisi geografi dan sosial di Indonesia sangat kompleks. Proses transisi energi dipastikan memerlukan waktu dan kesiapan dari semua lini di sektor energi. Strategi yang dipilih untuk mempercepat transisi adalah melakukan bauran energi rendah karbon. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), target bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) ditetapkan sebesar 23% pada 2025. Dalam proses transisi ini, sektor elektrifikasi dan transportasi menjadi perhatian utama. Program yang dijalankan sangat beragam. Beberapanya adalah implementasi biodiesel, co-firing, penggunaan refuse derived fuel (RDF) atau teknologi pengolahan sampah terpadu yang kemudian dapat dimanfaatkan menjadi bahan bakar. Upaya lain adalah konversi energi fosil ke ramah lingkungan, konversi teknologi pembangkit listrik, dan kapasitas terpasang EBT yang fokus pada jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya, serta pemanfaatan nonlistrik/nonbiofuel seperti briket, biogas, dan pengeringan hasil pertanian. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, realisasi penyaluran bauran solar dengan 35% BBN berbasis minyak sawit atau biodiesel B35 hingga semester I/2023 belum mencapai 50% dari target 13,5 juta kiloliter. Per 6 Juli 2023, realisasi penyaluran bauran solar dengan BBN, baru mencapai 42,58% dari alokasi biodiesel program mandatori B35 yang dipatok pada angka 13,15 juta kiloliter (KL).

Kegiatan investasi di sektor energi Tanah Air masih menjanjikan. Sejumlah investor memastikan untuk menggelontorkan penanaman modal hingga ratusan triliun, baik untuk sektor minyak dan gas maupun energi baru terbarukan. Komitmen investasi tersebut menjadi satu strategi meyeimbangkan tata kelola energi di Indonesia, baik yang masih bersumber dari migas maupun energi terbarukan.PT Pertamina Hulu Borneo, misalnya mengumumkan sebagai pengelola Wilayah Kerja Peri Mahakam bersama dengan Eni Peri Mahakam Ltd. Kontrak kerja sama ditandatangani pada 30 Mei 2023.Eni akan menjadi operator selama masa eksplorasi, lalu Pertamina akan menjadi operator untuk masa pengembangan. Kontrak kerja sama WK Peri Mahakam akan berlaku selama 30 tahun dengan menggunakan skema cost recovery.Nilai investasi pada 3 tahun pertama masa eksplorasi sebesar US$7,2 juta setara dengan Rp107,67 triliun (asumsi kurs Rp14.955 per dolar AS) yang meliputi kegiatan studi G&G, akuisisi, dan processing150 km2 data seismik 3D, serta pengeboran satu sumur eksplorasi. 

Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) Wiko Migantoro mengatakan pengelolaan WK Peri Mahakam akan menjadi salah satu fokus eksplorasi PHE demi menunjang ketahanan energi dan penguatan portofolio perusahaan. WK Peri Mahakam yang berada di Kalimantan Timur memiliki posisi strategis dengan potensi besar untuk bersinergi dengan lapangan-lapangan migas lain di sekitarnya yang juga dioperasikan oleh Pertamina dan Eni. Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan bahwa dalam rangka menjaga ketahanan energi Pertamina mendorong Anak Usaha sektor hulu meningkatkan produksi dan cadangan di lapangan Migas dalam Negeri, termasuk di Wilayah Kerja Peri Mahakam. Dalam perkembangan lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan kerja sama pengembangan panas bumi dengan Selandia Baru. Nilai investasi yang digelontorkan senilai 15,6 juta dolar Selandia Baru atau sekitar Rp147,8 miliar.Direktur Panas Bumi ESDM Harris Yahya mengatakan komitmen pendanaan tersebut antara Indonesia dan Selandia Baru tidak dalam dalam bentuk uang tunai.

Pemerintah Indonesia menyodorkan adopsi sertifikasi lokal dalam verifikasi komoditas ekspor bebas deforestasi Uni Eropa guna mencegah potensi kerugian hingga Rp104 triliun. Sebanyak 17 juta pekebun asal Indonesia tengah harap-harap cemas dengan langkah pemerintah dalam merespons penerapan undang-undang baru antideforestasi yang disahkan Komisi Eropa. Regulasi baru bernama European Union Deforestation Free Regulation (EUDR) itu mewajibkan komoditas seperti minyak sawit, daging sapi, kayu, kopi, coklat, hingga karet tidak berasal dari lahan hasil deforestasi. Beleid EUDR yang diterapkan sejak 16 Mei 2023 dan berlaku efektif 18 bulan mendatang atau Desember 2024 bisa mengancam nasib 17 juta pekebun yang mengandalkan ekspor produk kehutanan ke Eropa. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyadari keresahan para pekebun itu. Dia mengatakan EUDR memang bisa berdampak langsung kepada 15 juta pekebun—17 juta pekebun Indonesia. Tak hanya itu, produk ekspor Indonesia senilai US$7 juta atau sekitar Rp104,7 triliun (kurs Rp14.962 per dolar AS) pada ekspor komoditas perkebunan dan peternakan Indonesia bisa menguap. Selain itu, negara juga akan diklasifikasikan menjadi tiga kategori berdasarkan risikonya, yaitu risiko tinggi (high risk), risiko standar (standard risk), dan risiko rendah (low risk). Dampak lainnya dari EUDR yaitu pengenaan bea tambahan produk sesuai dengan risiko deforestasi yaitu produk berisiko tinggi mendapatkan bea tambahan sebanyak 8%, risiko sedang 6%, dan risiko rendah 4%. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Koordinator ESG PT Bank UOB Indonesia Susanto Lukman menuturkan sektor kelapa sawit masih memiliki prospek bisnis cerah di tengah risiko El Nino pada akhir 2023.Fenomena El Nino memang berisiko menurunkan suplai crude palm oil (CPO). Namun, di sisi lain juga berpotensi mengerek harga CPO lebih tinggi. Riset UOB memperkirakan harga CPO pada tahun ini akan tembus RM4.000 per ton.

JAKARTA,ID-Indonesia akan makin memperoleh posisi sebagai 10 besar negara produsen pulp dan kertas dunia seiring rampung pabrik kertas kemasan (paperboard) Asia Pacifik Resource International Limited  (APRIL Group) di Pangkalan Kerinci, Riau pada kuartal IV-2023. Pabrik dengan nilai investasi Rp33,4 triliun tersebut, akan menambah kapasitas industri kertas nasional menjadi 19,4 juta ton per tahun. "Konstruksinya masih berjalan mudah-mudahan di kuartal IV tahun ini bisa selesai pembangunannya," kata Presiden Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), unit usaha APRIL Group, Sihol Aritonang dalam acara kontribusi APRIL Group terhadap Perekonomian Indonesia di Jakarta, Kamis (13/07/2023). Dengan nilai investasi jumbo yang merupakan yang terbesar bagi RAPP selama 30 tahun terakhir, APRIL Group akan mampu menghasilkan 1,2 juta ton kertas kemasan lipat bersifat mudah terurai dan di daur ulang, tiap tahunnya. Selain itu, investasi senilai puluhan  triliun tersebut juga akan berpengaruh pada peningkatan produk kraft pulp sebanyak 1,06 juta ton, serta 600 ribu ton Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulp (BCMO). (Yetede)

Melesetnya realisasi dengan asumsi harga minyak mentah dalam APBN 2022 memaksa pemerintah merogoh kocek lebih dalam untuk pembiayaan energi. Pada tahun ini, setidaknya hingga semester I, situasinya terbalik. Harga asumsi justru lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi. Pada triwulan I-2022, di tengah tren peningkatan harga-harga komoditas seiring pulihnya pandemi Covid-19, konflik bersenjata Rusia-Ukraina meletus. Harga energi, termasuk minyak mentah, pun kian bergejolak. Pada kurun Maret-Juli 2022, harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) yang ditetapkan Kementerian ESDM selalu di atas 100 USD per barel. Puncaknya terjadi pada Juni 2022, yakni 117,62 USD per barel. Bandingkan dengan asumsi ICP pada APBN 2022 yang hanya 63 USD per barel. Di tengah harga minyak mentah yang membubung tinggi kala itu, pemerintah coba menahan harga jual eceran solar (disubsidi) dan pertalite (dikompensasi) demi menjaga daya beli masyarakat.

Pada 26 Agustus 2022, dengan kurs Rp 14.700 per USD, Kemenkeu mencatat, harga jual solar Rp 5.150 per liter atau hanya 37 % dari harga keekonomian. Sementara harga pertalite Rp 7.650 per liter atau 53 % dari harga keekonomian. Artinya, selisihnya ditanggung kas negara. Karena keterbatasan anggaran dan kenaikan konsumsi BBM, pemerintah akhirnya menaikkan harga kedua jenis BBM itu pada 3 September 2022. Harga pertalite dinaikkan menjadi Rp 10.000 per liter, sementara harga solar jadi Rp 6.800 per liter. Setelah itu, di tengah harga dan situasi yang belum pasti harga ICP justru cenderung turun. Pada April 2023, misalnya, ICP tercatat 79,12 USD per barel, lalu turun menjadi 70,12 USD per barel pada Mei 2023 dan 69,36 USD per barel pada Juni 2023. Harga ICP pada Juni 2023 tercatat sebagai yang terendah sejak Mei 2021 (65,49 USD per barel). Kendati berada di level yang lebih rendah, Menteri ESDM Arifin Tasrif, pekan lalu, mengisyaratkan bahwa pemerintah belum akan menurunkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Selain karena kurs rupiah yang masih sekitar Rp 15.000 per USD, konflik Rusia-Ukraina juga belum jelas kapan mereda. (Yoga)

Harga CPO pada semester II-2023 diproyeksikan naik hingga 3.800-4.200 ringgit Malaysia. Hal ini didorong meningkatnya permintaan CPO akibat penurunan stok dan produksi minyak nabati lainnya. Di sisi lain, kemampuan Indonesia untuk menyuplai CPO berpotensi terganggu. Merujuk data Refinitiv, per- usahaan penyedia data pasar finansial dan infrastruktur global, harga CPO hanya bergerak dalam kisaran 3.000-4.000 ringgit Malaysia (RM) per ton sejak Juli 2022. Nilai CPO belum pernah menyentuh di atas 4.000 RM per ton hingga saat ini. Director Asean Plantation Research UOB Kay Hian, Leow Huey Chuen, mengatakan, harga CPO akan berangsur-angsur pulih. Hal ini berdampak positif bagi dua negara produsen CPO terbesar di dunia, yakni Indonesia dan Malaysia.

”Perdagangan CPO pada semester II tahun 2023 diprediksi terjadi pada harga 3.800-4.200 RM per ton,” ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan UOB dan South Pole, di Jakarta, Rabu (12/7). Mengutip data UOB Kay Hian, produksi CPO Indonesia diperkirakan 47,2 juta ton dan Malaysia 18,5 juta ton pada 2023. Total produksi kedua negara itu setara 81,6 persen produksi CPO dunia pada 2023, yakni 80,5 juta ton. Pada saat bersamaan, permintaan CPO dunia diperkirakan mencapai 78,5 juta ton pada 2023, meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu 75,3 juta ton. Kenaikan permintaan CPO disebabkan harganya yang kian kompetitif terhadap minyak nabati lainnya, seperti kanola, kedelai, dan bunga matahari. Di sisi lain, penurunan hingga 50 % stok minyak nabati di China diperkirakan memantik impor CPO. Hal yang sama juga dapat dilakukan India mengingat pertumbuhan industri pengolahan CPO yang kian gencar. Sementara itu, meningkatnya harga minyak kanola di Eropa sehingga kini lebih tinggi ketimbang harga CPO membuka peluang permintaan baru. (Yoga)