Pemerintah menggulirkan sejumlah kebijakan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, menjelang dan selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. Salah satu kebijakan yang digulirkan adalah membekukan sebagian hak ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya hingga 1 Mei 2023. Hak ekspor CPO dan tiga produk turunan itu diperoleh eksportir setelah memenuhi kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO). Saat ini, rasio DMO CPO dan tiga produk turunan yang diterapkan pemerintah sebesar 1:6. Artinya, eksportir berhak mengekspor enam kali lipat jumlah pemenuhan DMO. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (6/2) mengatakan, dalam rapat koordinasi pemerintah bersama produsen minyak goreng, disepakati pasokan minyak goreng di dalam negeri ditingkatkan 50 % hingga memasuki masa Lebaran.

Pemerintah juga memutuskan mendepositokan 66 % hak ekspor yang dimiliki eksportir saat ini untuk sementara waktu. ”Para eksportir tetap dapat menggunakan hak ekspor tersebut secara bertahap  per 1 Mei 2023. Hal ini dilakukan untuk menjaga pasokan dalam negeri dan menjamin harga minyak goreng tetap stabil,” kata Luhut melalui siaran pers Kemenko Kemaritiman dan Investasi Senin malam. Pada 30 Januari 2023, Badan Pangan Nasional dan Kemendag telah menaikkan DMO minyak goreng dari 300.000 ton menjadi 450.000 ton. Kebijakan itu berlaku selama Februari-Maret 2023. Mendag Zulkifli Hasan bahkan menjanjikan Minyakita seharga Rp 14.000 per liter akan banyak tersedia di pasar dalam dua minggu ke depan. (Yoga)

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas, Senin (6/2) dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, mengatakan, pihaknya mengakui bakal kesulitan apabila larangan ekspor konsentrat tembaga diberlakukan di tahun ini. Pasalnya, smelter tembaga Freeport di Gresik, Jawa Timur, baru berproduksi pada 2024. Hingga Januari 2023, progres pembangunan smelter 54 %. (Yoga)

Angin optimisme terhadap investasi di subsektor mineral dan batu bara atau minerba terus berembus di tengah penguatan harga komoditas energi ini. Tren positif tersebut didukung oleh pencapaian target investasi pada 2022 sebesar US$5,69 miliar atau melampaui target senilai US$5,01 miliar dan US$4,3 miliar pada 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp183,35 triliun atau melampaui target sebesar Rp101,84 triliun. Komoditas batu bara ini menyumbang 80% dari nilai royalti PNBP. Capaian investasi yang melebihi target tersebut tidak dapat dilepaskan dari iklim investasi yang kian kondusif. Selain itu, para pemangku kepentingan sangat gencar melakukan promosi sejumlah proyek potensial secara virtual kepada investor asing. Beberapa negara yang menjadi tujuan promosi a.l. Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Tren positif ini membuat pemerintah turut mengawal kebutuhan batu bara untuk pemenuhan kepentingan dalam negeri. Sementara itu, langkah untuk mempertahankan dan meningkatkan investasi khususnya di komoditas mineral dan batu bara pada tahun ini ditopang dengan rencana produksi dan pemanfaatan, termasuk rencana pembangunan smelter yang diharapkan dapat kembali berjalan normal pascapandemi Covid-19. Upaya menggiring investasi yang lebih besar di sektor energi dibarengi pemerintah dengan menjaga tata kelola di sektor minerba. Adapun dari sisi efisiensi dan harga, batu bara masih menjadi sumber energi yang murah dibandingkan dengan energi lainnya seperti sektor minyak dan gas maupun energi baru terbarukan. Bahkan sekitar 41% dari total bahan bakar energi masih didominasi oleh batu bara. Dari sektor hulu minyak dan gas, misalnya, negeri ini memiliki 128 cekungan, di mana sebanyak 74 belum tersentuh kegiatan eksplorasi.

Mimpi Indonesia untuk menjadi salah satu pemain utama baterai kendaraan listrik terancam buyar setelah LG Energy Solution diketahui menarik minatnya untuk berinvestasi pada penghiliran bijih nikel hingga pabrikan baterai listrik bersama Indonesia Battery Corporation.LG Energy Solution disebutkan tidak tertarik untuk berinvestasi hingga tingkat pabrikan baterai listrik seperti yang ditawarkan dalam perjanjian usaha patungan tersebut. Perusahaan asal Korea Selatan itu disebut-sebut membatasi investasinya pada tahap pembangunan smelter bijih nikel lewat rekanan konsorsium mereka Huayou Holding.“Kami dapat informasi dari PT Aneka Tambang Tbk. [Antam] bahwa LG itu masih belum jelas statusnya, tapi LG mendorong anggota konsorsiumnya Huayou untuk melanjutkan diskusi dan negosiasi,” kata Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, Senin (6/2). Katanya, rekanan konsorsium LG itu tidak memiliki keahlian, serta pengalaman untuk pabrikan baterai kendaraan listrik. Portofolio Huayou lebih banyak pada pengembangan smelter.

JAKARTA, ID – Pemerintah akan mengawasi secara ketat penjualan minyak goreng murah program pemerintah merek Minyakita dan menindak tegas berbagai pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Ini dilakukan untuk kembali menyetabilkan pasokan dan harga jual Minyakita sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp 14.000 per liter, terutama menjelang Ramadan dan Lebaran 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hal tersebut dalam laman instagram resminya usai menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama kementerian/ lembaga terkait, serta para produsen minyak goreng di Jakarta, Senin (06/02/2023). Rakor tersebut digelar guna membahas kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng rakyat saat ini. “Saya minta segala bentuk pelanggaran dapat ditindak tegas. Kemendag mohon untuk meningkatkan insentif pengali Minyakita menjadi 1,5 dan 1,75 untuk kemasan bantal dan pouch/botol guna menjaga gap dengan minyak curah tetap menarik. Di tengah situasi yang ada, komunikasi menjadi kunci,” ujar Luhut. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai global key player industri hilirisasi berbasis komoditas seiring dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia dalam jumlah besar. Untuk itu, pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang mineral, dan industri berbasis migas dan batu bara. “Pemerintah terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima, akhir pekan lalu. Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.(Yetede)

Pemerintah menggandeng peritel dalam distribusi beras impor. Langkah ini bertujuan memberi alternatif beras medium sesuai ketentuan harga eceran tertinggi serta menstabilkan harga beras di pasar. Namun, strategi ini tak efektif jika rantai distribusi tak terpangkas. Upaya pemerintah menggandeng ritel untuk mendistribusikan beras impor dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 01/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPHP. Keputusan itu menyatakan, Perum Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey, Minggu (5/2), pelibatan pelaku ritel dalam penjualan beras impor melalui program SPHP jadi langkah konkret pemerintah menstabilkan harga dan pasokan.

Jaringan yang siap dikerahkan meliputi 40.000 ritel kecil (minimarket) serta 2.000 toko modern (supermarket dan hypermarket). Beras impor untuk SPHP akan dijual Bulog kepada peritel dengan harga Rp 8.300–Rp 8.900 per kg sesuai wilayah. Meskipun beras itu berkualitas premium, peritel akan menjualnya setara dengan HET beras medium, yakni Rp 9.450–Rp 10.250 per kg bergantung wilayah. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, penyaluran beras impor melalui ritel berpotensi tak efektif  mengendalikan harga apabila masih ada mata rantai distribusi yang terlibat. Margin perdagangan dan pengangkutan beras, berdasarkan publikasi sebesar 11,31 %. Menurut Tauhid, Bulog dan Badan Pangan Nasional dapat memfokuskan penyaluran beras impor ke pasar tradisional. (Yoga)

Kebijakan biodiesel B30 akan membuat neraca minyak kelapa sawit defisit pada 2025 dan berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit baru. Oleh karena itu, kebijakan biodiesel Indonesia harus mengakomodasi aspek keberlanjutan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan transparansi. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengemukakan, data Sawit Watch hingga 2022 menunjukkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 25,07 juta hektar. Namun, perkebunan yang menyumbang nilai ekspor CPO mencapai 27,76 miliar dollar AS tersebut 60 % -nya dimiliki oleh pihak swasta. ”Luas perkebunandi Indonesia ini hampir tidak ada kontrol. Bahkan, data ketimpangan perkebunan sawit ke depan kemungkinan akan semakin besar,” ujarnya dalam webinar  problematika minyak kelapa sawit untuk pangan dan energi, Sabtu (4/2).

Menurut Surambo, masalah sawit di Indonesia masih akan muncul seiring kebijakan bahan bakar nabati  B30. Masalah tersebut, salah satunya, terkait defisit neraca CPO pada 2025 untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kondisi defisit CPO untuk memenuhi biodiesel akan meningkatkan ancaman ekspansi perkebunan sawit. Pada akhirnya, pembukaan lahan untuk sawit akan terus merambah wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan. Adanya potensi defisit lahan untuk CPO ini juga tertuang dalam hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI) bersama Greenpeace. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan B30 akan memunculkan defisit lahan seluas 5,25 juta hektar dan meningkat menjadi 9,29 juta hektar untuk B50. ”Ke depan, kemungkinan jika kebijakan biofuel diteruskan dengan scenario yang ada saatini akan terjadi pembukaan lahan baru. Hal ini akan memunculkan potensi deforestasi yang sangat besar meskipun ada usaha pemanfaatan minyak jelantah,” katanya. (Yoga)

Di tengah tingginya harga beras di tingkat konsumen, praktik penyalahgunaan cadangan beras pemerintah atau CBP yang berasal dari impor berpotensi terjadi di tingkat pedagang. Dugaan itu muncul saat inspeksi mendadak atau sidak di kompleks gudang Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (3/2). Temuan tersebut akan dilaporkan kepada Satgas Pangan. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso menggelar sidak tersebut. Selama sidak, ada tiga gudang yang ditinjau secara berurutan, yakni Nomor E10, E3, dan D4. Berdasarkan pantauan di dalam gudang Nomor E10, terdapat tumpukan beras berjenama Bulog pada karung dengan kemasan 50 kg. Di sebelahnya, terdapat karung dan kemasan kosong dengan berbagai jenama ataupun volume. Pemilik gudang itu sedang tidak berada di lokasi saat sidak tersebut.

Berdasarkan inspeksinya, Budi menduga, ada dua modus penyalahgunaan beras impor yang diharapkan dapat mengendalikan harga di tingkat konsumen, setidaknya sesuai harga acuan pemerintah. ”Sebenarnya saya sudah menerima laporan intelijen terkait hal ini. Inilah pentingnya menelusuri downline  penjualan beras impor untuk memastikan konsumen dikenai harga eceran tertinggi (beras medium). Komitmen pedagang dalam hal ini menjadi penting,” ujarnya di Cipinang. Modus pertama, beras berkualitas premium yang diimpor Bulog dicampur dengan beras lain sehingga dapat dijual dengan harga di atas rentang harga beras medium. Kedua, pedagang mengemas ulang beras impor dari Bulog dengan karung berjenama lain dan volume di bawah 50 kg. Menurut dia, kedua modus tersebut berpotensi  berujung pada pidana karena ada unsur penipuan terhadap konsumen. (Yoga)

Lagi-lagi minyak goreng menjadi masalah. Seperti Dejavu yang berulang. Tahun lalu, harga minyak goreng melangit dan dipermainkan sejumlah oknum pengambil untung. Komoditas itu juga sempat langka, memicu antrean panjang dan perebutan, dan aksi tipu-tipu. Tahun ini, harga minyak goreng juga naik. Kendati belum sampai memicu keresahan sosial seperti tahun lalu, tetap ada problem krusial yang tak boleh diabaikan, yaitu kenaikan harga minyak goreng kemasan merek Minyakita. Karena Minyakita merupakan ”senjata” pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Minyak goreng ini merupakan bagian program Minyak Goreng Rakyat yang diluncurkan Kemendag pada 6 Juli 2022. Minyak goreng ini bersumber dari implementasi kebijakan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) CPO dan tiga produk turunannya. Kemendag mematok HET Minyakita di tingkat konsumen Rp 14.000 per liter. Namun, harganya malah naik sehingga kehilangan fungsinya. Mulai medio Desember 2022, harga Minyakita merangkak naik menjauhi HET. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 1 Februari Rp 14.900 per liler, naik 5,67 % dari bulan lalu dan 6,43 % dibandingkan dengan awal Desember 2022.

Harga Minyakita tertinggi ada di Gorontalo yang mencapai Rp 20.000 per liter. Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di sejumlah daerah di Indonesia mengafirmasi kenaikan harga Minyakita. Bahkan, Minyakita sulit ditemukan di beberapa daerah. KPPU juga menjumpai Minyakita diperdagangkan secara bersyarat (tying-in) dengan produk lain di Surabaya, Balikpapan, dan Yogyakarta. Ada juga yang menjadikan Minyakita sebagai minyak curah dan dijual dengan harga lebih tinggi. Selain itu, ada distributor yang tidak mendistribusikan Minyakita ke pasar dengan alasan akan disalurkan untuk industri. Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut akar dari masalah itu adalah trilema hulu sawit Indonesia. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, implementasi Biodiesel 35 atau B35 per 1 Februari 2023, dan pangan (Kompas, 1/2). Trilema itu justru terjadi di tengah stagnasi produksi CPO dan minyak inti sawit (CPKO), serta kenaikan konsumsi CPO dan produk turunannya dalam empat tahun terakhir. Yang paling penting di jangka pendek ini adalah mengembalikan lagi harga Minyakita sesuai HET dengan menambah stok, memeratakan distribusi, serta mengawasi dan memastikan DMO terealisasi minimal sesuai target. (Yoga)