Proses panjang cetak sawah di Merauke telah menjadikan wilayah paling timur Indonesia ini sebagai lumbung beras di Papua. Sekalipun surplus beras, skema pembangunan yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional itu menyebabkan masyarakat lokal di Merauke limbung pangan. Perubahan lahan besar-besaran di Merauke terutama terjadi setelah hutan yang menjadi bagian penting dari sistem pangan mereka dikonversi untuk proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang diresmikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2010. Sejak itu, 1,2 juta hektar tanah dan hutan ulayat orang Marind-Anim dikonversi dengan slogan ”Beri makan Indonesia dan beri makan dunia”. Setelah proyek itu sempat terhenti, Presiden Jokowi menghidupkan kembali cita-cita menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan itu. Rencana tersebut merupakan bagian dari program ketahanan pangan nasional dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan transformasi di berbagai sektor. Perpres No 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 menyebutkan, program food estate menjadi proyek prioritas strategis dan Merauke menjadi salah satu lokasinya. Upaya cetak sawah baru terus dilakukan sejalan dengan pembukaan hutan untuk agroindustri perkebunan dan kayu.

Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Yosefa Loise Rumaseuw, di Merauke, Senin (14/12) mengatakan, ”Merauke telah surplus beras.” Kelebihan beras dari Merauke dikirim hingga luar pulau, terutama ke Pulau Jawa. Menurut Direktur Perluasan dan Perlindungan Lahan Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Erwin Noorwibowo, realisasi cetak sawah di Kabupaten Merauke sepanjang 2015-2019 mencapai 8.915 hektar. ”Data realisasi yang disampaikan Dinas Pertanian Provinsi Papua menunjukkan, pemanfaatan cetak sawah di Papua mencapai produktivitas 2,5-4,5 ton per hektar,” ujarnya saat ditanya produktivitas sawah hasil cetak sawah di Merauke, Senin (12/12). Penelusuran di perkampungan yang dihuni orang Marind-Anim di Merauke menemukan bahwa pembangunan lumbung pangan di Merauke memicu pergeseran pola pangan yang menyebabkan masalah gizi dan kesehatan. Dari sebelumnya mengonsumsi makanan tradisional yang bisa diambil dari hutan, seperti sagu, umbi- umbian, dan daging liar, orang asli Papua itu kini bergantung pada makanan yang harus dibeli dari luar kampung, terutama beras dan mi instan. ”Sudah jadi pengetahuan umum, orang di Merauke beralih ke nasi dan mi instan, tetapi kami belum punya data rinci mengenai ini,” kata Kadis Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke Martha Bayu Wijaya.

Tim Kompas melakukan peliputan dan survei kuantitatif di Kampung Zanegi, Baad, Bokem, dan Wonorejo. Kampung Zanegi dan Baad di Distrik Animha dihuni orang Marind-Anim. Mayoritas warga Zanegi bekerja sebagai pengumpul dahan dan sisa kayu tebangan untuk dijual ke perusahaan kehutanan setempat yang beroperasi sejak 2009. Warga Baad mayoritas bekerja sebagai pencari ikan dan pemburu. Sekalipun hutan di Baad juga masuk konsesi hutan tanaman industri, pembukaan hutan baru dimulai akhir-akhir ini sehingga belum berdampak signifikan. Bokem,Distrik Merauke, dihuni campuran transmigran dari sejumlah daerah dan beberapa suku asli Papua dengan profesi utama bercocok tanam padi. Wonorejo, Distrik Kurik, merupakan awal transmigran di Merauke dengan profesi utama petani padi. Survei menemukan, masyarakat di empat kampung itu mengonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Di kampung yang dihuni orang asli Papua, mi instan juga menjadi makanan pokok kedua setelah beras, lebih tinggi dari konsumsi sagu dan umbi-umbian. Bahkan, lima dari sepuluh penduduk Zanegi dan Baad makan mi instan setiap hari. Untuk protein, masyarakat di Zanegi masih mengandalkan daging dari hasil berburu, rata-rata dua hari dalam seminggu. Namun, menurut Bonifasius Gebze (62), tokoh adat dan mantan Kepala Kampung Zanegi, sebagian besar daging buruan dijual. Itu pun kini tak setiap hari mereka mendapatkan hasil buruan. (Yoga)