;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5781 )

Reset Proyek Gasifikasi Batubara

23 Jun 2023

Mundurnya perusahaan asal AS, Air Products, dari dua proyek gasifikasi batubara di  Indonesia seakan menegaskan, energi alternatif itu belum menarik dan ekonomis dari sisi bisnis. Proyek pun reset atau diatur ulang. Di sisi lain, substitusi elpiji haruslah dipikirkan. Kepastian mundurnya Air Products dari proyek hilirisasi batubara di Indonesia telah disampaikan pada akhir Maret 2023. Melalui laman resmi perusahaan pada Kamis, 23 Maret 2023, Air Products mengonfirmasi tidak lagi terlibat di proyek gasifikasi batubara mana pun di Indonesia. Sebelumnya, Air Products terlibat dalam dua proyek gasifikasi batubara di Indonesia, yakni batubara ke dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji di Sumatera Selatan dan batubara ke metanol di Bengalon, Kaltim. Bahkan, peletakan batu pertama proyek DME di Sumsel, yang digarap bersama PT Bukit Asam Tbk dan PT Pertamina (Persero), diresmikan Presiden Jokowi  pada 24 Januari 2022.

Tiga bulan berselang, PT Bukit Asam (PTBA) masih mencari pengganti Air Products. ”Kami tetap komitmen dengan apa yang ditugaskan pemerintah. Kami sudah melaukan penjajakan dengan calon investor atau peminat dari luar negeri,” ujar Dirut PTBA Arsal Ismail setelah RUPS PTBA di Jakarta, Kamis (15/6). Ia menambahkan, perusahaan  yang sedang dijajaki tersebut berasal dari China. Selain terus memantau perkembangan dan proses, PTBA juga berkoordinasi dengan pemerintah agar proyek coal to DME bisa berjalan dengan baik. Apalagi, dari aspek sumber daya, PTBA memiliki cadangan batubara 3 miliar ton. Arsal juga mengakui dampak perubahan timeline proyek coal to DME dengan hengkangnya Air Products. ”Tentu harus kami jadwal ulang lagi. Kemarin, kan, sudah membuat (timeline) pembangunan berkisar 3-4 tahun. Dengan  investor baru, start (ke awal lagi). Tapi, tidak awal banget karena, kan, sudah ada yang dimulai,” katanya. (Yoga)


Status Endemi Dorong Peningkatan Konsumsi Energi Nasional

23 Jun 2023

JAKARTA,ID-Konsumsi energi nasional, dalam hal ini listrik, bahan bakar minyak (BBM) dan gas diyakini akan meningkat, seiring dengan meningkatnya aktivitas bisnis dan rumah tangga, usai Presiden Joko Widodo secara resmi mengumumkan perubahan status Indonesia dari pandemi menjadi endemi per 21 Juni 2023. "Dengan produktivitas dunia usaha yang semakin normal tentu berbagai kebutuhan energi baik itu listrik, gas, dan BBM akan semakin meningkat," kata WKU Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada Investaor Daily, di Jakarta, kemarin. Dengan adanya kenaikan kebutuhan energi tersebut, kata Sarman, diharapkan bisa diantisipasi oleh pemerintah melalui BUMN, supaya dalam ketersediaannya, mampu memenuhi kebutuhan dunia industri dan dunia  usaha. Menanggapi hal tersebut, Executive Vice President Komunikasi Karporat & TJSL PLN Gregorius Adi Trianto kepada Investaor Daily, PLN telah mendeteksi  fenomena pemulihan ekonomi pasca menurunnya angka Covid-19 disaat kegiatan ekonomi mendekati normal. Hal ini, kata dia, ditandai dari data beban dan peningkatan penjualan listrik sebesr 6,3% dari 257,6 TWh pada tahun 2021 pada tahun 2022. (Yetede)

Industri Butuh Kepastian Pasokan dan Harga Gas

22 Jun 2023

Ketidak cocokan pasokan dan permintaan gas untuk industri menjadi problem yang belum terselesaikan. Infrastruktur, pipanisasi gas juga perlu dipacu agar menjangkau lebih banyak industri. Praktisi energi Achmad Widjaja, Rabu (21/6) di Jakarta, mengatakan, di sejumlah daerah, pelaku industri masih tertatih karena problem ketersediaan gas. Masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga fluktuatif dan tidak menikmati harga gas bumi tertentu (HGBT) yang ditetapkan. ”Persoalannya bolak-balik masalah infrastruktur, sedangkan industri diarahkan untuk wajib pakai gas (energi dengan emisi lebih rendah). Ini perlu ada kepastian,” kata Achmad. Ia mencontohkan, terdapat permintaan industri di Jatim untuk menyerap gas. Namun, pelaku industri butuh kepastian harga dan pasokan.

”Mau menaikkan dari 6 USD per MMBTU (juta metrik british thermal unit) hingga berapa pun, yang terpenting ketersediaannya dulu,” ujarnya. Sebelumnya, pemerintah menaikkan HGBT untuk tujuh bidang industri. Salah satu penekanannya ialah pertimbangan ketersediaan pasokan gas bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara. Sebelumnya, mayoritas industri pengguna dikenai harga 6 USD per MMBTU. Dalam aturan baru, harga menjadi lebih tinggi meski ada pula yang tetap. Sebagian besar masih di bawah 7 USD per MMBTU. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto menuturkan, harus ada perbaikan kelancaran pasokan gas di Jatim. Selama triwulan I-2023, mereka hanya mendapat alokasi 65 %. Industri keramik di Jatim pun membayar 6,3-6,5 USD per MMBTU. ”Kenaikan (HGBT) menjadi 6,32 USD per MMBTU semakin memberatkan dan memengaruhi daya saing jika masih dikenai pembatasan volume gas 65 %. (Yoga)


Listrik Andal untuk Ketahanan Pangan

21 Jun 2023

Elektrifikasi di sektor pertanian berperan meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pertanian berkelanjutan di seluruh negeri. Dengan elektrifikasi, sektor pertanian Indonesia mengalami trarnsformasi yang signifikan. Pertama-tama, akses terhadap listrik memungkinkan penggunaan pompa air listrik untuk irigasi lahan pertanian. Ini membantu petani meningkatkan produktivitas tanaman mereka dengan mengoptimalkan penggunaan air dan memastikan pasokan air yang stabil. Dengan pompa air listrik, petani tidak lagi bergantung pada irigasi tradisional yang menggunakan tenaga manusia atau hewan ataupun penggunaan BBM yang kurang efisien dan memakan waktu.

Dengan listrik, petani dapat menggunakan alat-alat pertanian modern berbasis listrik, seperti traktor listrik dan mesin penggiling untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, mengurangi beban kerja fisik, serta mempercepat proses produksi pertanian. Hal ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian. Elektrifikasi juga mendukung infrastruktur pendinginan dan pengawetan pangan. Untuk mengurangi kerugian pascapanen oleh pembusukan hasil pertanian, sistem pendingin listrik dan penyimpanan dengan suhu terkendali dapat digunakan. Ini memungkinkan petani atau nelayan menyimpan hasil panen atau tangkapan dalam kondisi optimal dan memperpanjang masa simpan. Sehingga, hasil panen/tangkapan tetap segar saat dipasarkan, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan nilai ekonomi.

Ignasius Neno Naisau (55), petani buah naga di Desa Fatoin, Kecamatan Insana, Timor Tengah Utara, NTT. Tanpa intervensi lampu, buah naga miliknya hanya bisa dipanen sekali setahun, dengan rekayasa pemasangan lampu di kebun untuk penerangan sejak senja hingga pagi hari (menyala 12 jam), Naisau bisa panen buah naga 2-3 kali dalam enam bulan. Berat buah pun meningkat hingga tiga kali lipat. Tak hanya buah naga, elektrifikasi juga dapat meningkatkan produktivitas pada subsektor lain, seperti budidaya udang, tanaman cabai, produksi beras, mesin pendingin perikanan tangkap, dan sistem pertanian cerdas (smart farming). Sistem pertanian cerdas yang mampu mendeteksi kelembaban udara, tingkat keasaman tanah, hingga pemupukan organik membutuhkan dukungan infrastruktur ketenagalistrikan. Tanpa daya listrik, teknologi secanggih apa pun sulit beroperasi secara otomatis. (Yoga)


Smelter, Fondasi Indonesia Jadi Negara Maju

21 Jun 2023

JAKARTA,ID-Keberadaan smelter, khususnya  tembaga yang tengah dibangun dua perusahaan tambang raksasa yakni PT Freeport Indonesia nantinya diyakini mampu menjadi fondasi Indonesia menjadi negara yang lebih maju, khususnya disektor industri. "Ini kesempatan melompat menjadi negara maju kalau bisa mengintegrasikan semua industri. Tugasnya negara memastikan integrasi terjadi," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai meninjau smelter milik Amman Mineral yang berada di Sumbawa Barat, NTB, Senin (20/6/2023). Rombongan Presiden bertolak dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma sekitar pukul 06.30 WIB. Tururt mendampingi Presiden Ibu Iriana yakni Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir. Peninjauan pembangunan smelter itu sekitar 9 hari pasca diberlakukannya larangan ekspor mineral dengan pengecualian. Hanya konsentrat tembaga, seng, timbal, besi, dan anoda slime mendapatkan relaksasi lantaran progres smelter lebih dari 50% pada Januari 2023. (Yetede)

Ketahanan Pangan Masih Hadapi Tantangan

20 Jun 2023

Sensus pertanian 2023 yang sedang berlangsung diharapkan menghasilkan basis data akurat untuk mendorong kebijakan ketahanan pangan. Ketahanan pangan di Indonesia masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti alih fungsi lahan pertanian dan pertumbuhan sektor pertanian yang masih belum stabil. Direktur Neraca Produksi BPS Puji Agus Kurniawan mengemukakan, sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar, yakni 29,4 persen,  disusul perdagangan dan industri pengolahan. Peran sektor pertanian berkontribusi 12 persen terhadap PDB. Meski demikian, pertumbuhan nilaitambah pertanian cenderung fluktuatif.

Menurut Agus, sensus pertanian 2023 diharapkan mampu menjawab tantangan pertanian global dan nasional, yakni ketahanan pangan, kualitas dan keamanan pangan, serta keberlanjutan. Hasil riset Nagara Institute 2023, beberapa tantangan menuju ketahanan pangan, antara lain kelembagaan petani, SDM, penguatan produksi, dan kesejahteraan petani. ”Tantangan (pertanian) ini perlu dijawab pemerintah,” katanya dalam diskusi ”Akurasi Data Menuju Kedaulatan Pangan dan Keberlanjutan Pertanian”, yang digelar secara daring, Senin (19/6). (Yoga)


Tata Niaga Perlu Dibenahi

20 Jun 2023

Tata niaga elpiji 3 kg atau elpiji subsidi belum tuntas dibenahi dan masih ada celah ketidaktepatan sasaran karena distribusinya terbuka. Kini, pengguna tengah didata agar penyalurannya tepat sasaran. Berdasarkan regulasi yang berlaku, harga jual eceran elpiji 3 kg di titik serah atau agen/penyalur Rp 4.250 per kg atau Rp 12.750 per tabung (sejak 2008). Tahap selanjutnya, di pangkalan/subpenyalur, harga eceran tertinggi (HET) ditentukan setiap pemda. Sedang, ditingkat pengecer  tidak ada pengaturan harga. Mengacu Pergub DKI Jakarta No 4 Tahun 2015, HET elpiji 3 kg di Kota Administrasi Jakpus, Utara, Barat, Selatan, dan Timur ialah Rp 16.000 per tabung. Sementara khusus di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan HET ditetapkan Rp 18.000 per tabung dan Kepulauan Seribu Utara ditetapkanRp 19.500 per tabung.

Namun, dari pantauan di sejumlah lokasi di Jaktim, Senin (19/6) sejumlah pangkalan menjual di harga Rp 17.000 per tabung. Apabila membeli 10 tabung, harganya menjadi Rp 16.500 per tabung. Kendati demikian, ada juga pangkalan yang mengaku tetap menjual Rp 16.000 per tabung. Sudah jarangnya elpiji 3 kg seharga Rp 16.000 per tabung dirasakan Tia (42), warga Kecamatan Cakung, Jaktim, yang juga pengecer. ”Saya beli Rp 17.000, kadang Rp 18.000. Itu ambil sendiri, bukan diantar. Rp 16.000 sudah enggak dapat. Masih ada barangnya juga sudah syukur, sih, karena sering kosong. Di sini (warung) saya jual Rp 20.000,” katanya. Salah satu pangkalan di Kecamatan Tambun Selatan, Bekasi, Jabar, menjual elpiji 3 kg seharga Rp 18.750 per tabung. Terpampang papan informasi HET Rp 18.750, sesuai SK kepala daerah.  (Yoga)


Jalan Panjang Swasembada Daging Sapi

19 Jun 2023

Sejak awal dicanangkan tahun 2000, swasembada daging sapi belum kunjung terealisasi. Melalui Program Kecukupan Daging Sapi, pemerintah saat itu menargetkan pada 2005 Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging sapi secara mandiri. Namun, kurangnya anggaran hingga maraknya pemotongan sapi betina membuat harapan tersebut tidak dapat terpenuhi. Program pun dilanjutkan dalam skema Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi dengan target capaian pada tahun 2010. Untuk merealisasikannya, pemerintah menyusun langkah operasional, di antaranya optimalisasi kelahiran, penyediaan bibit bermutu dan pengembangan SDM melalui kelembagaan. Namun, beragam strategi tersebut belum juga membuahkan hasil berupa swasembada daging sapi. Pemenuhan kebutuhan daging sapi dalam negeri masih disokong impor sekitar 30 %. Padahal, suatu negara dikatakan berhasil swasembada jika mampu memenuhi pasokan domestik minimal 90 %.

Meskipun demikian, rencana meraih swasembada daging sapi tetap terus diupayakan. Pemerintah kembali menargetkan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri pada tahun 2022. Namun, lagi-lagi skenario itu belum mampu diwujudkan hingga sekarang. Alih-alih terus meningkat, proporsi produksi daging lokal sebagai syarat swasembada justru kian menyusut. Berdasarkan data Outlook Daging Sapi 2022 Kementan, produksi daging sapi lokal tahun 2017 mencapai 76,6 %, tetapi pada 2022 justru susut menjadi 61 %. Pada periode itu, volume produksi daging sapi berkurang dari 486.300 ton menjadi 440.700 ton. Ironisnya pada saat bersamaan, porsi impor daging kian meningkat dari 25,7 % menjadi 34,4 %. Artinya, kondisinya masih belum berubah dibandingkan satu decade silam. Bahkan, relatif terjadi kemunduran. (Yoga)


Menggugat Rantai Impor Daging Sapi

19 Jun 2023

Mitra dagang yang konsisten memasok daging sapi ke Indonesia ialah Australia, India, AS, dan Selandia Baru. Australia masih menjadi pemasok terbesar. Data BPS tahun 2021 menunjukkan, 45 % daging sapi impor Indonesia didatangkan dari ”Negeri Kanguru” tersebut. Dari total impor 273.532 ton, Australia menyuplai 122.863 ton. Tingginya kebergantungan Indonesia pada Australia tergambar dari banyaknya impor sapi hidup. Merujuk data Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, setiap tahun lebih dari separuh dari total ekspor sapi hidup Australia dikirim ke Indonesia. Dari seluruh total sapi ekspor Australia sebanyak 600.024 ekor, 338.454 ekor dikirim ke Indonesia pada tahun lalu. Meski masih mendominasi, impor sapi terus menurun sejak 2019 karena pembatasan ekspor sapi oleh Australia. Pada tahun 2022, sapi yang diekspor Australia susut menjadi 600.024 ekor dari sebelumnya 1,3 juta ekor, karena Pemerintah Australia sedang melakukan program restrukturisasi peternakan yang porak poranda akibat gangguan cuaca dan kendala tenaga kerja.

Untuk memenuhi kebutuhan domestik, India kini cukup mendominasi dengan suplai daging sapi dan kerbau bekunya, dari 28 % pada 2017 menjadi 31 % tahun 2021. Ketika pemerintah sudah menemukan alternatif negara impor daging sapi yang lebih murah dari segi harga, justru timbul persoalan pada mata rantai distribusi yang panjang dan berbiaya mahal. Artinya, bola panas kini bergulir ke perusahaan importir (BUMN dan swasta), perusahaan pemasok, dan Kemendag yang saling mengikat perjanjian di atas meja. Analisis di atas perlu dilihat sebagai upaya melihat alternative opsi lain negara asal impor daging sapi, bukan semata-mata untuk merekomendasikan Brasil sebagai negara asal impor. Sembari berupaya terwujudnya swasembada daging sapi secara nasional, perbaikan dan pengawasan di tata niaga impor juga perlu terus diusahakan. Jangan sampai harga daging sapi di pasar yang terus naik tiap tahun semata hanya karena permainan harga di mata rantai distribusi (Yoga)


Pengembangan Blok Rokan Disetujui

19 Jun 2023

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyetujui pengembangan Blok Rokan, Riau, oleh PT Pertamina Hulu Rokan. Dengan persetujuan itu, diperkirakan akan ada tambahan cadangan minyak sebanyak 26 juta barel. ”Kami berkomitmen mendukung optimalisasi produksi Blok Rokan yang menjadi salah satu tulang punggung produksi migas nasional,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Sabtu (17/6/2023). (Yoga)