Beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi pada Januari 2023 kendati pemerintah telah mengimpor beras untuk menambah pasokan. Beras impor dinilai belum efektif terdistribusi ke kota-kota yang membutuhkannya. Akibatnya, kenaikan harganya tak teredam dan menyumbang inflasi. Data yang dirilis BPS, Rabu (1/2) inflasi nasional pada Januari 2023 secara bulanan (dibandingkan bulan sebelumnya) mencapai 0,34 %, sedangkan secara tahunan (dibandingkan Januari 2022) inflasi mencapai 5,28 %. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi makanan, minuman, dan tembakau merupakan penyumbang inflasi bulanan tertinggi, yakni1,16 % dengan andil 0,3 % dari 0,34 %.Dari kelompok pengeluaran tersebut, beras menjadi komoditas utama penyumbang inflasi.

Pada Januari 2023, inflasi beras secara bulanan 2,34 %. Pasokan yang berkurang membuat harganya cenderung naik. Salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras adalah mengimpor 500.000 ton yang mulai direalisasikan sejak 16 Desember 2022. Perum Bulog menjadi operator impor tersebut. Dimana ada 14 pelabuhan di Indonesia yang menjadi titik bongkar muat beras impor. Dirut Perum Bulog Budi Waseso berharap, penambahan titik bongkar hingga 14 pelabuhan itu mempercepat distribusi sehingga beras impor dapat tersalur langsung ke wilayah-wilayah terdekat yang membutuhkan. ”Namun, jejaring distribusi (yang menyambung dari pelabuhan) itu rupanya tidak sesuai harapan. Kami tidak bisa langsung menyalurkan beras ke pengecer, tetapi mesti melewati kelompok-kelompok yang mengorganisasi mereka (pengecer). Sekarang, kami mengupayakan pemangkasan rantai penjualan,” ujarnya dalam konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Kamis (2/2). (Yoga)

Pertamina berkomitmen menambah stasiun pengisian bahan bakar nelayan di 30 lokasi untuk memperkuat pasokan solar bersubsidi bagi nelayan dengan bobot kapal maksimal 30 gros ton. ”Nelayan perlu berhimpun dalam koperasi untuk bisa mendapatkan kemudahan BBM bersubsidi,” kata Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini, Kamis (2/2). (Yoga)

Minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng di pasar domestik, naik harganya. Hal ini dinilai menjadi tanda pemerintah belum berhasil menjaga stabilitas harga dan stok Minyakita yang bersumber dari pemenuhan kewajiban memasok pasar domestik atau DMO. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 31 Januari 2023 sebesar Rp 14.900 per liter, naik 5,67 5 ketimbang bulan lalu dan 6,43 % di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang dipatok pemerintah Rp 14.000 per liter. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter.

DirekturCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Rabu (1/2) berpendapat, Minyakita merupakan ”senjata” penstabil harga minyak goreng di dalam negeri. Jika harganya turut naik, berarti pemerintah gagal dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harganya. Pemerintah juga kurang optimal mengawasi stok dan sumber pasokan Minyakita yang berasal dari pemenuhan DMO CPO dan tiga produk turunannya. Realisasi DMO justru turun. ”Di sisi lain, hulu sawit di Indonesia tengah menghadapi trilema. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, program Biodiesel 35 atau B35, dan pangan,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)

Laju inflasi terus melandai usai pemerintah mengerek harga bahan bakar minyak (BBM) pada September tahun lalu. Namun, pengendailan harga pangan masih perlu dilakukan agar inflasi bergerak ke target sasaran pada akhir tahun nanti. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Januari 2023 sebesar 0,34% secara bulanan (mtm) dan sebesar 5,28% secara tahunan (yoy). Inflasi di Januari 2023 ini lebih rendah dari inflasi Desember 2022 yang mencapai 0,66% mtm dan 5,51% yoy. Komponen utama penyumbang inflasi di Januari datang dari sektor pangan, yakni beras dengan andil 0,07% mtm dan 0,24% yoy. Selain beras, cabai merah, ikan segar, dan cabai rawit, turut mendorong inflasi bulan lalu. Yang jelas, pangan masih menjadi pendorong utama inflasi, yakni 1,34% mtm dan 5,66% yoy dengan andil inflasi mencapai 0,25% mtm dan 1,6% yoy.

JAKARTA, ID - Indonesia Investment Authority (INA), siap menjadi investor strategis dalam penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham PT Pertamina Geothermal Energy (PGE/PGEO) senilai Rp 9,7 triliun. Sovereign wealth fund Indonesia itu akan mengajak investor asal Timur Tengah untuk masuk IPO PGE. PGE akan melepas maksimal 10,35 miliar saham atau 25% dengan nilai nominal Rp 500 melalui IPO. Harga penawaran IPO saham PGE Rp 820-945, sehingga dana yang masuk maksimal Rp 9,78 triliun. Mayoritas dana hasil IPO akan digunakan perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi terpasang panas bumi hingga 1.272 megawatt (MW) tahun 2027. Saat ini, anak usahaPT Pertamina tersebut memiliki kapasitas terpasang panas bumi 672 MW yang dioperasikan sendiri dan 1.205 mw yang dikelola kontrak operasi bersama/ joint operation contract (JOO). CLSA, Mandiri Sekuritas,dan Credit Suisse menjadi penjamin emisi efek IPO PGE. (Yetede)

JAKARTA, ID - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, hilirisasi timah memakan waktu dua tahun. Adapun produk turunan hilirisasi timah adalah dalam bentuk tin solder, tin chemical dan tin plate. Hal ini merupakan hasil kajian kelompok kerja lintas instansi yang dibentuk Kementerian ESDM sejak 6 bulan lalu. Kajian disusun dalam menyikapi rencana larangan ekspor pada Juni mendatang. Keputusan larangan ekspor tersebut menunggu arahan Presiden Joko Widodo. Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan produk timah yang diekspor saat ini sudah dalam bentuk balok. Artiannya tidak ada ekspor bijih timah atau timah mentah. Bila laranganekspor diterapkan maka 95 persen balok timah tidak terserap di dalam negeri. Pasalnya selama ini hanya 5 persen balok timah yang terserap. Ridwan mengungkapkan kelompok kerja yang dibentuk tersebut melakukan kajian teknis dan keekonomian. Hasil kajian tersebut sudah disampaikan kepada Menteri ESDM Arifin Tasrif. “Kami mengantisipasi kalau larangan ekspor timah dilakukan dalam waktu yang enggak terlalu lama,” kata Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (1/2). (Yetede)

JAKARTA,ID-Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa jajaran BUMN siap mengoptimalisasi investasi dan memperkuat industrialisasi di sektor pangan demi kedaulatan pangan Indonesia. “BUMN mulai menarik investasi secara aktif demi  mengamankan pasokan bahan-bahan pangan utama. Salah satu contohnya adalah menarik investasi yang berkaitan dengan program-program mengurangi stunting di Indonesia, antara lain investasi di industri sapi, baik industri pengolahan daging maupun produksi susu,” ujar Erick dalam keterangan persnya yang diterima Investor Daily,di Jakarta, Rabu (1/2). Khusus pengembangan industri susu menjadi salah satu yang krusial, mengingat  80 persen dari total konsumsi susu nasional bersumber dari impor. Langkah konkrit yang dilakukan Erick antara lain melakukan pembicaraan dengan perusahaan susu Belanda, Frisian Flag. (Yetede)

Peningkatan konsumsi energi pada 2022, yang pemenuhannya masih didominasi energi fosil, membuat capaian energi terbarukan dalam bauran energi primer nasional hanya naik tipis 0,1 % menjadi 12,3 %. Pemerintah optimistis target 23 % porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025 bisa tercapai, salah satunya dengan terus memastikan pengadaan energi terbarukan. Berdasarkan data sementara Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, konsumsi energi primer pada 2022 sebesar 1,73 miliar barel setara minyak atau meningkat dari 2021 di 1,48 miliar barel setara minyak. Peningkatan terjadi pada tiap-tiap energi, termasuk batubara dan minyak bumi yang merupakan energi fosil.

Konsumsi energi terbarukan juga meningkat dari 181 juta barel setara minyak menjadi 214 juta barel setara minyak. Akan tetapi, kenaikan tersebut belum mampu mengejar kenaikan energi fosil secara keseluruhan. Capaian tersebut jauh di bawah target 2022 sebesar 15,7 %. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (31/1) mengatakan, sejak awal memang sudah ada gap antara realisasi dan target yang ada. Percepatan untuk mengejar target sulit dilakukan meski sejumlah kebijakan telah diambil untuk mendorong itu. Menurut Dadan, hitungan tercapai atau tidaknya target 23 persen energi terbarukan pada 2025 adalah pada 31 Desember 2025. Masih ada waktu tiga tahun untuk mengejar targetitu. Ia pun yakin, karena jika melihat Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, ada angka 23 % pada 2025 yang bisa dicapai. (Yoga)

Catat, mulai hari ini, pemerintah resmi menerapkan campuran 35% biodiesel dalam bahan bakar solar alias B35. Di SPBU akan menyediakan biosolar dengan campuran minyak nabati 35% dari sebelumnya 30%. Pemerintah mengklaim, program bertahap biosolar yang sudah berjalan 2008 ini dan naik secara bertahap membawa banyak manfaat. Salah satunya: hemat devisa dari impor bahan bakar minyak atau BBM. Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edy Yusuf bilang, B35 diproyeksi bisa menghemat devisa US$ 10,75 miliar. Ini setara Rp 161,25 triliun dengan kurs Rp 115.000 per dollar AS. Sebelumnya dengan B30, Indonesia menghemat US$ 8,34 miliar (Rp 125,10 triliun). Ketua Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi), Paulus Tjakrawan bilang, masih ada tantangan terkait pendistribusian dan penyimpanan B35. Jalur distribusi biodiesel dari produsen BBN ke terminal BBM Pertamina panjang, mulai infrastruktur tangki, pencampuran, penerimaan, hingga penjagaan kualitas. Lalu, konsistensi produksi juga penting. Jangan sampai saat harga CPO tinggi, pasokan biosolar terpangkas.

Pemerintah meningkatkan kewajiban pemenuhan kebutuhan domestik (DMO) minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan. Kebijakan itu untuk menjaga stok minyak goreng selama periode Ramadhan-Lebaran 2023. ”Kebijakan itu berlaku selama tiga bulan, yakni Februari-April 2023,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Senin (30/1). (Yoga)