GERAKAN PANGAN MURAH : PEMERINTAH MULAI KENDALIKAN IMPOR

;

GERAKAN PANGAN MURAH : PEMERINTAH MULAI KENDALIKAN IMPOR

Lingkungan Hidup Hairul Rizal 27 Jun 2023 Bisnis Indonesia

Kementerian Perdagangan mulai menerapkan kebijakan pengendalian impor bahan pangan setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan kebijakan pengendalian tersebut perlu dilakukan setelah realisasi impor bahan pangan selalu naik dari tahun ke tahun. Pada 2004, dia memaparkan impor gandum kala itu hanya 2 juta ton—3 juta ton per tahun. Namun, Zulkifli melanjutkan importasi gandum kini telah mencapai 13 juta ton per tahun. Komoditas lain berupa bawang putih volume impornya sudah mencapai 600.000 ton per tahun naik pesat dibandingkan dengan periode 2004 yang hanya 25.000 ton—30.000 ton per tahun. Begitu juga komoditas gula yang pada 2004 volume impornya hanya sekitar 2 juta ton—3 juta ton, kini lebih dari 5 juta ton per tahun. Tidak hanya komoditas bahan pangan pokok, Zulkifli juga mengungkapkan volume impor buah-buahan juga meningkat pesat dari hanya 50.000 ton per tahun pada 2004, kini sudah hampir menyentuh 1 juta ton. “Maka dari itu, saya meminta arahan Bapak Presiden apakah boleh mengendalikan impor. Dengan kendalikan impor diharapkan produksi dalam negeri meningkat,” katanya dalam peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak 2023 di salah satu hotel di Jakarta, Senin (26/6). Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menyatakan pemerintah mau tidak mau juga harus melakukan importasi demi menjaga kestabilan harga pangan. Pada 2023, Perusahaan Umum Bulog ditugaskan pemerintah mengimpor beras 2 juta ton. Selain beras, dia menegaskan kebutuhan daging nasional sekitar 40% masih dipenuhi dari luar negeri. Adapun, pemenuhan gula konsumsi sekitar 20% juga harus impor sedangkan kebutuhan industri impor bahkan mencapai 100%. Khusus komoditas beras, Musdhalifah mengungkapkan Perum Bulog sudah menggelontorkan 605.000 ton bantuan sosial berupa beras per 23 Juni dari total 640.000 ton.