;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Jangan Sampai Harga TBS Sawit Tertekan

10 Feb 2023

Petani sawit mandiri berharap agar pemerintah dan pengusaha CPO tetap menjaga harga tandan buah segar atau TBS sawit tidak anjlok. Jangan sampai kebijakan menambah kewajiban memasok pasar domestik atau DMO dan deposito hak ekspor, serta pelemahan pasar ekspor menjadi dalih saat harga TBS turun. Saat ini, harga TBS sawit di tingkat petani mandiri di sejumlah daerah masih cukup tinggi. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mencatat, per 9 Februari 2023, harga TBS berada di kisaran Rp 2.350 per kg hingga Rp 2.595 per kg. Sekretaris Jenderal SPKS Mansuetus Darto, Kamis (9/2) mengatakan, kebijakan peningkatan DMO dan deposito sebagian hak ekspor berpotensi menekan TBS petani sawit mandiri. Meski saat ini masih cukup tinggi, harga TBS diperkirakan bisa berangsur turun dalam kurun waktu tiga bulan periode kebijakan, Februari-April 2023.

Dari pengalaman tahun lalu, kebijakan DMO dan larangan ekspor CPO dan tiga produk turunannya menyebabkan hargaTBS anjlok. Harganya sempat bergerak di rentang terendah Rp 700 per kg hingga Rp 1.500 per kg. ”Saat itu, kedua kebijakan tersebut menjadi dalih penurunan harga TBS dan petani diminta memaklumi rendahnya harga TBS itu. Kami berharap hal itu tidak terjadi di saat pasar ekspor melemah, serta kebijakan penambahan DMO dan deposito sebagian hak ekspor diterapkan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta. Pada 30 Januari 2023, pemerintah telah menaikkan DMO minyak goreng sebesar 50 % dari 300.000 ton per bulan menjadi 450.000 ton per bulan dan pada 6 Februari 2023, pemerintah mengeluarkan kebijakan deposito 66 % hak ekspor eksportir CPO dan tiga produk turunannya, yang berlaku pada Februari-April 2023. Darto meminta pemerintah agar memonitor dampak rembetannya ke harga TBS di tingkat petani sawit mandiri. Jangan sampai harga CPO dunia naik, tetapi harga TBS di dalam negeri justru tertekan. (Yoga)


RI Tidak Akan Stop Ekspor CPO ke Eropa

10 Feb 2023

Pemerintah memutuskan tidak menghentikan ekspor CPO ke Uni Eropa (UE). Alih-alih melakukan ”boikot” ekspor, Indonesia dan Malaysia sepakat menyambangi dan melobi UE dalam waktu dekat untuk membicarakan titik tengah dalam mengatasi dampak dari kebijakan antideforestasi yang dikeluarkan UE. Pada 6 Desember 2022, UE menerapkan UU Produk Bebas Deforestasi, dimana UE menjamin penjualan produk di negara anggotanya tidak boleh terkait dengan perusakan atau degradasi hutan, terutama komoditas minyak sawit, sapi, kedelai, kopi, kakao, kayu, karet, dan produk turunannya. Dampaknya, negara pengekspor harus terlebih dahulu lolos uji tuntas bebas deforestasi. Sebelumnya, pemerintah Malaysia sempat mengajak Indonesia sebagai sesama produsen sawit terbesar dunia untuk bersama-sama menghentikan ekspor minyak sawit ke UE.

Meski demikian, seusai pertemuan bilateral dengan Wakil PM serta Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Kamis (9/2) Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Indonesia tidak akan menstop ekspor CPO ke UE. ”Menstop ekspor bukan hal yang dibahas (dalam pertemuan bilateral). Indonesia sebagai negara yang melakukan ekspor-impor, melihat itu tentu bukan pilihan,” katanya dalam konferensi pers bersama Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof di Jakarta. Ketimbang memboikot ekspor, Indonesia dan Malaysia dalam waktu dekat akan menyambangi UE untuk melobi jalan tengah atas dampak kebijakan antideforestasi tersebut. Dato’ mengatakan, lepas dari fluktuasi harga CPO dunia, hal terpenting saat ini adalah merapatkan barisan untuk menyikapi dampak dari regulasi antideforestasi UE tersebut. (Yoga)


Akses, 6,678 Penjualan Online Minyakita Diputus

10 Feb 2023

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan pemutusan akses (take down) 6.678 tautan online di sejumlah lokapasar (marketplace) yang menjual Minyakita, karena melanggar aturan. Kemendag juga telah mengamankan 937 karton atau 11.246 liter Minyakita dari beberapa pelaku usaha yang menjual melalui media sosial, seperti Facebook dan Instagram. Langkah tegas itu dilakukan untuk menertibkan penjualan Minyakita di luar pasar tradisional, guna memulihkan kembali pasokan minyak goreng murah program pemerintah tersebut di pasar sasaran. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, peredaran dan penjualan minyak goreng rakyat, baik curah maupun kemasan  Minyakita mendapat perhatian ekstra dari pemerintah. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag melakukan pengawasan intensif terhadap produksi dan penjualan Minyakita di pasar daring e-commerce maupun platform media sosial. “Pengawasan dilakukan karena semakin banyak pelaku usaha yang tidak menaati aturan yang ditetapkan. (Yetede)

Proyek DME Butuh Kepastian Investasi

10 Feb 2023

JAKARTA, ID – MIND ID dan PT Pertamina (Persero) mengusulkan terbitnya peraturan presiden yang menyatakan proyek hilirasi batu bara menjadi dimetil eter (DME) merupakan penugasan pemerintah. Beleid tersebut akan memberi kepastian investasi. Usulan Perpres telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah dan kini dalam pembahasan antarkementerian dan lembaga. Bahkan, Direksi kedua holding perusahaan menyampaikan hal senada dalam rapat dengar pendapat Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa hari lalu. Proyek gasifikasi batu bara ini digarap oleh PT Bukit Asam Tbk, Air Products and Chemicals serta Pertamina. PTBA menjadi pemasok batu bara dan Pertamina sebagai penyerap (offtaker) DME. Sedangkan Air Products sebagai investor yang akan menggelontorkan investasi mencapai US$2,1 miliar. Peletakan batu pertama proyek ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada Januari 2022. Proyek yang terletak di Kawasan Industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan ini ditargetkan rampung pada kuartal keempat 2027. Kepala Divisi Institusional Relation MIND ID Niko Chandra mengatakan proyek DME membutuh kandukungan dari berbagai aspek. (Yetede)

Pemerintah Siapkan Roadmap Hilirisasi Komoditas, Investasi Rp US$ 545 Miliar

10 Feb 2023

JAKARTA, ID – Pemerintah menyiapkan roadmap hilirisasi 21 komoditas dengan nilai investasi mencapai Rp US$ 545,3 miliar. Pemerintah fokus menjalankan pembangunan dalam bentuk hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam (SDA). Sebab, hilirisasi menjadi instrumen untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah sudah memiliki peta jalan hilirisasi investasi strategis dengan nilai investasi sebesar US$ 545,3 miliar. “Hilirisasi adalah harga mati, di mana pendekatan hilirisasi dalam bentuk green industry dan green energy,” kata dia dalam seminar daring bertajuk Can Indonesia Boost Investment Through Friendshoring?, Rabu (8/2/2023). Catatan Kementerian Investasi/ BKPM menunjukkan ada 8 sektor dalam peta jalan investasi strategis Indonesia adalah mineral dan batu bara sebesar US$ 431,8 miliar, minyak dan gas alam US$ 68,1 miliar, perkebunan, kelautan, perikanan, perhutanan US$ 45,4 miliar. (Yetede)

RI Bidik Peluang Investasi Industri Oleokimia UE

09 Feb 2023

Indonesia membidik peluang investasi industri oleokimia Uni Eropa (UE) yang memiliki nilai tambah tinggi. Untuk menarik minat UE, Indonesia akan merintis pengembangan produk turunan sawit rendah karbon, yakni palm mesocarp olein atau PMO. Pelaksana Tugas Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga, Selasa (7/2) mengatakan, DMSI akan mendorong pengembangan industri oleokimia  berbasis investasi dari UE. Potensi industri oleokimia UE, seperti gliserin, surfaktan, sabun, kosmetik, parfum, dan cat, sangat besar. Produk-produk itu bernilai tambah tinggi. Untuk industri senyawa kimia seperti gliserin dan surfaktan, harganya mencapai 1.400-2.000 USD per ton dengan nilai tambah 200 %. Begitu pula produk komestik, parfum, dan cat, harganya 3.000-4.000 USD per ton dengan nilai tambah 600 %.

”Syaratnya, RI harus memiliki produk turunan minyak sawit rendah karbon. Untuk itu, DMSI akan merintis produksi PMO menggunakan teknologi proses kering agar rendah karbon. Indonesia akan jadi negara produsen sawit pertama di dunia yang melahirkan PMO,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta. Dengan menggunakan teknologi proses kering, emisi karbon selama pemrosesan TBS menjadi minyak sawit jenis PMO dapat diturunkan 79 %. Hal itu akan dibarengi sejumlah upaya menjaga industry sawit berkelanjutan yang tidak merusak hutan. Rintisan program itu akan melibatkan petani sawit mandiri sebagai pemasok TBS sehingga mereka turut mendapatkan nilai tambah dari investasi industri oleokimia, dengan investasi awal 1-3 miliar USD. Untuk pendanaan, DMSI telah menjajaki kerja sama dengan Organisasi Pengembangan Industri PBB (UNIDO), yang siap membiayai tanpa syarat selama 10 tahun. (Yoga)


Indeks Keyakinan Konsumen: Efek Kenaikan Harga BBM Memudar

09 Feb 2023

Setelah sempat tertekan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada September tahun lalu, seluruh indikator konsumen mencatatkan pemulihan pada bulan pertama tahun ini. Data ini mencerminkan bahwa kecemasan konsumen soal impak jangka panjang kenaikan harga BBM telah memudar. Berdasarkan laporan hasil survei yang dilakukan oleh Bank In­donesia (BI), seluruh indikator kon­sumsi berhasil men­­catatkan pemulihan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), misalnya, yang pada Januari 2023 tercatat sebesar 123 dan relatif menyamai level pada Agustus tahun lalu atau sebelum kenaikan bahan bakar minyak (BBM) diumumkan. Pun dengan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) atau Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan menguatnya keyakinan konsumen pada bulan pertama tahun ini didorong oleh IEK yang tercatat meningkat pada seluruh komponen pembentuknya, terutama Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha dan Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja. Kenaikan harga BBM memang cukup memberikan hentakan yang amat keras terhadap keyakinan konsumen. Alasannya, kebijakan tak populis ini sontak mengatrol harga barang dan tarif jasa di seluruh golongan.

Minyak Bisa ke US$ 100 Jika OPEC+ Tetap Pangkas Produksi

08 Feb 2023

Goldman Sachs memprediksi, ada potensi terjadi defisit minyak mentah pada tahun depan. Kondisi ini disebabkan oleh berkurangnya kapasitas produksi cadangan dan kurangnya investasi, yang akan mengancam pasokan ke depan. Peningkatan permintaan dari China dan sanksi terhadap minyak Rusia juga akan berkontribusi terhadap defisit minyak mentah. Karena itu, Goldman Sachs memprediksi harga minyak akan naik. Bahkan, sebelum defisit tersebut melanda, Goldman Sachs memprediksi harga minyak mentah brent dapat mencapai US$ 100 per barel. Chief Analyst DCFX Futures Lukman Leong mengatakan, harga minyak memang bisa mencapai US$ 100 per barel. Akan tetapi, gangguan produksi dan meningkatnya permintaan China masih akan diimbangi dengan kenaikan produksi negara pengekspor minyak bumi alias OPEC+. Hitungan Presiden Komisioner HFX International Berjangka Sutopo Widodo, harga minyak mentah bisa mencapai level US$ 100 jika OPEC+ masih mengurangi pasokan. Tahun ini, proyeksi dia, harga minyak di US$ 75-US$ 100 per barel. Sementara Lukman memperkirakan, harga minyak mentah berkisar antara US$ 70-US$ 85 per barel.

Rencana Kerja Pertamina: Modal Jumbo Kelola Hulu Migas

08 Feb 2023

PT Pertamina (Persero) tidak ingin lagi dianggap setengah hati mengelola potensi minyak dan gas bumi atau migas di Tanah Air. Tahun ini, perseroan melalui subholding upstream menganggarkan belanja modal US$5,7 miliar. Besaran belanja modal itu diketahui naik 44% dari realisasi anggaran sepanjang 2022 yang berada di angka US$3,2 miliar atau setara dengan Rp48,47 triliun. Porsi alokasi belanja modal untuk rencana merger dan akuisisi PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream Pertamina tercatat naik signifikan ke level US$1,5 miliar pada tahun ini. Padahal, realisasi anggaran yang digunakan untuk merger dan akuisisi pada 2021 dan 2022 hanya berada di angka masing-masing US$41 juta dan US$27 juta. “Anggaran tersebut diperuntukkan untuk kegiatan pengeboran, pada 2023 mencapai 943 sumur pengembangan atau naik 73%, 32 sumur eksplorasi, 688 workover, dan 30.159 well intervention well services,” kata Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR, Jakarta, Selasa (7/2). Lewat alokasi belanja modal (capital expenditure/capex) yang relatif progresif itu, Pertamina berharap terjadi penambahan produksi migas sebesar 5% pada tahun ini jika dibandingkan dengan torehan tahun lalu. Di sisi lain, produksi gas nasional tahun ini diharapkan naik ke angka 2.763 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dari posisi tahun sebelumnya 2.624 MMSCFD. Adapun, produksi gas terangkut dipatok 1.891 MMSCFD, atau naik 1% dari torehan 2022 di angka 1.870 MMSCFD. Selain itu, kata dia, Pertamina Hulu Energi juga turut berupaya mengembakan lapangan Offshore-North West Java, Mahakam, Sanga Sanga yang masih berpeluang untuk ditingkatkan mendatang. “Untuk eksplorasi kita melakukan kegiatan migas non konvensional untuk mendorong long term,” katanya.

Mengelola Minyak Goreng

08 Feb 2023

Kenaikan harga minyak goreng sawit kembali terjadi di tengah upaya pemerintah mencukupi pasokan bahan baku. Lonjakan harga minyak goreng sawit akhir tahun 2021 hingga kuartal pertama 2022 diatasi pemerintah dengan membatasi ekspor CPO dan beberapa turunannya serta mengalihkan untuk memasok industri minyak goreng dalam negeri dan menyediakan minyak goreng bersubsidi Minyakita dengan HET Rp 14.000 per liter. Pada Januari dan awal Februari 2023 harga Minyakita lebih tinggi dari HET, di beberapa pasar bahkan tidak tersedia. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, penyebab kenaikan harga minyak goreng, termasuk Minyakita, karena pergeseran konsumsi minyak goreng dari kualitas premium ke minyak goreng bersubsidi, juga berkurangnya pasokan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri yang menjadi kewajiban eksportir (domestic market obligation/DMO). Pasokan DMO menurun dua  bulan terakhir karena permintaan sawit dunia menurun, sementara pemerintah menerapkan formula enam bagian ekspor harus dikompensasi dengan satu bagian DMO (Kompas, 7/2).

Kebutuhan minyak goreng bersubsidi di dalam negeri diperkirakan akan meningkat menjelang  Bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Kita dapat memprediksi kebutuhan ini dan mempersiapkan stok CPO dan  menjaga harga tidak bergejolak. Gejolak harga minyak goreng seharusnya bisa dikendalikan jika perusahaan perkebunan sawit milik negara memproduksi minyak goreng dalam jumlah besar. Sayangnya saat ini peran BUMN perkebunan belum nyata dalam memengaruhi harga minyak goreng. Minyak goreng kita sebagian besar berasal dari perkebunan besar milik swasta yang berorientasi ekspor. Melihat ke depan, termasuk dalam mengelola isu produk sawit tanpa penggundulan hutan, akan baik jika petani sawit diikutkan memproduksi minyak goreng.