Pemerintah menugaskan Perum Bulog menggelar operasi pasar beras sepanjang 2023 dengan total penyaluran minimal 1,2 juta ton. Agar kebijakan ini efektif mengendalikan harga beras, operasi perlu memprioritaskan penyaluran ke kelompok masyarakat rentan miskin serta daerah dengan inflasi tinggi. Penugasan itu tertera dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) No 1/KS.02.02/K/I/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen Tahun 2023,yang berlaku sejak 4 Januari hingga 31 Desember 2023. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras dalam keputusan itu merupakan amanat dari sejumlah regulasi tentang pangan, salah satunya Peraturan Badan Pangan Nasional No 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung, dan Kedelai di Tingkat Konsumen, dimana batas gejolak harga beras sebesar 5 %. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan, keputusan mengenai petunjuk pelaksanaan tersebut menjadi landasan Perum Bulog melaksanakan operasi pasar cadangan beras pemerintah. ”Pelaksanaan SPHP beras akan dilakukan di seluruh Indonesia disesuaikan dengan kondisi pasar. Pelaksanaannya juga memperhatikan harga penjualan harus sesuai dengan harga eceran yang telah ditetapkan sampai ke tingkat konsumen,” ujarnya melalui siaran pers, Senin (9/1).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, menilai, operasi pasar sepanjang 2022 belum efektif karena rata-rata nasional harga beras naik secara konstan. Sepanjang 2022 rata-rata  nasional harga beras naik hingga Rp 1.000 per kilogram. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga  Pangan Strategis Nasional, rata-rata nasional harga beras medium di pasar tradisional per Senin (9/1) mencapai Rp 12.500-Rp 12.700 per kg, lebih tinggi dibandingkan dengan Januari 2022 yang berkisar Rp 11.500-Rp 11.700 per kg. ”Operasi pasar dapat memberikan efek psikologis bagi (pelaku) pasar beras karena menunjukkan kehadiran pemerintah (dalam mengendalikan harga dan pasokan),” katanya saat dihubungi, Senin (9/1). Agar operasi pasar efektif, ujarnya, pemerintah dan Bulog perlu menyiapkan strategi agar penyaluran beras diprioritaskan pada kelompok masyarakat yang rentan miskin. Kelompok ini tidak termasuk dalam penerima bantuan sosial dari pemerintah, tetapi sensitif terhadap kenaikan harga pangan. Selain itu, pemerintah dan Bulog dapat bekerja sama dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah agar memprioritaskan operasi ke daerah yang inflasinya tinggi. (Yoga)

Pemerintah Taliban memberi lampu hijau kepada perusahaan minyak China untuk mengelola minyak di cekungan Amu Darya,  Afghanistan. Kontrak kerja sama ditandatangani pada Kamis (5/1). Menurut kantor berita Bakhtar News Agency, Minggu (8/1), Wakil PM Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar menyatakan, beberapa proyek sejenis telah disetujui Komisi Ekonomi. (Yoga)

Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengeluarkan indeks pangan dunia.Perkiraannya, harga pangan global pada 2023 masih terus meningkat, setidaknya untuk setengah tahun pertama. Krisis energi dan hambatan rantai pasok menjadi penyebab paling berpengaruh. Laporan dirilis FAO secara daring di kantor utama di Roma, Italia, Jumat (6/1). FAO membagi pangan menjadi lima kategori, yaitu daging, susu beserta produk turunannya, gandum beserta biji-bijian, minyak goreng, dan gula. FAO mencatat harga pangan dunia tahun 2022 naik 14,3 % dibandingkan tahun 2021. FAO menjelaskan, di pertengahan tahun 2022 kenaikan harga drastis akibat pengaruh perang Rusia dengan Ukraina yang menyebabkan krisis energi di Eropa dan krisis pangan di negara-negara Afrika serta sejumlah negara di Asia. Apalagi, keran ekspor gandum, pupuk, dan minyak biji bunga matahari dari Rusia dan Ukraina sempat terhenti karena jalur Laut Hitam ditutup.

PBB dan Turki berusaha melobi dan menjembatani permasalahan ini sehingga menjelang akhir tahun 2022 ekspor gandum dan pupuk kembali berjalan. Berkat terbukanya keran ekspor ini, harga minyak goreng, gandum, dan beberapa jenis daging menurun. Namun, harga gula dan susu beserta produk turunannya naik. ”Di tengah inflasi ini, sungguh penting kesadaran setiap negara untuk memastikan ketahanan pangan global. Kita harus saling membantu memenuhi kebutuhan pangan, terutama bahan makanan pokok,” kata Ekonom Utama FAO Maximo Torero, dikutip The Wall Street Journal. (Yoga)

Produksi CPO dan minyak inti sawit atau PKO pada 2023 diperkirakan turun. Hal itu merupakan imbas kenaikan harga pupuk yang mencapai dua kali lipat sejak tahun lalu dan peremajaan tanaman sawit. Sekjen Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono, Kamis (5/1) mengatakan, produksi CPO dan PKO pada 2023 diperkirakan sekitar 49 juta ton. Volume produksi itu lebih rendah dibandingkan rata-rata produksi CPO tiga tahun terakhir sebanyak 52 juta ton. ”Penurunan produksi itu tidak hanya lantaran siklus tahunan, tetapi juga karena kenaikan harga pupuk nonsubsidi hingga dua kali lipat harga di awal tahun 2022. Kenaikan harga pupuk itu merupakan dampak perang Rusia-Ukraina dan depresiasi nilai tukar rupiah,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. Menurut Eddy, produsen dan importir pupuk mulai membatasi pembelian bahan baku pupuk dan pupuk. Mereka tidak berani menstok bahan baku pupuk atau pupuk terlalu banyak karena takut rugi mengingat nilai tukar rupiah masih bergejolak. Pembelian pupuk bersubsidi secara langsung mulai sulit dilakukan karena harus memesan terlebih dahulu dari jauh hari.

Mekanisme tersebut tidak terlalu menyulitkan pengusaha sawit besar. Akan tetapi, bagi sebagian besar petani sawit swadaya, mekanisme ini menjadi hambatan lantaran keterbatasan modal. Oleh karena itu, Gapki beharap pemerintah turut menjaga ketersediaan pupuk nonsubsidi. Sekjen SPKS Mansuetus Darto menuturkan, petani mulai menggunakan pupuk seadanya karena harganya jauh lebih murah, tanpa tahu kualitasnya seperti apa. Jika hal itu terus terjadi pada tahun ini, produksi tandan buah segar (TBS) akan berkurang sehingga berpengaruh pada penurunan produksi CPO dan PKO. Selain itu, penurunan produksi pada tahun ini juga dipengaruhi peremajaan tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit baru yang ditanam secara masif sejak dua tahun lalu masih belum berproduksi. ”Yang paling penting bagi petani saat ini adalah ketercukupan pupuk nonsubsidi yang harganya terjangkau. Pemerintah sebenarnya bisa menyubsidi pupuk tersebut dengan dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Subsidi itu khusus diberikan kepada petani skala kecil dan harus terkontrol penyalurannya,” tuturnya.  (Yoga)

Dua blok minyak dan gas bumi yang terletak di lepas pantai bagian barat Aceh, dengan total potensi gas 13,4 triliun kaki kubik, resmi dikelola Conrad Asia Energy Ltd. CEO Conrad Asia Energy Ltd Miltos Xynogalas saat penandatanganan kontrak kerja sama, Kamis (5/1) di Jakarta, mengatakan, pihaknya antusias dengan penandatanganan kontrak tersebut karena menambah portofolio mereka. (Yoga)

Di tengah gembar-gembor penggunaan kendaraan listrik, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih akan kencang. Indikasinya, pemerintah menetapkan kuota Pertalite tahun 2023 berkisar 29 juta - 32 juta kiloliter (kl), sementara kuota Solar 16 juta kl. "Kuota Pertalite dan Solar sesuai dengan yang disampaikan," kata Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting ketika dikonfirmasi terkait besaran kuota tersebut, Rabu (4/1). Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengungkapkan, kuota BBM subsidi tahun ini sesuai asumsi makro APBN 2023. Kata dia, pertumbuhan normal konsumsi BBM diperkirakan 5%-10%. "Ke depan dengan penghapusan PPKM diperkirakan ada kenaikan permintaan," kata dia, Rabu (4/1). Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebutkan, kenaikan permintaan BBM seiring pencabutan kebijakan PPKM. Akan tetapi peningkatan permintaan BBM ini pun menunjukkan peralihan menuju kendaraan listrik belum efektif. "Calon pemilik kendaraan bermotor pasti cenderung membeli mobil berbahan bakar fosil," kata dia, kemarin.

Harga CPO tahun ini diperkirakan masih bergejolak. Kendati begitu, prospek harganya masih relatif tinggi dibandingkan tahun 2019 sehingga masih mampu menopang kinerja ekspor Indonesia. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia mengurangi rasio pengali ekspor CPO dan tiga produk turunannya atas realisasi pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO), yang bertujuan menjaga stok minyak goring sawit di dalam negeri, terutama saat Ramadhan-Lebaran 2023. Head of Industry and Regional Research PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Dendi Ramdani, Rabu (4/1) mengatakan, tren harga CPO global tahun ini diperkirakan turun. Namun, harganya masih lebih tinggi dibandingkan 2019 atau sebelum pandemi Covid-19.

”Kami memperkirakan harga rata-rata tahunan CPO global 2023 sebesar 891 USD per ton, lebih rendah dari harga rata-rata tahunan CPO dan proyeksi pada 2022 sebesar 1.176 USD per ton dan 1.115 USD per ton,” ujar Dendi, dihubungi di Jakarta. Menurut dia, harga rata-rata tahunan itu masih lebih tinggi dari harga psikologis pasar terendah, 600 USD. Namun, gejolak harga CPO diperkirakan akan terjadi sebagai dampak perang Rusia-Ukraina, gangguan produksi karena cuaca, pelambatan permintaan, dan penggunaan CPO untuk biodiesel. Mengingat harga CPO masih rentan bergejolak, pemerintah perlu mencermati dan mengantisipasi dampaknya terhadap pasar di dalam negeri. Per 2 Januari 2023, harga CPO di Bursa Komoditas Rotterdam mencapai 1.090 USD per ton. Adapun harga CPO di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) per 3 Januari 2023 sebesar Rp 12.100 per kg, naik Rp 500 per kg dibandingkan harga per 23 Desember 2022 sebesar Rp 11.600 per kg. (Yoga)

Kendati beras impor sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan Desember 2022, harga beras di awal tahun 2023 masih di atas HET sebagaimana ketentuan pemerintah. Oleh sebab itu, pedagang berharap jumlah beras untuk operasi pasar ditingkatkan lagi. Ketua Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) Zulkifli Rasyid menyebutkan, harga beras medium ditingkat pedagang saat ini masih lebih dari Rp 10.000 per kg. Laman PIBC menyebutkan, rata-rata harga beras medium di pasar itu per Rabu (4/1) Rp 11.043 per kg, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Januari 2022 di Rp 9.786 per kg atau Januari 2021 diRp 9.999 per kg. ”Pasokan beras operasi pasar dari Bulog masih ada, tetapi jumlahnya tidak cukup. Stok beras yang dikuasai pedagang saat ini cukup untuk 10 hari ke depan. Di sisi lain, beras impor belum masuk ke pasar induk,” katanya saat dihubungi, Rabu (4/1). Pada 3 Januari 2023, stok beras yang ada di pasar induk tersebut mencapai 23.808 ton, lebih rendah dibandingkan Januari tahun lalu yang mencapai 27.570 ton. Proporsi beras dari Bulog mencapai 6,18 %. Sementara pasokan lain, dari Karawang 37,52 %, Jateng 19,3 %, Cirebon 12,02 %, dan antarpulau 11,91 %.

Di tingkat konsumen, harga beras medium juga berada di atas HET yang ditetapkan sebesar Rp 9.450-Rp 10.250 per kg berdasarkan Permendag No 57 Tahun 2017. Padahal, beras yang diimpor Perum Bulog sudah tiba secara bertahap pada 16 Desember 2022. Bulog mendapatkan kuota impor beras 200.000 ton hingga akhir 2022 dan 300.000 ton pada awal tahun 2023. Kepala Badan Pangan Nasional (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, harga beras medium masih tinggi lantaran jumlah konsumsi bulanan lebih tinggi dibandingkan produksinya. Data yang dihimpun dan diolah NFA menunjukkan, konsumsi beras Desember 2022 dan Januari 2023 masing-masing 2,53 juta ton dan 2,51 juta ton, sedangkan produksinya diperkirakan 1,42 juta ton dan 1,31 juta ton. Dalam operasi pasar, Arief mengatakan, Bulog mengeluarkan cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikonversi dari stok komersial hasil pengadaan dalam negeri terlebih dahulu. Beras impor dikeluarkan setelah itu. Dengan demikian, stok yang lebih lama disalurkan dulu sehingga terjadi perputaran (refreshment) stok. (Yoga)

Ketentuan royalti 0 % untuk perusahaan batubara yang melakukan pengembangan atau hilirisasi batubara, sebagaimana tertuang dalam Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dianggap sebagai inisiasi positif. Namun, ada tantangan terkait kebutuhan investasi besar. Sama seperti UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja, dalam Perppu No 2/2022, pengaturan terkait energi dan sumber daya mineral juga memuat kebijakan itu. Disebutkan, pada UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang telah diubah dengan UU No 3 Tahun 2020, di antara Pasal 128 dan Pasal 129 disisipkan Pasal 129A. Pasal sisipaninimemuat tentang perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan IUP khusus (IUPK) yang melakukan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara (berkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral). Ini berupa pengenaan iuran produksi atau royalti 0 %. Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira, Rabu (4/1) menilai kebijakan itu sebagai terobosan baik. Namun, insentif itu berkaitan dengan hilir.

Sebelum sampai tahap itu, problem utama dalam proses pengembangan atau hilirisasi batubara ialah soal pembiayaan proyek-proyek baru untuk hilirisasi. Apalagi, dengan harga batubara yang terus tinggi hingga kini, pengusaha akan lebih senang menjual batubara apa adanya. Beda dengan mineral lain, batubara digunakan untuk bahan bakar. Artinya, bukan barang yang bisa diolah setengah jadi ataupun lanjutannya. Untuk dialihkan menjadi energi lain, diperlukan biaya tambahan. Akhirnya, semua berkait dengan tercapai atau tidaknya keekonomian. Menurut Anggawira, ada dua pendekatan dalam hilirisasi batubara, yakni terkait dukungan pembiayaan dan investasi yang masuk. Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria menuturkan, pembangunan fasilitas batubara di Indonesia belum sepenuhnya komersial. ”Sebab, investasi yang besar menjadi salah satu tantangan dalam kegiatan pengembangan batubara di Indonesia,” ucapnya. (Yoga)

JAKARTA, ID — Meski harga minyak mentah di pasar internasional saat ini dalam tren turun, jauh di bawah asumsi APBN 2023, pemerintah tidak mungkin menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tahun ini. Sebab, jika harga minyak mentah kembali melesat di atas harga patokan APBN, pemerintah harus menaikkan kembali harga BBM bersubsidi yang sudah diturunkan. Di tahun politik, kebijakan menaikkan harga BBM hanya akan memicu instabilitas. Pada Rabu (04/01/2022), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari 2023 turun US$ 3,82 ke level US$ 73,11 per barel. Sedang harga Brent untuk pengiriman Maret turun US$ 4,03 ke level US$ 78,07 per barel. APBN 2023 disusun dengan asumsi harga minyak mentah US$ 90 per barel. Dalam situasi geopolitik yang tidak menentu, harga minyak mentah masih sangat fluktuatif. (Yetede)