Warga Dukung Rencana Lapangan Migas di Natuna

;

Warga Dukung Rencana Lapangan Migas di Natuna

Lingkungan Hidup Yoga 12 Jan 2023 Kompas

Pemerintah menyetujui rencana pengembangan lapangan migas di Wilayah Kerja Tuna, Laut Natuna Utara, Provinsi Kepri. Langkah pemerintah yang mengabaikan protes China terkait kegiatan hulu migas di perairan perbatasan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah dan warga Natuna. Wakil Bupati Natuna Rodhial Huda, Rabu (11/1) menyatakan, pemerintah dan warga Natuna mendukung rencana pengembangan (plan of development/POD) di Wilayah Kerja (WK) Tuna yang akan dioperasikan perusahaan asal Inggris, Premier Oil. Peningkatan kegiatan hulu migas itu dinilai semakin mempertegas hak berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara (LNU). ”Salah satu cara untuk melindungi Natuna adalah memperbanyak investasi asing. Dengan begitu, akan semakin banyak negara yang terlibat menjaga Natuna saat ada pihak yang mau mengganggu hak berdaulat Indonesia,” kata Rodhial saat dihubungi dari Batam.

Pada Agustus-Oktober 2021,kapal survei China, Haiyang Dizhi 10, terpantau beroperasi di LNU. Kapal itu diduga menggelar riset bawah laut di sekitar lapangan migas WK Tuna dan WK Natuna Timur. Tak berselang lama, China mengirim nota diplomatik untuk memprotes Indonesia yang melakukan pengeboran migas di LNU. Protes itu diabaikan pemerintah karena Indonesia tidak pernah mengakui Sembilan Garis Putus yang diklaim China di Laut China Selatan. Pada 28 Desember lalu, Kementerian ESDM mengumumkan bahwa Blue Sky menjadi pemenang lelang WK Paus di lepas pantai Natuna Timur. Estimasi gas bumi di sana sebesar 2,5 triliun kaki kubik (TCF). Pada Senin (2/1), SKK Migas mengumumkan pemerintah telah menyetujui rencana pengembangan di WK Tuna. Pemerintah diperkirakan akan memperoleh hingga Rp 18,4 triliun. (Yoga)