Seperti tak putus dirundung malang, industri minyak dan gas nasional tengah menghadapi tantangan yang tidak ringan. Belum lama bangkit dari wabah Covid-19 yang membuat hampir seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mengerem investasi, kini para pelaku di industri ini tengah mencari kepastian pembeli gas bumi. Di tengah euforia pemanfaatan energi ramah lingkungan di seluruh dunia, gas bumi menjadi salah satu primadona. Di Indonesia, potensi gas bumi masih sangat besar dibandingkan dengan minyak mentah, dan batu bara. Hingga saat ini, cadangan gas di Indonesia masih cukup besar kendati tidak semua lapangan dapat mengulang sejarah yang digoreskan oleh Lapangan Arun. Potensi yang luar biasa dari sektor energi dan sumber daya mineral ini menjadi ladang besar untuk terus berkontribusi menambah pundi-pundi devisa negara. Sayangnya, di tengah euforia tersebut, justru muncul ketidakpastian pembeli gas bumi hasil produksi di hulu migas, khususnya dari kawasan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa). Begitu banyaknya lapangan gas yang berada di Jawa Timur membuat ketidakseimbangan antara pasokan dan serapan. Berdasarkan catatan Indonesian Petroleum Association (IPA), sepanjang 2022, surplus gas di Jabanusa telah mencapai 25%, dan diproyeksikan terus meningkat seiring dengan banyaknya proyek hulu migas yang dalam waktu dekat bakal berproduksi. Potensi penambahan produksi gas juga turut terjadi pada Lapangan Bukit Panjang di Blok Ketapang milik Petronas dan Blok Blora yang dikelola TIS Petroleum E&P Blora Pte Ltd. Kepastian itu disampaikan seiring dengan upaya kedua KKKS untuk mengamankan pembeli di sisi hilir migas pada saat ini. Penambahan produksi ini ditambah dari finalisasi ramp up dari proyek strategis nasional Jambaran Tiung Biru (JTB) dari 60% menjadi 100% kapasitas terpasang pada bulan depan.

Pintu penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali terbuka. Peluang itu muncul setelah harga rata-rata minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) per April 2023 turun hingga US$ 79,35 per barel. Harga ICP ini lebih rendah daripada asumsi ICP di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yaitu US$ 90 per barel. Belakangan ini, rupiah juga cenderung menguat terhadap dolar AS ketimbang posisi awal tahun. Kurs Jisdor per 24 Mei 2023 memperlihatkan kurs senilai Rp 14.905 per dolar Amerika Serikat (AS). Otot rupiah sudah menguat 4,47% sejak awal tahun ini. Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto menilai, asumsi tersebut sudah jauh di bawah kondisi saat harga BBM subsidi dinaikkan pada September 2022. Kala itu, nilai tukar rupiah sempat menyentuh Rp15.500 per dolar AS. Harga minyak dunia juga lebih dari US$ 110 per barel. Dengan perbandingan semacam itu, seharusnya beban anggaran untuk subsidi BBM di 2024 bisa berkurang. Maka dia berharap selisih anggaran tersebut bisa dialokasikan untuk subsidi BBM.  Namun Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo menyebut pemerintah sejauh ini belum ada rencana untuk menurunkan harga BBM bersubsidi. Ia beralasan, harga BBM bersubsidi tidak hanya ditentukan tren harga ICP, tetapi juga faktor lain. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro melihat, masih sulit harga BBM subsidi untuk menurun pada saat ini. Kalaupun turun, maka asumsi harga ICP berada di bawah US$ 70 per barel.

Masyarakat mesti legawa dengan maraknya kehadiran perusahaan asing yang mengembangkan potensi nikel di dalam negeri. Keterbatasan pembiayaan untuk mengembangkan nikel sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik menjadi tantangan yang baru bisa dijawab oleh investor asing. Minimnya peran perbankan di dalam negeri terkait dengan pembiayaan proyek penghiliran, termasuk untuk nikel sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik, membuat pelaku usaha nasional tidak bisa berbuat banyak. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia pun mengakui kondisi banyaknya investor asing yang mengelola potensi nikel nasional tidak bisa dihindarkan. “Kita enggak bisa menyalahkan investor , siapa suruh perbankan nasional kita belum mau membiayai industri smelter secara masif. Masalahnya di situ,” katanya, Rabu (24/5). Investor asing sendiri, katanya, lebih banyak bermain di industri pengolahan nikel yang sedang naik daun seiring dengan tenarnya pamor kendaraan listrik. Keengganan perbankan untuk membiayai proyek penghiliran mineral, termasuk nikel sebenarnya dapat dipahami, karena industri tersebut tergolong baru dan penuh risiko. Terlebih, perbankan umumnya terikat dengan komitmen pembiayaan berkelanjutan yang mengesampingkan proyek berbasis energi fosil maupun pertambangan. Persoalan pendanaan memang kerap ‘menyandera’ pelaku industri yang ingin melakukan penghiliran. Tingginya investasi yang dibarengi dengan besarnya risiko pembangunan smelter membuat banyak lembaga pembiayaan menghindari proyek tersebut. Pelaku usaha yang ingin melaksanakan penghiliran sumber daya mineral di Tanah Air harus siap-siap ‘memutar otak’ agar bisa mendapatkan pendanaan, sehingga proyek yang direncanakan berjalan lancar. 

Tekanan lebih berat dialami oleh perusahaan yang ingin mengembangkan smelter nikel yang menerapkan teknologi high pressure acid leach (HPAL).   Roy Arman Arfandy, President Director PT Trimegah Bangun Persada Tbk., dalam kesempatan terpisah sempat menyampaikan bahwa kebutuhan investasi untuk membangun smelter HPAL mencapai US$1,2 miliar. “Waktu awal membangun, terpaksa kami menggunakan dana sendiri. Setelah pabriknya setengah jadi, baru perbankan berani untuk masuk. Memang pasti akan susah , tetapi ketika sudah berjalan akan ada yang masuk,” katanya beberapa waktu lalu. Sementara itu, Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, mengatakan peluang untuk mendapatkan pendanaan untuk smelter selalu terbuka. Dia mencontohkan pembiayaan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara yang juga dihindari oleh mayoritas lembaga pendanaan, tetapi tetap bisa dibangun.

Nurwahidi, Kepala Perwakilan SKK Migas Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa), mengatakan penurunan puncak produksi gas di Jawa Timur dilakukan untuk mengimbangi laju serapan gas domestik yang relatif stagnan. Manuver untuk menurunkan puncak produksi gas itu juga diharapkan dapat memperpanjang masa produksi gas atau plateau di kawasan tersebut yang belakangan makin susut. “Akan kita sesuaikan. Jadi tahun lalu kita peak itu bisa sampai 1.300 MMscfd, tapi sekarang kita tahan di sekitar 1.000 MMscfd saja,” katanya, Selasa (23/5). Lewat penurunan puncak produksi itu, maka masa produksi gas di sejumlah konsesi lapangan gas di Jawa Timur dapat diperpanjang. Harapannya, investor akan lebih tertarik untuk ikut mengelola sejumlah lapangan gas. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memang meminta SKK Migas untuk menahan laju produksi gas lantaran kapasitas serapan gas domestik masih terbilang rendah dibandingkan dengan pertumbuhan produksi gas saat ini. Berdasarkan proyeksi yang disampaikan SKK Migas, Emil mengatakan sejumlah wilayah kerja (WK) gas di Jawa Timur bakal mencapai titik puncak produksi pada rentang 2024—2026.

Kejaksaan Agung meningkatkan status pemeriksaan terhadap dugaan korupsi pada proses impor dan pemberian bea masuk komoditas emas periode 2021-2022 dari penyelidikan ke penyidikan. Disinyalir ada kerugian negara dalam kasus itu dan penyidik telah mengantongi alat bukti permulaan yang cukup bahwa ada perbuatan melawan hukum dalam proses impor tersebut. Untuk mengungkap para pelaku dalam kasus ini, pengajar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengatakan agar penyidik tak hanya memeriksa pihak importir atau swasta, tetapi juga petugas dari instansi terkait yang berpotensi menyalah gunakan wewenang. Sebab, pada kasus kepabeanan, modus yang digunakan umumnya selalu terkait bea masuk atau keluar.

”Terkait dengan impor emas, kemungkinan yang terjadi adalah upaya untuk membayar bea masuk tidak  sesuai atau lebih rendah dari ketentuan,” kata Fickar, Selasa (23/5). Kasus ini telah diselidiki Kejagung sejak 2021, khususnya terkait dengan transaksi keluar-masuknya emas.Kini, menurut Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, penyidik tengah mendalami keabsahan proses masuk dan keluarnya emas tersebut. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Kuntadi mengatakan, penyidik sudah mengumpulkan beberapa alat bukti berupa dokumen dan barang. Dalam kasus tersebut, diduga impor emas dilakukan tidak sebagaimana mestinya sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. (Yoga)

Sejak akhir April 2023, istilah El Nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan di Indonesia tentu menjadi momok bagi produksi pangan dalam negeri. Popularitas kata ”El Nino” tak lepas dari laporan Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) yang dipublikasikan pada Rabu (3/5), yang menyatakan, setelah fenomena La Nina yang berlangsung selama tiga tahun berturut-turut, terdapat peluang 60 % terjadinya pergeseran dari kondisi El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral ke El Nino pada Mei-Juli 2023. Berdasarkan pemutakhiran prediksi, peluang tersebut dapat meningkat menjadi 70 % pada Juni-Agustus 2023 dan 80 % pada Juli-September 2023. Adapun ENSO netral merupakan situasi yang menunjukkan El Nino dan La Nina sedang tidak terjadi. Kondisi iklim yang dipengaruhi fenomena ENSO turut memengaruhi negara-negara anggota ASEAN. Prediksi musiman dari ASEAN Specialised Meteorological Centre menyebutkan, curah hujan di bawah normal diperkirakan terjadi di mayoritas wilayah ASEAN bagian selatan sepanjang Mei-Juli 2023. Pada periode yang sama, temperatur di atas normal akan terjadi di mayoritas wilayah ASEAN. Situasi ENSO netral diperkirakan berlangsung Mei-Juni dan ada  kemungkinan kondisi El Nino meningkat pada awal semester II-2023.

Fenomena El Nino yang berpotensi memengaruhi ketahanan pangan dunia digarisbawahi Bank Dunia. Food Security Update Bank Dunia pada 20 April 2023 menyebutkan, pola cuaca akibat El Nino dapat memperparah dampak cuaca ekstrem yang tengah terjadi. Fenomena El Nino berpengaruh pada pergerakan temperatur dan pola curah hujan, karena itu, para ahli kian mengimbau peningkatan investasi untuk adaptasi dan mitigasi iklim dalam rangka mengurangi dampak cuaca ekstrem terhadap pertanian dunia dan ketahanan pangan. El Nino seolah menguji kedalaman Indonesia mengenal karakter beragam komoditas pangan di tengah cuaca ekstrem, melalui pemetaan pangan secara rinci sehingga langkah mitigasi yang dijalankan dapat spesifik sesuai dengan karakter tiap komoditas. Langkah pertama bisa dimulai dari meninjau pola El Nino terhadap produksi komoditas pangan yang menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Riset Tian Mulyaqin berjudul ”Pengaruh El Nino dan La Nina terhadap Fluktuasi Produksi Padi di Provinsi Banten”  yang dipublikasikan April 2020 mengolah data produksi beras di Banten sepanjang 2002-2015. Salah satu kesimpulan riset tersebut adalah El Nino dapat menurunkan produksi beras di Banten, sedangkan La Nina berpotensi berdampak pada kenaikan produksi. (Yoga)

Meskipun sejauh ini berkinerja cukup baik, pendapatan negara ke depan akan lebih menantang akibat penurunan harga berbagai komoditas. Oleh karena itu, kinerja sektor-sektor industri yang berpotensi berkontribusi pada pendapatan negara mesti dijaga. Realisasi APBN per April 2023 menunjukkan, pendapatan negara mencapai Rp 1.000,5 triliun atau tumbuh 17,3 % secara tahunan. Capaian pendapatan tersebut setara 40,6 % dari target APBN 2023. Penerimaan pajak hingga April 2023 mencapai Rp 688,15 triliun atau 40,05 % targetAPBN 2023. Sebanyak Rp 410,92 triliun bersumber dari PPh Nonmigas yang tumbuh 20,11 % dibandingkan tahun sebelumnya.

Menkeu Sri Mulyani menggaris bawahi pertumbuhan tahunan penerimaan perpajakan hingga April 2023 yang sebesar 21,3 %. Angka itu lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2022 yang mencapai 51,4 % ataupun pada Maret 2023 di 33,8 %. Menurut dia, perlambatan itu disebabkan penurunan harga mayoritas komoditas ekspor utama. ”Kami akan terus waspada terhadap lingkungan  ekonomi  yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan,” katanya saat konferensi pers yang diadakan secara daring, Senin (22/5). (Yoga)

Kinerja emiten perkebunan sawit dihantui gejolak harga crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah. Sepanjang pekan lalu, harga CPO di bursa komoditas Malaysia melemah di bawah RM 3.500 per ton. Pelemahan berlanjut hingga awal pekan ini. Kemarin, harga CPO untuk pengiriman bulan Agustus 2023 ditutup di bawah RM 3.500 per ton atau tepatnya di RM 3.428 per ton, melemah 1,52% dari posisi per penutupan Jumat (19/5). Sejalan dengan tren melandainya harga CPO, kinerja keuangan sejumlah emiten sawit masih negatif. Misalnya, PT Astra Agro Lestari (AALI) yang mencatatkan penurunan kinerja pada kuartal I 2023. Sejalan dengan penurunan pendapatan, laba bersih AALI di kuartal I-2023 turut merosot 53,51% secara tahunan menjadi Rp 224,72 miliar, dari Rp 483,45 miliar pada kuartal I-2022. Senasib, laba PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) di kuartal I-2023 juga anjlok 66% secara tahunan jadi Rp 305,8 miliar. Koreksi laba bersih TAPG dipicu turunnya pendapatan 12,09% secara tahunan menjadi Rp 1,92 triliun. Sekretaris Perusahaan TAPG, Joni Tjeng, mengatakan, harga CPO di kuartal I-2023 terkoreksi seiring pergerakan harga komoditas global. Akibatnya, TAPG ikut terpapar dampak negatif dari fluktuasi harga tersebut. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Muhammad Nafan Aji Gusta menilai, perlambatan kinerja emiten CPO disebabkan fluktuasi harga CPO di pasar dunia. Hal ini seiring gangguan cuaca. Selain itu, masih tingginya suku bunga acuan di berbagai negara semakin meningkatkan kekhawatiran akan resesi. Hal itu mempengaruhi pertumbuhan perlambatan ekonomi global. Pada akhirnya, kekhawatiran itu menurunkan permintaan atas CPO.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya berharap China Communication Construction Company Ltd. atau CCCC bisa mempercepat transisi energi di dalam negeri, sehingga target net zero emission bisa benar-benar tercapai pada 2060. “Kerja sama yang telah terbangun antara PLN dan CCCC diharapkan bisa mempercepat pembangunan pembangkit listrik EBT. Dengan demikian, Indonesia akan makin mempercepat proses transisi energi,” katanya, Senin (22/3). Dalam kerja sama yang ditandatangani antara PLN dan CCCC beberapa hari lalu, diketahui kedua perusahaan bakal berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur EBT, gas alam cair atau liqufied natural gas (LNG), dan terminal untuk gasifikasi, sekaligus PLN menyerap ilmu dari perusahaan konstruksi itu. CCCC sendiri adalah perusahaan yang terlibat dalam banyak proyek besar di China dan sejumlah negara lain. Di sisi lain, PLN Energi Primer Indonesia (EPI) memproyeksikan kebutuhan batu bara perseroan untuk pembangkit listrik bakal mengalami koreksi signifikan setelah 2030.

Pemerintah Indonesia mengupayakan pemesanan lebih awal impor bahan pangan jika ketersediaan komoditas pangan seperti beras di dalam negeri berkurang akibat El Nino. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa upaya itu merupakan salah satu hasil pembahasan membahas st rategi pemerintah bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai ketersediaan kebutuhan pokok dalam menghadapi cuaca ekstrem akibat El Nino. Dengan pemesanan lebih awal untuk bahan pangan ke negara sahabat, dia menambahkan bisa memudahkan pemerintah menjaga stabilitas harga bahan pangan saat ada El Nino. Menurutnya, El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudera Pasifik bagian tengah. Sejauh ini, dia menjelaskan El Nino telah memicu keterbatasan stok bahan pangan. “Seperti Malaysia saja rebutan air minum, di India suasana panas sampai ada korban, China juga. Kalau cuaca panas produksi akan turun kan, jadi kami harus siap hadapi berbagai kemungkinan,” tuturnya. Lebih lanjut, dia mengatakan persiapan pemerintah menghadapi dampak kekeringan El Nino untuk sektor pangan, maka terdapat opsi impor yang disiapkan oleh pemerintah. Dia mengatakan salah satu opsi yang dilakukan adalah mempersiapkan langkah impor beras ataupun bahan pokok pangan lainnya.