JAKARTA, ID – Pemerintah bertekad menjadikan Indonesia sebagai global key player industri hilirisasi berbasis komoditas seiring dengan potensi sumber daya alam (SDA) yang dimiliki Indonesia dalam jumlah besar. Untuk itu, pemerintah memfokuskan industri hilirisasi komoditas menjadi tiga kelompok, yakni industri berbasis agro, industri berbasis bahan tambang mineral, dan industri berbasis migas dan batu bara. “Pemerintah terus mendorong potensi sumber daya alam. Sebagai contoh, Indonesia mempunyai cadangan nikel terbesar di dunia dan arahan Bapak Presiden agar ekspor bahan mentah terus dikurangi dan hilirisasi terus ditingkatkan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam siaran pers yang diterima, akhir pekan lalu. Pemerintah juga tengah gencar menggalakkan hilirisasi komoditas berbasis mineral dan logam unggulan seperti bauksit, timah, dan nikel. Pemurnian dan pengolahan bauksit menjadi produk akhir aluminium ditargetkan dapat meningkatkan pendapatan nasional dari Rp 21 triliun menjadi Rp 62 triliun.(Yetede)

Pemerintah menggandeng peritel dalam distribusi beras impor. Langkah ini bertujuan memberi alternatif beras medium sesuai ketentuan harga eceran tertinggi serta menstabilkan harga beras di pasar. Namun, strategi ini tak efektif jika rantai distribusi tak terpangkas. Upaya pemerintah menggandeng ritel untuk mendistribusikan beras impor dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No 01/KS.02.02/K/1/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPHP. Keputusan itu menyatakan, Perum Bulog dapat melaksanakan SPHP melalui operasi pasar secara langsung di tingkat eceran atau melalui distributor dan mitra yang ada di pasar tradisional atau modern. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy N Mandey, Minggu (5/2), pelibatan pelaku ritel dalam penjualan beras impor melalui program SPHP jadi langkah konkret pemerintah menstabilkan harga dan pasokan.

Jaringan yang siap dikerahkan meliputi 40.000 ritel kecil (minimarket) serta 2.000 toko modern (supermarket dan hypermarket). Beras impor untuk SPHP akan dijual Bulog kepada peritel dengan harga Rp 8.300–Rp 8.900 per kg sesuai wilayah. Meskipun beras itu berkualitas premium, peritel akan menjualnya setara dengan HET beras medium, yakni Rp 9.450–Rp 10.250 per kg bergantung wilayah. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, penyaluran beras impor melalui ritel berpotensi tak efektif  mengendalikan harga apabila masih ada mata rantai distribusi yang terlibat. Margin perdagangan dan pengangkutan beras, berdasarkan publikasi sebesar 11,31 %. Menurut Tauhid, Bulog dan Badan Pangan Nasional dapat memfokuskan penyaluran beras impor ke pasar tradisional. (Yoga)

Kebijakan biodiesel B30 akan membuat neraca minyak kelapa sawit defisit pada 2025 dan berpotensi meningkatkan deforestasi akibat pembukaan perkebunan sawit baru. Oleh karena itu, kebijakan biodiesel Indonesia harus mengakomodasi aspek keberlanjutan, seperti lingkungan hidup, ekonomi, sosial, dan transparansi. Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengemukakan, data Sawit Watch hingga 2022 menunjukkan, luas perkebunan sawit di Indonesia mencapai 25,07 juta hektar. Namun, perkebunan yang menyumbang nilai ekspor CPO mencapai 27,76 miliar dollar AS tersebut 60 % -nya dimiliki oleh pihak swasta. ”Luas perkebunandi Indonesia ini hampir tidak ada kontrol. Bahkan, data ketimpangan perkebunan sawit ke depan kemungkinan akan semakin besar,” ujarnya dalam webinar  problematika minyak kelapa sawit untuk pangan dan energi, Sabtu (4/2).

Menurut Surambo, masalah sawit di Indonesia masih akan muncul seiring kebijakan bahan bakar nabati  B30. Masalah tersebut, salah satunya, terkait defisit neraca CPO pada 2025 untuk konsumsi lokal dan ekspor. Kondisi defisit CPO untuk memenuhi biodiesel akan meningkatkan ancaman ekspansi perkebunan sawit. Pada akhirnya, pembukaan lahan untuk sawit akan terus merambah wilayah di Indonesia, termasuk di kawasan hutan. Adanya potensi defisit lahan untuk CPO ini juga tertuang dalam hasil kajian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM-UI) bersama Greenpeace. Hasil kajian menunjukkan, kebijakan B30 akan memunculkan defisit lahan seluas 5,25 juta hektar dan meningkat menjadi 9,29 juta hektar untuk B50. ”Ke depan, kemungkinan jika kebijakan biofuel diteruskan dengan scenario yang ada saatini akan terjadi pembukaan lahan baru. Hal ini akan memunculkan potensi deforestasi yang sangat besar meskipun ada usaha pemanfaatan minyak jelantah,” katanya. (Yoga)

Di tengah tingginya harga beras di tingkat konsumen, praktik penyalahgunaan cadangan beras pemerintah atau CBP yang berasal dari impor berpotensi terjadi di tingkat pedagang. Dugaan itu muncul saat inspeksi mendadak atau sidak di kompleks gudang Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat (3/2). Temuan tersebut akan dilaporkan kepada Satgas Pangan. Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso menggelar sidak tersebut. Selama sidak, ada tiga gudang yang ditinjau secara berurutan, yakni Nomor E10, E3, dan D4. Berdasarkan pantauan di dalam gudang Nomor E10, terdapat tumpukan beras berjenama Bulog pada karung dengan kemasan 50 kg. Di sebelahnya, terdapat karung dan kemasan kosong dengan berbagai jenama ataupun volume. Pemilik gudang itu sedang tidak berada di lokasi saat sidak tersebut.

Berdasarkan inspeksinya, Budi menduga, ada dua modus penyalahgunaan beras impor yang diharapkan dapat mengendalikan harga di tingkat konsumen, setidaknya sesuai harga acuan pemerintah. ”Sebenarnya saya sudah menerima laporan intelijen terkait hal ini. Inilah pentingnya menelusuri downline  penjualan beras impor untuk memastikan konsumen dikenai harga eceran tertinggi (beras medium). Komitmen pedagang dalam hal ini menjadi penting,” ujarnya di Cipinang. Modus pertama, beras berkualitas premium yang diimpor Bulog dicampur dengan beras lain sehingga dapat dijual dengan harga di atas rentang harga beras medium. Kedua, pedagang mengemas ulang beras impor dari Bulog dengan karung berjenama lain dan volume di bawah 50 kg. Menurut dia, kedua modus tersebut berpotensi  berujung pada pidana karena ada unsur penipuan terhadap konsumen. (Yoga)

Lagi-lagi minyak goreng menjadi masalah. Seperti Dejavu yang berulang. Tahun lalu, harga minyak goreng melangit dan dipermainkan sejumlah oknum pengambil untung. Komoditas itu juga sempat langka, memicu antrean panjang dan perebutan, dan aksi tipu-tipu. Tahun ini, harga minyak goreng juga naik. Kendati belum sampai memicu keresahan sosial seperti tahun lalu, tetap ada problem krusial yang tak boleh diabaikan, yaitu kenaikan harga minyak goreng kemasan merek Minyakita. Karena Minyakita merupakan ”senjata” pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Minyak goreng ini merupakan bagian program Minyak Goreng Rakyat yang diluncurkan Kemendag pada 6 Juli 2022. Minyak goreng ini bersumber dari implementasi kebijakan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) CPO dan tiga produk turunannya. Kemendag mematok HET Minyakita di tingkat konsumen Rp 14.000 per liter. Namun, harganya malah naik sehingga kehilangan fungsinya. Mulai medio Desember 2022, harga Minyakita merangkak naik menjauhi HET. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 1 Februari Rp 14.900 per liler, naik 5,67 % dari bulan lalu dan 6,43 % dibandingkan dengan awal Desember 2022.

Harga Minyakita tertinggi ada di Gorontalo yang mencapai Rp 20.000 per liter. Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di sejumlah daerah di Indonesia mengafirmasi kenaikan harga Minyakita. Bahkan, Minyakita sulit ditemukan di beberapa daerah. KPPU juga menjumpai Minyakita diperdagangkan secara bersyarat (tying-in) dengan produk lain di Surabaya, Balikpapan, dan Yogyakarta. Ada juga yang menjadikan Minyakita sebagai minyak curah dan dijual dengan harga lebih tinggi. Selain itu, ada distributor yang tidak mendistribusikan Minyakita ke pasar dengan alasan akan disalurkan untuk industri. Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut akar dari masalah itu adalah trilema hulu sawit Indonesia. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, implementasi Biodiesel 35 atau B35 per 1 Februari 2023, dan pangan (Kompas, 1/2). Trilema itu justru terjadi di tengah stagnasi produksi CPO dan minyak inti sawit (CPKO), serta kenaikan konsumsi CPO dan produk turunannya dalam empat tahun terakhir. Yang paling penting di jangka pendek ini adalah mengembalikan lagi harga Minyakita sesuai HET dengan menambah stok, memeratakan distribusi, serta mengawasi dan memastikan DMO terealisasi minimal sesuai target. (Yoga)

Beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pada Januari 2023 kendati pemerintah telah mengimpor beras untuk menambah pasokan. Beras impor dinilai belum efektif terdistribusi ke kota-kota yang membutuhkannya. Akibatnya, kenaikan harganya tak teredam dan menyumbang inflasi. Data yang dirilis BPS, Rabu (1/2) inflasi nasional pada Januari 2023 secara bulanan (dibandingkan bulan sebelumnya) mencapai 0,34 %, sedangkan secara tahunan (dibandingkan Januari 2022) inflasi mencapai 5,28 %. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi bulanan tertinggi, yakni1,16 % dengan andil 0,3 % dari 0,34 %.Dari kelompok pengeluaran tersebut, beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi.

Pada Januari 2023, inflasi beras secara bulanan 2,34 %. Pasokan yang berkurang membuat harganya cenderung naik. Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras adalah mengimpor 500.000 ton yang mulai direalisasikan sejak 16 Desember 2022. Perum Bulog menjadi operator impor tersebut. Dimana ada 14 pelabuhan di Indonesia yang menjadi titik bongkar muat beras impor. Dirut Perum Bulog Budi Waseso berharap, penambahan titik bongkar hingga 14 pelabuhan itu mempercepat distribusi sehingga beras impor dapat tersalur langsung ke wilayah-wilayah terdekat yang membutuhkan. ”Namun, jejaring distribusi (yang menyambung dari pelabuhan) itu rupanya tidak sesuai harapan. Kami tidak bisa langsung menyalurkan beras ke pengecer, tetapi mesti melewati kelompok-kelompok yang mengorganisasi mereka (pengecer). Sekarang, kami mengupayakan pemangkasan rantai penjualan,” ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Kamis (2/2). (Yoga)

Pertamina berkomitmen menambah stasiun pengisian bahan bakar nelayan di 30 lokasi untuk memperkuat pasokan solar bersubsidi bagi nelayan dengan bobot kapal maksimal 30 gros ton. ”Nelayan perlu berhimpun dalam koperasi untuk bisa mendapatkan kemudahan BBM bersubsidi,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini, Kamis (2/2). (Yoga)

Minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng di pasar domestik, naik harganya. Hal ini dinilai menjadi tanda pemerintah belum berhasil menjaga stabilitas harga dan stok Minyakita yang bersumber dari pemenuhan kewajiban memasok pasar domestik atau DMO. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 31 Januari 2023 sebesar Rp 14.900 per liter, naik 5,67 5 ketimbang bulan lalu dan 6,43 % di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang dipatok pemerintah Rp 14.000 per liter. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter.

DirekturCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Rabu (1/2) berpendapat, Minyakita merupakan ”senjata” penstabil harga minyak goreng di dalam negeri. Jika harganya turut naik, berarti pemerintah gagal dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harganya. Pemerintah juga kurang optimal mengawasi stok dan sumber pasokan Minyakita yang berasal dari pemenuhan DMO CPO dan tiga produk turunannya. Realisasi DMO justru turun. ”Di sisi lain, hulu sawit di Indonesia tengah menghadapi trilema. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, program Biodiesel 35 atau B35, dan pangan,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Laju inflasi terus melandai usai pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) pada September tahun lalu. Namun, pengendailan harga pangan masih perlu dilakukan agar inflasi bergerak ke target sasaran pada akhir tahun nanti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Januari 2023 sebesar 0,34% secara bulanan (mtm) dan sebesar 5,28% secara tahunan (yoy). Inflasi di Januari 2023 ini lebih rendah dari inflasi Desember 2022 yang mencapai 0,66% mtm dan 5,51% yoy. Komponen utama penyumbang inflasi di Januari datang dari sektor pangan, yakni beras dengan andil 0,07% mtm dan 0,24% yoy. Selain beras, cabai merah, ikan segar, dan cabai rawit, turut mendorong inflasi bulan lalu. Yang jelas, pangan masih menjadi pendorong utama inflasi, yakni 1,34% mtm dan 5,66% yoy dengan andil inflasi mencapai 0,25% mtm dan 1,6% yoy.

JAKARTA, ID - Indonesia Investment Authority (INA), siap menjadi investor strategis dalam penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE/PGEO) senilai Rp 9,7 triliun. Sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengajak investor asal Timur Tengah untuk masuk IPO PGE. PGE akan melepas maksimal 10,35 miliar saham atau 25% dengan nilai nominal Rp 500 melalui IPO. Harga penawaran IPO saham PGE Rp 820-945, sehingga dana yang masuk maksimal Rp 9,78 triliun. Mayoritas dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi terpasang panas bumi hingga 1.272 megawatt (MW) tahun 2027. Saat ini, anak usahaPT Pertamina tersebut memiliki kapasitas terpasang panas bumi 672 MW yang dioperasikan sendiri dan 1.205 mw yang dikelola kontrak operasi bersama/ joint operation contract (JOO). CLSA, Mandiri Sekuritas,dan Credit Suisse menjadi penjamin emisi efek IPO PGE. (Yetede)