JAKARTA, ID – Pemerintah melalui Satuan Tugas Natal dan Tahun Baru (Nataru) menjamin ketersediaan pasokan energi, mulai dari bahan bakar minyak (BBM), LPG, listrik, dan juga batu bara. Sejumlah posko juga dibuka mulai 19 Desember 2022 hingga 4 Januari 2023 dengan jumlah personel yang memadai dari berbagai instansi. BBM, secara umum, gasoline, gasoil, kerosene, dan avtur memiliki ketahanan stok di atas 17 hari. Kondisi stok LPG nasional dijaga dalam kondisi aman dengan coverage days LPG nasional berkisa 15-17 hari,” kata Kepala BadanPengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati yang uga bertugas sebagai koordinator pelaksana posko Nataru di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (19/12). Selama periode Posko Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, BPH Migas dan Pertamina menyiagak 114 Terminal BBM, 7.400 SPBU dan %68 DPPU. serta menyiagakan fasilitas tambahan di wilayah-wilayah dengan demand tinggi. (Yetede)

Indonesia diharapkan tidak lagi mengimpor beras setelah stok di Tanah Air mencukupi meskipun harga produksi komoditas itu di level petani dalam tren menanjak. Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan total produksi gabah kering giling (GKG) telah meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data Badan Pusat Statistik, produksi GKG pada 2021 hanya 54,42 juta ton dan pada 2022 menjadi 55,36 juta. Begitu juga dengan stok GKG pada 2021 31,90 juta ton atau naik 0,54% dari 31,36 juta. Data produksi beras itu, menurutnya, paling tinggi selama 77 tahun karena luas panen juga meningkat kendati tipis dari 10,41 juta hektare (ha) menjadi 10,5 juta ha. “Ini data BPS, bukan data Kementan. Data Kementan lebih tinggi dari ini,” katanya, Senin (19/12). Syahrul mengeklaim bahwa produksi beras sudah melimpah untuk mencukupi stok beras di dalam negeri dan tidak akan bermain-main dengan data. Jika ada kenaikan harga beras di pasaran, dia meminta agar masyarakat bisa maklum. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, pada Desember 2022 rata-rata harga beras kualitas premium secara nasional mencapai Rp12.800 per kg. Harga beras premium tersebut naik 1,58% dari bulan sebelumnya (month-to-month/MtM), meningkat 4,06% dibanding setahun lalu (year-on-year/YoY), serta menjadi rekor tertinggi sejak 2018.

Setelah 3 tahun tidak mengimpor beras, pemerintah Indonesia mendapatkan penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI). Prestasi itu sedikit tercoreng di akhir tahun 2022 dengan kebijakan impor untuk menutupi kekurangan stok beras di Perum Bulog. Lembaga parastatal itu per 6 Desember 2022 hanya menguasai 295.000 ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dengan kualitas medium dan 199.000 ton kualitas premium (komersial). Perlu diingat bahwa Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah mengizinkan Bulog mengisi CBP dengan kualitas premium, sehingga CBP mesti dihitung total 494.000 ton. Pemerintah tidak mau mengambil risiko, mengingat pilihan untuk menutupi kekurangan tersebut melalui pengadaan dalam negeri tidak memungkinkan. Kementerian Perdagangan lalu memberi izin pada Bulog untuk impor 500.000 ton. Situasinya sangat rentan, belum lagi potensi eksploitasi pasar oleh pihak-pihak yang menguasai stok beras. Sebelum kebijakan impor 500.000 ton bahkan setelah diputuskan pun setidaknya sampai 7 Desember dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV dengan Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan Badan Pusat Statistik (BPS) silang pendapat antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas-Perum Bulog berlangsung dengan tensi yang tinggi.

JAKARTA-Setelah melalui perdebatan panjang serta saling silang data antara kementerian dan lembaga, beras impor pemerintah akhirnya tiba di Indonesia. Sebanyak 10 ribu ton beras yang diimpor Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) itu masuk pada Jumat pekan lalu melalui Pelabuhan Merak dan Tanjung Priok, masing-masing 5.000 ton. Rencananya Bulog mendatangakn total 200 ribu ton beras dari Vietnam, Thailand, Pakistan dan Myanmar akhir tahun ini melalui 14 titik pelabuhan di Tanah Air. Impor berlanjut pada awal tahun depan dengan 300 ribu ton beras yang akan tiba pada Januari 2023. "Beras impor ini digunakan sebagai tambahan stok cadangan beras pemerintah (CDP). Tentunya, apalagi stok sebelumnya habis, beras ini akan digelontorkan sesuai dengan ketentuan dalam rangka  meredam gejolak harga," ujar Kepala Bagian Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi WIjaya. (Yetede)

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi memastikan stok daging sapi menjelang liburan Natal dan Tahun Baru tercukupi serta harganya stabil. ”Masyarakat tidak perlu belanja berlebihan, belanja secukupnya, dan bijak karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyiapkan dagingnya,” kata Arief, Jumat (16/12). Bulan ini, 30 kontainer daging sapi asal Brasil mengalir masuk. Setiap kontainer berisi sekitar 28 ton daging. (Yoga)

Akibat pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan, kerawanan pangan di tingkat rumah tangga di Indonesia meningkat. Permasalahan rumah tangga ini perlu diantisipasi dengan kebijakan pemulihan yang inklusif, terlebih dalam menghadapi rambatan tantangan perekonomian dunia. Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), Program Pembangunan PBB (UNDP), SMERU Research Institute, dan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) meluncurkan hasil penelitian berjudul ”The Social and Economic Impact of Covid-19 on Households in Indonesia: A Second Round of Surveys in 2022”. Laporan itu dipublikasikan di Jakarta, Kamis (15/12). Survei yang dipublikasikan itu merupakan putaran kedua dari penelitian pertama pada Oktober-November 2020. Pada periode kedua, yakni Februari 2022, peneliti menyurvei ulang 10.922 rumah tangga yang menjadi responden pada putaran penelitian pertama. Sebanyak 58,45 % responden berada di Pulau Jawa. Temuan riset itu adalah 13,8 % responden pada 2022 mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah. Jumlah ini setara 9,7 juta rumah tangga. Jika dibandingkan dengan penelitian putaran pertama pada 2020, proporsi responden yang mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah mencapai 11,7 %. Kenaikan proporsi dalam dua tahun tersebut setara dengan 1,47 juta rumah tangga. Tingkat kerawanan pangan itu mengacu pada skema Food Insecurity Experience Scale. Pada skala itu, indikator kerawanan pangan pada tingkat menengah adalah tidak makan pada waktu yang seharusnya (skipped meal) dan mengurangi makan.

Indikator kerawanan pangan tingkat parah terdiri dari tidak adanya makanan, kelaparan, dan seharian tidak makan. Menurut Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan The SMERU Research Institute Athia Yumna, situasi itu patut menjadi perhatian. Apalagi Indonesia akan menghadapi ketidakpastian berlapis sepanjang 2023, salah satunya akibat krisis iklim, kenaikan harga komoditas di pasar dunia, serta perang Ukraina dan Rusia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan energi. ”Hasil penelitian ini membuat saya sedih. Dalam salah satu wawancara ketika survei, ada responden yang berkata kepada anaknya yang menahan lapar, ’Kelaparan tak akan membuatmu meninggal’,” tuturnya saat publikasi laporan riset. Faktor yang menyebabkan kenaikan kerawanan pangan rumah tangga itu terdiri dari penurunan pendapatan, peningkatan pengeluaran, dan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Akibatnya, lanjut Athia, rumah tangga cenderung mengurangi pengeluaran untuk pangan. Dalam penelitian yang sama, ada sejumlah strategi yang dipilih responden rumah tangga untuk mempertahankan hidup selama pandemik Covid-19. Empat strategi teratas terdiri dari meminjam uang dari saudara atau kerabat, menjual atau menggadaikan barang, mengurangi pengeluaran non-pangan, serta mengurangi pengeluaran untuk pangan. Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Titik Anas menilai survei tersebut bermanfaat dalam penyusunan kebijakan. Desain kebijakan fiskal 2023 akan berfokus pada penguatan SDM serta perlindungan sosial pada kelompok 40 % masyarakat terbawah. (Yoga)

Selalu ada peluang di balik setiap kesulitan. Kata bijak itu bisa menggambarkan tetap ada peluang ekspor produk turunan minyak sawit asal Indonesia ketika ada ancaman resesi global pada 2023. Bahkan, pasar minyak sawit dunia tahun depan diperkirakan tidak akan menurun meskipun banyak negara bakal mengalami resesi ekonomi. Salah satu alasannya adalah lonjakan permintaan produk biofuel generasi kedua dari Refined, Bleached, and Deodorized Palm Oil (RBDPO) yang bernama hydrotreated vegetable oil (HVO) atau green diesel. HVO merupakan minyak hidrokarbon tanpa kandungan oksigenat untuk bahan bakar mesin diesel yang berasal dari bahan nabati. Direktur Gabungan Industri Minyak Nabat Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mencatat kebutuhan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk produksi HVO mencapai 2 juta ton per tahun. Produk tersebut terus membanjiri pasar Eropa melalui industri di Singapura. Menurutnya, peluang ekspor CPO ke Singapura tetap akan tinggi terutama karena negara itu memasok kebutuhan HVO di Eropa. Oleh karena itu, Sahat menilai tantangan perdagangan CPO pada masa mendatang masih berkutat pada sentimen terhadap industri sawit Indonesia, mulai dari resistensi Eropa, bahkan dari dalam negeri sendiri. Sebaliknya, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan melihat ekspor dan produksi minyak sawit Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa waktu belakangan. Dalam periode 2020—2022, dia mencatat ekspor justru tumbuh negatif yakni -7,66%.

Proyek lumbung pangan yang justru memicu limbung pangan di kalangan masyarakat lokal, sebagaimana terjadi di Merauke, Papua Selatan, perlu dikoreksi dengan merevisi indikator pola pangan harapan yang selama ini bias beras menjadi lebih didasarkan pada keberagaman pangan lokal. ”Penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan karena kita tahu bahwa itu elemen penting bagi pemenuhan gizi yang seimbang. Apalagi, saat ini kita melihat seluruh Indonesia menjadi dominan beras dan terigu,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Selasa (13/12). Andriko menyampaikan ini menanggapi temuan Kompas terkait limbung pangan yang dialami masyarakat lokal di Merauke, yang terdampak program lumbung pangan (food estate). Survei Kompas di perkampungan yang dihuni Marind Anim di Merauke menunjukkan terjadinya transisi pola makan, dari konsumsi makanan tradisional, seperti sagu, umbi-umbian, dan daging liar, menuju pola makan yang lebih banyak nasi, mi instan, serta aneka bahan makanan olahan dan ultra-olahan. Bahkan, konsumsi mi instan sudah lebih tinggi daripada sagu, yang sebelumnya menjadi makanan pokok mereka (Kompas, 13/12).

”UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 60 Ayat 1 dan 2, mengamanatkan penganekaragaman konsumsi wajib dilakukan,” ucap Andriko. Namun, ia mengakui, selama ini kebijakan pangan nasional masih bias beras. Hal ini juga tecermin dari Pola Pangan Harapan (PPH) di Indonesia, yang menetapkan padi-padian 50 %, sementara umbi-umbian, termasuk sagu di dalamnya, hanya 6 %. Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, skor PPH menjadi salah satu indikasi keberhasilan program prioritas peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan. Target skor PPH 92,8 % tahun 2022, sebanyak 94 % pada 2023, dan 95,2 % pada 2024. ”Sekarang, PPH ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Termasuk di Merauke, yang masih ada sagu dan umbi-umbian harus mengikuti kecukupan padi-padian 50 %. Akibatnya, target PPH di Papua dan Maluku itu selalu paling rendah,” tutur Andriko, dengan semangat UU Pangan, target PPH seharusnya dizonasi dan disesuaikan dengan potensi sumber daya lokal. Menurut dia, pengubahan PPH hanya bisa diputuskan para pakar dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG). Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan, keberagaman pangan merupakan kunci kedaulatan pangan di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki keberagaman lingkungan dan agroklimat. (Yoga)

Program pencarian dan perluasan lahan pangan diperlukan karena masalah pangan dan energi makin krusial. Akan tetapi, sebagian besar tanpa riset dan ketekunan. Pencetakan sawah, sebagai bagian dari   proyek lumbung pangan, di Merauke, Papua, menuai banyak kegagalan. Temuan di lapangan menunjukkan, sebagian besar sawah yang dicetak terbengkalai. Selain ketidaksesuaian lahan, kegagalan disebabkan minimnya dukungan infrastruktur dan kurangnya tenaga kerja petani. Kondisi tanahnya terlalu asam dan saluran irigasi di areal cetak sawah ini juga belum tersambung. Saluran primer, sekunder, dan tersier tidak terhubung. Ada saluran air, tapi hanya seperti kolam-kolam terpisah, harus dipompa untuk mengairi sawah. Program cetak sawah ini dilakukan di awal pelaksanaan proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) tahun 2010 (Kompas, 14/12). Beberapa perusahaan melakukan riset dan juga uji coba, tetapi mereka menyerah. Namun, perusahaan yang ingin meloncat alias tak mau melakukan syarat-syarat pencarian dan perluasan lahan tanaman pangan dan juga perkebunan lebih banyak. Mereka mau segera sukses dan meraup untung segera.

Kasus ini menambah tumpukan berbagai kasus upaya peningkatan produksi pangan di beberapa rezim,  tetapi hanya menuai kegagalan. Kita masih ingat program perluasan sawah melalui lahan gambut di Kalimantan zaman Orde Baru. Kita juga ingat sejumlah proyek pendirian pabrik gula di Aceh dan Kalimantan yang gagal tak berbekas pada masa Orde Baru. Salah satu hal yang tidak muncul dari program pencetakan sawah atau sejenisnya adalah riset yang mendalam untuk memastikan lahan tempat program tersebut cocok untuk tanaman padi atau tanaman lainnya. Di samping itu, tidak ada ketekunan dalam mengamati berbagai persoalan di lapangan hingga ditemukan solusi yang pas. Ketergesaan dan juga sekadar menyelesaikan proyek lebih terasa sehingga banyak yang tercecer dan juga tertinggal di dalam proyek. Kita tidak menemukan laporan yang lengkap tentang berbagai perkembangan program dan juga mungkin sisi keberhasilan dan kegagalan proyek. Kita perlu belajar kisah sukses rekayasa lahan untuk perkebunan tebu di Lampung. Lama mereka melakukan riset dan rekayasa hingga ditemukan cara pengolahan lahan yang cocok untuk tanaman tebu di tempat itu. Kini perusahaan yang mau bekerja keras itu menangguk keberhasilan setelah jatuh bangun merekayasa lahan. (Yoga)

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan, RI resmi mengajukan banding ke Badan Banding Organisasi Perdagangan Dunia atau AB WTO pada 8 Desember 2022. Dalam surat pengajuan banding itu, RI menilai kesimpulan panel Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB WTO keliru. ”Indonesia tidak sependapat dengan pandangan dan keputusan panel DSBWTO,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Rabu (14/12). Djatmiko juga menegaskan, RI hanya akan menempuh banding melalui AB WTO dan tidak akan menempuh jalur lain. Selama ini, RI mendukung penuh mekanisme penyelesaian sengketa (DSM) WTO. Bukan salah RI jika sampai saat ini AB WTO masih vakum. WTO harus mempertanyakan dan menyelesaikan persoalan itu dengan pihak yang menghambat berfungsinya AB WTO. ”Kebijakan larangan ekspor bijih nikel RI dan hilirisasinya masih akan berjalan. Sebab, masih belum ada keputusan yang mengikat/inkrah sampai panel AB WTO mengeluarkan keputusan,” katanya. Pada 12 Desember 2022, WTO resmi mengumumkan pengajuan keberatan RI atas kesimpulan final DSB WTO kepada para anggota melalui dokumen nomor WT/DS592/6. Sebelumnya, hasil laporan final panel 30 November 2022, DSB WTO memutuskan RI melanggar Pasal XI Ayat (1) Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) WTO Tahun 1994.

Kebijakan RI itu juga tidak dapat dijustifikasi atau  dikecualikan dengan Pasal XI Ayat (2a) dan XX (d) GATT 1994. Dalam surat permohonan banding yang diajukan ke Sekretariat AB WTO 8 Desember 2022 itu, RI menilai kesimpulan panel DSB WTO atas larangan ekspor bijih besi dan pengolahan bijih ekspor untuk kebutuhan di dalam negeri yang dilakukan RI keliru. RI berargumen bahwa DSB keliru menafsirkan dan menerapkan pasal-pasal GATT 1994 tersebut. RI melarang ekspor bijih nikel benar-benar untuk diolah guna memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri. Pengolahan bijih nikel di dalam negeri itu tidak dapat dikategorikan sebagai larangan atau pembatasan sementara untuk mencegah atau meringankan kekurangan kritis bahan esensial bagi  Indonesia. RI juga berpendapat, kesimpulan panel tidak menemukan tindakan alternatif, seperti diusulkan UE tentang sistem otorisasi ekspor dalam rangka membangun tata kelola nikel berkelanjutan, keliru. RI sudah mengatur syarat untuk memastikan kepatuhan terhadap tata kelola nikel berkelanjutan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam raket dengan Komisi VI DPR, Rabu, Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, hilirisasi nikel Indonesia merupakan harga mati karena memberikan nilai tambah, karena itu, Indonesia harus banding ke WTO dalam sengketa nikel melawan UE. (Yoga)