Ambisi Kalimantan Timur untuk melepaskan perekonomiannya dari ketergantungan terhadap batu bara membutuhkan perubahan strategi yang signifikan. Akselerasi investasi hijau dikedepankan guna menopang transisi motor ekonomi mereka. Ikatan antara batu bara dan Provinsi Kalimantan Timur memang sulit untuk dipisahkan. Bertahun-tahun langgeng, pelan-pelan pemerintah mulai melirik green investment sebagai sebuah opsi di tengah pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Green investment atau investasi hijau adalah salah satu opsi yang dipilih dengan mempertimbangkan keberlanjutan dalam penawaran suatu proyek investasi.Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Timur (DPMPTSP Kaltim) menegaskan, wilayah ini mengarah kepada green investment pada 2023.Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal DPMPTSP Kaltim Riawati menyatakan bahwa para investor sangat concern terhadap hal tersebut, sehingga membuat para pemangku kepentingan di daerah berupaya mewujudkan hal tersebut. Selain itu, imbuhnya, ekonomi hijau dirasa mampu mendukung green investment sebagai aplikasi pembangunan berkelanjutan pada semua proses yang melibatkan atau berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan.Sepanjang 2022, sudah ada beberapa proyek yang ditawarkan dari Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kepada para investor yang tidak berhubungan dengan batu bara.

Pertama, proyek infrastruktur Balikpapan–PPU Toll Bridge yang akan menghubungkan Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), serta memangkas waktu tempuh dari 2 jam menjadi 15 menit, dan jarak dari Bandara SAMS Sepinggan ke PPU. Proyek ini diperkirakan membutuhkan nilai investasi mencapai US$1,04 miliar dengan periode konsesi selama 45 tahun.Kedua, Waste ManagementBalikpapan dengan skema Kerja Sama Perjanjian Badan Usaha (KPBU), yaitu membangun pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) di area seluas 43 hektare yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Proyek ini ditawarkan dengan nilai investasi mencapai US$56 juta dengan periode konsesi selama 20 tahun ditambah 2 tahun konstruksi.Ketiga, proyek pengembangan fasilitas bongkar muat pelabuhan penajam di Kawasan Industri Buluminung di Kabupaten Penajam Paser Utara yang dimiliki oleh Pemkab PPU dengan estimasi investasi mencapai US$14,8 miliar pada 2030 di atas lahan seluas 19 hektare.

Pemerintah Kota Jambi meminta pemerintah pusat merespons keluhan masyarakat atas masifnya kemacetan akibat angkutan batubara yang tidak sesuai ketentuan, dengan mengurangi kuota produksi tambang sampai investor membangun jalan sendiri. Pada 2023, kuota tambang batubara di Provinsi Jambi mencapai 30,29 juta ton. Besarnya target produksi tanpa ketersediaan jalan produksi hanya membikin kehidupan rakyat makin susah. ”Kami meminta Kementerian ESDM untuk kurangi kuota tambang batubara di Provinsi Jambi,” ujar Wali Kota Jambi Syarif Fasha, di Jambi, Kamis (26/1).

Desakan itu, lanjut Fasha, demi menghentikan persoalan masifnya angkutan yang memenuhi jalan-jalan di Jambi, termasuk dalam Kota Jambi. Padahal, tak ada tambang batubara di Kota Jambi. Situasi itu merugikan masyarakat Kota Jambi. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan, kecelakaan, hingga konflik sosial berlarut. Banyak pengemudi angkutan batubara nekat menembus ruas jalan dalam kota untuk menuju pelabuhan meski telah dilarang. Pengemudi angkutan batubara yang kedapatan melintasi dalam Kota Jambi akan kena sanksi dan denda, mulai dari penahanan kendaraan dua pekan hingga satu bulan, tilang akumulatif, sampai pengenaan denda hingga Rp 50 juta. (Yoga)

JAKARTA, ID - Indonesia perlu segera memperdagangkan karbon di bursa, baik bursa efek maupun bursa komoditas. Terobosan ini perlu dilakukan untuk menyemarakkan perdagangan karbon di dalam negeri, mempercepat penurunan emisi gas rumah kaca (GRK), serta menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dan rantai ekonomi baru. Dengan demikian, perdagangan karbon tidak semata ditujukan untuk mencapai target pengurangan emisi GRK sebesar 31,89% atas kemampuan sendiri atau 43,20% atas dukungan internasional pada 2030, tapi juga untuk menarik investasi, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. “Tapi bursa karbon Indonesia harus benar-benar kredibel, jangan sampai karbon digunakan untuk spekulasi. Ini kan sebetulnya untuk penghapusan ‘dosa emisi’. Jadi spekulan yg biasa main di bursa efek dan komoditas jangan sampai masuk bursa karbon karena hal itu akan mempermalukan
Indonesia,” kata penasihat Carbon Inisiatif Indonesia (CII), Hanafi Sofyan Guciano kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu malam (25/1/2023). (Yetede)

Guna menjawab tantangan penyediaan pangan yang makin berat di tengah gejolak geopolitik serta dampak perubahan iklim, Indonesia menempuh jalan substitusi, khususnya untuk sejumlah komoditas pangan impor. Kendati laju inflasi di Indonesia dinilai terkendali, Wapres RI Ma’ruf Amin menilai, penyediaan pangan menghadapi tantangan yang kian berat karena gangguan produksi dan distribusi. Konflik geopolitik turut mendongkrak harga pangan serta memicu krisis pangan global. Selain itu, perubahan iklim makin sulit diprediksi. Hal itu jadi tantangan yang harus dihadapi bersama.

Menurut Wapres, saat membuka Rapat Kerja Nasional 2023 Kementan yang diadakan di Jakarta, Rabu (25/1). Selain mendorong produktivitas dan produksi pangan, upaya lain yang perlu ditempuh adalah mengendalikan penyusutan lahan pertanian. Wapres juga mendorong diversifikasi pangan melalui pengembangan hulu-hilir pangan local yang ditopang dengan riset. Demi memperkuat ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi ancaman krisis, Mentan Syahrul Yasin Limpo menyatakan, substitusi impor menjadi salah satu strategi. Contoh bahan pangan yang masih diimpor ialah gandum, gula berbasis tebu, dan daging sapi. (Yoga)

Dorongan untuk beralih dari investasi bersifat ekstraktif menuju investasi berkelanjutan semakin kuat, terutama pasca-berlakunya UU Produk Bebas Deforestasi oleh Uni Eropa (UE). Agar tidak tersingkir dari rantai pasok global, pengusaha sektor komoditas mulai membersihkan portofolionya dari investasi yang berkaitan dengan deforestasi dan perusakan lingkungan. Kajian Trase Insights pada September 2022 menunjukkan, deforestasi yang didorong investasi dan ekspansi usaha di sektor komoditas, seperti kelapa sawit, sudah menurun selama hampir satu dekade terakhir. Laporan itu mencatat, pada periode 2018-2020, sebanyak 87 % ekspor minyak kelapa sawit murni dari Indonesia dipasok dari kilang yang secara terbuka melaporkan pabrik pengolahan tempat mereka membeli CPO.

Sebanyak 97 % dari minyak kelapa sawit yang diekspor ke AS, UE, dan Inggris dilakukan oleh pengusaha dengan komitmen antideforestasi. Pasar tersebut sebenarnya hanya membeli 9 % total produksi minyak kelapa sawit Indonesia pada 2020. Sementara pasokan ke pasar terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, seperti China, India, dan pasar domestik, masih memiliki risiko deforestasi yang tinggi. Menurut Direktur Regional Tropical Forest Alliance (TFA) untuk Asia Tenggara Rizal Algamar, Rabu (25/1) seiring dengan tren investasi berkelanjutan yang menguat di komunitas global, kesadaran pelaku usaha untuk memutus rantai pasoknya dari deforestasi dan risiko perusakan lingkungan kini semakin tinggi. (Yoga)

Tren harga energi, seperti minyak mentah, gas alam, dan batubara, pada akhir tahun lalu turun. Namun, pada triwulan I-2023 ini, turbulensi harga energi berpotensi terjadi jika perseteruan ekonomi antara Uni Eropa dan Rusia menguat. Peneliti Research and Development Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (ICDX) Girta Yoga, Rabu (25/1) mengatakan, pada akhir tahun lalu, kekhawatiran pasar terhadap  lonjakan harga energi tidak terjadi. Ini menunjukkan dampak embargo UE terhadap minyak mentah Rusia yang digulirkan sejak 5 Desember 2022 tidak berlangsung lama, lantaran Rusia mengalihkan ekspor minyak mentah dari UE ke China. Selain itu, batas harga minyak mentah yang ditetapkan UE 60 USD per barel belum terasa atau bahkan tidak efektif.

”Ancaman Rusia memangkas produksi minyak mentah juga belum terealisasi. Namun, pada triwulan I-2023, turbulensi harga minyak mentah berpotensi terjadi,” ujarnya dalam telekonferensi pers di Jakarta. Menurut Yoga, pada triwulan I-2023, dua isu panas akan menjadi penentu naik atau tidaknya harga energi dunia. Pertama, UE akan meningkatkan skala embargo pada produk turunan minyak mentah dan menentukan batas harga komoditas itu pada 5 Februari 2023. UE juga akan menentukan batas harga gas alam Rusia pada 15 Februari 2023. Kedua, Rusia akan melarang ekspor minyak mentah dan produk turunannya ke negara-negara yang mengembargo sejumlah komoditas tersebut. Selain itu, Rusia juga akan memangkas produksi minyak mentah sebanyak 500.000-700.000 barel per hari. Dengan berbagai indikator itu, ICDX memperkirakan harga energi masih rentan bergejolak pada triwulan I-2023. (Yoga)

Perjalanan ekspor minyak sawit mentah sepanjang tahun ini bakal penuh onak. Tidak hanya menghadapi larangan Eropa, ekspor komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga diadang dua kebijakan domestik. Keduanya yaitu pemangkasan rasio volume ekspor CPO untuk kebutuhan minyak goreng dari sebelumnya 1:8 menjadi 1:6 yang berlaku 1 Januari 2023 dan kebijakan Biodiesel 35% (B35) yang berjalan mulai 1 Februari 2023. Sejumlah kalangan khawatir kebijakan itu memangkas volume ekspor CPO tahun ini. Kehadiran program B35, membuat jatah ekspor sawit bakal merosot. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, dengan estimasi kebutuhan B35 sebesar 13 juta kilo liter atau meningkat sekitar 19% daripada tahun lalu, bakal menyedot kuota ekspor CPO. Dia khawatir tren penurunan ekspor CPO selama 3 tahun berturut-turut berlanjut tahun ini. Tren penurunan volume ekspor CPO juga berkolerasi dengan penurunan produksi komoditas unggulan itu. Pada 2020, produksi CPO mencapai 47,03 juta ton. Setahun berikutnya produksinya melorot menjadi 46,8 juta ton dan turun lagi pada 2020 menjadi hanya 46,7 juta ton. “Produksi diperkirakan masih belum akan meningkat, sementara konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat akibat penerapan kewajiban B35 mulai 1 Februari 2023,” ungkapnya. Sebaliknya, dia tak mengkhawatirkan larangan CPO Uni Eropa melalui lewat Undang-undang Produk Bebas Deforestasi. Alasannya adalah produk sawit Indonesia masih memiliki peluang pasar menjanjikan di luar Eropa.

Pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia memasuki babak baru. Kemarin, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyerahkan dokumen daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) ke Komisi VII DPR. Pemerintah dan DPR menargetkan, pembahasan RUU EBET bisa tuntas dan disahkan tahun ini. "Di samping untuk menurunkan emisi, RUU EBET juga mendukung pembangunan green industry dan pertumbuhan ekonomi nasional," kata Arifin Tasrif, Menteri ESDM, kemarin. Adapun sebanyak 49 pasal diubah, 13 pasal baru, serta 3 pasal dihapus. Dari 49 pasal itu, ada 23 pasal yang berubah secara substantif dan 26 pasal perubahan tidak substantif. Sebagian kalangan menyoroti beberapa poin di RUU EBET yang dinilai belum mencerminkan keseriusan dan totalitas pemerintah dalam mengembangkan energi baru dan energi terbarukan. Salah satu poin yang disorot adalah mengenai harga jual energi baru dan energi terbarukan. Selain itu, skema power wheeling juga dihapus dari RUU EBET. Sebagai catatan, skema power wheeling adalah skema yang membolehkan perusahaan pembangkit listrik swasta menjual langsung listrik ke konsumen, termasuk dengan menggunakan jaringan PLN. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, di satu sisi ketentuan itu bisa mendorong kepastian harga. Sebab, pemerintah menjadi fasilitator jika terjadi deadlock kesepakatan harga jual beli energi terbarukan. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI), Fabby Tumiwa menyoroti perihal level playing field di antara pemain terkait poin harga jual EBET. Di draf RUU ini, pemerintah menetapkan mekanisme penetapan harga jual antara energi baru (nuklir) dan energi terbarukan (matahari, panas bumi dan lain-lain) tak berbeda.

Pemerintah masih harus mengalokasikan anggaran subsidi dan kompensasi energi cukup besar dari tahun ke tahun. Untuk kebutuhan tahun ini, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menganggarkan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 339,6 triliun. Jumlah tersebut menyusut dibandingkan subsidi dan kompensasi energi tahun 2022. Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, penetapan anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun ini didasarkan atas beberapa asumsi. "Dari asumsi itu maka anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp 339,6 triliun," ujar Wahyu Utomo ke KONTAN, Selasa (24/1).

Dana yang dibutuhkan untuk membiayai penguatan cadangan pangan pemerintah dan stabilisasi harga pangan pada 2023 diperkirakan sebesar Rp 26,89 triliun. Salah satu sumber pembiayaan itu berasal dari pinjaman bank milik pemerintah berskema subsidi bunga pinjaman 4,75 %. Pembiayaan pengadaan cadangan dan stabilisasi harga pangan itu mencakup 11 komoditas pokok, yaitu beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, daging ayam, telur ayam, daging ruminansia, dan gula konsumsi. Untuk pengadaan cadangan beras pemerintah sebanyak 1,2 juta ton dan stabilisasi harga beras, misalnya, dibutuhkan dana Rp 10,56 triliun. Untuk pengadaan 250.000 ton kedelai dan 18.657 ton bawang putih berikut stabilisasi harga keduanya, biaya yang diperlukan masing-masing Rp 2,69 triliun dan Rp 373,14 miliar.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat ID Food bersama Komisi VI DPR yang digelar secara hibrida, Selasa (24/1). Rapat itu dihadiri Direktur Utama ID Food Frans Marganda Tambunan dan jajaran direksi BUMN yang menginduk pada ID Food. Frans mengatakan, Untuk menjalankan program, Bulog  dan ID Food bisa mendapatkan pinjaman dari bank milik negara berskema subsidi bunga pinjaman. ”Subsidi bunganya 4,75 %. Artinya, jika mendapatkan pinjaman dari bank pemerintah dengan bunga komersial 9 %, kami membayar bunganya hanya 4,25 persen,” ujarnya. Menurut Fans, saat ini baru PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang sudah menyediakan plafon tahap pertama untuk program CPP, yakni sebesar Rp 700 miliar. Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menuturkan, Komisi VI meminta ID Food membuat peta jalan BUMN pangan untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan bersama Badan Pangan Nasional, Bulog, dan kementerian terkait. (Yoga)