Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi program kendaraan yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Sulawesi. Data PT Pertamina (Persero) per 8 Desember 2022 menunjukkan, terdapat 154.000 kendaraan di Sulawesi yang telah terdaftar pada program Subsidi Tepat Pertamina, dan dinyatakan berhak membeli BBM bersubsidi. Dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, kendaraan di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi yang paling banyak terdaftar dengan 71.500 kendaraan, disusul Sulawesi Utara 26.500 kendaraan, Gorontalo 24.000 kendaraan, dan Sulawesi Tenggara 18.000 kendaraan. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing 9.000 kendaraan dan 4.000 kendaraan. Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sulawesi Taufiq Kurniawan mengatakan bahwa program tersebut rencananya baru akan diterapkan pada 2023. Adapun, saat ini program Subsidi Tepat Pertamina di Sulawesi berada di fase transisi, di mana operator SPBU masih melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan yang digenerate menjadi QR Code.

Pemerintah tengah mengevaluasi struktur harga beras di hulu dan hilir. Evaluasi ini diharapkan berpihak kepada petani yang selama ini kerap menanggung rugi karena harga di bawah biaya produksi. Kerugian tersebut menggerus minat menanam dan dapat berimbas turunnya produksi gabah/beras nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan informasi tersebut dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Rabu (7/12). Rapat itu membahas rendahnya serapan gabah/beras Perum Bulog saat panen raya dan berimbas pada kecilnya stok beras pemerintah pada masa paceklik saat ini. Arief mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras dan harga eceran tertinggi (HET). ”Evaluasi ini harus hati-hati karena pengaruhnya terhadap inflasi sangat signifikan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/12).

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, struktur harga yang ada saat ini merugikan petani. Pemerintah diminta berpihak kepada petani dan tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan inflasi pangan. ”Apalagi, struktur HPP saat ini berada di bawah biaya pokok produksi,” katanya, Minggu (11/12). Akhir September tahun ini, AB2TI menghitung  kenaikan 25-35 % dibandingkan tiga tahun sebelumnya pada aspek biaya sewa lahan, tenaga kerja, dan bahan produksi, seperti pupuk. Biaya pokok produksi beras Rp 5.667 per kg gabah kering panen/GKP di tingkat petani. Oleh karena itu, AB2TI usul agar HPP GKP di petani dinaikkan menjadi Rp 6.000 per kg. Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak menetapkan skema HET di hilir, melainkan harga batas atas yang tidak diumumkan ke publik dan menjadi acuan intervensi pasar. Tanpa struktur harga yang berpihak kepada petani, kata Andreas, minat menanam akan tergerus dan produksi akan menurun. (Yoga)

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis, Minggu (11/12) di Jakarta mengemukakan, Indonesia perlu mengedepankan keunggulan komparatif dalam upaya perluasan pasar ekspor rumput laut. Pemanfaatan rumput laut saat ini terutama sebagai hidrokoloid atau bahan campuran untuk industri pengolahan makanan, industri kesehatan, dan industri kosmetik. (Yoga)

JAKARTA-Para pengembang layanan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap makin gencar berekspansi ditengah derasnya tren penggunaan sumber energi alternatif. Pasar pengguna panel surya tetap tumbuh, meski harus bertahap karena  porsi pemasangannya dibatasi maksimal 15% dari kapasitas listrik yang terpasang. "Minat pemasangan PLTS atap di kalangan pelaku industrimeningkat tiga kali lipat  dibanding pada 2021," kata Vice President Marketing PT Xurya Daya Indonesia, George Hadi Santoso, kepada Tempo kemarin. Hingga akhir tahun ini, Xurya Daya-yang sempat dimodali US$ 33 Juta oleh entitas besar, yakni Mitsui and Co dan PT Surya Semensta Internusa Tbk- menyewakan infrastrukturnya di lebih dari 100 lokasi di seluruh Indonesia. "Kesadaran untuk mempercepat peralihan ke energi bersih makin tinggi." katanya. "bisa juga minat meningkat karena biaya lsitrik meningkat." Skema sewa pun menjadi cara Group Sun Energy mengeruk pasar pengguna tenaga matahari. CEO Sun Energy, Dionpus Jefferson, mengatakan hanya 10% pelanggannya yang membeli alat. (Yetede)

Tim jurnalisme data harian Kompas menghitung biaya yang dikeluarkan orang Indonesia membeli makanan bergizi seimbang atau sehat Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan, berdasarkan standar komposisi gizi Healthy Diet Basket atau HDB, yang juga digunakan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO. Dimana ada 68 % atau 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhinya Sedang standar Bank Dunia menetapkan pengeluaran untuk bahan pangan maksimal 52 % pengeluaran total keluarga. Untuk menentukan jumlah bahan pangan bergizi seimbang, analisis ini menggunakan aplikasi kalkulator biaya pangan yang dikembangkan tim riset Food Prices for Nutrition dari Tufts University AS. Gizi seimbang berarti menu dengan porsi seimbang antara makanan pokok (sumber karbohidrat), lauk pauk (sumber protein dan lemak), sayuran dan buah, serta air minum. Jika menggunakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia 2014 yang dijadikan opsi pada aplikasi kalkulator biaya pangan Tufts University, proporsi jumlah warga Indonesia yang tidak mampu membeli pangan bergizi pun menyusut karena standar gizi yang lebih rendah, turun dari 68 % di versi HDB, menjadi 57 % populasi Indonesia atau 155 juta penduduk. Hasil analisis Kompas tidak jauh berbeda dari analisis FAO tahun 2021 yang menunjukkan 69,1% penduduk Indonesia yang tak mampu membeli pangan bergizi, meski FAO mencatat di Indonesia proporsi warga yang tidak mampu membeli pangan bergizi saat ini mengalami perbaikan ketimbang 4 tahun sebelumnya.

Pada 2017 proporsi penduduk yang tidak mampu membeli pangan bergizi 70,7  %. Ada perbaikan pada 2018 (68,9 %) dan 2019 (67,3 %). Namun, meningkat menjadi 69,1 % akibat pandemi Covid-19. Laporan FAO juga menunjukkan, Indonesia memiliki harga pangan bergizi tertinggi dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara apabila memperhitungkan daya beli masyarakatnya. Dengan memperhitungkan faktor paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), harga pangan bergizi di Indonesia 4,47 USD sekitar Rp 69.000 per hari, lebih tinggi ketimbang, Thailand (4,3 USD), Filipina (4,1 USD), Vietnam (4 USD), dan Malaysia (3,5 USD). Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo saat ditemui, Rabu (26/10) mengakui, ada problem aksesibilitas pangan bergizi yang besar di Indonesia. Arief menambahkan, untuk meningkatkan akses pangan bergizi, masyarakat tak harus membeli, bisa dengan memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan. Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan NTT Lecky Frederich Koli menyadari bahwa kemiskinan menyebabkan warganya tidak mampu membeli pangan bergizi. ”Masalah ekonomi paling utama. Banyak yang tidak punya untuk membeli pangan seimbang,” kata Lecky. Di Maluku Utara, selain faktor ekonomi, kondisi geografis menghambat warga mendapat bahan pangan bergizi dan murah. (Yoga)

JAKARTA, ID - PT Pertamina Patra Niaga menjamin pasokan LPG dan bahan bakar minyak (BBM) untuk kebutuhan Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru) dalam kondisi aman. Pertamina juga menyiagakan ratusan personel serta infrastruktur seperti terminal BBM dan LPG, hingga SPBU. Kondisi ketahanan stok LPG cukup untuk 16,67 hari dengan jumlah 28.188 metrikton per hari. Sementara untuk kerosene atau minyak tanah, tersedia 79,27 hari atau 1.354 KL per hari, Pertalite tahan selama 16,92 hari dengan konsumsi 84.720 kilo liter (KL) per hari, Pertamax 42,14 hari dengan konsumsi 12.801 KL per hari, dan Pertamax Turbo 51,15 hari dengan 749,1 KL per hari. Lalu solar atau bio 20,85 hari. Dexlite, karena itu campuran, jadi sekitar 1,99 hari. Dex 59,43 hari, dan avtur 30,32 hari,” papar Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam Rapat Dengar Perndapat dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (7/12). “Kami prediksi akan ada peningkatan LPG sebanyak 2,5%, kerosene 0,8%, Pertalite 4,5%, Pertamax 2,9%, Pertamax Turbo 18%,” katanya. (Yetede)

Pengembangan industri hulu minyak dan gas bumi atau migas membutuhkan implementasi teknologi terkini untuk mengoptimalkan potensi di dalam negeri yang belakangan banyak ada di laut dalam.Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Nanang Abdul Manaf mengatakan, teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan produksi migas nasional.Menurutnya, teknologi akan memegang peranan yang penting bagaimana bisa memonetisasi gas marginal di area remote yang bisa dikembangkan secara komersial. Presiden Direktur Pertamina EP Wisnu Hindadari mengatakan bahwa, pihaknya telah menerapkan integrated monitoring system (IMS) sebagai salah satu bentuk implementasi transformasi digitalisasi di industri hulu migas.

Pemerintah memastikan bakal mencampurkan bioetanol ke dalam bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% secara terbatas di Jakarta dan Surabaya untuk mempercepat implementasi kebijakan biofuel di dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan tim riset Institut Teknologi Bandung atau ITB telah berhasil menyusun peta jalan strategis percepatan implementasi bioetanol di Indonesia yang mempersiapkan penerapan produk itu untuk jangka pendek selama 3 tahun, jangka menengah 5 tahun, dan jangka panjang.Pakar Bioenergi dari ITB Tatang Hernas Soerawidjaja mengatakan bahwa dalam jangka pendek, implementasi bioetanol akan dilakukan secara terbatas di Jakarta dan Surabaya. Bioetanol tersebut dicampurkan ke dalam BBM jenis Pertalite dengan porsi 5% atau yang disebut sebagai E5. Untuk jangka menengah, pemerintah dapat meningkatkan blending bioetanol menjadi E10, dan mengekspansi program tersebut ke Jawa sebagai wilayah pengguna BBM tertinggi. Dengan implementasi secara bertahap, diharapkan Indonesia dapat menerapkan campuran bioetanol sebesar 15% di seluruh wilayah pada 2031.Implementasi bioetanol di dalam negeri sendiri diyakini mampu menciptakan efek bergulir yang cukup besar, seperti mengurangi impor BBM yang selama ini membebani neraca perdagangan nasional.

Selain meindahkan beras dari wilayah surplus ke daerah defisit, pemerintah mengalihkan beras komersial yang dikelola Perum Bulog menjadi cadangan beras pemerintah atau CBP. Penguatan CBP dinilai perlu untuk meningkatkan stok CBP serta mengintervensi harga di pasar. Strategi itu dipaparkan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Rabu (7/12). Mentan Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi, dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso hadir dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPR Sudin. Per 6 Desember 2022, stok beras yang dikelola Bulog 494.202 ton. Sebanyak 295.337 ton di antaranya merupakan CBP,  sedangkan 198.865 ton lainnya merupakan beras komersial. Stok CBP jauh berkurang ketimbang data 14 Oktober yang 693.812 ton. Sepanjang November-Desember 2022, kata Arief, kebutuhan beras nasional diperkirakan 5 juta ton. ”Namun, produksi (beras) di bawah angka itu  (kebutuhan). Selisihnya 2 juta ton. Oleh sebab itu, saat ini terjadi perebutan gabah hingga beras. Intervensi pemerintah dibutuhkan sampai panen raya tiba,” ujarnya. BPS mencatat, rata-rata  nasional harga gabah kering panen di tingkat petani Rp 5.781 per kg. Di penggilingan, rata-rata harga beras Rp 10.245 per kg atau naik 0,85 % dibandingkan bulan sebelumnya dan naik 10,78 % dibandingkan November 2021. (Yoga)

JAKARTA-Stok beras Bulog, diperkirakan tetap tidak mencapai target 1-1,2 juta ton pada akhir tahun ini, kendati 200 ribu ton beras impor tiba dalam waktu dekat. Cadangan beras Bulog diprediksi tetap rendah hingga panen raya tiba. "Kalau seandainya impor 100-200 ribu (ton), itu juga tidak memenuhi tugas Bulog (menjaga pasokan cadangan beras di kisaran 1 juta ton). Karena kalau 200 ribu (ton), itu pada akhir tahun pasokan kami 500 ribu ton. Kalau Januari-Februari akan keluarkan lagi 300 ribu ton, CPB (cadangan beras pemerintah) paling tersisa 200 ribu ton lagi," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi Pangan DPR, kemarin 7 Desember 2022. Kalaupun pada awal tahun perseroan bisa menambah lagi pasokan impor 300 ribu ton. Target stok itu diperkirakan bisa dipenuhi setelah panen beras diberbagai dareah pada Maret mendatang. (Yetede)