PEMBIAYAAN NET ZERO EMISSION : MENEPIS UTANG UNTUK TRANSISI ENERGI
Indonesia memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi G7 untuk mendapatkan kepastian pendanaan transisi energi, termasuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara. Di Hiroshima, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih komitmen negara maju, termasuk Jepang dan Kanada yang sebelumnya berkomitmen untuk ikut serta mempercepat transisi energi di Tanah Air dengan berbagai pendanaan, salah satunya Just Energy Transition Partnership (JETP). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong Jepang mempercepat realisasi komitmen pendanaan transisi energi senilai US$500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Indonesia saat menemui Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. “Jepang adalah mitra penting dan strategis Indonesia, saya sepakat untuk meningkatkan kemitraan kita agar lebih luas dan konkret,” kata Presiden Jokowi, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya tindak lanjut dari kesepakatan bisnis PLN, Pupuk Indonesia, dan Pertamina dengan mitra Jepang untuk percepatan investasi program nol gas buang atau net zero emission di Tanah Air.
Pendanaan JETP untuk transisi energi di Tanah Air mendapat perhatian pemerintah karena sebagian pembiayaan untuk transisi energi bakal berasal dari pinjaman komersial. Hal tersebut tidak sejalan dengan keinginan pemerintah yang mencari skema pendanaan lebih murah dari pinjaman komersial. Rinciannya, skema pendanaan JETP terdiri atas senilai US$10 miliar berasal dari komitmen pendanaan publik, dan US$10 miliar dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero. Persoalan JETP sempat membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan geram, karena belum jelasnya komitmen pendanaan transisi energi yang disampaikan pakta iklim AS dan Jepang bersama rekanan lainnya sebesar US$20 miliar pada saat KTT G20. Adapun, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, hingga kini pemerintah dan JETP masih membahas lebih lanjut ihwal besaran bunga pinjaman komersial yang nantinya dikenakan kepada Indonesia.
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023