JAKARTA, ID–Pemerintah segera menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah guna melindungi petani yang tengah menghadapi panen raya semester I-2023 pada Maret-April. HPP gabah di tingkat petani yang berlaku saat ini sebesar Rp 4.200 per kilogram (kg) dinilai sudah tidak relevan dengan situasi terkini. Enam organisasi petani telah dimintai masukan terkait besaran HPP gabah yang baru oleh pemerintah, usulan terendah Rp 5.375 per kg dan tertinggi Rp 5.800 per kg. Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (Bapanas/ NFA) tengah merumuskan HPP gabah dan beras terbaru untuk melindungi harga gabah/beras petani di tengah panen raya semester I-2023. Pembahasan HPP diinisiasi Bapanas dengan mengumpulkan semua unsur perberasan nasional di Bogor, Jawa Barat, Kamis (02/03/2023), menghadirkan seluruh stakeholder perberasan nasional, baik dari kementerian/lembaga (K/L), asosiasi, organisasi petani, maupun pelaku usaha. Pertemuan itu sangat penting karena menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani, sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP berkeadilan. (Yetede)

JAKARTA, ID - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai hasil perdagangan karbon dapat menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang apabila dialokasikan dengan tepat dapat mendorong investasi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi. Sebagaimana diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon di sektor pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) batubara pada 22 Februari lalu. Perdagangan karbon diberlakukan setelah diujicobakan di sejumlah PLTU di 2021. Pemerintah pun telah menetapkan Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi (PTBAE) mulai dari PLTU non mulut tambang (MT)/MT berkapasitas 25 MW sampai dengan 100 MW sebesar 1,297 ton CO2e/MWh, hingga PLTU non MT berkapasitas besar dari 400 MW sebesar 0,911 ton CO2e/MWh.
“Walaupun skema perdagangan karbon sudah tepat diterapkan di Indonesia, batas atas emisi karbon yang ditetapkan pemerintah saat ini masih relatif tinggi dan tidak diperlukan upaya pemilik PLTU untuk memenuhinya. Sebagai gambaran intensitas emisi karbon di PLTU di negara tetangga 20%- 40% lebih rendah dibandingkan Indonesia. Ini membuka peluang pengetatan batas emisi PLTU di masa depan,” kata Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis. (Yetede)

Keinginan pemerintah membuat harga acuan minyak sawit mentah pada tahun ini mulai mengerucut setelah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi menggodok aturan baru ekspor komoditas itu. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan bahwa beleid baru itu akan mengatur proses ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) melalui bursa berjangka komoditas. Menurutnya, aturan itu akan mempunyai beberapa dasar jika direalisasikan di antaranya pemerintah bisa melihat secara transparan terkait dengan tata kelola CPO karena semua transaksi akan wajib dicatat di bursa berjangka. “Strategi besar kami adalah bagaimana menciptakan ekspor CPO melalui bursa berjangka. Kira-kira nanti kebijakannya adalah setiap penerbitan izin ekspor CPO dan turunannya harus dipastikan bahwa CPO itu diperoleh dari bursa berjangka,” katanya dalam diskusi bertema Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia, Kamis (2/3). Namun, Didid berujar pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang di antaranya melihat bagaimana dampaknya terhadap kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) dan eksportir. Selain itu, tegasnya, jenis CPO apa saja yang wajib diekspor melalui bursa berjangka dan selanjutnya mekanisme bursa untuk memfasilitasi perdagangan. “Tidak kalah penting untuk menentukan berapa yang boleh di ekspor. Kita juga membutuhkan neraca komoditas CPO,” kata Didid. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah mendorong Bappebti untuk membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia salah satunya komoditas CPO. Mendag menargetkan harga referensi pertama yang akan dibuat adalah untuk produk kelapa sawit. Adapun, bursa CPO itu ditargetkan bisa selesai pada Juni 2023.

Sugeng Mujiyanto, Kepala Badan Geologi, mengatakan bahwa potensi litium yang ada di wilayah kerja panas bumi (WKP) Dieng berasal dari air asin hasil reaksi kimia atau air laut yang terangkut saat pengeboran sumur di kawasan itu. “Litium itu ada di air asin di panas bumi Dieng, itu mengandung seberapa besar -nya saya tidak hafal,” katanya, Rabu (2/3). Pemerintah, kata dia, hingga kini terus mengidentifikasi potensi sumber daya litium tersebut agar bisa dioptimalkan, karena menjadi salah satu bahan baku penting baterai kendaraan listrik. Sebenarnya, kata dia, temuan awal litium di WKP Dieng itu sudah berhasil diidentifikasi sejak 2 tahun lalu. Kendati demikian, Badan Geologi masih mempelajari data awal yang muncul untuk dikembangkan secara komersial di masa mendatang. Penemuan potensi sumber daya litium tersebut menjadi angin segar di tengah upaya MIND ID mengakuisisi sejumlah tambang litium di luar negeri. “Negara-negara dengan cadangan litium yang besar, antara lain Australia, Argentina, Chili, dan Bolivia,” kata SVP Corporate Secretary MIND ID Heri Yusuf saat dihubungi. Berdasarkan catatan MIND ID, industri hulu tambang dalam negeri masih mengimpor lithium hydroxide dari China, Australia, hingga Chili dengan kebutuhan sekitar 70.000 ton setiap tahunnya. Selain itu, grafit sebagai salah satu bahan baku baterai kendaraan listrik juga masih diimpor dari China, Brasil, dan Mozambik dengan volume mencapai 44.000 ton per tahun.

Masuk ke warung kopi Zakir Kupi di Lamprit, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Dharma Putra (31)langsung menuju meja yang berada di sudut. Beberapa menit kemudian, minuman sanger panas mendarat di atas meja. ”Tidak perlu pesan, barista sudah tahu saya minum apa,” kata Dharma, Jumat (24/2). Hasannusi (31), barista, bukan hanya tahu Dharma gemar minum apa, juga takaran sehingga sanger racikannya selalu membuat Dharma ingin kembali ke warung kopi itu. Sanger adalah racikan kopi  paling populer di Aceh setelah kopi hitam yang merupakan paduan kopi, susu, dan gula dengan komposisi kopi lebih dominan. Meski manis susu dan gula terasa, rasa kopi tetap lebih kuat. Sebagai tenaga pemasaran perusahaan otomotif, Dharma lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi. bertemu calon pembeli lebih enak di warung kopi daripada di kantor, tidak terkesan formal. Sehari, minimal dia menghabiskan tiga atau empat gelas kopi sanger, setara dengan Rp 20.000.

Zakir Kupi berkembang sangat pesat. Dibuka pada 2009, kini punya lima cabang. Sehari, Zakir Kupi dikunjungi 800 hingga 1.000 orang. Perputaran uangnya Rp 80 juta hingga Rp 100 juta per bulan. Pengelola Zakir Kupi Lamprit, Taufik Akbar (33), menuturkan, warungnya punya pelanggan tetap. Dari 100 pengunjung, 70 pelanggan tetap, sisanya orang baru. Ia merawat pelanggan dengan menyajikan kopi sesuai kemauan pelanggan. Sebulan, 200 kg bubuk kopi habis di Zakir Kupi. Biji kopi dibeli dari petani di Gayo, tetapi disangrai di Banda Aceh oleh keluarga yang memiliki usaha pengolahan bubuk kopi. Warung kopi lain di Banda Aceh juga nyaris tidak pernah sepi pengunjung. Setiap warung punya pelanggannya sendiri. Bahkan, prospek bisnis warung kopi masih cukup cerah. Fakhri (29) memutuskan membuka warung kopi. Dengan modal Rp 500 juta patungan bersama tiga teman, jadilah Haw Haw Kupi yang baru berusia empat bulan, tetapi penjualan cukup tinggi. Fakhri optimistis modal setengah miliar akan kembali dalam dua atau tiga tahun. ”Sebulan penjualan kotor mencapai Rp 100 juta. Selain sebagai ruang publik, warung kopi juga menjadi roda penggerak ekonomi warga kota. Warung kopi telah menjadi tumpuan hidup bagi warga. (Yoga)

Pemerintah menghadapi tantangan ganda dalam menstabilkan harga beras. Di hulu, harga gabah di tingkat petani anjlok dan kadar airnya tinggi sehingga belum tentu dapat diserap untuk cadangan beras pemerintah. Di hilir, hasil panen belum optimal untuk menstabilkan harga beras. Harga gabah cenderung turun menjelang panen raya tahun ini. BPS mendata, rata-rata nasional harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun 2,16 % dari Rp 5.837 per kilogram (kg) pada Januari 2023 menjadi Rp 5.711 per kg pada Februari 2023. Sementara menurut data Serikat Petani Indonesia, harga GKP di tingkat petani di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan Mojokerto, Jatim, menyentuh angka Rp 3.500 per kg. Sebelumnya, harga GKP di tingkat petani di wilayah tersebut berkisar Rp 5.600 per kg.

Di sisi lain, harga beras di tingkat konsumen cenderung meningkat. BPS mencatat, rata-rata nasional harga beras di tingkat pedagang eceran meningkat 2,63 % dari Rp 12.371 per kg pada Januari 2023 menjadi Rp 12.699 per kg pada Februari 2023. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Bulog periode 2007-2009 sekaligus pengamat pertanian Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta, Mohammad Ismet, Kamis (2/3/2023) mengatakan, ketidakstabilan harga itu disebabkan belum meratanya panen yang masih terjadi di sentra produksi tertentu, ditambah Fasilitas mesin pengering masih terbatas. Padahal, meningkatnya hasil panen membuat harga gabah di tingkat petani cenderung menurun sehingga harga kian anjlok. (Yoga)

JAKARTA, ID – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN/PGAS) menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun 2023 sebesar US$ 458 juta atau setara Rp 7 triliun. “Mayoritas dana capex itu akan digunakan untuk membiayai pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebanyak 400 ribu sambungan. Jumlah itu mengacu pada penugasan yang diberikan pemerintah kepada perseroan,” ujar Direktur Utama PGN M. Haryo Yunianto ketika dikonfirmasi Investor Daily, Kamis (2/3/2023). Haryo menambahkan , perseroan juga menunda rencana divestasi Blok Fasken. Sebab, volatilitas harga gas di Henry Hub masih sangat tajam. Adapun rencana penjualan Blok Fasken sudah muncul sejak 2022. Sementara itu, dalam Mandiri Investment Forum (MIF), belum lama ini, manajemen PGN menargetkan volume distribusi gas tumbuh 18%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Mandiri Sekuritas (Mansek). Hal ini ditopang beroperasinya lapangan gas Jambaran Tiung Biru, dengan produksi 75 bbtud dari total kapasitas 172 bbtud. PGN menargetkan volume distribusi ke pelanggan industri tumbuh 5%. Adapun volume transmisi gas ditargetkan naik 3%, sedangkan transmisi minyak naik 200%, seiring kenaikan produksi Blok Rokan milik PT Pertamina. PGN juga memandu lifting migas di hulu turun 18%. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) sebanyak 4 juta sambungan rumah tangga (SR) pada 2024. Untuk itu, pemerintah mendorong Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Pada tahun ini ditargetkan jargas terpasang sebanyak 1,2 juta SR atau naik 400 ribu SR dari 2022 sebanyak 871 ribu SR. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, jargas merupakan salah satu upaya untuk mengurangi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Untuk pengembangan jargas yang lebih masif, kedepan Kementerian ESDM akan mengembangkan jargas pada 12 kota atau kabupaten dengan pembangunan jargas skala besar. “Kita sudah pilih kabupaten atau kota tersebut skala yang cukup besar ke depan jargas ini,” kata Tutuka di Jakarta, Kamis (2/3). PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina pun telah melakukan sejumlah program jargas melalui program Gaskita dengan skema investasi internal PGN untuk 4 Provinsi, yaitu Lampung, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat meliputi 11 Kabupaten Kota yaitu Lampung, Bekasi, Cilegon, Cirebon, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Karawang, Kota Tangerang, Kab Tangerang, dan Bogor. Selain itu PGN juga membangun. (Yetede)

Tingginya harga beras masih menjadi penyumbang utama inflasi hingga bulan lalu. Namun, harga gabah kering panen di tingkat petani justru makin anjlok. Curah hujan yang tinggi membuat harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani turun. Selain faktor cuaca, penurunan harga gabah dinilai turut disebabkan meluasnya area panen serta pemberlakuan harga batas atas dan bawah gabah dan beras yang ditetapkan pemerintah. BPS mencatat, tingkat inflasi bulanan dan tahunan pada Februari 2023 masing-masing 0,16 % dan 5,47 %. Andil beras terhadap inflasi mencapai 0,08 % secara bulanan dan 0,32 % secara tahunan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (1/3) menjelaskan, curah hujan yang tinggi sepanjang Februari 2023 membuat kualitas gabah menurun. Hal ini menyebabkan penggilingan harus mengeluarkan ongkos produksi lebih tinggi dibandingkan produksi sebelumnya. ”Ada kenaikan ongkos produksi yang dibebankan pada harga jual di tingkat penggilingan,” ujarnya. Sejak Senin (27/2) hingga Rabu (1/3), hujan terjadi di sejumlah sentra padi di Jabar dan Jateng, antara lain di Cikarang, Karawang, Subang, Indramayu, Pekalongan, Semarang, dan Sragen. Sejumlah areal persawahan di wilayah itu, seperti di Cikarang, Karawang, dan Subang, juga terendam banjir. (Yoga)