Lingkungan Hidup
( 5781 )Mendag Pastikan Minyak Kita Tetap Diproduksi
JAKARTA, ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan, minyak goreng murah program pemerintah, Minyakita, tetap diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan yang terjadi di pasaran belakangan ini lebih dikarenakan produk tersebut sangat diminati konsumen, sehingga menyebabkan pasokan menjadi terbatas dan harga naik. Untuk memastikan terpenuhinya permintaan yang tinggi terhadap Minyakita tersebut, pemerintah akan menaikkan pasokan dengan mengubah rasio terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) dari sebelumnya 1:9, menjadi 1:6. “Artinya, kalau untuk kebutuhan dalam negeri satu, ekspornya enam. Sebelumnya ekspornya sembilan. Dengan begitu, mudah-mudahan pasokan akan bertambah,” kata Mendag saat mengunjungi Pasar Cisalak di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/01/2023). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 menyebut, Minyakita dan minyakcurah adalah minyak goreng rakyat yang diatur oleh pemerintah, dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter. (Yetede)
Demi Mencekik Emisi PLTU Batu Bara
JAKARTA-Demi menekan emisi karbon pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, pemerintah membatasi kouta emisi yang dikeluarkan oleh tiap pembangkit. Regulasi pembatas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 tahun 2022 yang berlaku efektif tahun ini. Jika pengelola PLTU melanggar kouta yang sudah ditentukan, mereka akan mendapat sanksi berupa pengurangan kuota emisi karbon pada tahun berikutnya. "Kalau melanggar, ya, ke depan tidak bisa begitu lagi, cekek lagi, bukan dinaikkan." ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi, M.P Dwinugroho, kepada Tempo, Jumat, 27 Januari 2023. Katagori ketiga ialah PLTU mulut tambang berkapasitas, lebih dari atau sama dengan 25-100 Megawatt (MW). PTBAE-nya Keempat, PLTU mulut tambang berkapasitas lebih dari atau sama dengan 100 MW, PTBAE-nya 1.089 ton CO2e/MWH. (Yetede)
PGN Bangun 12.900 SR Jargas di Yogyakarta
JAKARTA, ID – PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di wilayah Yogyakarta dan Sleman dengan total sebanyak 12.900 Sambungan Rumah (SR). "Tim Sales PGN sedang gencar melaksanakan sosialisasi produk jargas atau Gas Kita yang ditujukan untuk rumah tangga dan usaha kecil. Kami berharap, banyak calon pelanggan di Kecamatan Gondokusuman dan Caturtunggal yang berminat untuk beralih menggunakan gas bumi dari PGN,” kata General Manager PGN Sales Operation Region III (SOR III) Edi Armawiria dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/1). PGN menargetkan pembangunan 5.900 SR di Kecamatan Gondokusuman, yang tersebar di empat kelurahan. Sedangkan di Kecamatan Depok, Kab. Sleman, PGN berencana membangun sekitar 7.000 SR. Jumlah ini lebih banyak dari rencana awal ketika dilakukan penandatanganan kerja sama pembangunan jargas antara PGN SOR III dengan Pemerintah Kabupaten Sleman pada Oktober 2022 lalu. (Yetede)
Hadapi Krisis Pangan, Kementan Fokus Produksi 15 Komoditas
JAKARTA, ID–Kementerian Pertanian (Kementan) menjalankan tiga strategi dalam menghadapi krisis pangan global tahun ini, yakni peningkatan kapasitas produksi guna menekan inflasi dan mengurangi impor, pengembangan substitusi gandum dan daging impor, serta penaikan ekspor pangan yang diminati pasar. Strategi itu menyasar 15 komoditas pangan, yakni cabai, bawang merah, kedelai, gula tebu, daging sapi, ubi kayu, sorgum, sagu, gula nontebu, daging kambing/ domba, itik/ayam lokal, sarang burung walet, porang, ayam, dan telur. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, dunia sedang dihadapkan pada potensi krisis pangan global. Selain karena persoalan geopolitik seperti perang Rusia- Ukraina, hal tersebut juga disebabkan oleh dampak perubahan iklim (climate change) yang mengganggu produksi pangan. “Ada kemungkinan harga pangan dunia bergejolak karena beberapa faktor, seperti climate change yang mengganggu produksi pangan global. Untuk menyikapi hal ini, kami sudah menyiapkan tiga strategi dengan muara ketersediaan pangan meningkat dan harga stabil, serta ekspor naik. Tidak ada pangan yang mundur, produksi harus makin naik,” ujar Mentan. (Yetede)
Izin Impor dari Australia Dibuka, Harga Batubara Anjlok
Harga batubara bertengger di bawah US$ 300 per ton dalam sepekan terakhir. Penyebabnya adalah keputusan China yang mulai mengizinkan impor batubara dari Australia.
Rabu (25/1), harga batubara turun 12,08% ke US$ 243 per ton. Ini adalah level terendah batubara sejak 3 Mei 2022. Kamis (26/1) harga batubara untuk kontrak pengiriman Maret 2023 di bursa ICE naik tipis ke US$ 244 per ton.
Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, penurunan harga batubara sebenarnya telah diantisipasi pelaku pasar. Namun, penurunan terjadi lebih cepat dari perkiraan.
PEREKONOMIAN DAERAH : BELENGGU DIVERSIFIKASI INVESTASI KALTIM
Ambisi Kalimantan Timur untuk melepaskan perekonomiannya dari ketergantungan terhadap batu bara membutuhkan perubahan strategi yang signifikan. Akselerasi investasi hijau dikedepankan guna menopang transisi motor ekonomi mereka. Ikatan antara batu bara dan Provinsi Kalimantan Timur memang sulit untuk dipisahkan. Bertahun-tahun langgeng, pelan-pelan pemerintah mulai melirik green investment sebagai sebuah opsi di tengah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Green investment atau investasi hijau adalah salah satu opsi yang dipilih dengan mempertimbangkan keberlanjutan dalam penawaran suatu proyek investasi.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (DPMPTSP Kaltim) menegaskan, wilayah ini mengarah kepada green investment pada 2023.Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim Riawati menyatakan bahwa para investor sangat concern terhadap hal tersebut, sehingga membuat para pemangku kepentingan di daerah berupaya mewujudkan hal tersebut. Selain itu, imbuhnya, ekonomi hijau dirasa mampu mendukung green investment sebagai aplikasi pembangunan berkelanjutan pada semua proses yang melibatkan atau berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.Sepanjang 2022, sudah ada beberapa proyek yang ditawarkan dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada para investor yang tidak berhubungan dengan batu bara.
Pertama, proyek infrastruktur Balikpapan–PPU Toll Bridge yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), serta memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 15 menit, dan jarak dari Bandara SAMS Sepinggan ke PPU. Proyek ini diperkirakan membutuhkan nilai investasi mencapai US$1,04 miliar dengan periode konsesi selama 45 tahun.Kedua, Waste ManagementBalikpapan dengan skema Kerja Sama Perjanjian Badan Usaha (KPBU), yaitu membangun pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) di area seluas 43 hektare yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Proyek ini ditawarkan dengan nilai investasi mencapai US$56 juta dengan periode konsesi selama 20 tahun ditambah 2 tahun konstruksi.Ketiga, proyek pengembangan fasilitas bongkar muat pelabuhan penajam di Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimiliki oleh Pemkab PPU dengan estimasi investasi mencapai US$14,8 miliar pada 2030 di atas lahan seluas 19 hektare.
Pemkot Jambi Minta Kuota Batubara Dikurangi
Pemerintah Kota Jambi meminta pemerintah pusat merespons keluhan masyarakat atas masifnya kemacetan akibat angkutan batubara yang tidak sesuai ketentuan, dengan mengurangi kuota produksi tambang sampai investor membangun jalan sendiri. Pada 2023, kuota tambang batubara di Provinsi Jambi mencapai 30,29 juta ton. Besarnya target produksi tanpa ketersediaan jalan produksi hanya membikin kehidupan rakyat makin susah. ”Kami meminta Kementerian ESDM untuk kurangi kuota tambang batubara di Provinsi Jambi,” ujar Wali Kota Jambi Syarif Fasha, di Jambi, Kamis (26/1).
Desakan itu, lanjut Fasha, demi menghentikan persoalan masifnya angkutan yang memenuhi jalan-jalan di Jambi, termasuk dalam Kota Jambi. Padahal, tak ada tambang batubara di Kota Jambi. Situasi itu merugikan masyarakat Kota Jambi. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan, kecelakaan, hingga konflik sosial berlarut. Banyak pengemudi angkutan batubara nekat menembus ruas jalan dalam kota untuk menuju pelabuhan meski telah dilarang. Pengemudi angkutan batubara yang kedapatan melintasi dalam Kota Jambi akan kena sanksi dan denda, mulai dari penahanan kendaraan dua pekan hingga satu bulan, tilang akumulatif, sampai pengenaan denda hingga Rp 50 juta. (Yoga)
RI Perlu Segera Miliki Bursa Karbon
JAKARTA, ID - Indonesia perlu segera memperdagangkan karbon di bursa, baik bursa efek maupun bursa komoditas. Terobosan ini perlu dilakukan untuk menyemarakkan perdagangan karbon di dalam negeri, mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), serta menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dan rantai ekonomi baru. Dengan demikian, perdagangan karbon tidak semata ditujukan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% atas kemampuan sendiri atau 43,20% atas dukungan internasional pada 2030, tapi juga untuk menarik investasi, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. “Tapi bursa karbon Indonesia harus benar-benar kredibel, jangan sampai karbon digunakan untuk spekulasi. Ini kan sebetulnya untuk penghapusan ‘dosa emisi’. Jadi spekulan yg biasa main di bursa efek dan komoditas jangan sampai masuk bursa karbon karena hal itu akan mempermalukan
Indonesia,” kata penasihat Carbon Inisiatif Indonesia (CII), Hanafi Sofyan Guciano kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu malam (25/1/2023). (Yetede)
Soal Pangan, RI Tempuh Jalan Substitusi
Guna menjawab tantangan penyediaan pangan yang makin berat di tengah gejolak geopolitik serta dampak perubahan iklim, Indonesia menempuh jalan substitusi, khususnya untuk sejumlah komoditas pangan impor. Kendati laju inflasi di Indonesia dinilai terkendali, Wapres RI Ma’ruf Amin menilai, penyediaan pangan menghadapi tantangan yang kian berat karena gangguan produksi dan distribusi. Konflik geopolitik turut mendongkrak harga pangan serta memicu krisis pangan global. Selain itu, perubahan iklim makin sulit diprediksi. Hal itu jadi tantangan yang harus dihadapi bersama.
Menurut Wapres, saat membuka Rapat Kerja Nasional 2023 Kementan yang diadakan di Jakarta, Rabu (25/1). Selain mendorong produktivitas dan produksi pangan, upaya lain yang perlu ditempuh adalah mengendalikan penyusutan lahan pertanian. Wapres juga mendorong diversifikasi pangan melalui pengembangan hulu-hilir pangan local yang ditopang dengan riset. Demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis, Mentan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, substitusi impor menjadi salah satu strategi. Contoh bahan pangan yang masih diimpor ialah gandum, gula berbasis tebu, dan daging sapi. (Yoga)
Investasi Hijau, Kesadaran Pelaku Usaha Makin Tinggi
Dorongan untuk beralih dari investasi bersifat ekstraktif menuju investasi berkelanjutan semakin kuat, terutama pasca-berlakunya UU Produk Bebas Deforestasi oleh Uni Eropa (UE). Agar tidak tersingkir dari rantai pasok global, pengusaha sektor komoditas mulai membersihkan portofolionya dari investasi yang berkaitan dengan deforestasi dan perusakan lingkungan. Kajian Trase Insights pada September 2022 menunjukkan, deforestasi yang didorong investasi dan ekspansi usaha di sektor komoditas, seperti kelapa sawit, sudah menurun selama hampir satu dekade terakhir. Laporan itu mencatat, pada periode 2018-2020, sebanyak 87 % ekspor minyak kelapa sawit murni dari Indonesia dipasok dari kilang yang secara terbuka melaporkan pabrik pengolahan tempat mereka membeli CPO.
Sebanyak 97 % dari minyak kelapa sawit yang diekspor ke AS, UE, dan Inggris dilakukan oleh pengusaha dengan komitmen antideforestasi. Pasar tersebut sebenarnya hanya membeli 9 % total produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2020. Sementara pasokan ke pasar terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, seperti China, India, dan pasar domestik, masih memiliki risiko deforestasi yang tinggi. Menurut Direktur Regional Tropical Forest Alliance (TFA) untuk Asia Tenggara Rizal Algamar, Rabu (25/1) seiring dengan tren investasi berkelanjutan yang menguat di komunitas global, kesadaran pelaku usaha untuk memutus rantai pasoknya dari deforestasi dan risiko perusakan lingkungan kini semakin tinggi. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









