ACEH, ID- Presiden Joko Widodo menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2023 sekaligus meluncurkan kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi pada Jumat (10/2) di Kabupaten Aceh Utara. Turut hadir mendampingi presiden pada kesempatan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Eric Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi. Presiden meluncur secara simbolis Kartu Tani Digital  untuk menyaluran pupuk bersubsidi yang nantinya akan disalurkan kepada lebih dari 430 ribu petani dan juga penyaluran KUR BSI 2023 senilai Rp 3 triliun di Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa penyedian pembiayaan KUR dengan nilai tersebut  merupakan angka yang besar untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Aceh. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT Vale Indonesia Tbk (INCO) mulai menggarap proyek pertambangan dan smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), yang menelan investasi Rp 37,5 triliun. Hal ini ditandai dengan peletakan batu pertama di lokasi pertambangan dan smelter tersebut. Smelter itu akan dibangun dan dioperasikan oleh PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia atau BNSI, perusahaan patungan Vale Indonesia dengan Tisco and Xin Hai dan menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), yang mengolah bijih nikel menjadi feronikel berkapasitas 73 ribu ton per tahun. Vale memegang 49% saham perusahaan itu, sedangkan sisanya dipegang Tisco dan Xin Hai. Smelter itu akan mengolah  nikel di tambang Bahodopi, Sulteng, yang dimiliki Vale Indonesia 100%. Smelter itu akan dibangun dan dioperasikan oleh PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia atau BNSI, perusahaan patungan Vale Indonesia dengan Tisco and Xin Hai dan menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF), yang mengolah bijih nikel menjadi feronikel berkapasitas 73 ribu ton per tahun. Vale memegang 49% saham perusahaan itu, sedangkan sisanya dipegang Tisco dan Xin Hai. Smelter itu akan mengolah nikel di tambang Bahodopi, Sulteng, yang dimiliki Vale Indonesia 100%. (Yetede)

JAKARTA, ID–Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, kenaikan harga beras masih harus menjadi perhatian pemerintah agar andil komoditas tersebut terhadap inflasi bisa diminimalkan. Berdasarkan pantauan BPS, pada minggu pertama Februari 2023, kenaikan  harga beras terjadi di 114 kabupaten/kota di 13 provinsi di Indonesia. Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, inflasi beras secara bulanan masih menunjukkan tren peningkatan, pada Januari 2023 mencapai 2,34% atau meningkat dari Desember 2022 yang sebesar 2,3%. Posisi inflasi beras pada Desember 2022 tersebut juga lebih tinggi dari November 2022 yang hanya sebesar 0,37%. “Kami ingin mengingatkan kembali bahwa sampai dengan Januari, tren harga beras masih mengalami peningkatan. Kita perlu sekali memperhatikan beras, kalau kita perhatikan penyumbang inflasi sampai minggu pertama Februari 2023, kita masih menjumpai beberapa komoditas yang harganya naik, salah satunya beras yang naik di 114 kabupaten/kota di 13 provinsi. Kenapa beras harus sangat diperhatikan, karena beras memberikan andil ke inflasi dan juga menyangkut kehidupan masyarakat banyak,” ungkap Margo Yuwono. (Yetede)

Sudah sekian lama ini pelaku usaha gundah. Pemicunya adalah gangguan impor bahan baku pasca implementasi kebijakan Neraca Komoditas yang telah dirintis bertahap sejak 2 tahun terakhir. Dari industri otomotif misalnya, beberapa produsen waswas karena pasokan bahan baku, khususnya baja, sulit dipastikan. Padahal, persediaan periode sebelumnya telah menipis. Keluhan yang sama sebelumnya juga diutarakan pelaku industri ban yang tak kunjung mendapat kepastian perihal impor bahan baku. Mereka khawatir situasi itu akan merembet pada pengurangan jumlah karyawan lantaran produksi terganggu. Adapun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai bahwa kebijakan Neraca Komoditas justru menyulitkan pengusaha dalam melakukan impor. Kini para importir dihantui ketidakpastian. Mereka juga terancam merugi karena barang yang sudah masuk akhirnya tertahan di pelabuhan akibat izin impor tak direspons oleh sistem Sistem Nasional Neraca Komoditas. Implementasi Neraca Komoditas digadang-gadang menjadi jawaban atas kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang belum terintegrasi serta tidak adanya acuan data yang sama. Jika mengacu pada Perpres No.32/2022, tujuan kebijakan Neraca Komoditas antara lain penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor, menyediakan data akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor, jaminan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Beroperasinya pabrik pupuk nitrogen, phospor, dan kalium (NPK) PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Aceh Utara menjadi langkah maju pemerintah dalam upaya mengatasi persoalan pupuk di Tanah Air. Tidak hanya diharapkan dapat memenuhi sebagian kebutuhan pupuk nasional untuk meningkatkan produktivitas pertanian, operasional pabrik pupuk NPK anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) itu diyakini dapat menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dalam peresmian pabrik pupuk NPK di Aceh Utara, Presiden Joko Widodo menyebut dari 13,5 juta ton kebutuhan pupuk Indonesia saat ini, baru sekitar 3,5 juta ton yang sudah terpenuhi. Di sisi lain, kata Jokowi, ketersediaan stok pupuk sangat penting untuk menjaga kestabilan harga pangan di dalam negeri. Terlebih, harga pangan di hampir semua negara sekarang ini mengalami kenaikan yang signifikan. Selain karena perubahan iklim, dampak perang Rusia-Ukraina turut mempengaruhi rantai pasok pupuk sehingga mengguncangkan sektor pertanian hampir di semua negara. Itu sebabnya, Presiden berharap agar pabrik PIM yang dibangun dengan alokasi anggaran sebesar Rp1,7 triliun, baik untuk industri NPK maupun sarana pelabuhan utama, dapat berproduksi hingga kapasitas maksimal yang mencapai 570.000 ton. Seperti yang disampaikan Vice Presiden Penjualan Wilayah 3A Pupuk Indonesia Aviv Ahmad Fadhil, penambahan kapasitas produksi pupuk NPK oleh PIM, ditujukan untuk menyeimbangkan jumlah produksi NPK dan urea di Pupuk Indonesia. Pada tahun ini, jumlah pupuk urea yang direncanakan akan diproduksi sebesar 7,78 juta ton, sedangkan NPK hanya 3,58 juta ton karena terkendalanya fasilitas produksi pupuk NPK.

PT Vale Indonesia Tbk. memulai konstruksi pabrik pemurnian dan pengolahan bijih nikel terintegrasi di Blok Bahadopi Morowali Sulawesi Tengah, dengan kapasitas produksi hingga 73.000 ton nikel per tahun. Pabrik yang disebut sebagai Indonesia Growth Project (IGP) Morowali itu diklaim sebagai proyek pemurnian bijih nikel dengan emisi karbon terendah kedua setelah smelter serupa milik perseroan yang berada di Blok Sorowako, Sulawesi Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek yang direalisasikan oleh Vale membuka dimensi baru dalam ekosistem penghilirian hasil tambang di Tanah Air. Menurutnya, proyek smelter IGP Morowali itu tidak saja memadukan penambangan dan manufaktur secara integral, tetapi juga menjadi manifestasi nyata pada praktik penghiliran dengan orientasi ekonomi hijau (green economy). Adapun smelter dibangun Vale melalui skema joint venture bersama dengan Taiyuan Iron & Steel (Group) Co., Ltd (TISCO) dan Shandong Xinhai Technology Co., Ltd (Xinhai). Pabrik tersebut berteknologi pirometalurgi rotary kiln-electric furnace (RKEF) atau pertama di Indonesia yang didukung pembangkit listrik tenaga gas alam cair (LNG), dengan kapasitas hingga 500 megawatt (MW). CEO Vale Indonesia Febriany Eddy menyebut konstruksi fisik IGP Morowali merupakan rangkaian dari upaya perseroan mendukung penghiliran mineral serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.

Sejumlah orang diduga menyelewengkan beras impor di tengah kenaikan inflasi. Padahal, pemerintah mengimpor beras untuk mengendalikan harga beras yang naik dan menyumbang inflasi beberapa bulan terakhir. Tujuh orang menjadi tersangka kasus penyimpangan beras impor yang diungkap Satgas pangan. ”(Temuan) ini banyak di toko-toko beras, tetapi masih dikembangkan (penelusurannya). Ada yang menjual beras (impor dari Bulog) sekitar Rp 11.800 per kg,” kata Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho saat ditemui setelah konferensi pers pengungkapan kasus di Polda Banten, Serang, Jumat (10/2). Data BPS Banten menunjukkan, inflasi tahunan pada Januari 2023 di Cilegon, Serang, dan Tangerang masing-masing 5,74 %, 6,55 %, dan 4,54 %. Beras menjadi komoditas penyumbang inflasi, baik bulanan maupun tahunan, di ketiga kota tersebut. Di tingkat nasional, laju inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28 % secara tahunan dan 0,34 % secara bulanan.

Adapun ketujuh tersangka itu dikenai Pasal 62 Ayat 1 yang berkaitan Pasal 8 Ayat 1a dan d UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kepala Bidang Humas Polda Banten Komisaris Besar Didik Hariyanto menyebutkan, ada enam modus yang dilakukan tersangka. Keenam modus itu ialah mengemas ulang beras impor Bulog dengan kemasan beras impor, mengoplos beras Bulog dengan beras lokal, menjual beras di atas HET, memanipulasi pesanan pengantaran, memasukkan beras impor Bulog atasnamaan pribadi ke penggilingan, serta memonopoli sistem dagang. Motif tindakan tersebut ialah mencari keuntungan pribadi. Celah ambil untung itu muncul akibat kualitas 500.000 ton beras yang diimpor Bulog berupa premium. Padahal, beras itu digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP) yang dijual dengan skema harga beras medium. Bulog menjualnya dengan harga Rp 8.300 per kg. Imbasnya, ada perbedaan harga beras medium dan premium tersebut yang bisa diselewengkan. (Yoga)

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Sumatera Selatan mengembangkan pengemasan kaleng untuk tujuh penganan khas Sumsel. Dengan inovasi ini diharapkan penganan tersebut dapat dikirim ke daerah lain atau menembus pasar internasional. Kepala Balitbangda Sumsel Alamsyah, Jumat (10/2) menjelaskan, gulai ayam nanas dan pindang gabus juga masih dalam proses riset pengalengan. (Yoga)

SERANG, ID – Penyelewengan beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menyebabkan proses stabilisasi harga komoditas tersebut di pasaran terganggu. Usai Bulog menggelar SPHP, harga beras seharusnya langsung turun. Tapi faktanya, hingga kini harga beras masih mahal. Karena itu, Bulog meminta pelaku penyelewengan beras SPHP dikenai hukuman setimpal. Pada jumat (10/02/2023), Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polda Banten bersama Bulog mengumumkan keberhasilan menguak penyelewengan 350 ton beras Bulog yang seharusnya didistribusikan untuk operasi pasar (SPHP). Dalam perkara itu, Satgas Pangan Polda Banten menangkap tujuh tersangka dalam kurun waktu dua hari sejak Rabu (08/02/2023) hingga Kamis (09/02/2023), ketujuh tersangka diamankan di tempat berbeda. Pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan konsumen dan persaingan dagang dengan cara mengemas ulang (repacking)beras Bulog menjadi kemasan merek lain itu merupakan atensi Polda Banten untuk kemudian menurunkan Satgas Pangan setelah inspeksi yang dilakukan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso beberapa waktu lalu ke gudang di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Jakarta Timur. (Yetede)

JAKARTA, ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, progres kemajuan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tetap menjadi syarat izin ekspor mineral. Hal ini seiring dengan rencana penerapan larangan ekspor mineral mentah dan olahan pada Juni mendatang. Larangan ekspor merupakan amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan semangat hilirisasi mineral sudah lama digaungkan melalui UU Minerba sejak 2009 silam. Bahkan dalam perpanjangan operasi perusahaan tambang berlisensi Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pun memuat ketentuan hilirisasi. Artiannya pembangunan smelter maupun larangan ekspor bukan hal yang baru dikemukakan pemerintah. “Undang-Undang Minerba kan mensyaratkan hilirisasi, terutama untuk misalnya perpanjangan dari KK menjadi IUPK, syaratnya harus bangun pabrik pemrosesan [smelter],” kata Arifin di Jakarta, Jumat (10/2). (Yetede)