Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton dari empat negara yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan dan India. Keempat negara itu berbeda dengan realisasi impor pada akhir tahun lalu yang berasal dari Pakistan, Thailand, Vietnam dan Myanmar.Sekretaris Perusahaan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) Awaludin Iqbal menyatakan impor beras sebesar 500.000 ton itu dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) dan program bantuan sosial (bansos) yang akan disalurkan pada Maret–Mei 2023.Menurutnya, Perum Bulog masih menunggu surat izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan rekomendasi teknis dari Kementerian Pertanian (Kementan). Hingga kini, persyaratan teknis dari kedua kementerian tersebut masih belum terbit. Dia menuturkan Bulog memprioritaskan impor beras dari 4 negara untuk memenuhi target tahap awal sebesar 500.000 ton dari total kuota sepanjang tahun ini 2 juta ton. Dia menegaskan impor beras dari Thailand, Vietnam, Pakistan dan India membutuhkan proses sehingga belum bisa dipastikan jadwal pasti kedatangan beras impor 500.000 ton. Merujuk salinan surat yang ditandatangani Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dari jumlah tersebut sebanyak 500.000 ton harus didatangkan secepatnya. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mencatat Bulog hanya memiliki sisa CBP sebesar 227.000 ton. Padahal, pada Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bansos beras kepada kepada penerima manfaat sebanyak 300.000 ton.

Hingga pekan pertama bulan Ramadhan tahun ini, harga sejumlah komoditas pangan pokok masih berada di atas acuan, terutama di Kalimantan dan wilayah bagian timur Indonesia. Selain produksi, faktor distribusi dinilai turut memicu kenaikan harga beberapa komoditas, seperti cabai rawit merah, telur ayam, dan jagung. Panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat, rata-rata nasional harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran per Selasa (28/3) Rp 61.090 per kg atau turun 5,8 % dibandingkan dengan posisi awal Maret 2023. Meskipun turun, harga itu masih berada di atas acuan di tingkat konsumen yang ditetapkan, yaitu Rp 40.000-Rp 57.000 per kg. Ketentuan tentang harga acuan itu diatur dalam Peraturan Bapanas No 11 Tahun 2022. 

Harga cabai rawit merah tertinggi ada di Kaltara, yakni Rp 93.220 per kg. Berdasarkan wilayahnya, provinsi dengan harga cabai rawit merah di atas acuan itu berada di Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, Sumsel, Kepulauan Babel, Kepri, Jakarta, Banten, Jabar, NTT, NTB, Sulut, dan Sulteng. Koordinator Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma menilai, tingginya harga cabai rawit merah di Indonesia bagian timur dipicu letak geografis yang jauh dari provinsi produsen terdekat, yakni Jatim. ”Terjadi anomali pada komoditas cabai. Di sentra produksi di Jatim, harganya Rp 20.000-Rp 30.000 per kg ditingkat petani, sedangkan di Indonesia bagian timur (harganya) sedang tinggi-tingginya, mencapai Rp 60.000-Rp 70.000 per kg,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Selasa (28/3).

Cabai rawit merah, lanjutnya, merupakan komoditas pangan yang mudah busuk, rusak, dan susut. Oleh karena itu, pengiriman pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit menggunakan kargo pesawat. Dalam jangka pendek, pemerintah memberikan subsidi fasilitas distribusi transportasi hingga ongkos bongkarnya di wilayah tujuan. Targetnya, disparitas harga cabai rawit merah di wilayah defisit menyempit. Langkah ini juga diterapkan untuk komoditas lainnya, seperti telur ayam ras. Rata-rata nasional harga telur ayam ras per Selasa (28/3) di tingkat pedagang eceran juga tercatat di atas acuan, yakni Rp 29.310 per kg atau naik 0,03 % dibandingkan dengan awal bulan. Berdasarkan Peraturan Bapanas RI No 5/2022, harga acuan telur ayam di tingkat konsumen ditetapkan Rp 27.000 per kg. (Yoga)

Krisis beras di NTT membuat pemerintah pusat turun tangan. Sebanyak 1.600 ton beras dikirim ke NTT untuk membantu masyarakat yang terpukul kehidupannya akibat kenaikan harga beras yang menembus Rp 17.000 per kg.Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub Hendri Ginting, yang dihubungi, Selasa (28/3) mengatakan, pengiriman 1.600 ton beras itu dilakukan sebanyak dua kali. Pengiriman pertama pada Minggu (26/3) dan berikutnya pada Rabu (29/3). Pengiriman dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jatim.

”Pengiriman pertama sebanyak 600 ton, kemudian pada pengiriman kedua nanti sebanyak 1.000 ton. Pengiriman menggunakan kapal yang dioperasikan Kemenhub. Tujuannya ke sejumlah daerah di NTT,” kata Hendri. Waktu pengiriman diperkirakan paling lama lima hari. Pengiriman pertama menggunakan KM Kendhaga Nusantara 5 dan pengiriman kedua menggunakan KM Kendhaga Nusantara 11. Dua kapal tersebut merupakan kapal pendukung utama program tol laut. Tol laut adalah program unggulan Presiden Jokowi dengan memberi subsidi angkutan barang ke wilayah Indonesia bagian timur. Pengiriman beras itu merupakan respons pemerintah pusat terhadap krisis beras di NTT. (Yoga)

JAKARTA - Pemerintah kembali menambah kuota impor beras pada tahun ini. Badan Pangan Nasional (Bapanas) baru saja menerbitkan surat penugasan kepada Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk membeli beras dari luar negeri sebanyak 2 juta ton hingga akhir Desember 2023. Dikutip dari surat Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada Direktur Utama Bulog Budi Waseso tertanggal 24 Maret 2023, Bulog diminta secepatnya mengimpor 500 ribu ton pada tahap pertama.

Dimintai konfirmasi mengenai surat itu, Arief mengatakan impor tersebut dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan menjamin kecukupan pasokan untuk bantuan sosial. "Bukan kami pro-impor. Tapi, apabila pemenuhan kebutuhan dari dalam negeri tidak bisa terpenuhi, negara harus ada di situ," kata Arief, kemarin.

Sebagai catatan, saat ini Bulog harus memenuhi kebutuhan beras sebanyak 210 ribu ton per bulan dan kebutuhan untuk program bansos pangan mencapai 640 ribu ton selama tiga bulan. Sementara itu, cadangan beras pemerintah saat ini tinggal 220 ribu ton. "Jangan sampai stoknya enggak ada. Jangan sampai mau mengadakan program (bansos) enggak bisa," ujar Arief. (Yetede)

Pemerintah berencana mengimpor beras hingga 2 juta ton untuk memperkuat cadangan beras tahun ini. Impor dijanjikan bakal dilakukan secara terukur untuk kebutuhan stabilisasi pasokan dan harga beras serta program bantuan sosial. Keputusan itu diambil dalam Rapat Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik 1444 H yang dipimpin Presiden Jokowi di Jakarta, Jumat (24/3). Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk mengimpor 2 juta ton beras. Sebanyak 500.000 ton di antaranya harus diimpor segera untuk memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agen cy/NFA) Arief Prasetyo Adi dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR bersama Mentan Syahrul Yasin Limpo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (27/3), mengatakan, keputusan impor merujuk pada data produksi. Semua kementerian/lembaga pemerintah sama-sama menggunakan data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS sebagai rujukan.

Produksi beras nasional pada Februari 2023, menurut data KSA terbaru, mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton jika dibandingkan perkiraan sebelumnya yang mencapai 3,68 juta ton. Penurunan itu, antara lain, karena banjir dan gagal panen di sejumlah persawahan. Situasi itu diperkirakan akan berpengaruh terhadap penurunan produksi beras sepanjang Januari-April 2023 kendati akan ada tambahan dari panen Maret dan April 2023. Produksi beras pada Januari-April 2023, menurut pengamatan terakhir, diperkirakan 13,37 juta ton atau lebih rendah dari estimasi sebelumnya 13,79 juta ton. ”PadaAgustus (2022)-Januari (2023), (situasi) di  lapangan memang berebut gabah yang angkanya tinggi. Buktinya, NTP (nilai tukar petani) tertinggi terjadi saat ini. Apabila sebelumnya 96-98, hari ini 110. Jadi, importasi yang dilakukan terukur. (Beras impor) hanya digunakan pemerintah untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP),” katanya. Beras impor akan digunakan untuk program SPHP dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dan bantuan pangan nontunai. (Yoga)

Safari pasar dan gelar pangan murah dihelat bergilir selama Ramadhan di Kota Tangerang, Banten. Keduanya untuk mengantisipasi kenaikan harga dan langkanya kebutuhan pokok. Safari pasar menggunakan mobil berkeliling ke 15 pasar. ”Kami gandeng mitra usaha dan kerja sama dengan kelurahan atau kecamatan untuk safari pasar keliling. Sejauh ini antusiasme masyarakat lumayan,” kata Direktur Perumda Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati, Senin (27/3/2023). (Yoga)

Pemerintah segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton dari rencana 2 juta ton melalui Perum Bulog. Pemerintah tetap akan melindungi petani dengan menjamin harga gabah kering panen tidak anjlok di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP, yakni Rp 5.000 per kg. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA telah meminta Bulog segera merealisasikan impor beras sebanyak 500.000 ton. Beras impor itu akan digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan bantuan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

”Kami juga akan menjaga gabah kering panen (GKP) ditingkat petani tidak di bawah HPP. Tidak perlu khawatir akan kelebihan beras di pasar karena beras impor benar-benar untuk kegiatanpemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang mampu,” kata Arief ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (26/3/2023). Rencana impor 2 juta ton beras pada tahun ini merupakan hasil keputusan pemerintah dalam rapat ”Ketersediaan Bahan Pokok dan Persiapan Arus Mudik Idul Fitri 1444 H” pada 24 Maret 2023. Rapat tersebut dipimpin Presiden Jokowi. Arief menjelaskan, impor beras perlu dilakukan karena produksi beras tahun ini diperkirakan turun. Merujuk data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, produksi beras pada Februari 2023 mencapai 2,86 juta ton, turun 820.000 ton dibandingkan estimasi periode sebelumnya. (Yoga)

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menolak transaksi perubahan pengendalian secara tidak langsung yang terjadi di Wilayah Kerja Bulu.Dalam keterangannya, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) menegaskan bahwa seluruh transaksi pengalihan partisipasi interes, perubahan pengendalian, baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dapat dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).“Ditjen Migas menyatakan ketidaksetujuan terhadap transaksi perubahan pengendalian secara tidak langsung yang terjadi pada Wilayah Kerja Bulu yang dalam prosesnya tidak dikomunikasikan kepada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, serta SKK Migas,” isi keterangan Ditjen Migas, dikutip Minggu (26/3). Di Wilayah Kerja Bulu, Criterium Energy Ltd. bermitra dengan Kris Energy yang merupakan perusahaan asal Singapura dengan hak partisipasi 42,5%, PT Energindo 10%, dan PT Wisma 5%.

JAKARTA — Langkah Badan Pangan Nasional mengeluarkan regulasi mengenai penyelenggaraan cadangan gula dan minyak goreng milik pemerintah dinilai tepat oleh berbagai kalangan guna menjaga pasokan dan harga komoditas tersebut di pasaran. Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujiburrohman, menilai ketersediaan cadangan pangan yang dikuasai pemerintah menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga. Ia mencontohkan persoalan kelangkaan Minyakita—minyak goreng kemasan sederhana program pemerintah yang harganya dibatasi Rp 14 ribu per liter. "Minyakita agak sulit di pasaran. Pasokannya sedikit," ujar Mujib, kemarin. Sebaliknya, pasokan minyak goreng kemasan premium dengan harga yang lebih tinggi masih lancar di pasaran. Menyitir laman Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga minyak goreng kemasan bermerek di pasar tradisional dibanderol rata-rata Rp 20.150-21.800 per kilogram. Karena itu, ia berharap keberadaan cadangan minyak goreng pemerintah bisa menyelesaikan perkara tersebut. Lain lagi dengan gula, Mujib berujar saat ini pasokan komoditas tersebut relatif tidak ada masalah. Namun ia mengatakan cadangan gula konsumsi pemerintah diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditas itu di pasaran, seperti tiga sampai empat tahun lalu. "Saat itu harga gula sempat tidak terkendali." (Yetede)

Badan Pangan Nasional menerbitkan regulasi mengenai cadangan gula konsumsi dan minyak goreng. Cadangan pangan ini bertujuan untuk menjaga kestabilan harga, salah satunya saat periode hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadhan dan Lebaran. Bapanas mempublikasikan Peraturan Badan (Perbadan) Pangan Nasional No 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) dan Cadangan Minyak Goreng  Pemerintah (CMGP), Sabtu (25/3). Peraturan ini merupakan amanat Perpres No 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Pasal 5 Perbadan No 4/2023 menyatakan, penyelenggaraan CGKP dan CMGP meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran. Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan, penyaluran CGKP dan CMGP ditargetkan untuk stabilisasi harga pangan, pemberian bantuan pangan, serta keperluan lain yang ditetapkan  pemerintah. Stabilisasi pasokan dan harga pangan selama hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadhan hingga Lebaran saat ini, turut menjadi salah satu tujuan peraturan tersebut.

Menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen,  kebijakan CGKP sebaiknya tidak hanya berorientasi pada hilir atau harga di tingkat konsumen. Dampak terhadap petani di hulu juga harus dipertimbangkan. ”Kebijakan CGKP semestinya berprinsip pada kedaulatan pangan sehingga produk dalam negeri diutamakan,” katanya, saat  dihubungi, Sabtu (25/3). Dia berharap kebijakan CGKP tidak membuat pemerintah asal-asalan dalam mengimpor gula. Data stok gula nasional yang jadi landasan kebijakan mesti akurat agar tidak menekan petani. Impor gula pada awal 2023 menyebabkan gula hasil produksi petani tebu tertahan di pabrik. Dia mencontohkan, sekitar 55.000 ton gula petani di Jatim belum laku. Berdasarkan perkiraannya, stok gula nasional pada awal 2023 berkisar 2 juta ton, sedangkan saat ini 1,5 juta ton. Jika memperhitungkan rembesan rafinasi, stok dapat mencapai 1,7 juta-1,8 juta ton. Oleh sebab itu, kebijakan pengadaan CGKP mesti melibatkan petani. (Yoga)