Rencana pemerintah mendongkrak produksi beras nasional sudah waktunya dieksekusi secepatnya, seiring dengan fenomena El Nino yang akan memangkas produktivitas pangan. Tidak ada rasa khawatir yang melebihi kekhawatiran kekurangan beras. Hal itu terungkap dalam Rapat Terbatas di Komplek Istana Kepresiden Jakarta pada Senin (10/7). Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk menggenjot produksi beras. Ancaman El Nino pada tahun ini dianggap nyata sehingga perlu kerja keras guna mencegah krisis pangan di Tanah Air. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menceritakan bahwa Presiden telah memberikan peringatan kepada bawahannya untuk menggenjot produksi beras guna menjaga ketersediaan pangan di dalam negeri. “Jelas, pak Mentan diminta menggenjot produksi ,” ujarnya di Istana Kepresidenan. Penanaman padi, lanjutnya, harus dipercepat selagi masih ada hujan pada beberapa bulan terakhir menjelang El Nino yang diprediksi terjadi pada Agustus—September 2023. Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihimpun Bisnis, produksi beras dalam negeri mulai menunjukkan penurunan dari puncak panen pada Maret 2023. Adapun, realisasi produksi beras pada Maret 2023 sebesar 5,12 juta ton, kemudian anjlok pada April menjadi 3,6 juta ton. Tren penurunan produksi beras masih berlanjut pada bulan berikutnya yaitu Mei 2023 menjadi sebesar 2,7 juta ton. Secara total, produksi beras sepanjang Januari—Mei 2023 sebanyak 15,68 juta ton, sedangkan konsumsi beras selama periode tersebut sebanyak 12,69 juta ton. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menengarai harga beras kualitas medium sedang naik, kendati tidak signifikan. Menyitir panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menunjukkan rata-rata harga beras medium secara nasional sebesar Rp11.890 per kilogram. Harga tersebut melampaui harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp10.900 per kilogram.

Terkait dengan komoditas beras, Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (Kibar) Syaiful Bahari menyatakan Indonesia terancam defisit beras pada tahun ini. Dia memperkirakan produksi beras tahun ini bakal menyusut dari tahun lalu. Syaiful menyatakan produksi beras nasional tahun ini hanya sebesar 24,15 juta ton, sementara angka konsumsi diperkirakan mencapai 31 juta ton. “Kita akan mengalami defisit beras sekitar 6,85 juta ton,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (11/7). Syaiful memperkirakan produksi gabah kering giling (GKG) pada musim tanam II yang berlangsung selama Mei hingga Agustus 2023 sebanyak 14,7 juta ton atau setara dengan beras sekitar 7,35 juta ton. Selain disebabkan ancaman El Nino, penurunan beras disinyalir turut dipicu oleh faktor produksi lainnya. Faktor itu seperti keterbatasan akses petani terhadap pupuk dan bibit yang berkualitas. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono mengatakan bahwa produksi beras nasional menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Alasannya, produksi beras cenderung stagnan terjadi sejak 2018.

Hasil uji yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) untuk pengeboran sumur baru dengan kandungan minyak Sumatera Light Crude (SLC) di wilayah kerja (WK) Rokan, Riau menghasilkan kapasitas produksi yang melampaui target.Pertamina, melalui anak usahanya yakni PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) berhasil melakukan tes awal pengeboran di sumur tersebut.Executive Vice President Upstream Business PHR WK Rokan Edwil Suzandi mengatakan bahwa sumur baru tersebut yakni Sikladi 34 atau disebut SD034 (NW1) yang berada di Lapangan Sikladi, Riau. Dari tes sumur yang dilakukan pada Minggu (9/7) didapati hasil produksi sumur ini menunjukkan hasil yang baik. Edwil menambahkan, hasil yang positif itu makin memacu PHR untuk terus mencari peluang baru dan mengoptimalkan produksi yang ada. Selain keberhasilan sumur Sikladi, hasil positif juga datang dari lapangan Pinang yakni dari sumur workover(perbaikan) Pinang 52 yang didapati hasil produksi pada Minggu (9/7) sebanyak 614 BOPD, meningkat 572 BOPD dari produksi sebelumnya yakni 42 BOPD.

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) memrintahkan menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Lampo menggenjot produksi beras guna menjaga stok nasional seiring perkiraan fenomena El Nino atau musim cuaca abnormal  yang terjadi pada kuartal III-2023. "Yang jelas, Pak Mentan diminta menggenjot produksi. jadi mumpung masih ada hujan, kemudian boleh tanam, sehingga 110 hari kemudian masih punya beras," kata Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi usai rapat yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, jakarta, Senin (10/07/2023). Menurut Arief, Kepala Negara juga memerintahkan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso untuk terus menyerap beras produksi petani. Pemerintah juga sudah mengamankan  pengadaan beras dari impor 2 juta ton untuk 2023, namun baru terealisasi 500 ribu ton. Sepanjang Januari-Juli 2023, Bulog telah menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) diantaranya sekitar 639 ribu ton untuk bantuan pangan beras kepada 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan 600 ton lainnya untuk melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan. (Yetede)

Ketua Umum Dewan Karet Indonesia Azis Pane mengatakan, Indonesia merupakan negara penghasil karet terbesar nomor dua di dunia setelah Thailand. Namun, perhatian pemerintah seolah tak terlihat pada komoditas karet. ”Karet menjadi ’anak tiri’ ketimbang komoditas perkebunan lainnya. Rentetan masalah yang menerpa industri karet tak akan kunjung selesai jika pemerintah tidak memberikan perhatian serius,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (9/7/2023). (Yoga)

Acara Java Coffee Culture diselenggarakan di Jalan Tunjungan, Surabaya, Jawa Timur, Minggu (9/7/2023). Acara yang diinisiasi Bank Indonesia ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang kekayaan kopi Nusantara. Selain itu, mendorong kemunculan produsen kopi skala usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan produk berkualitas ekspor. (Yoga)

Tanaman karet yang pernah menjadi tumpuan kesejahteraan petani kini semakin terpinggirkan. Sebagian lahan perkebunan karet bahkan bersalin rupa. Harga yang terus merosot membuat komoditas itu kehilangan daya tarik. Sebagian petani beralih dari karet ke kelapa sawit. Menatap pohon karet bagaikan menatap ketidakberdayaan. Produktivitas perkebunan karet di Indonesia sekitar 300 kg karet remah per hektar per tahun, seperempat produktivitas negara lain yang bisa mencapai 1.300 kg per hektar per tahun (Kompas, 6/7/2023). Kemampuan keuangan petani yang terbatas membuat peremajaan tanaman karet tertunda. Di sisi lain, pabrik tutup atau mengurangi dan memberhentikan karyawan. Kesulitan bahan baku membuat pabrik gulung tikar.

Padahal, Indonesia adalah penghasil karet nomor dua terbesar di dunia, setelah Thailand. Bersama Thailand dan Malaysia, Indonesia membentuk Dewan Tripartit Karet Internasional (ITRC). Lebih dari 80 % penghasil karet di Indonesia berskala kecil dan terdapat lebih dari 2,25 juta petani dan buruh tani di sektor karet. Berdasarkan data Statista, pada 2022, produksi karet Indonesia 3,14 juta metrik ton. Dalam 10 tahun terakhir, produksi terbesar pada 2017, yakni 3,68 juta metrik ton. Sebagian besar produksi karet alam Indonesia diekspor. Mengutip Trading Economics, harga kontrak berjangkakaret pada 7 Juli 2023 sebesar 131,3 sen USD per kg. Harga karet tidak lagi menjanjikan. Dalam setahun terakhir, harga kontrak berjangka karet turun 18 %. (Yoga)

Indeks harga pangan global pada Juni 2023 tercatat 122,3 poin. Menurut data yang dirilis Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Jumat (7/7/2023), level itu merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir. Penurunan indeks didorong oleh penurunan harga gula, minyak nabati, sereal, dan produk susu. Indeks merekam komoditas pangan yang paling banyak diperdagangkan secara global. (Yoga)

Nihilnya nama bank asal Indonesia dalam daftar keanggotaan aliansi perbankan emisi karbon netral alias Net Zero Banking Alliance (NZBA) dianggap sebagai indikasi lemahnya komitmen transisi energi di negeri ini. Ketidakaktifan perbankan Indonesia dalam kampanye kelompok bank pendukung energi bersih itu pun menuai kritik dari ekonom dan pegiat lingkungan. Menurut mereka, pelaku keuangan dunia akan melihat Indonesia ragu-ragu membatasi pembiayaan untuk energi berbasis fosil. Beranggotakan 132 bank dari 41 negara, NZBA bergerak di bawah bendera Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang merupakan kumpulan institusi keuangan global yang berkomitmen menyokong target emisi netral pada 2050. Mudahnya, NZBA merupakan GFANZ untuk kategori perbankan yang total asetnya tercatat mencapai US$ 74 triliun atau mewakili 41 persen dari total aset perbankan sejagat.

Aliansi bank yang terbentuk pada April 2021 ini digerakkan oleh Inisiatif Keuangan Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau The United Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEPFI), serta diakreditasi oleh Race to Zero, kampanye PBB untuk pemulihan karbon. Para anggota NZBA umumnya sudah menetapkan target kerja jangka menengah, maksimal hingga 2030, untuk meniadakan pinjaman dan investasi ke sektor energi yang bertentangan dengan hasil Kesepakatan Iklim Paris pada 2016. Peneliti dari Senik Centre Asia, Andri Prasetiyo, mengatakan tenggat pemutusan dana ke sektor energi kotor itulah yang menghalangi masuknya bank-bank Tanah Air ke NZBA. Sampai saat ini, kata dia, belum ada perbankan nasional yang secara tegas merencanakan penghentian kredit usaha ataupun investasi ke sektor batu bara sebagai komoditas fosil utama. (Yetede)

Tantangan beragam yang menahan laju percepatan pengurangan emisi karbon di Indonesia, tidak membuat gentar pemangku kebijakan. Pemerintah justru kian tertantang mempercepat pencapaian target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada 2060. Ambisi besar pemerintah untuk mempercepat target nol emisi karbon tidak dapat dilepaskan dari sumber daya alam khususnya gas yang dimiliki Indonesia. Melalui modal besar berupa potensi energi, tidak menutup kemungkinan target nol emisi karbon dapat tercapai 10 tahun lebih cepat yakni pada 2050. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), emisi di sektor energi Indonesia pada 2021 mencapai sebesar 530 juta ton CO2e. Puncak emisi diproyeksikan terjadi pada 2039 sebesar 706 juta ton CO2e. Emisi baru berkurang signifikan setelah 2040 mengikuti selesainya kontrak pembangkit fosil. Adapun, pada 2060, emisi pada pembangkit adalah nol. Sementara tingkat emisi 2060 pada skenario NZE masih sebesar 401 juta ton CO2e yang berasal dari sisi permintaaan, utamanya dari sektor industri dan transportasi. Salah satu implementasi nyata adalah menerapkan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara. Padahal, hingga sekarang ini komoditas batu bara masih dominan dalam bauran energi. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, 60% sumber energi listrik di Tanah Air berasal dari batu bara. Hal ini bakal menambah pekerjaan rumah jika pemanfaatan teknologi belum dapat meredam emisi sesuai dengan target pemerintah. Di sinilah upaya pengawalan transisi energi dari penggunaan energi fosil ke ramah lingkungan menjadi penting.

Langkah lima bank nasional membiayai pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara dan smelter aluminium milik PT Adaro Energy Indonesia Tbk menuai sorotan dari para pegiat lingkungan dan ekonom. Musababnya, pembiayaan tersebut dianggap tidak sejalan dengan komitmen transisi energi yang tengah gencar disuarakan secara global. "Banyak perbankan global tidak lagi mendanai proyek PLTU. Tapi perbankan nasional belum membatasi pembiayaan terhadap aset batu bara," ujar juru kampanye Market Forces, Nabilla Gunawan, kepada awak media, kemarin. Lima bank yang membiayai proyek PLTU Adaro tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Central Asia (BCA), dan Bank Permata. Mereka meneken perjanjian pada 12 Mei 2023 untuk pembangunan PLTU sebesar 1,1 gigawatt yang akan memasok listrik ke smelter aluminium milik Adaro di Kawasan Industri Hijau Kalimantan Utara. 

Berdasarkan penelitian Market Forces, lima bank itu akan mengucurkan dana sekitar US$ 1,75 miliar melalui pinjaman sindikasi kepada Adaro. Rinciannya, Mandiri menyalurkan kredit US$ 585 juta, BRI US$ 450 juta, BNI US$ 350 juta, BCA US$ 270 juta, dan Bank Permata US$ 100 juta. Sebagai catatan, menurut rencana, Adaro akan membangun smelter aluminium dengan kapasitas 500 ribu ton per tahun dalam tiga fase. PLTU batu bara rencananya menjadi sumber energi smelter pada fase pertama dan kedua. Setelah itu, pada fase ketiga, sumber energi akan diganti dengan pembangkit listrik tenaga air yang tengah dibangun. 

"Tapi muncul pertanyaan, karena rata-rata umur hidup PLTU itu 30-60 tahun, apakah benar akan diganti dengan PLTA atau dilanjutkan penggunaannya?" ujar Nabilla. Ia memperkirakan proyek tersebut menyebabkan emisi karbon sebesar 5,2 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Soal pembiayaan tersebut, Kepala Komunikasi Korporat Adaro Energy Indonesia, Febriati Nadira, mengatakan perseroan terikat perjanjian kerahasiaan dengan institusi keuangan. Namun ia mengatakan pembiayaan tersebut akan digunakan untuk program penghiliran mineral yang digadang-gadang pemerintah. "Dalam tahapan proses produksi dan pengembangan selanjutnya, smelter aluminium Adaro ini juga akan memanfaatkan energi baru dan terbarukan dari pembangkit listrik tenaga air dengan standar konstruksi modern yang ramah lingkungan," ujarnya. (Yetede)