JAKARTA, ID - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus mendorong peningkatan investasi di sektor hulu migas. Langkah ini dilakukan dalam rangka mendukung program Pemerintah di bidang ketahanan energi. Oleh karena itu SKK Migas menargetkan peningkatan investasi eksplorasi hingga US$ 3 miliar atau sekitar Rp 45 triliun untuk dapat mengoptimalkan potensi hulu migas yang masih menjanjikan dan peranannya semakin dibutuhkan karena tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga modal pembangunan. Di tengah proses transisi yang tengah berlangsung kebutuhan energi minyak dan gas terus meningkat. Menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), kebutuhan minyak dan gas hingga 2050 akan terus meningkat, kebutuhan minyak meningkat 139% dan kebutuhan gas meningkat 298%. “Meskipun secara prosentase bauran energi minyak dan gas menurun, namun dari volume mengalami peningkatan. Untuk itu, peningkatan produksi migas menjadi sebuah kebutuhan dan harus didukung penemuan cadangan migas yang baru agar produksi bisa berkelanjutan. Berdasarkan tren transisi energi maka pertumbuhan penggunaan gas akan lebih tinggi dibandingkan minyak, karena gas relatif bersih dan diterima dalam era energi transisi,” kata Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara dalam diskusi di Jakarta, Rabu (17/5). (Yetede)

Kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi menjadi perhatian pemerintah untuk memastikan target 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar kaki kubik gas per hari bisa tercapai pada 2030. Keberadaan potensi baru dengan jumlah yang menggiurkan diharapkan bisa menarik investor untuk masuk ke Tanah Air. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut kebutuhan migas di dalam negeri terus meningkat, meski pemerintah gencar melakukan kebijakan transisi energi. Hal itu seiring dengan naiknya kebutuhan masyarakat terhadap energi fosil untuk kehidupan sehari-hari.Guna menopang kebutuhan itu, dibutuhkan peningkatan produksi migas yang didahului dengan kegiatan eksplorasi. Untuk itu, SKK Migas berupaya terus meningkatkan kegiatan eksplorasi guna mendapatkan cadangan baru yang bisa dikelola di masa mendatang.Benny Lubiantara, Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas, mengatakan bahwa pihaknya mendorong peningkatan investasi untuk kegiatan eksplorasi hulu migas mencapai US$3 miliar pada tahun ini. “Sebagai industri yang memiliki risiko tinggi dan butuh waktu yang lama sejak eksplorasi hingga bisa diproduksi, maka iklim investasi hulu migas harus dijaga betul. Tidak cukup hanya menarik, tetapi juga memberikan kepastian secara hukum,” katanya, Rabu (17/5).Tidak hanya sampai di situ, Benny juga menyebut bahwa pihaknya bakal melakukan perbaikan term and conditionsuntuk mengimbangi kompetisi investasi yang makin ketat pada sisi eksplorasi lapangan baru hulu migas di tengah sentimen transisi energi saat ini. Direktur Eksplorasi Pertamina Hulu Energi Muharram Jaya Panguriseng mengatakan bahwa hingga kini sekitar 80% dari total cekungan yang ada di Indonesia belum tersentuh. Dia pun menyebut kegiatan eksplorasi di wilayah terbuka menjadi peluang yang menarik.

Pegiat kopi di Sumsel mulai mengincar kerja sama dengan beberapa negara sebagai tujuan ekspor. Upaya ini menuntut kualitas dan kuantitas produk tetap terjaga sesuai standar internasional agar kopi  Sumsel bisa dikenal di pasar global. Hal ini mengemuka dalam pelatihan proses klasifikasi (grading) biji kopi yang digelar oleh Komunitas UMKM Naik Kelas di Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang, Selasa (16/5). Ketua Komunitas UMKM Naik Kelas, Salama Sri Susanti, menuturkan, sebagai daerah  penghasil kopi terbesar di Indonesia dengan lahan seluas 270.000 hektar, Sumsel belum memiliki citra kuat dibanding daerah lain,seperti kopi Toraja (Sulawesi Selatan), Kintamani (Bali), atau Gayo (Aceh). ”Padahal potensi itu ada,” ujar Salama.

Permasalahannya terletak pada belum standarnya pengolahan biji kopi di Sumsel, mulai dari penanaman  hingga pengolahan pascapanen. Terkait pemetikan, misalnya, masih banyak petani memetik buah kopi yang belum merah karena tuntutan ekonomi dan pabrik tetap menyerapnya. Saat ini, peluang memperbaiki nama kopi Sumsel kembali terbuka setelah ada order dari Uni Emirat Arab (UEA) dan AS. Untuk UEA, sudah ada pemesanan sekitar 500 ton biji kopi dalam beberapa kali pengiriman. Saat ini, ujar Salama, pihaknya sedang melatih petani dan pemroses kopi agar bisa menghasilkan biji kopi kelas satu ukuran 5,5 milimeter dengan tingkat kecacatan 5 % sampai 8 %, dan kadar air berkisar 12-14 %. Di Sumsel, rata-rata kadar air biji kopi masih berkisar 16 % - 18 %. Untuk menembus pasar ekspor, pegiat kopi harus bisa mempertahankan lima faktor penting, yakni kualitas, kuantitas, keberlanjutan, kredibilitas, dan konsistensi. (Yoga)

PT Pertamina Patra Niaga mempercepat implementasi transaksi bahan bakar minyak bersubsidi tepat dengan skema full registran atau terdaftar pada pekan ini.Setelah pelaksanaan uji coba full cycle subsidi tepat, Pertamina Patra Niaga tengah mendorong transaksi lewat skema full registran di beberapa daerah, seperti Banten dan Jawa Barat kecuali Bogor dan Depok. Adapun, pelaksanaan transaksi jual beli BBM subsidi lewat skema full registran bakal dilakukan di DKI Jakarta pada 25 Mei 2023. Akan tetapi, khusus di Kepulauan Seribu diterapkan pada 8 Juni 2023. “Ini upaya Pertamina untuk menyalurkan BBM Solar subsidi dengan tepat sasaran dan tepat volumenya. Para pengguna BBM subsidi harus terdaftar untuk bertransaksi BBM subsidi,” kata Pjs. Area Manager Comm, Rel & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Joevan Yudha Achmad , Selasa (16/5). Full registran sendiri merupakan skema di mana kendaraan konsumen yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) Solar meskipun tidak membawa QR code, sedangkan yang belum terdaftar tidak dapat dilayani. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, izin pembatasan pembelian Pertalite yang dilakukan sejumlah badan usaha penyalur diberikan untuk menjaga ketersediaan pasokan Pertalite di daerah hingga akhir tahun ini.

JAKARTA, ID — Indonesia dan negara anggota Asean lainnya perlu mempertimbangkan serius dampak subsidi besar-besaran yang diberikan pemerintah Jepang, AS, dan Uni Eropa, khususnya Jerman terhadap industri chip di dalam negerinya. Subsidi yang diberikan negara maju terhadap industri chip akan menghasilkan produk yang lebih kompetitif. Kondisi ini akan menghambat kemajuan industri chip yang akan dikembangkan di lingkup Asean, termasuk Indonesia. Demikian dikemukakan Ketua Asean Business Advisory Council (Asean-BAC) Mohammad Arsjad  Rasjid Prabu Mangkuningrat menjawab pertanyaan Investor Daily, Senin (15/05/2023), tentang niat Asean untuk  mengembangkan chip. Asean menginginkan agar industri  dalam negeri diutamakan  meski pada sisi lain impor  produk chip dari AS, Jepang dan Eropa sebagai mitra dagang tetap diperlukan. "Indonesia harus memastikan bahwa subsidi dari mitra utama  Asean tersebut tidak  merugikan industri dalam negeri. Ini perlu dilakukan, karena indonesia dan Asean  juga sedang melakukan  hilirisasi dan industrialisasi," kata Arsjad. (Yetede)

JAKARTA, ID - Nilai impor produk besi baja mengalami penurunan 31,32% pada Januari-April 2023 menjadi US$ 3,73 miliar atau setara Rp 55,23 triliun dibanding periode sama tahun lalu US$ 4,86 miliar. Penurunan impor produk dengan nomor Harmonize System (HS) 72 tersebut disebabkan oleh berkurangnya permintaan dari sektor konstruksi di dalam negeri dan turunnya harga di pasar global. “Penurunan ini lebih karena faktor permintaan. Kalau dilihat, di sektor konstruksi pertumbuhannya rendah, yang menyebabkan permintaan besi baja menurun. Padahal, harga sekarang sedang turun, tapi karena permintaan turun, impornya juga ikut turun,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad kepada Investor Daily, Selasa Malam (16/05/2023). Tauhid menambahkan, penurunan permintaan di sektor konstruksi tersebut dilihat dari pengeluaran PDB untuk bangunan yang hanya sekitar 3%, jauh dari kondisi normal yang 5%. “Biasanya kalau investasi untuk bangunan di atas 5%, itu permintaan besi baja akan tinggi,” ujar dia. Tauhid melihat, penurunan impor besi baja hingga April lebih karena berkurangnya permintaan komoditas tersebut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pembelian bahan bakar minyak (BBM) Solar subsidi di Jakarta, Depok, dan Bogor hanya bisa dilakukan oleh kendaraan yang terdaftar di platform MyPertamina mulai 25 Mei mendatang. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat (kecuali Depok dan Bogor) dan Banten, ketentuan itu sudah berlaku sejak 11 Mei silam. Hingga kini, sekitar 6,5 juta kendaraan sudah terdaftar di platform MyPertamina. Pembelian BBM subsidi dengan MyPertamina merupakan upaya penyaluran subsidi tepat sasaran. Adapun realisasi konsumsi Solar subsidi hingga April 2023 mencapai 32% dari kuota yang ditetapkan sebesar 17 juta kilo liter (KL). Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, platform MyPertamina menjadi instrumen dalam. menjaga kuota Solar subsidi cukup hingga akhir tahun. “Realisasi Solar subsidi sampai April sudah 32%. (Over kuota) kemungkinannya ada. Kita terus monitor termasuk penggunaan subsidi tepat MyPertamina agar diupayakan cukup,” kata Saleh kepada Investor Daily di Jakarta, Selasa (16/05/2023). Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat menyatakan, pembelian BBM Solar subsidi mulai 11 Mei 2023 hanya bisa dilakukan oleh kendaraan yang terdaftar di MyPertamina. Adapun wilayah penerapannya meliputi Provinsi Banten dan Jawa Barat kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, serta Kota Depok lantaran waktu penerapannya bersamaan dengan Provinsi DKI Jakarta. (Yetede)

Pada musim panen raya kali ini, petani di sejumlah sentra padi di Kabupaten Cirebon, Jabar, menikmati harga gabah kering panen (GKP) yang cukup tinggi. Sayangnya, produksi padi turun akibat banjir, masalah pengairan, hingga serangan hama. Saat panen raya di Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Senin (15/5) GKP pada tingkat petani berkisar Rp 5.000-Rp 5.400 per kg. Angka ini di atas harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 5.000 per kg. ”Sekarang, harga (gabah) bagus, di atas Rp 5.000 per kg, tergantung kualitasnya,” ucap H Tarba, Ketua Gabungan Kelompok Tani Cita Mandiri, di Jagapura Kulon. Harga itu berbeda saat panen raya beberapa musim sebelumnya. Biasanya, harga gabah anjlok hingga Rp 4.000 per kg.

Meningkatnya harga gabah petani dipengaruhi kenaikan HPP beras yang sebelumnya Rp 8.300 per kg menjadi Rp 9.950 per kg di gudang Bulog. Tarba menilai, regulasi pemerintah terkait HPP dapat menjaga  harga gabah petani tidak jatuh saat musim panen raya. Meski demikian, hasil panen petani di Gegesik cenderung menurun. Selain banjir, masalah pengairan hingga serangan hama tikus turut menurunkan produksi padi. ”Paling, hasilnya cuma 60 %. Bahkan, banyak petani harus tanam ulang karena banjir dan kena (serangan hama) tikus,” ucapnya. Petani yang biasanya menghasilkan sekitar 4 ton GKP dari lahan sebahu (0,7 hektar), kini hanya memanen 2 ton-2,5 ton per bahu. Mereka juga harus mengeluarkan iaya lebih untuk modal tanam ulang. (Yoga)

Provinsi Sumsel yang memasuki usia 77 tahun pada Senin (15/5) terus berbenah. Modal kekayaan sumber daya alam yang dimilikinya membuat ”Bumi Sriwijaya” ini dikenal sebagai lumbung pangan dan energi. Berdasarkan data BPS, produk domestik regional bruto (PDRB) Sumsel disokong oleh tiga sektor yang menyumbang 57,49 % dari total PDRB daerah. Ketiganya ialah pertambangan dan penggalian (25,83 %), industri pengolahan (18,01 %), serta pertanian dan kehutanan (13,65 %). Sumsel juga penghasil karet terbesar di Indonesia dengan produksi bahan olahan karet 1 juta ton per tahun. Tidak hanya itu, dengan perkebunan kelapa sawit seluas 1,4 juta hektar, Sumsel menghasilkan  3,8 juta ton CPO. Sumsel juga layak dijuluki lumbung pangan. Pada 2022, luas lahan panen Sumsel  513.378 ha dengan produksi 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 1,5 juta ton beras. Dengan capaian itu, Sumsel merupakan penghasil beras tebesar kelima nasional, di bawah Jatim (5,5 juta ton), Jabar (5,4 juta ton),  Jateng (5,3 juta ton), dan Sulsel (3 juta ton).

Ironisnya, dengan berbagai kekayaan itu, Sumsel masih didera kemiskinan. Pada September 2022, BPS mencatat angka kemiskinan di Sumsel 11,99 % dengan jumlah penduduk miskin 1.054.990 jiwa, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional, yakni 9,57 %, walau turun cukup signifikan dalam 10 tahun. Pada 2013, tingkat kemiskinan di Sumsel 14,06 %. Hanya saja, dengan kekayaan alam yang demikian besar, angka dua digit itu masih menjadi masalah. Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Muhammad Ichsan Hadjri berpendapat, masih tingginya kemiskinan di Sumsel tidak lepas dari belum meratanya pembangunan.  Aliran uang hanya berputar dan dinikmati oleh kalangan tertentu bahkan mungkin uangnya keluar dari Sumsel,” ujarnya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Sepanjang 2022, PT Pertamina Hulu Energi (PHE) berhasil mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan produksi migas sebesar 7% berbanding tahun lalu serta laba bersih sebesar US$ 4,67 miliar. Hal tersebut terungkap dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 yang digelar Senin (15/05/2023). Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, yang hadir langsung sebagai pemegang saham mayoritas PHE mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut karena tahun 2022 memiliki berbagai tantangan yang telah dikelola dengan baik. “Kami sangat bersyukur meski pun banyak tantangan yang tidak mudah dilalui, PHE berhasil mencapai produksi hampir 1 Juta BOEPD atau sebesar 967 MBOEPD dari 65 blok Migas ditahun 2022. Kontribusi nasional PHE juga semakin signifikan atas lifting minyak sebesar 68% dan lifting gas sebesar 33%. Per hari ini, produksi migas Pertamina telah melampaui 1 Juta BOEPD. Hal ini tidak lepas juga dari strategi Pertamina dalam membentuk konsep holding subholding sehingga PHE memiliki fleksibilitas yang cukup dalam menyusun strategi dan mengambil keputusan yang cepat sesuai situasi ekosistem bisnis yang dinamis,” ujar Nicke Widyawati. Nicke menambahkan, kinerja positif PHE ini tentu diharapkan bisa berdampak pula pada peningkatan pemberdayaan masyarakat khususnya di sekitar Wilayah Kerja Perusahaan. (Yetede)