Pupuk berperan strategis dalam sektor pertanian nasional. Di tengah penerapan kebijakan pupuk bersubsidi yang masih menghadapi tantangan, PT Pupuk Indonesia (Persero) tetap bersiasat agar penyalurannya makin tepat sasaran. Tak hanya fokus pada pengembangan bisnis pupuk, perseroan pelat merah tersebut juga mulai menjajal lini energi. Dirut Pupuk Indonesia Achmad Bakir Pasaman, Senin (12/12) di Jakarta mengatakan permasalahan pupuk bersubsidi, dimana petani melaporkan kebutuhannya melalui kelompok tani, yang masuk dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan  Kelompok (e-RDKK) untuk disampaikan ke dinas pertanian di tingkat daerah hingga kementan. Tahun lalu, total kebutuhan dilaporkan petani yang berhak memperoleh pupuk bersubsidi mencapai 25 juta ton. Di sisi lain, anggaran Kementan hanya 7,7 juta ton pupuk. Dengan demikian, ada selisih sekitar 17 juta ton pupuk. Titik permasalahan berikutnya ada di penebusan pupuk bersubsidi. Kami menyalurkan pupuk tersebut berdasarkan alokasi sebesar 7,7 juta ton kepada petani melalui kios. Sayang, informasi mengenai keterbatasan anggaran yang membuat alokasi pupuk bersubsidi lebih sedikit dibandingkan kebutuhan yang dilaporkan tidak sampai hingga tingkat petani. Imbasnya, ada petani yang terdaftar dalam e-RDKK, tetapi tidak memperoleh pupuk bersubsidi. Ada juga petani yang mendapatkan pupuk bersubsidi dengan jumlah kurang dari yang didata. Situasi inilah yang membuat pupuk bersubsidi seolah-olah langka.

Untuk menyiasati tantangan pupuk bersubsidi di inisiasi aplikasi digital bernama Rekan yang memperkuat transparansi penyaluran pupuk bersubsidi. Aplikasi Rekan membuat Pupuk Indonesia memperoleh data penebusan pupuk bersubsidi yang tepat harga, tepat jenis,  tepat tempat, tepat jumlah, hingga tepat  waktu. Aplikasi tersebut sudah diinisiasi sejak 2021. Hingga Juli 2022, sebanyak 27.500 kios dari 27.860 kios yang melayani pupuk bersubsidi telah menggunakan aplikasi itu. Rencana bisnis pupuk PT Pupuk Indonesia ke depan, Perusahaan membutuhkan penguatan kios komersial. Selama ini, penjualan pupuk dengan skema komersial umumnya menumpang pada kios yang menjual pupuk bersubsidi. Saat ini perusahaan sudah memiliki 300 kios komersial. Harapannya, pada akhir 2022 sudah ada 1.000 kios  komersial di Indonesia. Kami menargetkan kios-kios komersial ada disetiap kecamatan. Selain menjadi  bahan baku untuk pupuk, gas alam dapat dimanfaatkan sebagai energi baru terbarukan. Terdapat dua macam energi yang ingin dikembangkan berdasarkan proses pembuatannya, yakni amonia biru dan amonia hijau. Amonia biru menghasilkan komponen sampingan berupa karbon dioksida dalam proses pembuatannya. Adapun amonia hijau tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembuatannya karena cukup memproses nitrogen dan hidrogen. Pupuk Indonesia optimistis untuk bertransformasi ke perusahaan yang turut menggarap sektor energi karena kami sudah memiliki tangki, dermaga, hingga SDM pendukungnya. (Yoga)

Harga minyak jatuh ke level terendah sejak akhir tahun lalu. Penurunan harga minyak kali ini adalah perlambatan ekonomi. Harga minyak West Texas Intermediate (WTI) kontrak pengiriman Januari 2023 berada di US$ 70,5 per barel pada Senin (12/12) pukul 18.45 WIB. Ini merupakan level harga minyak terendah dalam sejak Desember 2021. Analis DCFX Futures Lukman mengatakan Produksi OPEC+ dan Ekonomi China Goyang Harga Minyak , harga minyak dunia turun akibat sentimen penurunan permintaan, karena perlambatan ekonomi global. Pelonggaran kebijakan lockdown Covid-19 di China juga dikhawatirkan akan meledakkan jumlah kasus dan justru kembali menjadi full lockdown. Kecuali permintaan dari China meningkat atau OPEC kembali memangkas produksi, harga minyak masih akan terus tertekan tahun depan.

PT Freeport Indonesia terus memacu volume produksi. Freeport membidik produksi 1,7 miliar pon tembaga dan 1,8 juta Presiden Direktur Freeport Indonesia, Tony Wenas mengatakan, pihaknya akan memproduksi sesuai rencana. Freeport membukukan produksi 1,33 miliar pon tembaga dan 1,37 juta ounce emas di tahun 2021. Sementara tahun ini mereka mengincar produksi 1,60 miliar pon tembaga dan 1,59 juta ounce emas.

Optimisme terus menggelora di sektor minyak dan gas bumi Indonesia. Di tengah melandainya investasi hulu migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan bahwa realisasi investasi hulu migas pada 2022 tetap memperlihatkan performa positif. Kendati realisasi investasi hulu migas pada pengujung 2022 diproyeksikan berada di kisaran US$12,1 miliar, atau lebih rendah dari target awal sebesar US$13,2 miliar, tetapi angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan 2021. Berdasarkan data SKK Migas, investasi hulu migas pada 2021 berada di angka US$10,9 miliar. Upaya investor menahan investasi ini bertujuan menjaga posisi keamanan kas dari ancaman krisis global. Dana yang diperoleh KKKS digunakan untuk membayar utang ke investor. Kendati investasi hulu migas masih dinilai positif tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan.

Pemisahan entitas PT Indonesia Asahan Aluminium dari Mining Industry Indonesia atau MIND ID diyakini bakal berdampak positif terhadap upaya penghiliran, khususnya peningkatan nilai tambah produk aluminium di dalam negeri. Pemisahaan operasional bisnis atau split-off PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum dari MIND ID bakal membuat perusahaan yang dibangun pada 1976 itu fokus mengembangkan portofolionya dalam meningkatkan rantai nilai komoditas aluminium domestik. Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan bahwa Inalum nantinya dapat berfokus untuk menyelesaikan sejumlah proyek pembangunan smelter terkait dengan upaya peningkatan kapasitas pengolahannya. Inalum juga nantinya akan meningkatkan produksi aluminium, karena selama ini sebagian kebutuhan di dalam negeri masih bergantung pada impor.“Inalum akan dapat berfokus pada operasional dan produksi, dalam hal ini pengelolaan pabrik peleburan aluminium, dan produksi aluminium yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Hendi kepada Bisnis, Minggu (11/12).Pemisahan entitas Inalum dan MIND ID juga diharapkan bisa membuat perusahaan yang berbasis di Sumatra Utara itu bisa lebih leluasa meningkatkan kapasitas produksi hingga nilai tambah pada industri aluminium domestik. Keputusan split-off dua entitas bisnis itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45/2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium yang disahkan Jokowi pada 8 Desember 2022.“PP itu mengambil kembali saham-saham yang dimiliki oleh negara di tiga BUMN [PT Aneka Tambang Tbk., PT Timah Tbk., dan PT Bukit Asam Tbk.] yang dulu ditambahkan ke Inalum dalam rangka akuisisi Freeport,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana kepada Bisnis, Minggu (11/12).

Provinsi Sulawesi Selatan mendominasi program kendaraan yang berhak membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Pulau Sulawesi. Data PT Pertamina (Persero) per 8 Desember 2022 menunjukkan, terdapat 154.000 kendaraan di Sulawesi yang telah terdaftar pada program Subsidi Tepat Pertamina, dan dinyatakan berhak membeli BBM bersubsidi. Dari enam provinsi di Pulau Sulawesi, kendaraan di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi yang paling banyak terdaftar dengan 71.500 kendaraan, disusul Sulawesi Utara 26.500 kendaraan, Gorontalo 24.000 kendaraan, dan Sulawesi Tenggara 18.000 kendaraan. Sementara itu, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat masing-masing 9.000 kendaraan dan 4.000 kendaraan. Pjs. Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Sulawesi Taufiq Kurniawan mengatakan bahwa program tersebut rencananya baru akan diterapkan pada 2023. Adapun, saat ini program Subsidi Tepat Pertamina di Sulawesi berada di fase transisi, di mana operator SPBU masih melakukan pencatatan nomor polisi kendaraan yang digenerate menjadi QR Code.

Pemerintah tengah mengevaluasi struktur harga beras di hulu dan hilir. Evaluasi ini diharapkan berpihak kepada petani yang selama ini kerap menanggung rugi karena harga di bawah biaya produksi. Kerugian tersebut menggerus minat menanam dan dapat berimbas turunnya produksi gabah/beras nasional. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi menyampaikan informasi tersebut dalam rapat kerja Komisi IV DPR, Rabu (7/12). Rapat itu membahas rendahnya serapan gabah/beras Perum Bulog saat panen raya dan berimbas pada kecilnya stok beras pemerintah pada masa paceklik saat ini. Arief mengatakan, pihaknya sedang mengevaluasi harga pembelian pemerintah (HPP) gabah/beras dan harga eceran tertinggi (HET). ”Evaluasi ini harus hati-hati karena pengaruhnya terhadap inflasi sangat signifikan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (9/12).

Menurut Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) Dwi Andreas Santosa, struktur harga yang ada saat ini merugikan petani. Pemerintah diminta berpihak kepada petani dan tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan inflasi pangan. ”Apalagi, struktur HPP saat ini berada di bawah biaya pokok produksi,” katanya, Minggu (11/12). Akhir September tahun ini, AB2TI menghitung  kenaikan 25-35 % dibandingkan tiga tahun sebelumnya pada aspek biaya sewa lahan, tenaga kerja, dan bahan produksi, seperti pupuk. Biaya pokok produksi beras Rp 5.667 per kg gabah kering panen/GKP di tingkat petani. Oleh karena itu, AB2TI usul agar HPP GKP di petani dinaikkan menjadi Rp 6.000 per kg. Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak menetapkan skema HET di hilir, melainkan harga batas atas yang tidak diumumkan ke publik dan menjadi acuan intervensi pasar. Tanpa struktur harga yang berpihak kepada petani, kata Andreas, minat menanam akan tergerus dan produksi akan menurun. (Yoga)

Ketua Umum Asosiasi Rumput Laut Indonesia (ARLI) Safari Azis, Minggu (11/12) di Jakarta mengemukakan, Indonesia perlu mengedepankan keunggulan komparatif dalam upaya perluasan pasar ekspor rumput laut. Pemanfaatan rumput laut saat ini terutama sebagai hidrokoloid atau bahan campuran untuk industri pengolahan makanan, industri kesehatan, dan industri kosmetik. (Yoga)

JAKARTA-Para pengembang layanan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS atap makin gencar berekspansi ditengah derasnya tren penggunaan sumber energi alternatif. Pasar pengguna panel surya tetap tumbuh, meski harus bertahap karena  porsi pemasangannya dibatasi maksimal 15% dari kapasitas listrik yang terpasang. "Minat pemasangan PLTS atap di kalangan pelaku industrimeningkat tiga kali lipat  dibanding pada 2021," kata Vice President Marketing PT Xurya Daya Indonesia, George Hadi Santoso, kepada Tempo kemarin. Hingga akhir tahun ini, Xurya Daya-yang sempat dimodali US$ 33 Juta oleh entitas besar, yakni Mitsui and Co dan PT Surya Semensta Internusa Tbk- menyewakan infrastrukturnya di lebih dari 100 lokasi di seluruh Indonesia. "Kesadaran untuk mempercepat peralihan ke energi bersih makin tinggi." katanya. "bisa juga minat meningkat karena biaya lsitrik meningkat." Skema sewa pun menjadi cara Group Sun Energy mengeruk pasar pengguna tenaga matahari. CEO Sun Energy, Dionpus Jefferson, mengatakan hanya 10% pelanggannya yang membeli alat. (Yetede)

Tim jurnalisme data harian Kompas menghitung biaya yang dikeluarkan orang Indonesia membeli makanan bergizi seimbang atau sehat Rp 22.126 per hari atau Rp 663.791 per bulan, berdasarkan standar komposisi gizi Healthy Diet Basket atau HDB, yang juga digunakan Organisasi Pangan dan Pertanian atau FAO. Dimana ada 68 % atau 183,7 juta orang Indonesia yang tidak mampu memenuhinya Sedang standar Bank Dunia menetapkan pengeluaran untuk bahan pangan maksimal 52 % pengeluaran total keluarga. Untuk menentukan jumlah bahan pangan bergizi seimbang, analisis ini menggunakan aplikasi kalkulator biaya pangan yang dikembangkan tim riset Food Prices for Nutrition dari Tufts University AS. Gizi seimbang berarti menu dengan porsi seimbang antara makanan pokok (sumber karbohidrat), lauk pauk (sumber protein dan lemak), sayuran dan buah, serta air minum. Jika menggunakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) Indonesia 2014 yang dijadikan opsi pada aplikasi kalkulator biaya pangan Tufts University, proporsi jumlah warga Indonesia yang tidak mampu membeli pangan bergizi pun menyusut karena standar gizi yang lebih rendah, turun dari 68 % di versi HDB, menjadi 57 % populasi Indonesia atau 155 juta penduduk. Hasil analisis Kompas tidak jauh berbeda dari analisis FAO tahun 2021 yang menunjukkan 69,1% penduduk Indonesia yang tak mampu membeli pangan bergizi, meski FAO mencatat di Indonesia proporsi warga yang tidak mampu membeli pangan bergizi saat ini mengalami perbaikan ketimbang 4 tahun sebelumnya.

Pada 2017 proporsi penduduk yang tidak mampu membeli pangan bergizi 70,7  %. Ada perbaikan pada 2018 (68,9 %) dan 2019 (67,3 %). Namun, meningkat menjadi 69,1 % akibat pandemi Covid-19. Laporan FAO juga menunjukkan, Indonesia memiliki harga pangan bergizi tertinggi dibandingkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara apabila memperhitungkan daya beli masyarakatnya. Dengan memperhitungkan faktor paritas daya beli (purchasing power parity/PPP), harga pangan bergizi di Indonesia 4,47 USD sekitar Rp 69.000 per hari, lebih tinggi ketimbang, Thailand (4,3 USD), Filipina (4,1 USD), Vietnam (4 USD), dan Malaysia (3,5 USD). Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo saat ditemui, Rabu (26/10) mengakui, ada problem aksesibilitas pangan bergizi yang besar di Indonesia. Arief menambahkan, untuk meningkatkan akses pangan bergizi, masyarakat tak harus membeli, bisa dengan memanfaatkan pekarangannya sebagai sumber pangan. Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan NTT Lecky Frederich Koli menyadari bahwa kemiskinan menyebabkan warganya tidak mampu membeli pangan bergizi. ”Masalah ekonomi paling utama. Banyak yang tidak punya untuk membeli pangan seimbang,” kata Lecky. Di Maluku Utara, selain faktor ekonomi, kondisi geografis menghambat warga mendapat bahan pangan bergizi dan murah. (Yoga)