Prospek komoditas logam mulia diramal lebih cerah pada tahun 2023. Ancaman resesi global masih akan menjadi sentimen yang menyetir harga logam mulia. Analis Komoditas dan Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengatakan, sepanjang 2022, harga emas tertekan penguatan dollar Amerika Serikat (AS), sejak The Fed menaikkan suku bunga. Namun, prospek harga emas mulai menarik saat bank sentral AS ini mengurangi sikap hawkish. Analis DCFX Futures Lukman Leong menilai, logam mulia bakal berkilau di tahun ini. Ketika ekonomi dalam resesi, investor cenderung beralih ke aset safe haven seperti emas.

Pemerintah menargetkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP untuk subsektor perikanan tangkap tahun 2023 sebesar Rp 3,5 triliun atau naik 300 % dari realisasi tahun 2022 senilai Rp 1,26 triliun. Target itu sejalan dengan peralihan skema pungutan hasil perikanan dari praproduksi ke pascaproduksi, serta pemberlakuan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota memberi kesempatan investor dalam dan luar negeri untuk memanfaatkan sumber daya ikan pada zona-zona industri melalui perizinan berjangka 15 tahun. Dari kebijakan itu, pemerintah menargetkan PNBP pada 2024 mencapai Rp 12 triliun. Dirjen Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini Hanafi, saat dihubungi, Senin (2/1) mengatakan, pihaknya sedang menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) tentang penangkapan ikan terukur. KKP telah menyiapkan aplikasi penangkapan ikan terukur secara elektronik (e-PIT) untuk memudahkan penghitungan PNBP pascaproduksi melalui penghitungan mandiri.

Capaian PNBP perikanan tangkap pada 2022 sebesar Rp 1,26 triliun tercatat naik 61 % dibandingkan tahun 2021 senilai Rp 784 miliar. Ini merupakan rekor tertinggi PNBP subsektor perikanan tangkap. Meski demikian, realisasi PNBP 2022 itu masih di bawah target KKP sebesar Rp 1,6 triliun. Tidak tercapainya target PNBP perikanan tangkap dipicu lonjakan harga BBM yang menyebabkan biaya perbekalan kapal perikanan naik hampir dua kali lipat. Akibat membengkaknya biaya operasionalisasi,  banyak kapal perikanan berukuran besar di atas 30 gros ton tidak memperpanjang izin penangkapan ikan. Pada bulan November dan Desember 2022, PNBP dari perpanjangan izin tercatat hanya sekitar Rp 1 miliar, jauh di bawah PNBP periode sama tahun lalu yang Rp 300 miliar. KKP telah mengusulkan revisi PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada KKP terkait mekanisme penghitungan PNBP agar tidak membebani nelayan. Di sisi lain, banyak kapal perikanan menunggu penerapan PNBP pascaproduksi mulai Januari 2023 yang tidak lagi memberlakukan pembayaran izin di muka. (Yoga)

Beras menjadi komoditas pendorong inflasi di Kalimantan Selatan seiring kenaikan harga gabah petani ataupun di penggilingan. Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Selatan Fachri Ubadiyah, Senin (2/1) menyampaikan, pada Desember 2022 terjadi inflasi secara tahunan (year on year) sebesar 6,99 % di Kalsel. (Yoga)

JAKARTA, ID - PT Bukit Asam (Persero) Tbk menyambut baik kebijakan pemerintah yang menerapkan royalti batu bara sebesar nol persen, seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini mendukung terealisasinya proyek gasifikasi batu bara (dimetyl ether/ DME). Kebijakan pemerintah ini mendorong hilirisasi batu bara dan menjaga ketahanan energi nasional,” kata Corporate Secretary PT Bukit Asam Tbk Apollonius Andwie kepada Investor Daily di Jakarta, Senin (2/1). Sejalan dengan visi menjadi perusahaan energi dan kimia kelas dunia yang peduli lingkungan, PTBA melakukan hilirisasi batu bara dan pengembangan industri kimia dengan menyiapkan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Enim, Sumatera Selatan, sebagai area untuk pengembangan bisnis. “Beberapa kebijakan dan insentif Pemerintah sangat diperlukan guna terealisasinya proyek ini termasuk Royalti 0% sebagaimana tertuang dalam Perpu Cipta Kerja” kata Apollonius kepada Investor Daily di Jakarta,Senin (2/1). (Yetede)

Pengadaan biodiesel pada 2023 diperkirakan 13,148 juta kiloliter, naik 19,25 % dari 2022. Sementara implementasi penggunaan campuran biodiesel 35 % pada bahan bakar solar atau B35 mundur dari 1 Januari 2023 jadi 1 Februari 2023. Hal itu tertuang dalam Kepmen ESDM No 208 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 205 Tahun 2022 tentang Penetapan Badan Usaha BBM dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BBN) Jenis Biodiesel serta Alokasi Volume BBN Biodiesel untuk Pencampuran BBM jenis Solar Januari-Desember 2023. Dalam keputusan itu tertulis, total alokasi  volume bahan bakar jenis diesel dalam rangka pengadaan BBN jenis biodiesel untuk campuran solar periode Januari-Desember 2023 ialah 13,148 juta kiloliter. Itu termasuk cadangan sebesar 156.531 kiloliter. ”(Kenaikannya) tinggal dibandingkan alokasi 2022 yang 11,025 juta kiloliter,” kata Direktur Bioenergi Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Edi Wibowo, Minggu (1/1/2023). Dengan demikian, ada kenaikan 19,25 %.

Dalam konferensi pers, Jumat (30/12) Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan, peningkatan permintaan BBM terjadi pada 2022 seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pascapandemi Covid-19. Kuota solar, yang juga jenis BBM tertentu (JBT), dan pertalite (jenis BBM penugasan khusus/JBKP)  ditambah per 1 Oktober 2022. Adapun kuota BBM untuk 2023 diindikasikan juga bakal ditambah. Namun, pihaknya masih memproses penetapan kuota, termasuk penandatanganan surat keputusan sehingga belum disebutkan jumlahnya. B35 mulai 1 Februari Masih merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No 208/2022, implementasi program mandatori B35, yang sedianya dimulai 1 Januari 2023, dipastikan mundur dan baru akan dimulai 1 Februari 2023. Artinya, pada Januari 2022, masih digunakan B30 (30 % biodiesel dan 70 % solar) sebagaimana sudah diterapkan selama ini. (Yoga)

Kebakaran melanda permukiman padat di Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, Jumat (30/12/2022) malam. Sedikitnya 219 jiwa kehilangan tempat tinggal. Tiga orang luka akibat kejadian tersebut dan nilai kerugian ditaksir mencapai Rp 3 miliar. Sejumlah bantuan sudah mengalir ke korban kebakaran, seperti diungkapkan Sekretaris RW 005 Kelurahan Kalianyar Sudarto, Sabtu (31/12). (Yoga)

Subsidi elpiji 3 kilogram yang selama ini disalurkan dengan sistem distribusi terbuka perlu dibenahi karena tak hanya masyarakat miskin yang bisa memanfaatkannya. Penyaluran subsidi itu dinilai tidak cukup efektif dan tepat. Pemerintah kini mulai mencocokkan data konsumen elpiji 3 kg dengan data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE. Pengamat ekonomi energy yang juga dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, Bandung, Yayan Satyakti, saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (30/12) mengatakan, penyaluran subsidi yang tak efektif, seperti pada BBM dan elpiji, menjadi problem lama yang belum bisa diselesaikan pemerintah. Salah satu sebabnya, soal pendataan. Subsidi elpiji 3 kg seharusnya diperuntukkan bagi warga miskin, tetapi kenyataan di lapangan tak demikian. ”Siapa pun (tak hanya warga miskin) bisa membeli dan merasakan kegunaannya karena efisien, praktis, dan lainnya. Sejauh mana pemerintah meningkatkan efektivitas subsidi ini pada masyarakat,” kata Yayan. Produk elpiji 3 kg sejatinya sangatlah kompetitif. Dengan kemasan praktis, elpiji 3 kg, yang juga kerap disebut ”gas melon” itu mudah dibawa kemana pun.

Oleh karena itu, elpiji 3 kg menjadi andalan pelaku UMKM, termasuk pedagang kaki lima (PKL). Untuk memastikan efektivitas subsidi, selain membuat skema subsidi yang benar-benar tepat sasaran, hanya untuk warga miskin, Yayan mengusulkan harga jual elpiji 3 kg didekatkan dengan harga keekonomian. Namun, hal ini perlu dilakukan bertahap. ”(Subsidi dilepas) secara perlahan, reguler, berkala, dan dipantau harganya, hingga sampai pada keekonomian,”   kata Yayan. Hal itu dirasa perlu karena harga energi yang bergejolak pada 2022, termasuk akibat situasi geopolitik dunia. Menurut data Dewan Energi Nasional (DEN) terkait kedaruratan, BBM dan elpiji ialah  dua energy yang paling riskan. Tingkat importasi BBM 53 % dan elpiji 75 %. Menkeu Sri Mulyani memaparkan ketidaktepatan sasaran subsidi energi turut membebani APBN. Elpiji 3 kg termasuk di dalamnya. Harga keekonomian elpiji 3 kg Rp 18.500 per kg, sedangkan harga jual eceranRp 4.250 per kg. Ada gap Rp 14.250 atau 77 %. Pemerintah kini mengupayakan agar elpiji 3 kg dapat secara khusus dinikmati masyarakat yang berhak atau tepat sasaran, dimulai dengan pendataan konsumen di sejumlah wilayah percontohan. (Yoga)

BMKG mengeluarkan peringatan tentang potensi gelombang tinggi mencapai 5-6 meter di Samudra Hindia selatan Banten-Jawa Tengah dan Laut Arafuru bagian tengah dan timur yang akan terjadi pada 28-29 Desember 2022. Adapun di Laut Natuna utara, perairan Bengkulu-Lampung bagian barat, Selat Makassar, Selat Sunda bagian barat dan selatan, Samudra Hindia di wilayah Jatim hingga NTT, serta utara Jateng dan Jatim berpontensi terjadi gelombang setinggi 2,5-4 meter.Cuaca buruk dan gelombang tinggi menyebabkan distribusi bahan pangan di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia terhambat. Namun, pemerintah mengklaim ketersediaan bahan pokok di wilayah-wilayah kepulauan di Indonesia mencukupi hingga awal tahun depan.

Jika situasi mendesak, pemerintah akan bekerja sama dengan TNI untuk memasok kebutuhan pokok masyarakat kepulauan. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Pelayaran Rakyat Sudirman Abdullah menuturkan, permintaan pengiriman bahan baku pangan menggunakan kapal rakyat meningkat cukup signifikan dua pekan sebelum Natal. Namun, beberapa hari sebelum Natal hingga saat ini, banyak pengiriman bahan pokok dan barang lain tertunda akibat cuaca buruk. ”Kami sudah mendapatkan informasi dan imbauan tentang gelombang tinggi di sejumlah perairan di Indonesia sehingga kapal rakyat menunda pengiriman hingga cuaca kembali membaik,” ujar Sudirman ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (28/12).  (Yoga)

Biometana, produk turunan biogas, potensial untuk memenuhi kebutuhan industri di tengah tuntutan dekarbonisasi menuju era energi bersih. Namun, sumber bahan baku utama, antara lain, limbah cair kelapa sawit dan limbah tapioka, masih terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan, sedangkan permintaan utamanya ada di Jawa. Biometana disebut biogas naik kelas karena memerlukan pengolahan lanjutan. Biogas, yang antara lain bersumber dari limbah cair kelapa sawit, limbah tapioka, dan kotoran ternak, dimurnikan dengan memisahkan komponen karbon dioksida (CO2) dan komponen gas lain. Dengan demikian, dihasilkan tingkat kemurnian tinggi metana (CH4), yang lalu disebut biometana. Kajian strategi implementasi pemanfaatan biometana dilakukan Direktorat Bioenergi Dirtjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi dan Perlindungan Iklim Republik Federal Jerman (BMWK). Biometana ke depan diharapkan menjadi substitusi produk seperti elpiji (terutama 50 kg ke atas), gas alam terkompresi (CNG), hingga bahan bakar diesel (solar).

Key Advisor for Bioenergy, RE Policy & RE Finance GIZ ExploRE Ardian Candraputra, saat dihubungi pada Selasa (27/12) mengatakan, dari hitungan teoretis, dengan memperhitungkan limbah kelapa sawit, tapioka, dan kotoran ternak, total potensi produksi biometana di Indonesia setara 400 billion bristh thermal unit per day (BBTUD). 82 % potensi biometana berada di delapan provinsi di Sumatera dan Kalimantan, yakni Riau, Sumut, Kalbar, Kalteng, Sumsel, Kaltim, Lampung, dan Jambi. Di delapan provinsi itu terdapat 139 existing pabrik biogas. Sementara upgrading plant (menjadi biometana), dalam pengamatannya, baru ada satu yang beroperasi, yakni di Kaltim. Ada juga 1 upgrading plant skala percontohan di Riau. ”Sementara demand (terbesar) industri dan komersial di Jawa, terutama di Jawa Barat. Solusinya bisa dengan membangun pipa atau menggunakan truk tangki, kemudian disuntikkan ke pipa gas jaringan distribusi. Namun, dengan (paket)lengkap seperti itu, harga menjadi mahal. Beda jika direct (langsung), harga bisa bersaing,” ujar Ardian. Padahal, kata Ardian, permintaan industri akan energi bersih akan meningkat seiring dengan kebutuhan dekarbonisasi. (Yoga)

Sejak April 2022, pemerintah memasok kedelai dengan skema penggantian selisih harga agar produsen tahu dan tempe tetap bisa berproduksi di tengah tren kenaikan harga kedelai. Meski demikian, serapan kedelai bantuan itu tidak mencapai sepertiga dari pagu yang disediakan. Pada akhir September lalu, Kemendag menetapkan penggantian selisih harga kedelai sebagai bahan baku tahu-tempe berlanjut hingga Desember 2022. Selisih harga yang diganti Rp 1.000 per kg dan ditujukan untuk anggota Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia. Menurut Ketua Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin, total realisasi serapan kedelai bantuan hingga akhir 2022 sekitar 200.000 ton. Dari 27 provinsi, baru produsen di 14 provinsi yang mendapatkan kedelai bantuan. ”Ada kendala administrasi yang kini sedang kami selesaikan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (26/12).

Berdasarkan data terakhir Gakoptindo, anggota asosiasi sebanyak 155.000 produsen se Indonesia. Menurut dia, sejumlah produsen tahu tempe belum memiliki nomor induk berusaha (NIB). Hal itu jadi kendala administrasi. Asosiasi sedang membantu produsen memenuhi persyaratan itu agar dapat memperoleh kedelai bantuan pemerintah. Sepanjang April-November 2022, data Bulog menyebutkan, realisasi penyaluran kedelai ke produsen tahu tempe sebesar 163.661 ton. Adapun jumlah kedelai yang disiapkan maksimal 200.000 ton per bulan. Oleh karena jumlah serapan di bawah pagu, Aip berharap, pemerintah melanjutkan kebijakan penggantian selisih harga pada 2023 dengan menggunakan sisa anggaran. (Yoga)