JAKARTA – General Electric (GE) Indonesia menantikan pembangunan pembangkit istrik baru di dalam negeri, khususnya yang menggunakan energi bersih. Sebab, perusahaan sedang menggenjot bisnis hijaunya.

Country Leader GE Gas Power Indonesia, George Djohan, mengatakan perusahaan menguasai sejumlah teknologi untuk mendukung kehadiran listrik bersih di Indonesia. Tak hanya pada gas, GE berfokus pada pengembangan energi hidro, angin, dan surya. Dia optimistis teknologi tersebut bisa membantu proses produksi lebih andal. "Kalau PLN atau IPP ada tender dan kami punya solusi teknologi yang tepat, kami pasti join," katanya di Jakarta, kemarin, 10 Mei 2023.

Namun kesempatan untuk mengembangkan energi bersih di Indonesia tidak mudah. George menuturkan kondisi geografis Indonesia menjadi salah satu tantangannya. Di negara kepulauan, tidak mudah menyambungkan listrik ke semua kabupaten dan kota. Selain itu, kebanyakan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) berada di Indonesia bagian timur, sementara permintaannya hanya besar di Pulau Jawa. (Yetede)

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia atau APTRI mengusulkan harga pokok penjualan atau HPP gula di tingkat petani pada 2023 sebesar Rp 15.014 per kg. Usulan HPP itu mempertimbangkan biaya pokok produksi yang melonjak cukup signifikan akibat imbas kenaikan harga pupuk dan BBM. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional APTRI Soemitro Samadikoen, Selasa (9/5) mengatakan, biaya pokok produksi (BPP) gula petani pada 2023 mencapai Rp 13.649 per kg sehingga APTRI mengusulkan HPP gula Rp 15.014 per kg. Komponen BPP kebutuhan pupuk tahun ini Rp 9 juta, naik dari Rp 5 juta pada tahun lalu. Kenaikan komponen pupuk itu terjadi sejak pemerintah mengurangi porsi pupuk bersubsidi dan imbas kenaikan harga pupuk dunia.

”Pada 2023 ini, petani nyaris tidak menggunakan pupuk bersubsidi. Selain susah didapat, pemerintah sudah mengurangi porsi pupuk subsidi bagi petani tebu,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Menurut Soemitro, komponen BPP lain yang naik adalah biaya tebang angkut, benih, sewa lahan, dan upah tenaga kerja. Biaya tebang angkut, misalnya, tahun ini mencapai Rp 14,4 juta, naik dari tahun lalu yang sebesar Rp 8,4 juta. Tak hanya BPP, biaya hidup petani tebu juga meningkat karena kenaikan harga BBM dan harga pangan, seperti beras dan minyak goreng. ”Kami sudah menyampaikan usulan HPP itu kepada Badan Pangan Nasional(NFA) pada 5 Mei 2023. Kami harap usulan itu disetujui mengingat tidak hanya BPP yang kami tanggung, tetapi juga biaya hidup harian,” katanya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Transformasi organisasi yang telah dilakukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sejak tahun 2020 membawa hasil. Tercatat pada 2022, industri sektor hulu migas menghasilkan kontribusi Rp 700 triliun kepada negara. “Kami bersyukur, berbagai langkah yang dilakukan SKK Migas melalui penyederhaan proses bisnis, transformasi, digitalisasi dan integrasi sistem dengan berbagai pihak yang terkait telah menciptakan pengelolaan industri hulu migas yang transparan, akuntabel, efisiensi biaya dan kecepatan proses sehingga memberikan dampak yang sangat signifikan,” kata Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas Kurnia Chairi dalam keterangannya di Jakarta (08/05/2023). Kurnia menambahkan, hulu migas sebagai motor penggerak perekonomian nasional melalui hasil penjualan migas secara langsung berkontribusi sekitar Rp 700 triliun, terdiri atas hasil penjualan minyak dan gas bumi sekitar Rp 583 triliun termasuk alokasi dana bagi hasil migas sebesar Rp17 triliun yang turut dirasakan oleh daerah penghasil serta hasil penerimaan lain dari hulu migas sekitar Rp 89 triliun yang meliputi signature bonus, production bonus, firm commitment, pembayaran PPN, PBB Migas, PDRD, dan Pajak Penghasilan migas serta pendapatan lainnya. Nilai tersebut diperoleh melalui beberapa gebrakan yang telah dilakukan diantaranya percepatan penerimaan hasil penjualan minyak bumi melalui penyederhanaan proses bisnis penagihan dan pembayaran, melakukan fleksibilitas skema komersialisasi melalui optimalisasi lifting minyak dan pengembangan sistem dan prosedur yang mendukung proses percepatan tersebut. (Yetede)

Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM masih belum jelas. Padahal, revisi aturan tersebut diperlukan agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran. Saat harga minyak mentah melambung hingga lebih dari 100 USD per barel tahun lalu, negara ”kerepotan” karena subsidi energi yang bersumber dari APBN membengkak. Salah satu langkah yang diambil saat itu ialah menaikkan harga Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Di sisi lain, diungkapkan juga bahwa penyaluran subsidi BBM selama ini belum tepat sasaran. Sementara, saat ini, harga minyak mentah, jenis Brent misalnya, relatif stabil berkisar 75-85 USD per barel sejak awal 2023.

APBN bisa jadi tidak terdesak seperti tahun lalu. Namun, revisi Perpres No 191/2014 dinilai tetap diperlukan. Sebab, jika tidak, sampai kapan pun subsidi energi di Indonesia berpotensi tidak tepat sasaran. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim saat dihubungi di Jakarta, Minggu (7/5) mengatakan, perubahan diperlukan agar lebih rinci siapa yang berhak menerima BBM subsidi atau kompensasi. Oleh karena itu, landasan hukum, berupa revisi perpres, diperlukan. Akmaluddin pun berharap pemerintah tidak menunggu momentum, baik menunggu harga minyak mentah naik kembali maupun terkait aspek tahun politik. (Yoga)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kota Banjarbaru menyiapkan Banjarbaru menjadi ”kota sejuta kopi”. BPKP mendukung penanaman kopi secara massal oleh masyarakat. ”Kami akan mendorong penanaman kopi di Banjarbaru agar perekonomian Kalsel tidak hanya bergantung pada tambang batubara yang merusak lingkungan,” kata Kepala BPKP Kalsel Rudy M Harahap, Minggu (7/5/2023). (Yoga)

JAKARTA – Kasus transaksi janggal impor emas menjadi satu prioritas Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang (TTPU) yang dipimpin Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. Dalam kasus ini, diduga terdapat modus manipulasi kode harmonized system (HS) dalam impor komoditas emas batangan yang menimbulkan kerugian negara. Transaksi janggal dalam aktivitas impor emas ini diungkapkan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavanda. Dia menjelaskan, PPATK memeriksa transaksi impor emas itu dalam dua periode, yaitu 2014-2016 dan 2017-2019. Dalam pemeriksaan pertama, petugas menemukan indikasi transaksi mencurigakan senilai Rp 180 triliun. Berikutnya, mereka mendapati transaksi senilai Rp 189 triliun. “Jika terbukti, tindak pidana dalam dua periode pemeriksaan itu bisa menembus lebih dari Rp 360 triliun,” kata Ivan. Menurut dia, hasil analisis itu telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tapi tidak ditindaklanjuti. (Yetede)

Sentimen negatif membayangi emiten saham produsen nikel di Tanah Air. Pemerintah akan memangkas insentif pajak untuk membatasi investasi produk olahan bijih nikel kelas dua, seperti nickel pig iron (NPI). Artinya, pemerintah tidak akan lagi memberikan pembebasan pajak untuk investasi NPI. Kabar tak sedap ini diembuskan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. Menurut Reuters, kemarin (5/5), Bahlil menyatakan pemerintah tidak akan lagi memberi tax holiday untuk investasi NPI. Tujuannya untuk membatasi investasi pada produk nikel berkualitas rendah. Sontak, rencana pemerintah tersebut berpotensi menjadi sentimen negatif bagi emiten nikel. Apalagi, sehari pasca Bahlil menyatakan rencananya tersebut, saham-saham emiten nikel kompak longsor pada perdagangan kemarin. Contohnya saham PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL). Kemarin, saham emiten pertambangan nikel yang baru melantai di Bursa Efek Indonesia pada 12 April 2023 ini, tergerus 6,96% ke posisi Rp 1.270. Nasib serupa dialami saham PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), yang anjlok 6,96% ke level Rp 3.610. Tak berbeda dengan sang induk, saham anak usaha MDKA, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) turun 1,86% ke Rp 790. Equity Research Analyst Panin Sekuritas, Felix Darmawan melihat, rencana kebijakan pemerintah kerap menjadi katalis penting bagi pergerakan harga saham emiten komoditas. Tak terkecuali emiten nikel. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani sepakat, penurunan harga komoditas nikel global lebih dominan menjadi sentimen negatif emiten nikel. Selain itu, ada gejolak yang membayangi pasar.

Tingginya harga beras turut menekan pedagang warung nasi. Sejumlah pedagang yang mayoritas berskala UMKM serta melayani pekerja sektor informal sebagai pelanggan memilih untuk menanggung kenaikan harga. Namun, sebagian lainnya terpaksa menaikkan harga atau mengurangi porsi nasi yang dijual. Berdasarkan data Panel Harga Bapanas per Kamis (4/5) rata-rata nasional harga beras medium ditingkat pedagang eceran senilai Rp 11.900 per kg, sedangkan beras premium Rp 13.620 per kg. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, rata-rata nasional harga beras medium Rp 10.810 per kg dan beras premium Rp 12.340 per kg. Sejumlah pelaku UMKM, khususnya warung nasi, mengandalkan beras sebagai bahan baku.

Mereka antara lain pelaku usaha warung tegal, nasi padang, nasi goreng, nasi uduk, nasi kuning, nasi kucing, dan nasi rames. Ada juga dagangan lain yang mengandalkan beras, seperti ketupat, lontong, dan arem-arem. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM Indonesia (Akumandiri) Hermawati Setyorinny, Kamis (4/5), mengatakan, sejumlah pelaku UMKM pedagang warung nasi sudah menaikkan harga. Dia mencontohkan, terdapat pedagang yang menaikkan harga nasi dari Rp 3.000 per porsi pada tahun lalu jadi Rp 4.000 per porsi. Adapun bagi pedagang yang tidak menaikkan harga, pilihannya adalah mengurangi porsi nasi yang dijual. Oleh sebab itu, untuk mengatasi kesulitan pedagang warung nasi, Hermawati berharap pemerintah dapat meredam harga beras, karena ada tambahan pasokan dari impor. Pasokan ini diharapkan dapat segera membanjiri pasar. (Yoga)

JAKARTA, ID - Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) berencana menggugat pemerintah ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, agar membayar utang selisih harga (rafaksi) minyak goreng sebesar Rp 344 miliar yang tidak kunjung dilunasi sejak awal tahun lalu. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022, semua pengusaha diminta menjual minyak goreng Rp 14.000 per liter dan selisih dengan harga di pasar yang berkisar Rp 17.000-20.000 per liter akan dibayarkan pemerintah. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan, langkah tersebut menjadi salah satu opsi yangakan diambil bila dalam 2-3 bulan ke depan, rafaksi tersebut tidak dibayarkan pemerintah kepada 31 perusahaan ritel modern, yang telah patuh melaksanakan program minyak satu harga. “Utang pemerintah yang harus dibayarkan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sebesar Rp 344 miliar. Angka itu merupakan penjualan minyak goreng satu harga sekitar 40 juta liter pada 19-31 Januari 2022. Jadi, utang ini berasal dari pelaksanaan program minyak satu harga,” kata Roy usai melakukan pertemuan dengan pejabat Kementerian Perdagangan (Kemendag) membahas rafaksi minyak goreng di Jakarta, Kamis (04/05/2023). (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menandatangani Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) bersama dengan Total Eren S.A. (Total Eren), PT Adaro Power dan PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI), yang mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) berkapasitas 70 MW, dan dilengkapi dengan sistem penyimpanan energi baterai sebesar 10 MW / 10 MWh di Tanah Laut, Kalimantan Selatan Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Managing Director-Indonesia & CFO APAC Total Eren Romain Pierru, Presiden Direktur Adaro Power Dharma Djojonegoro, Direktur Adaro Power Mustiko Bawono, dan Direktur Utama PJBI Amir Faisal, dengan didampingi oleh COO & Head of Project Finance APAC Gregory Thomassin, Wakil Presiden Komisaris Adaro Power Kusmayanto Kadiman serta Direktur Utama PLN Nusantara Power Ruly Firmansyah di Kantor Pusat PLN Jakarta, pada Kamis (04/05/2023). PLTB Tanah Laut diharapkan dapat mulai mengalirkan listrik pada tahun 2025 untuk dapat mendukung program Pemerintah dalam mencapai target bauran sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia. (Yetede)