Akibat pandemi Covid-19 yang menggerus pendapatan, kerawanan pangan di tingkat rumah tangga di Indonesia meningkat. Permasalahan rumah tangga ini perlu diantisipasi dengan kebijakan pemulihan yang inklusif, terlebih dalam menghadapi rambatan tantangan perekonomian dunia. Badan PBB untuk Anak-anak (Unicef), Program Pembangunan PBB (UNDP), SMERU Research Institute, dan Australia Indonesia Partnership for Economic Development (Prospera) meluncurkan hasil penelitian berjudul ”The Social and Economic Impact of Covid-19 on Households in Indonesia: A Second Round of Surveys in 2022”. Laporan itu dipublikasikan di Jakarta, Kamis (15/12). Survei yang dipublikasikan itu merupakan putaran kedua dari penelitian pertama pada Oktober-November 2020. Pada periode kedua, yakni Februari 2022, peneliti menyurvei ulang 10.922 rumah tangga yang menjadi responden pada putaran penelitian pertama. Sebanyak 58,45 % responden berada di Pulau Jawa. Temuan riset itu adalah 13,8 % responden pada 2022 mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah. Jumlah ini setara 9,7 juta rumah tangga. Jika dibandingkan dengan penelitian putaran pertama pada 2020, proporsi responden yang mengalami kerawanan pangan tingkat menengah dan parah mencapai 11,7 %. Kenaikan proporsi dalam dua tahun tersebut setara dengan 1,47 juta rumah tangga. Tingkat kerawanan pangan itu mengacu pada skema Food Insecurity Experience Scale. Pada skala itu, indikator kerawanan pangan pada tingkat menengah adalah tidak makan pada waktu yang seharusnya (skipped meal) dan mengurangi makan.

Indikator kerawanan pangan tingkat parah terdiri dari tidak adanya makanan, kelaparan, dan seharian tidak makan. Menurut Wakil Direktur Bidang Penelitian dan Penjangkauan The SMERU Research Institute Athia Yumna, situasi itu patut menjadi perhatian. Apalagi Indonesia akan menghadapi ketidakpastian berlapis sepanjang 2023, salah satunya akibat krisis iklim, kenaikan harga komoditas di pasar dunia, serta perang Ukraina dan Rusia yang dapat menyebabkan krisis pangan dan energi. ”Hasil penelitian ini membuat saya sedih. Dalam salah satu wawancara ketika survei, ada responden yang berkata kepada anaknya yang menahan lapar, ’Kelaparan tak akan membuatmu meninggal’,” tuturnya saat publikasi laporan riset. Faktor yang menyebabkan kenaikan kerawanan pangan rumah tangga itu terdiri dari penurunan pendapatan, peningkatan pengeluaran, dan pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Akibatnya, lanjut Athia, rumah tangga cenderung mengurangi pengeluaran untuk pangan. Dalam penelitian yang sama, ada sejumlah strategi yang dipilih responden rumah tangga untuk mempertahankan hidup selama pandemik Covid-19. Empat strategi teratas terdiri dari meminjam uang dari saudara atau kerabat, menjual atau menggadaikan barang, mengurangi pengeluaran non-pangan, serta mengurangi pengeluaran untuk pangan. Staf Khusus Menkeu Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Titik Anas menilai survei tersebut bermanfaat dalam penyusunan kebijakan. Desain kebijakan fiskal 2023 akan berfokus pada penguatan SDM serta perlindungan sosial pada kelompok 40 % masyarakat terbawah. (Yoga)