Lingkungan Hidup
( 5820 )Pangan Menjadi Komoditas Mewah
Dua penulis opini harian Kompas merespons peringatan Hari Pangan Sedunia dengan tema ”Jangan Ada yang Ditinggalkan” pada 16 Oktober lalu melalui dua tulisan (Kompas, 17/10). Direktur Lembaga Daya Dharma Jakarta dan Ketua Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Jakarta, Adrianus Suyadi, menulis, banyak orang Indonesia membuang makanan. Sisa makanan mendominasi jenis sampah di Indonesia, yakni 40 % dari semua jenis sampah seperti data Kementerian KLH 2020. Untuk mengatasi krisis pangan, pada tingkat individu dan keluarga diperlukan perubahan perilaku untuk lebih menghargai pangan, misalnya tak menyisakan makanan, tak membuang sampah makanan, mengurangi konsumsi makanan untuk binatang piaraan, dan lebih untuk sesama yang kekurangan makanan.
Guru Besar Universitas Santo Thomas Medan Posman Sibuea menulis, ancaman kelaparan ditingkat warga tak dapat diselesaikan hanya dengan meningkatkan pendapatan, atau memberikan lapangan pekerjaan, yang diharapkan dapat meningkatkan akses pangan warga. Bangsa ini memerlukan upaya yang lebih dahsyat lagi, yaitu perubahan budaya. Tekanan krisis pangan bisa dikurangi saat kita menghentikan kebiasaan buruk: menyepelekan dan membuang makanan. Kita tak lagi berlimpah pangan. Perilaku itu harus dihentikan. Makanlah secukupnya. Harus ada perbaikan rantai pangan sehingga tak ada lagi pangan yang terbuang sia-sia. Perubahan budaya konsumsi perlu segera dilakukan. Makanan adalah barang mewah yang tak bisa lagi disia-siakan. Kita harus bisa mengukur kebutuhan secara seimbang. Di sisi lain, teknologi dibutuhkan agar produksi di tingkat petani bisa diketahui lebih dini dan didekatkan dengan konsumen sehingga rantai tidak panjang dan pangan tidak terbuang. (Yoga)
Risiko Iklim Ancam Produksi Beras
Curah hujan tinggi akibat La Nina mengancam potensi kenaikan produksi beras nasional. Kondisi ini patut diwaspadai karena tren realisasi produksi beras Indonesia sepanjang Januari-September 2022 menunjukkan penurunan. BPS memperkirakan luas panen padi Indonesia sepanjang 2022 mencapai 10,61 juta ha. Angka itu mencakup data potensi produksi periode Oktober-Desember 2022. Luas ini meningkat 1,87 % dibandingkan tahun lalu yang mencapai 10,41 juta ha. ”Potensi kenaikan ini disebabkan terairinya kembali sejumlah lahan di sana. Sebelumnya, lahan-lahan itu tak terairi karena sumbernya rusak akibat banjir,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto saat konferensi pers, Senin (17/10). Potensi kenaikan lahan panen itu berdampak pada produksi beras. Data BPS menunjukkan, produksi beras tahun 2022 diproyeksikan naik 2,29 % jadi 32,07 juta ton.
”Potensi (kenaikan) tiga bulan tersebut perlu dijaga agar tidak turun akibat faktor iklim,” ujar Setianto. Potensi penambahan luas lahan panen itu berdampak pada potensi kenaikan produksi beras 15,12 % menjadi 5,9 juta ton. Agar realisasi produksi bisa mendekati angka proyeksi, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah menyatakan, factor iklim menjadi indikator yang patut diperhatikan. Sebelumnya, Kantor Meteorologi (Bureau of Meteorology) Australia memublikasikan, indeks kondisi iklim di Samudra Pasifik menunjukkan fenomena La Nina kuat hingga awal 2023 dan mereda pada Maret 2023. Data ASEAN Specialised Meteorological Centre (ASMC) menunjukkan, La Nina akan menyebabkan kondisi iklim yang lebih basah di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASMC memperkirakan, curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia akan berada di atas normal hingga Desember 2022. Ketum Perkumpulan Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja mengkhawatirkan tanah longsor yang dapat berimbas pada gagal panen. Pihaknya berharap gabah dibeli dengan harga wajar meski kadar airnya tinggi. (Yoga)
Krisis Pupuk dan Iklim Turunkan Produksi Pangan 2023
Kenaikan harga pupuk dan anomali iklim diperkirakan menurunkan produktivitas pangan pada tahun depan. Sekjen Aliansi Petani Indonesia, Muhammad Nuruddin, mengatakan, saat ini petani masih cukup terbantu oleh keberadaan pupuk bersubsidi. Pupuk NPK bersubsidi, misalnya, kini berada di harga Rp 135-140 ribu per sak. Hanya, ia khawatir kuota pupuk bersubsidi tersebut tidak mencukupi kebutuhan petani secara keseluruhan. "Kalau ke depan kuotanya masih 9 juta ton, dengan luas panen 13 juta hektare, itu hanya cukup untuk padi dan jagung. Tidak cukup untuk pangan-pangan lain, terutama perkebunan," ujar dia kepada Tempo, akhir pekan lalu. Nuruddin mengatakan kebutuhan pupuk petani berdasarkan catatan tahun-tahun sebelumnya mencapai 23 juta ton. Lantaran kuota pupuk bersubsidi yang disiapkan pemerintah belum mencukupi kebutuhan, Nuruddin mengatakan pilihan petani hanya dua: membeli pupuk non-subsidi atau mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ia menuturkan selisih harga pupuk non-subsidi dengan pupuk bersubsidi cukup jauh. Berdasarkan catatannya, harga pupuk NPK non-subsidi bisa mencapai Rp 600-800 ribu per sak.
“Petani memilih memperbanyak pupuk dasar dan pupuk kandang untuk kebutuhan unsur makrohara. Pupuk yang lain mungkin tidak terbeli, kecuali kalau ada pupuk produk swasta yang harganya sama dengan pupuk bersubsidi," kata Nuruddin. Padahal, kata dia, penggunaan pupuk cukup berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Pupuk NPK, misalnya, diperlukan untuk pertumbuhan bulir padi dan buah-buahan. Apabila pemupukan tidak optimal, produksi padi dapat anjlok 20-30 %. Persoalan pupuk itu pun bisa makin rumit dengan adanya anomali iklim. Musababnya, pemupukan juga perlu memperhatikan iklim. Nuruddin mengatakan pemberian pupuk harus tepat waktu, tepat dosis, dan berimbang. "Kalau curah hujan tinggi dan kena air, jadi tidak optimal, harus disertai supervisi penyuluh kalau pemerintah mau mengamankan produktivitas," ujarnya. Selain itu, kemarau basah mengganggu produktivitas lantaran kerap memunculkan banjir hingga ledakan jumlah hama dan penyakit di berbagai daerah. Ia berharap pemerintah bisa mengantisipasi hambatan-hambatan ini dengan memastikan kuota dan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan. (Yoga)
Waspada Lonjakan Harga Pangan
Harga bahan pangan, dari tepung terigu hingga beras, naik dalam beberapa pekan terakhir. Kendati pasokan pangan di dalam negeri dinilai relatif aman, Indonesia perlu bersiap menghadapi ancaman krisis pangan global. Pagi menjelang siang 16 Oktober 2022, suasana di Pasar Anyar, Kota Bogor, kian ramai dengan hiruk pikuk aktivitas jual-beli bahan pangan. Sejumlah pedagang dan pembeli sama-sama menceritakan satu hal yang sama: harga berbagai bahan pangan naik. Yeyet, pembeli di pasar tersebut, menceritakan bahwa sebagian besar harga bahan pangan melambung. Beberapa komoditas yang sangat terasa kenaikan harganya antara lain minyak goreng dan cabai. “Strateginya, kalau untuk bahan kebutuhan pokok, cari promo di supermarket. Sedangkan untuk bahan sayuran, beli di pasar tradisional,” ujar Yeyet saat ditemui Tempo di Pasar Anyar. Ke depan, dia sangat berharap harga berbagai bahan pangan bisa turun.
Berdasarkan wawancara dengan beberapa pedagang, mereka membenarkan bahwa harga sejumlah bahan pangan naik meski relatif tidak signifikan. Endang, penjual beras, mengatakan harga bahan pangan yang ia jual naik Rp 300-400 per kilogram. Akibat kenaikan harga tersebut, kata dia, jumlah pembeli beras di lapak dagangannya pun terasa berkurang dari biasanya. Bahkan tak jarang ia juga menerima keluhan dari pembeli mengenai kenaikan harga tersebut. Kendati demikian, pendapatannya dari berdagang masih relatif baik. "Tapi saya berharap pemerintah bisa meningkatkan daya beli masyarakat seperti dulu sebelum masa pandemi. Sekarang lemah sekali," tutur dia. Penjual sayuran bernama Rahmat mengatakan harga aneka pangan nabati relatif stabil. Bahkan beberapa harga sayuran mulai ada yang turun. "Harga cabai, kecuali cabai keriting, dan lainnya di sini mulai turun. Memang tidak semua turun, tergantung harga dari kebun.". (Yoga)
Perang Minyak Membara Lagi
Babak terbaru perang minyak meletus pada hari terakhir peringatan Yom Kippur, 5 Oktober 2022. Hari itu, Arab Saudi bersama mitranya di Organisasi Negara Produsen Minyak OPEC+ (anggota OPEC + Rusia) mengumumkan pemangkasan produksi dua juta barel per hari. Jumlah pemangkasan itu separuh dari yang diumumkan OPEC dalam perang minyak 1973. Reaksi AS atas keputusan itu sama, marah besar. Sebab, sejak Maret 2022, Washington membujuk Riyadh menaikkan produksi. Faktanya, OPEC+ yang praktis dikendalikan Arab Saudi bersama Rusia malah memangkas produksi. Selepas pengumuman OPEC+, Presiden AS Joe Biden mengancam menimbang ulang hubungan Washington dengan Riyadh. Bahkan, sejumlah politisi Demokrat menggesa pengesahan aturan yang melarang penjualan senjata dan kerja sama pertahanan Washington-Riyadh. Demokrat memandang, dengan 70 % persenjataan Riyadh yang dipasok Washington, larangan itu sebagai balasan setimpal atas keputusan Arab Saudi menolak permintaan AS menaikkan produksi minyak.
Direktur Kajian Timur Tengah CSIS AS Jon Alterman menyebut, Riyadh harus bersiap pada permusuhan terbuka, terutama dari Kongres AS. ”Amat buruk bagi Arab Saudi jika tidak punya teman di Kongres,” katanya. Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS John Kirby menyebut, Riyadh telah berpihak kepada Moskwa. Riyadh disebut sudah paham pemangkasan produksi akan menguntungkan Moskwa. Pemangkasan itu bisa membuat dunia akan semakin kekurangan pasokan. Dampaknya, akan semakin sulit memaksakan sanksi AS dan sekutunya pada industri migas Rusia. Dengan porsi hingga separuh dari keseluruhan ekspornya, migas menjadi sumber pendapatan penting bagi Moskwa. AS dan sekutunya memandang, sanksi pada migas akan mengurangi kemampuan Moskwa melanjutkan perang di Ukraina. Untuk membuat sanksi itu berjalan, pasar energi global harus mendapat pemasok pengganti. Oleh karena itu, AS dan sekutunya terus membujuk Riyadh dan mitranya menaikkan produksi migas. Keputusan OPEC+ pada 5 Oktober 2022 menunjukkan, bujukan AS gagal. (Yoga)
KETIDAKPASTIAN GLOBAL : KETERSEDIAAN PANGAN DIJAMIN
Pemerintah meminta seluruh pihak saling mendukung dalam menciptakan ekosistem pertanian produktif di tengah ancaman krisis pangan akibat situasi global yang tak menentu. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan ekosistem pertanian produktif bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh rakyat. Selama 3 tahun terakhir, menurutnya, Indonesia berhasil mencukupi sendiri kebutuhan pangan terutama beras. Hal itu juga diakui oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) karena Indonesia menjadi contoh pengelolaan ketahanan pangan. “Tapi tidak boleh berhenti di sini. Pangan harus tersedia terus bagi rakyat,” katanya, Minggu (16/10). Syahrul yang juga menjabat Ketua G20 Pertanian menyerukan untuk penguatan kolaborasi dan dukungan kuat bagi petani di dunia. Kondisi dunia yang sedang tidak dalam kondisi baik, imbuhnya, menuntut semua pihak untuk bergandeng tangan demi kecukupan pangan dunia. “Sebagai Ketua G20 bidang pertanian, Indonesia mengajak soliditas untuk kecukupan pangan dunia,” tegas Mentan. Sejauh ini, FAO telah memberikan peringatan bahwa banyak negara yang akan menghadapi kerawanan pangan. Bahkan ada lima negara yang FAO catat dengan total 970.000 orang akan menghadapi kelaparan.
DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM : KOMPETISI ANTAR-SPBU KIAN KETAT
Kenaikan harga BBM bulan lalu membuat harga produk Pertamina dan non-Pertamina makin kompetitif. Perkembangan ini juga menumbuhkan minat ekspansi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta. Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian mengatakan penyesuaian harga BBM oleh Pertamina cukup berpengaruh terhadap peningkatan penjualan BBM Shell. “Ada tren positif dari penyesuaian harga itu [BBM Pertamina] karena dilihat dari meningkatnya volume kendaraan yang datang ke SPBU kami. Tapi, ini kan masih baru, September lalu. Jadi, kalau ditanya dampaknya secara menyeluruh, kami perlu monitor dulu,” katanya di sela-sela kegiatan Shell Eco-Marathon 2022 di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (15/10). Ingrid mengatakan, dalam menetapkan harga jual BBM, Shell menggunakan sejumlah faktor dan indikator, salah satunya harga minyak mentah di pasar global melalui mean oil platt Singapore (MOPS) yang merupakan harga rerata transaksi jual beli pada bursa minyak di Singapura. Selisih harga BBM Pertamina dan non-Pertamina yang menyempit juga dipandang PT Aneka Petroindo Raya atau BP-AKR --perusahaan patungan BP dengan PT AKR Corporindo Tbk. sebagai peluang yang kian lebar bagi pasar BBM berkualitas di Indonesia. Marketing Director & Global Brand Lead bp Vanda Laura mengatakan BP-AKR bakal terus mengembangkan jaringan SPBU secara bertahap seiring dengan prospek pasar yang masih positif ke depan.
PENGURANGAN EMISI KARBON : Shell Siapkan Lebih Banyak Sumber Energi
Shell berkomitmen untuk menyediakan lebih banyak pilihan energi, selain bahan bakar minyak atau BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum miliknya untuk mendukung langkah pemerintah mengurangi emisi karbon. Dian Kusumadewi, Vice President Marketing Mobility Shell Indonesia, mengatakan bahwa transisi energi harus dilakukan secara bertahap. Hal tersebut membuat Shell berinisiatif untuk memberikan opsi energi yang lebih banyak kepada konsumen di sejumlah SPBU miliknya. Menurutnya, masih terdapat peluang bagi Shell untuk menyediakan sumber energi berbasis fosil pada masa mendatang. Namun, porsi bahan bakar tersebut akan terus dikurangi dan akan memiliki porsi yang lebih sedikit dari saat ini.
Terendam Banjir, Ratusan Hektar Tanaman Padi Puso di Aceh
Sedikitnya 4.900 hektar sawah di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, terendam banjir. Sebagian tanaman padi dipastikan puso. Aceh Utara dilanda banjir selama sepekan. Permukiman penduduk di 142 desa dari 14 kecamatan terendam banjir hingga setinggi 1 meter. Di persawahan, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Sawah yang tergenang sebagian besar telah ditanami padi dengan rentang usia bervariasi. Ada juga yang telah masuk masa panen, tetapi banjir membuat kualitas panen menurun. Plt Kadis Pertanian Aceh Utara Erwandi mengatakan, dari 4.900 hektar sawah yang tergenang, seluas 259 hektar dipastikan puso. Luasan sawah yang puso diperkirakan bertambah jika banjir tak kunjung surut.
”Tanaman padi tidak tahan banjir. Tiga hari tergenang, besar kemungkinan akan puso,” kata Erwandi, saat dihubungi dari Banda Aceh, Rabu (12/10). Jika rata-rata produktivitas tanaman padi 5,7 ton per hektar, dari 259 hektar itu, Aceh Utara kehilangan produksi padi 1.476 ton. Dengan harga jual gabah Rp 5.600 per kg, petani kehilangan pendapatan Rp 8,2 miliar. ”Kami memohon Kementan agar membantu benih, pupuk, dan perlengkapan untuk petani,” kata Erwandi. Ketua Program Studi Magister Agroekoteknologi Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Laila Nazirah menuturkan, gagal panen tak hanya membuat petani kehilangan pendapatan, tetapi juga kehilangan pengharapan untuk meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah perlu mencari solusi jangka panjang agar banjir tak terus berulang dan menyengsarakan petani.
Investasi Sultra Baru 30 Persen dari Target
Realisasi investasi di Sultra hingga triwulan II-2022 baru mencapai Rp 10,5 triliun. Nilai yang sebagian besar disumbang industri pertambangan nikel ini baru 30 % dari target tahun 2022 yang mencapai Rp 34 triliun. Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Sultra Rasiun, Rabu (12/10) menyatakan sektor industri pengolahan masih jadi penopang utama investasi di Sultra. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









