Pemerintah mulai mengirim sinyal lebih terang akan menunda kebijakan pelarangan ekspor tembaga dan timah pada Juni 2023. Salah satu pertimbangannya, proyek smelter tembaga molor akibat pandemi Covid-19. Pelaku industri timah belum siap menggarap produk hilir berupa tin plate, tin solder dan tin chemical. Merujuk Undang-Undang Nomor 3/ 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), tiga tahun setelah beleid terbit, semua mineral mentah yang diekspor harus melalui proses peningkatan nilai tambah di Tanah Air. Ini artinya, pemerintah harus men-stop ekspor mineral mentah. Irwandy Arif, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Rabu (8/3) menjelaskan, sejak Januari 2020, bijih nikel sudah dilarang ekspor. "Juni 2023 bijih bauksit pasti dilarang. Namun (konsentrat) tembaga, timah (tin ingot), dan emas, masih dalam proses, tergantung kebijakan pimpinan, keputusan Pak Presiden," ungkap dia. Khusus konsentrat tembaga, Irwandy bilang, pemerintah mempertimbangkan kendala pembangunan smelter akibat pandemi Covid-19. Saat ini, dua smelter yang akan mengolah konsentrat tembaga menjadi katoda terus menunjukkan perkembangan. Smelter yang dibangun PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara akan selesai akhir 2024. Ihwal komoditas timah, sejatinya saat ini sudah menjadi tin ingot dengan kadar kemurnian mencapai 99,99%. Kata Irwandy, di sini tugas Kementerian ESDM sudah selesai. Menurutnya, hilirisasi timah di Indonesia akan menghasilkan tiga jenis produk, yakni pelat timah (tin plate), timah solder (tin solder), dan timah kimia (tin chemical).

JAKARTA, ID - PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp 6,4 triliun pada 2023, melonjak menjadi dua kali lipat lebih dibanding tahun lalu Rp 2,9 triliun. Capex ini digunakan untuk ekspansi bisnis dan investasi pada anak usaha. Direktur Utama PTBA Arsal smail menjelaskan, harga batu bara cenderung ber fluktuasi dipengaruhi berbagai sentimen, termasuk dari sisi geopolitik. Membaiknya suplai batu bara dari negara lain, lanjut dia, akan menekan harga batu bara di pasar global. “Oleh karena itu, Bukit Asam sudah menyiapkan beberapa upaya berkelanjutan dengan fokus pada efisiensi dan penetrasi pasar. Meski harga batu bara terkoreksi, kami bersama stakeholder lain akan menjaga Bukit Asam untuk tetap positif,” ujar Arsal dalam konferensi pers, kemarin (09/03/2023). PTBA optimistis produksi meningkat tahun ini. Manajemen menargetkan produksi batu bara menjadi 41 juta ton, naik 11% dibanding realisasi tahun 2022 sebesar 37,1 juta ton. (Yetede)

KEBUMEN, ID–Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras segera naik agar para petani di Tanah Air tetap menikmati keuntungan saat puncak panen raya padi Maret-April ini. HPP gabah di tingkat petani yang berlaku saat ini hanya Rp 4.200 per kilogram (kg). Sementara kalangan petani berharap HPP tersebut dinaikkan di kisaran Rp 5.375-5.800 per kg. Kepala Negara menyampaikan, saat ini, pemerintah tengah menghitung HPP gabah dan beras menyusul turunnya harga gabah kering panen (GKP) seiring panen raya yang dilakukan di sejumlah wilayah di Tanah Air. “Banyak provinsi yang baru panen raya. Saya telah menanyakan langsung kepada para petani, GKP jatuh di harga Rp 4.200 per kg, memang terlalu rendah. Sehingga, pemerintah sedang menghitung dan HPP gabah baru nanti segera diumumkan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), harga GKP itu harusnya berapa,” ujar Presiden usai menyaksikan panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (09/03/2023). (Yetede)

Optimisme konsumen di bulan Februari kembali tergerus. Hal ini terindikasi dari hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) yang menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2023 sebesar 122,4. Angka ini turun tipis 0,6 poin dibanding posisi bulan sebelumnya yang berada di level 123. Menurunnya optimisme konsumen lebih disebabkan penurunan pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) yang sebesar 1,4 poin ke level 132,5. Hal ini lantaran menurunnya optimisme konsumen terhadap ekspektasi ketersediaan lapangan kerja dan kegiatan usaha. Di sisi lain, Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) tercatat naik tipis 0,3 poin ke level 112,4. Kenaikan ini didorong oleh naiknya opitimisme konsumen terhadap penghasilan saat ini dan ketersediaan lapangan kerja. Sayangnya, optimisme konsumen terhadap pembelian barang tahan lama alias durable goods, malah menurun. Sementara proporsi pembayaran cicilan atau debt to income ratio tercatat 8,6%, turun dari bulan sebelumnya yang 9,7%. Selain itu, rerata porsi pendapatan konsumen yang ditabung atau saving to income ratio juga turun tipis menjadi 16,4%, dari bulan sebelumnya sebesar 16,7%. Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy menyebut, susutnya optimisme konsumen sejalan dengan lonjakan harga sejumlah komoditas pangan. Bahkan, terjadi penurunan keyakinan konsumen pada kategori penghasilan Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Kelas penghasilan ini merupakan kelas dengan penurunan keyakinan konsumen paling besar.

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) menargetkan produksi batubara bisa mencapai 1,1 juta ton pada tahun ini. Direktur Utama CUAN Michael mengatakan, angka ini sesuai dengan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang sudah disetujui oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Produksi batubara ini nantinya akan dilakukan lewat anak usaha CUAN, yakni Tamtama Perkasa. "Kenaikan produksinya mungkin bisa di atas 50% dari realisasi produksi tahun lalu," kata Michael, kemarin. Saat ini, Jepang menjadi kontributor terbesar dengan porsi 40% hingga 45% dari total penjualan batubara CUAN. "Ada juga ketentuan untuk menjual ke pasar dalam negeri, di mana selama ini kami juga menjual ke pasar domestik bagi konsumen industri yang membutuhkan, sambung Michael.

Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani naik kembali setelah aturan batas atas harga pembelian gabah dan beras dicabut. Situasi itu dinilai turut menyebabkan penggilingan kecil tidak bisa memasok beras ke Perum Bulog dan berpotensi membuat harga beras naik lagi. Per 7 Maret 2023, Badan Pangan Nasional mencabut Surat Edaran (SE) Kepala Badan Pangan Nasional No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras yang diimplementasikan sejak 27 Februari 2023. Dengan pencabutan itu, penggilingan tidak lagi terikat pada harga batas atas pembelian gabah/beras. Sebelumnya, harga batas atas pembelian GKP di tingkat petani dan penggilingan ditetapkan masing-masing Rp 4.550 per kg dan Rp 4.650 per kg. Adapun gabah kering giling (GKG) Rp 5.700 per kg dan beras medium di gudang Bulog Rp 9.000 per kg.

Jumair (48), pelaku usaha penggilingan mitra Bulog Cirebon, Jabar, Rabu (8/3), mengatakan, setelah SEitu dicabut, harga GKP di tingkat petani naik lagi di Jabar dan sejumlah daerah di Jateng, seperti Brebes dan Cilacap. Sebelum harga batas atas diterapkan, harga GKP di tingkat petani sempat mencapai Rp 6.500 per kg. Namun, setelah batasan harga diterapkan, harga GKP turun jadiRp 4.700 per kg. “Setelah batas atas harga pembelian dicabut, harga GKP petani kembali naik jadi Rp 5.200 per kg. Hal itu membuat pedagang penebas, termasuk dari korporasi besar, bersaing ketat. Yang punya modal kuat yang bakal menang,” ujarnya. Jumair  menambahkan, dengan GKP setinggi itu, penggilingan kecil belum dapat memasok beras ke Bulog. Harga GKP itu masih di atas fleksibilitas harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras, dimana HPP GKP di petani ditetapkan Rp 4.200-Rp 4.550 per kg dan GKG di penggilingan Rp 5.250-Rp 5.700 per kg. (Yoga)

Kebijakan pemerintah mendorong hilirisasi nikel mulai berdampak positif terhadap perekonomian daerah dan nasional. Ekspor produk nikel dan investasi sektor ini melonjak pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mengutip data BPS, nilai ekspor produk nikel pada 2017  sebesar 3,3 miliar USD, berkat hilirisasi, pada 2022, nilainya melonjak hampir sepuluh kali lipat menjadi 29 miliar USD. Lonjakan juga tercatat pada aspek investasi. Pada 2022 investasi di sektor industri logam Rp 171,2 triliun, terbesar dibandingkan sektor lainnya. ”Melalui program hilirisasi sumber daya alam, kami berharap Indonesia jadi negara pengekspor komoditas bernilai tambah tinggi,” ujar Direktur Hilirisasi Mineral dan Batubara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang dalam HSBC Investment Forum 2023 di Jakarta, Rabu (8/3).

Vice President Metals and Mining Research Wood Mackenzie, Robin Griffin, mengatakan, dengan cadangan nikel 21 juta ton, Indonesia menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Peneliti dari firma riset mineral yang berkantor pusat di Inggris ini menyebutkan, kekayaan nikel ini merupakan peluang yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia untuk bergerak maju. Hilirisasi nikel yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi juga diungkap dalam studi Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Tercatat ada empat provinsi penghasil nikel yang mengalami peningkatan realisasi investasi di sektor hilir, yaitu Sulsel, , Sulteng, Sultra, dan Maluku Utara. ”Riset kami menyimpulkan bahwa hilirisasi memberikan dorongan dan kontribusi lebih tinggi terhadap produk domestik bruto regional,” ungkap Rizal Taufikurahman, Ekonom Indef yang mengetuai tim riset ini. (Yoga)

Masyarakat Jambi menggugat Menteri ESDM, Gubernur Jambi, dan tujuh perusahaan tambang terkait masalah pengangkutan batubara yang terus berlarut di Jambi. Para tergugat dituntut membayar denda Rp 5 triliun. Gugatan hukum tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Jambi Menggugat, yang mewakili masyarakat, beserta para kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Jambi, Rabu (8/3). Jubir aliansi, Ibnu Kholdun, mengatakan, ada 13 pihak tergugat. Tergugat I adalah Menteri ESDM, tergugat II Gubernur Jambi, serta tergugat III hingga tergugat IX merupakan tujuh korporasi pemegang izin tambang batubara di Jambi. Aliansi juga menggugat KPK, Direktorat Jenderal Pajak, Kapolri cq Kapolda Jambi, serta Ketua DPRD Provinsi Jambi sebagai turut tergugat.

”Gugatan ini sebagai respons atas keresahan masyarakat atas kemacetan berkepanjangan serta jalan rusak dan rentetan kecelakaan akibat buruknya pengaturan pengangkutan batubara di Jambi,” katanya. Ia menyebut lebih dari 10.000 angkutan setiap hari melintasi jalan-jalan di Jambi. Membeludaknya jumlah angkutan batubara tak diiringi peningkatan kapasitas jalan. Tidak disediakan pula jalan khusus untuk pengangkutan batubara. Akibatnya, masyarakat menjadi korban dari aktivitas  distribusi hasil tambang itu. Kondisi itu kian menyengsarakan kehidupan warga yang disebut sebagai bentuk pengabaian negara yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang  sehat serta jaminan keselamatan. Aliansi menuntut pembayaran ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 5 triliun, untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak dan pemulihan kesehatan masyarakat terdampak. (Yoga)

JAKARTA, ID - Keputusan merelokasi terminal bahan bakar minyak (TBBM) Plumpang, Jakarta dinilai sudah tepat. Terlebih fasilitas pendistribusian BBM tersebut sudah berusia hampir setengah abad. Hanya saja pembangunan depo anyar baru dimulai pada akhir 2024. Artiannya dalam waktu satu tahun ke depan harus disiapkan zona aman (buffer zone) guna menjamin keselamatan dan keamanan bersama. Menurut data Kementerian ESDM, TBBM Plumpang mulai beroperasi pada tahun 1974, di atas lahan seluas 48 hektare, dengan kapasitas tangki sebesar 60 ribu kilo liter (KL). Di tahun 1978, kapasitas dinaikkan menjadi 80 ribu KL, dan meningkat menjadi 200 ribu KL pada 1987. Angka ini bertambah hingga kapasitas penyimpanan BBM di TBBM Plumpang saat ini mencapai 324.535 KL. Zona penyangga di sekitar TBBM Plumpang, atau buffer zone juga telah ditetapkan. Hingga tahun 1987 buffer zone TBBM Plumpang masih sangat aman, dengan lahan kosong yang luas di sekitarnya. Namun seiring berjalannya waktu dan hingga saat ini, area sekitar TBBM Plumpang menjadi padat penduduk. Anggota Komisi VII DPR Mulyanto mengatakan depo Plumpang memerlukan perawatan dan perbaikan secara insentif lantaran sudah uzur. Diperlukan langkah mitigasi dalam mencegah terulangnya kembali insiden serupa. Menurutnya relokasi TBBM Plumpang merupakan solusi tepat. “Salah satu opsi solusi. Selain perbaikan sistem maintenance fasilitas dan manajemen resiko,” kata Mulyanto kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (8/3). (Yetede)

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional mencabut surat edaran tentang harga batas atas dan bawah pembelian gabah/beras yang berlaku sejak 27 Februari 2023. Pencabutan itu mempertimbangkan perkembangan produksi padi dan kelancaran pasokan gabah dari petani ke penggilingan serta menjaga daya saing petani. Badan Pangan Nasional (NFA) menerbitkan Surat Edaran No 60/TS.03.03/K/03/2023 tentang Pencabutan SuratEdaran KepalaBadan Pangan Nasional RI No 47/TS.03.03/K/02/2023 tentang Harga Batas Atas Pembelian Gabah atau Beras. Surat ini ditetapkan pada Selasa (7/3) dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi. Dalam surat itu, Arief mengimbau pelaku usaha penggilingan padi tetap menjaga harga pembelian gabah/beras yang wajar. Tujuannya menciptakan persaingan yang sehat, baik di tingkat petani maupun konsumen.

”Kami berupaya menjaga keseimbangan harga (gabah/beras) yang wajar dari hulu ke hilir. Oleh sebab itu, duduk bersama dengan pemangku perberasan masih diperlukan,” ujarnya saat dihubungi. Surat edaran yang dicabut mencantumkan rentang batas atas dan bawah harga pembelian gabah/beras. Batas bawah pembelian gabah/beras mengacu pada Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras, yakni Rp 4.200 per kg gabah kering panen (GKP) di petani serta harga beras medium di gudang Perum Bulog Rp 8.300-Rp 9.000 per kg. Sejak edaran itu terbit pada 20 Februari 2023, harga gabah di lapangan cenderung turun. (Yoga)