Laju harga batubara global mulai tersendat. Dalam sebulan terakhir, harga batubara Newcastle menyusut 20,60% menjadi US$ 257,50 per ton pekan lalu. Keterpurukan harga batubara merembet ke pasar modal domestik. Di periode yang sama, harga saham sejumlah emiten batubara di Bursa Efek Indonesia juga turun di rentang 3%-20%. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia berpendapat, meski bergerak dalam tren menurun, posisi harga harga batubara masih ada di level positif dan kuat. Dalam setahun terakhir (yoy), harga batubara masih menanjak 81%. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo), Anggawira bilang, penurunan harga batubara dipicu sejumlah faktor, antara lain cuaca di Eropa hingga kecemasan perlambatan ekonomi global. Cuaca di Eropa tak sedingin prediksi awal maupun tahun-tahun sebelumnya. "Jadi konsumsi batubara berkurang," kata dia, kemarin. Di sisi lain, langkah China yang mulai membuka impor batubara dari Australia turut mempengaruhi pasar. Anggawira bilang, perlu dipastikan seberapa besar volume batubara dari Australia ke China. Direktur Avere Investama, Teguh Hidayat menilai, tren penurunan harga batubara global sama seperti melandainya harga komoditas lain, yakni seirama penurunan inflasi. Adapun posisi harga batubara di atas US$ 250 per ton dinilai tetap kuat. "Dalam jangka enam bulan ke depan, kita tidak melihat harga batubara turun lebih dalam dan IHSG akan mulai kembali naik. Seharusnya berdampak positif pada saham batubara beberapa bulan ke depan," imbuh dia. Teguh juga melihat ada peluang terutama sekitar Februari, Maret, hingga April akan memasuki musim pembagian dividen. Bisasanya emiten batubara akan membayarkan dividen cukup besar. Dia merekomendasikan beli saham batubara seperti Indo Tambangraya Megah (ITMG), Bukit Asam (PTBA), PT Indika Energy Tbk (INDY), dan PT ABM Investama Tbk (ABMM) yang cenderung memberikan dividen besar. Sebelum pengumuman pembagian dividen, harga saham emiten ini akan naik karena orang cenderung membeli. Jadi, kata Teguh, peluang sudah terbuka saat ini.

Urusan pengambilan kebijakan di Tanah Air acapkali terbentur masalah data. Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, seringkali menyodorkan data yang berbeda-beda.Data komoditas pangan utama seperti beras, daging, dan beberapa lainnya, lalu data mengenai program bantuan sosial sering terjadi tumpang-tindih. Situasi yang kemudian ‘memanaskan’ arah pengambilan kebijakan. Ketersediaan data yang valid menjadi kebutuhan. Sayangnya, kebijakan mengenai ketersediaan data banyak diganggu oleh berbagai kepentingan dan ego sektoral yang masih kuat. 

Baru sekejap memberi pengantar pembuka dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Senin (16/1), Ketua Komisi IV DPR Sudin langsung bicara ke pokok persoalan klasik dalam tata kelola pangan di Indonesia. Secara terang-terangan, Sudin meminta Kementerian Pertanian mengevaluasi diri terkait dengan berbagai persoalan yang masih membayangi Indonesia dalam memenuhi target kedaulatan pangan.“Pangan ini masalah klasik. Keadaannya makin memburuk, salah satu indikator yakni kebijakan impor beras dan beberapa komoditas pangan lainnya ada kecenderungan [impor] meningkat. Ini secara kasat mata, tidak mampu memenuhi kebutuhan nasional,” katanya.Sudin juga menyinggung soal silang data antara Kementan dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait lainnya. Kementan dinilai lemah dalam menjalin koordinasi dengan instansi seperti Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik (Bulog), Kementerian Perdagangan, dan lainnya. Dua pekan berselang setelah pernyataan Budi Waseso di Komisi IV DPR itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebut stok beras nasional dalam kondisi aman. Kala itu, Syahrul menyodorkan data stok beras di penggilingan mencapai 610.632 ton yang tersebar di 24 provinsi.

Ironisnya, sengkarut impor beras itu mencuat hanya kurang lebih 4 bulan setelah Pemerintah Indonesia diganjar penghargaan oleh Institut Penelitian Padi Internasional (IRRI) pada Agustus 2022.Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai memiliki sistem ketahanan pangan yang baik dan berhasil melakukan swasembada beras pada periode 2019—2021.Siapa pun tentu bakal ragu dengan klaim ketahanan pangan dan swasembada beras, jika mencermati polemik impor beras. Itu baru dari satu komoditas beras saja, belum komoditas pangan utama lain seperti daging, telur, unggas, bawang merah, dan lain sebagainya. Deputi Bidang I Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa ke depan, persoalan mengenai silang data antarlembaga, tidak terjadi lagi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral meminta kontraktor kontrak kerja sama segera meningkatkan produksi minyak dan gas buminya untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pascapandemi Covid-19.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, konsumsi energi di Indonesia sudah kembali normal pascapandemi Covid-19. Untuk itu, harus diimbangi dengan peningkatan produksi minyak dan gas bumi atau migas dari sejumlah lapangan yang ada. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menga-takan, tahun ini pihaknya menargetkan investasi hulu migas mencapai US$15,5 miliar untuk membuktikan bahwa iklim investasi di Tanah Air makin baik.Peningkatan target investasi itu pun diharapkan bisa membangkitkan kembali industri hulu migas untuk mencapai milestone baru dengan produksi terbesar sepanjang masa pada 2030.

Terbitnya Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ”menghangatkan” lagi substansi dalam UU Cipta Kerja, termasuk pada sektor energi dan sumber daya mineral. Salah satunya terkait insentif royalti 0 % untuk hilirisasi batubara di tengah tingginya harga komoditas tersebut. Pada sektor ESDM, tidak ada perubahan signifikan antara Perppu No 2/2022 dan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja. UU tersebut sebelumnya juga telah memiliki turunan, salah satunya PP No 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang ESDM, yang mengatur mengenai mineral dan batubara, panas bumi, dan ketenagalistrikan. Pada Pasal 3 PP No 25/2021 disebutkan, royalti 0 % diberikan dengan mempertimbangkan kemandirian energi dan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim, Minggu (29/1) berpendapat, pengenaan royalti 0 persen kurang bijak dan tepat. Pasalnya, batubara sejatinya adalah kekayaan alam Indonesia, yang setelah dikeruk seharusnya tidak begitu saja dilepas tanpa ada royalti. Sebaiknya ada cara-cara lain dalam upaya hilirisasi batubara. Harga batubara yang meningkat seharusnya bisa dimanfaatkan lebih optimal bagi negara. Sementara yang didorong dalam hilirisasi ialah gasifikasi batubara berupa dimetil eter (DME) sebagai pengganti elpiji. Menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menuturkan, royalti 0 % untuk batubara bahan baku hilirisasi menjadi dukungan agar keekonomian proyek tercapai. Pengenaan kebijakan itu diharapkan memberi kepastian kelayakan proyek, yang akan mendorong percepatan hilirisasi batubara. (Yoga)

JAKARTA, ID – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memastikan, minyak goreng murah program pemerintah, Minyakita, tetap diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kelangkaan yang terjadi di pasaran belakangan ini lebih dikarenakan produk tersebut sangat diminati konsumen, sehingga menyebabkan pasokan menjadi terbatas dan harga naik. Untuk memastikan terpenuhinya permintaan yang tinggi terhadap Minyakita tersebut, pemerintah akan menaikkan pasokan dengan mengubah rasio terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) minyak sawit mentah (CPO) dari sebelumnya 1:9, menjadi 1:6. “Artinya, kalau untuk kebutuhan dalam negeri satu, ekspornya enam. Sebelumnya ekspornya sembilan. Dengan begitu, mudah-mudahan pasokan akan bertambah,” kata Mendag saat mengunjungi Pasar Cisalak di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/01/2023). Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 49 Tahun 2022 menyebut, Minyakita dan minyakcurah adalah minyak goreng rakyat yang diatur oleh pemerintah, dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp 14 ribu per liter. (Yetede)

JAKARTA-Demi menekan emisi karbon pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara, pemerintah membatasi kouta emisi yang dikeluarkan oleh tiap pembangkit. Regulasi pembatas tersebut  tertuang dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 tahun 2022 yang berlaku efektif tahun ini. Jika pengelola PLTU melanggar kouta yang sudah ditentukan, mereka akan mendapat sanksi berupa pengurangan kuota  emisi karbon pada tahun berikutnya. "Kalau melanggar, ya, ke depan tidak bisa begitu lagi, cekek lagi, bukan dinaikkan." ujar Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian Energi, M.P Dwinugroho, kepada Tempo, Jumat, 27 Januari 2023. Katagori ketiga ialah PLTU mulut tambang berkapasitas, lebih dari atau sama dengan 25-100 Megawatt (MW). PTBAE-nya Keempat, PLTU mulut tambang berkapasitas lebih dari atau sama dengan 100 MW, PTBAE-nya 1.089 ton CO2e/MWH. (Yetede)

JAKARTA, ID – PT PGN Tbk sebagai Subholding Gas Pertamina membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga di wilayah Yogyakarta dan Sleman dengan total sebanyak 12.900 Sambungan Rumah (SR). "Tim Sales PGN sedang gencar melaksanakan sosialisasi produk jargas atau Gas Kita yang ditujukan untuk rumah tangga dan usaha kecil. Kami berharap, banyak calon pelanggan di Kecamatan Gondokusuman dan Caturtunggal yang berminat untuk beralih menggunakan gas bumi dari PGN,” kata General Manager PGN Sales Operation Region III (SOR III) Edi Armawiria dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (27/1). PGN menargetkan pembangunan 5.900 SR di Kecamatan Gondokusuman, yang tersebar di empat kelurahan. Sedangkan di Kecamatan Depok, Kab. Sleman, PGN berencana membangun sekitar 7.000 SR. Jumlah ini lebih banyak dari rencana awal ketika dilakukan penandatanganan kerja sama pembangunan jargas antara PGN SOR III dengan Pemerintah Kabupaten Sleman pada Oktober 2022 lalu. (Yetede)

JAKARTA, ID–Kementerian Pertanian (Kementan) menjalankan tiga strategi dalam menghadapi krisis pangan global tahun ini, yakni peningkatan kapasitas produksi guna menekan inflasi dan mengurangi impor, pengembangan substitusi gandum dan daging impor, serta penaikan ekspor pangan yang diminati pasar. Strategi itu menyasar 15 komoditas pangan, yakni cabai, bawang merah, kedelai, gula tebu, daging sapi, ubi kayu, sorgum, sagu, gula nontebu, daging kambing/ domba, itik/ayam lokal, sarang burung walet, porang, ayam, dan telur. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, dunia sedang dihadapkan pada potensi krisis pangan global. Selain karena persoalan geopolitik seperti perang Rusia- Ukraina, hal tersebut juga disebabkan oleh dampak perubahan iklim (climate change) yang mengganggu produksi pangan. “Ada kemungkinan harga pangan dunia bergejolak karena beberapa faktor, seperti climate change yang mengganggu produksi pangan global. Untuk menyikapi hal ini, kami sudah menyiapkan tiga strategi dengan muara ketersediaan pangan meningkat dan harga stabil, serta ekspor naik. Tidak ada pangan yang mundur, produksi harus makin  naik,” ujar Mentan. (Yetede)

Harga batubara bertengger di bawah US$ 300 per ton dalam sepekan terakhir. Penyebabnya adalah keputusan China yang mulai mengizinkan impor batubara dari Australia. Rabu (25/1), harga batubara turun 12,08% ke US$ 243 per ton. Ini adalah level terendah batubara sejak 3 Mei 2022. Kamis (26/1) harga batubara untuk kontrak pengiriman Maret 2023 di bursa ICE naik tipis ke US$ 244 per ton. Analis DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, penurunan harga batubara sebenarnya telah diantisipasi pelaku pasar. Namun, penurunan terjadi lebih cepat dari perkiraan.