Serikat Petani Indonesia (SPI) memperkirakan, tren kenaikan harga beras bisa berlanjut hingga Januari 2023. Selain karena suplai ke pasar yang minim akibat saat ini merupakan musim panen gadu, kenaikan harga BBM turut memengaruhi peningkatan harga beras di pasaran. Kepala Pusat Perbenihan Nasional SPI Kusnan menuturkan, tren kenaikan harga beras, meski lonjakannya tidak terlalu signifikan, dipengaruhi : Pertama, saat ini sedang musim panen gadu, sehingga stok gabah dan beras di petani menipis, pun suplai ke pasar. Kedua, musim tanam antar wilayah yang tidak sama. Ketiga, kenaikan harga BBM bersubsidi. “Meski kecil, ada dampak (pengaruh BBM) juga. Kenaikan harga beras bisa sampai Januari 2023. Baru nanti pada Februari ada panen besar,” ungkap Kusnan saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Minggu (09/10). Kusnan menjelaskan, perubahan harga gabah dan beras di petani memang relatif cepat. Pada musim tanam 1 (MT-1) dan MT-2 misalnya, harga gabah kering panen (GKP) di petani hanya Rp 3.800-4.200 per kilogram (kg), petani saat itu hanya mencapai titik impas. Sedangkan pada MT-3 harga mencapai Rp 5.200 per kg, hal itu karena memang panen berkurang. 

“Cadangan menipis, ada juga faktor berebut gabah di lapangan, sekarang sudah Rp 5.500- 5.800 per kg, apalagi bulan depan. Harga BBM naik juga memengaruhi ongkos dalam membawa beras dari daerah surplus ke daerah lain yang kurang,” tutur dia.  Menurut Kusnan, dampak BBM makin terasa pada saat petani memulai musim tanam pada Desember 2022 hingga tahun depan. Dampaknya ke biaya tenaga kerja, biaya diesel untuk pompa bagi sawah yang menggunakan irigasi teknis, dan biaya panen karena penggunaan harvester. “Bagaimana mengompensasi hal ini, idealnya pemerintah segera menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) minimal menjadi Rp 5.000 per kg untuk GKP. Sudah tiga tahun, HPP tidak naik. Kenaikan HPP untuk antisipasi panen besar Februari 2023 nanti, jangan sampai petani tidak bisa jual gabahnya,” ungkap dia. Dalam laporan BPS, pada September 2022, di tingkat penggilingan, rata-rata harga beras kualitas premium Rp 10.252 per kg atau naik 3,55% dari bulan sebelumnya, beras kualitas medium Rp 9.785 per kg atau naik 4,56%, dan rata-rata harga beras luar kualitas Rp 9.466 per kg atau naik 4,37%. Dibandingkan September 2021, rata-rata harga beras di penggilingan pada September 2022 itu untuk kualitas premium, medium, dan luar kualitas masing-masing naik 8,43%, lalu 9,18%, dan 10,21%. (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran tanggap darurat bencana untuk menangani banjir di berbagai daerah. Sejumlah balai besar wilayah sungai, yang merupakan pelaksana teknis di beberapa provinsi, pun menyiapkan dana Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar untuk penanganan bencana. “Itu berupa dana tanggap darurat. Sedangkan di pusat sendiri dialokasikan dana tanggap darurat bencana sebesar Rp 450 miliar,” kata Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Adenan Rasyid, kepada Tempo, kemarin, 9 Oktober 2022. Menurut Adenan, alokasi dana tanggap darurat dari pusat tersebut digunakan apabila dana tanggap darurat bencana di daerah sudah habis. 

Sejumlah daerah dilanda banjir dalam beberapa hari terakhir. Di Aceh Timur, Provinsi Aceh, misalnya, sebanyak 2.436 warga mengungsi akibat air bah yang menggenangi rumah mereka kemarin. Banjir menggenangi enam kecamatan di Kabupaten Aceh Timur sejak Jumat lalu. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara memperkirakan kerugian sektor pertanian akibat banjir di Aceh Utara mencapai Rp 32,1 miliar. Area pertanian yang digenangi air mencapai 2.848 hektare di 12 kecamatan. Kawasan tersebut pun berpotensi gagal panen atau puso lantaran genangan air merendam sudah lebih dari tiga hari. Sebab, batang padi akan cenderung rusak dan membusuk jika genangan lebih dari tiga hari. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebutkan dalam tiga hari ke depan terdapat delapan provinsi yang berpotensi hujan lebat kategori siaga atau berpotensi banjir, meliputi sebagian wilayah Aceh, Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Kalbar, dan Sulteng. (Yoga)

BMKG merilis peringatan cuaca ekstrem masih berlanjut hingga sepekan mendatang di sebagian  wilayah Indonesia. Banjir, longsor, angin kencang, dan pohon tumbang bisa saja terjadi akibat hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Kewaspadaan masyarakat dan semua pihak perlu ditingkatkan mengingat cuaca ekstrem sejak awal Oktober telah memicu bencana yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian. Di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, hingga Minggu (9/10), banjir belum sepenuhnya surut. Jalan nasional Banda Aceh-Medan di Lhoksukon masih terendam banjir meski ketinggiannya mulai berkurang. Di Lhoksukon ketinggian air mencapai 50 cm. Banjir di Aceh Utara menggenangi 142 desa di 14 kecamatan. Banjir terjadi setelah beberapa sungai utama meluap. Hujan dalam intensitas tinggi membuat debit air sungai naik sangat cepat. Sebanyak 39.000 warga di Aceh Utara dilaporkan mengungsi. Di Kalbar, sebagian wilayah Kabupaten Ketapang, Melawi, dan Sanggau kembali direndam banjir. Daniel dari tim Satgas Informasi BPBD Kalbar mengatakan, banjir di Ketapang terjadi di Kecamatan Jelai Hulu sejak Jumat hingga Minggu (7-9/10). Dengan ketinggian air 50-170 sentimeter, 147 rumah yang dihuni 189 keluarga kini teredam. Sejumlah titik jalan juga tak bisa dilintasi. Sekolah, pusat kesehatan desa, surau, dan kantor desa tidak berfungsi ideal.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, BMKG telah mengeluarkan rilis potensi cuaca ekstrem sebelumnya untuk periode 2-8 Oktober 2022. ”Berdasarkan analisis terkini, dinamika atmosfer di wilayah Indonesia masih cukup signifikan mengakibatkan peningkatan potensi cuaca ekstrem di beberapa wilayah dalam sepekan ke depan,” ujarnya. Analisis dinamika atmosfer terkini menunjukkan sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin yang dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan. Selain itu, aktifnya fenomena gelombang atmosfer, seperti Madden Julian Oscillation (MJO) yang berinteraksi dengan gelombang Rossby Ekuatorial dan gelombang Kelvin, secara tidak langsung juga meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia. BMKG memprediksi potensi curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang untuk periode 9-15 Oktober 2022 dapat melanda sejumlah wilayah. Untuk wilayah Sumatera, potensi cuaca ekstrem bisa terjadi di Aceh, Sumut, Kepri, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, Sumsel, dan Lampung. Potensi cuaca ekstrem juga bisa terjadi di seluruh wilayah Pulau Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, hingga Papua Barat. (Yoga)

Hujan lebat yang turun di berbagai daerah telah memicu banjir yang tidak hanya membuat warga mengungsi, tetapi juga menelan korban jiwa. Warga di Sumatera, Kalimantan, Jawa, sebagian Sulawesi, Bali, NTB, Maluku, dan Papua dihimbau bersiaga menghadapi kondisi cuaca hujan sepekan ke depan. Bencana banjir dan tanah longsor terjadi di sejumlah daerah di Bali, Sabtu (8/10), tiga orang tewas akibat kendaraannya terperosok di badan jalan yang ambles dan longsor di Kabupaten Bangli. Kepala Pelaksana BPBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bangli Wayan Wardana mengungkapkan, hujan lebat di wilayah Bangli dan sekitarnya sejak Jumat (7/10) malam memicu bencana di wilayah Tembuku, Susut, dan Bangli. Wardana mengatakan, BPBD Bangli bersama tim SAR gabungan juga mengevakuasi korban insiden jalan ambles di Banjar Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Tembuku.

Banjir dan longsor juga melanda Kabupaten Banyumas dan Cilacap di Jateng, Sabtu (8/10). Putri Laura (14) tewas tertimbun longsor saat tidur di rumahnya di Desa Karangsari, Kebasen, Banyumas. ”Kejadian sekitar pukul 01.00,” kata Kepala BPBD Banyumas Budi Nugroho di Purwokerto. Longsor terjadi pada wilayah perbukitan. Selain longsor, pada Sabtu dini hari banjir juga terjadi di sejumlah titik di Banyumas. RSUD Banyumas sempat terendam banjir. ”Pagi ini (banjir di RSUD) sudah surut. Tadi pagi sudah saya rapatkan bersama semua camat yang daerahnya terdam- pak,” kata Bupati Banyumas Achmad Husein. Setelah hampir 10 jam perjalanan kereta api di jalur selatan terganggu akibat rel ambles, pada Sabtu pukul 12.25 jalur itu sudah bisa dilalui. 

Banjir juga menelan korban di Jabar. Ading (108) dilaporkan hanyut di Sungai Cijalupang, Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat malam. Hingga Sabtu (8/10), tim gabungan masih mencari korban. ”Penanganan kemarin hingga pukul 23.00 dan dihentikan karena minimnya penerangan di titik sungai," tutur Kepala Diskar Kota Bandung Gun Gun Sumaryana. Menurut Kabid Pengendalian Daya Rusak Air Dinas SDA dan Bina Marga Kota Bandung Dini Dianawati, banjir di sejumlah titik sejak Selasa (4/10) dan beberapa hari berikutnya berasal dari luapan Sungai Citepus dan Sungai Cinambo.  Prakirawan BMKG Bandung, Muhammad Iid Mujtahidin, menyampaikan, potensi cuaca ekstrem masih ada hingga akhir Oktober 2022 di daerah Bandung. Kondisi ini, lanjutnya, perlu diwaspadai karena hujan deras disertai angin kencang dan kilat dapat saja melanda wilayah Bandung dan berdampak pada bencana hidrometeorologi. Selain itu, musim kemarau basah juga memberikan potensi bencana di daerah miring yang rawan longsor. (Yoga)

Sudah dua bulan terakhir, pengendara truk di Palembang, Sumsel, harus mengantre hingga dua jam untuk membeli biosolar di SPBU. Kondisi ini membuat pekerjaan mereka terhambat dan ongkos transportasi meningkat 20 %.  Alex (34) menatap layar gawai sembari mengantre biosolar di SPBU Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang, Sumsel, Sabtu (8/10). Antrean truk bercampur kendaraan pribadi itu memakai bahu jalan sehingga arus lalu lintas di ruas jalan agak tersendat. Alex ingin mengisi 80 liter biosolar sebelum truknya memuat pasir, Senin (10/10). Sudah dua bulan terakhir dia terpaksa mengantre biosolar. Kondisi ini tidak efisien karena frekuensi perjalanannya mengantar barang berkurang 50 %. Dari sehari sekali Palembang-Jambi, kini menjadi dua hari sekali. Biasanya Alex mengisi biosolar di kota. Jika tidak di Palembang, ia mengisi BBM di Jambi. Strategi ini lebih manjur ketimbang antre tanpa kepastian karena SPBU di luar kota kerap kehabisan biosolar. Dia pun heran, mengapa penghasil migas, seperti Sumsel, malah kesulitan mendapatkan minyak.

Adi (28), supir truk logistik mengatakan, untuk mendapatkan biosolar, dirinya harus mengantre 3 jam. Kondisi ini membuat waktu tempuh perjalanan semakin panjang. ”Jika dulu ke Pulau Bangka hanya butuh 1 hari, sekarang bisa 2,5 hari. Selain karena antre pengisian BBM di SPBU, waktu tunggu di pelabuhan penyeberangan juga cukup lama,” ucapnya. Adi sempat mengira, saat harga biosolar naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter, antrean truk di SPBU akan hilang. Kenyataannya, antrean masih tetap saja panjang. Apalagi jika pengiriman dari Pertamina tidak lancar. ”Input” data Pengawas SPBU 24.30105 Palembang, Azwar, menjelaskan, antrean yang terjadi di tempatnya disebabkan proses input data yang membutuhkan waktu. Apalagi jika ada pengendara yang nomor pelat kendaraannya berbeda dengan STNK. Azwar tidak mau SPBU yang diawasinya itu mendapatkan sanksi dari Pertamina. ”Tujuannya agar penyaluran BBM bersubsidi bisa tepat sasaran,” ungkapnya. Terkait jumlah pasokan, lanjut Azwar, tidak ada pengurangan. Bahkan, pada beberapa kejadian, proses pengisian harus ditunda karena pasokan masih tersedia. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyatakan tidak ada kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU. Bahkan, mulai 1 Oktober 2022, pemerintah menyetujui penambahan kuota solar dari  15,1 juta kl menjadi 17,83 juta kl dan penambahan pertalite dari 23,05 juta kl menjadi 29,91 juta kl. (Yoga)

Kondisi perekonomian dunia semakin sulit, akibat berkurangnya pasokan minyak dunia menyusul keputusan pemangkasan produksi minyak hingga 2 juta barel per hari oleh OPEC+. Muncul kekhawatiran, kenaikan harga minyak pasca pemangkasan produksi dapat memperparah inflasi yang kini menggoyahkan ekonomi global. Pada Rabu (5/10) Arab Saudi dan Rusia serta negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC)+ bersepakat memangkas produksi minyak sebesar dua juta barel per hari, setara 2 % produksi minyak global saat ini dan menjadi pemangkasan terbesar sejak pandemi tahun 2020. Pemangkasan tersebut akan diberlakukan mulai November 2022. Dalam konferensi pers seusai pertemuan OPEC+ di Vienna, Austria, Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdulaziz bin Salman mengatakan, keputusan pemangkasan produksi minyak itu dipicu tanda-tanda penurunan ekonomi dunia yang bisa memperlemah permintaan dan jatuhnya harga minyak. 

”Kami lebih memilih langkah pencegahan daripada nanti menyesal,” kata Abdulaziz, seperti dikutip The New York Times. ”Keputusan ini didasarkan pada kajian teknis. Kami tidak akan menggunakan (OPEC) sebagai organisasi politik,” ujar Suhail Al-Mazroui, Menteri Energi Uni Emirat Arab, menyangkal tudingan soal politisasi terhadap OPEC+. Keputusan pemangkasan produksi minyak tersebut dibuat saat harga minyak turun dari 120 USD per barel pada tiga bulan lalu menjadi 90 USD per barel. Saat keputusan pemangkasan produksi minyak OPEC+ diumumkan, harga minyak Brent yang menjadi patokan utama internasional naik 1,7 % sebelum ditutup pada 93,37 USD per barel. IHSG sejumlah bursa AS dan Eropa anjlok hingga 1,1 %. Mantan Kepala Departemen Analisis OPEC Hassan Balfakeih menyebutkan, pemangkasan produksi lebih dipicu faktor geopolitik dibandingkan kondisi pasar. (Yoga)

Pemerintah memprioritaskan beras dan daging pada stabilisasi harga dan pasokan pangan menjelang akhir tahun 2022 hingga awal 2023. Harga beras cenderung naik, sementara stok daging perlu dipacu untuk mengantisipasi peningkatan permintaan akhir dan awal tahun. Kepala Badan Pangan Nasional (National Food Agency/NFA) Arief Prasetyo Adi, di Jakarta, Kamis (6/10) mengatakan, rapat koordinasi terbatas yang dipimpin Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Rabu (5/10), membahas hal tersebut. Stabilisasi beras ditempuh dengan mempercepat penyerapan hasil panen petani, sementara untuk daging akan ditempuh dengan mengimpor daging kerbau dan sapi beku. Stok beras pemerintah ditargetkan setidaknya 1,2 juta ton. ”Beras sebenarnya cukup (untuk memenuhi kebutuhan nasional), tetapi adanya di masyarakat, penggilingan, dan lainnya. 

Sementara yang dikuasai pemerintah di Bulog, 780.000 ton,” ujarnya. Penyerapan gabah/beras untuk cadangan pemerintah perlu dipacu mengingat Perum Bulog yang juga operator NFA tengah memasifkan program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) atau operasi pasar dalam rangka stabilisasi. Tahun ini Bulog telah menyalurkan 650.000 ton beras untuk KPSH. Beberapa bulan ke depan, Bulog akan menyalurkan 200.000 ton beras per bulan. Sementara untuk mempercepat penyerapan gabah/beras petani, pemerintah memperpanjang kebijakan fleksibilitas harga pembelian oleh Bulog. Harga pembelian beras telah dinaikkan dari Rp 8.300 per kilogram menjadi Rp 8.800 per kg, hingga batas waktu yang akan ditentukan kemudian. (Yoga)

Serikat Petani Indonesia (SPI) memperkirakan melandainya produksi gabah mendatang disebabkan oleh penurunan kualitas tanah karena kurangnya bahan organik dan meningkatnya ancaman hama penyakit. Ketua Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi SPI, Muhammad Qomarun najmi mengatakan, kurangnya bahan organik pada tanah dapat menyebabkan pemupukan tidak efektif. Sementara ancaman hama saat menghambat produksi gabah di beberapa wilayah Indonesia. "Potensi penurunan produksi bisa sampai 10 % karena tidak efektifnya pupuk dan meningkatnya ancaman hama penyakit," ujar dia kepada Tempo, kemarin. Saat ini pun, menurut dia, kendati produksi gabah per luasan tanah masih relatif stabil dan meningkat karena adanya periode La Nina, kenaikannya tak setinggi musim kemarau basah sebelumnya. Selain karena hama, lesunya pertumbuhan produksi gabah disebabkan oleh adanya banjir di beberapa wilayah. Qomarun najmi juga melihat produksi menurun akibat sebagian petani beralih dari menanam padi ke komoditas lainnya, misalnya jagung. "Karena pada periode awal masa pandemi Covid-19 harga gabah murah banget. Sedangkan harga jagung lebih tinggi," ujar dia. Pemerintah perlu memberi jaminan pasar dan harga gabah untuk memacu semangat petani memproduksi gabah. Petani juga perlu mendapat pendidikan dan pelatihan penggunaan pupuk organik hingga pengendalian hama terpadu untuk meningkatkan produksi.

Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, membenarkan bahwa kenaikan produksi beras pada periode La Nina yang berlangsung sejak 2020 tidak setinggi periode sebelumnya. Bahkan pada tahun lalu produksinya turun. Berdasarkan catatan AB2TI, produksi padi turun 7,7 % pada 2019 karena periode El Nino. Memasuki La Nina pada 2020, produksi naik tipis 0,09 %. Masih pada periode kemarau basah, produksi gabah turun 0,42 % pada 2021 ujar Andreas, yang juga guru besar Fakultas Pertanian IPB. Padahal, 20 tahun terakhir, fenomena La Nina membuat produksi meningkat sangat tajam, dengan angka kenaikan terendah sebesar 4,7 % pada 2007. Andreas menduga turunnya produksi itu dipicu oleh menurunnya minat petani menanam padi. Pasalnya, ia mencatat, sejak Agustus 2019 hingga Juni 2022, harga gabah di tingkat usaha tani anjlok. Sebelum kembali melonjak pada Juli 2022, Andreas mengatakan asosiasinya mengusulkan pemerintah segera menaikkan HPP dari Rp 4.200 menjadi Rp 6.000 per gabah kering panen. (Yoga)

KKP mengusulkan tambahan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan. Penyaluran BBM bersubsidi dinilai masih sangat terbatas. Beban nelayan semakin berat akibat kenaikan harga BBM sejak awal September lalu. Saat ini, nelayan di sejumlah wilayah mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM untuk melaut, baik solar bersubsidi maupun solar eceran. Kondisi itu menyebabkan sebagian nelayan terpaksa berhenti melaut. Jubir Menteri KKP Wahyu Muryadi mengemukakan, kendala utama dalam penyaluran BBM bersubsidi nelayan adalah jumlah kuota BBM yang disalurkan Pertamina masih terbatas. Selain itu, belum akuratnya data pelaporan penggunaan BBM subsidi oleh pemda ataupun pengelola SPBU nelayan (SPBUN). Dalam Peraturan Kepala Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) No 102 Tahun 2021, jumlah SPBUN yang ditetapkan sebagai penyalur BBM untuk nelayan sebanyak 335 unit. Jumlah SPBUN itu hanya 3 % total 11.000 kampung nelayan.

Pada November 2021, KKP telah mengusulkan kuota tahunan BBM bersubsidi untuk nelayan sebanyak 2,2 juta kiloliter. Namun,  kuota yang diberikan oleh BPH Migas hanya 624.834 kilo liter. Kuota itu terbagi untuk SPBUN dan stasiun pengisian bahan bakar (SPBB) nelayan sebanyak 567.395 kiloliter, serta kuota SPBN milik PT AKR Corporindo sebanyak 57.439 kiloliter. Sementara itu, realisasi BBM subsidi nelayan per Mei 2022 sebanyak 255.516,4 kiloliter atau sebesar 40,89 % dari alokasi. KKP telah melayangkan surat kepada BPH Migas dan Pertamina pada 20 September 2022 untuk mencari solusi terkait dengan permasalahan kekurangan BBM subsidi untuk nelayan tersebut. ”Kami berharap adanya penambahan kuota BBM bersubsidi atau ada harga khusus untuk  nelayan,” ujar Wahyu saat dihubungi, Rabu (5/10), di Jakarta. (Yoga)

Saat perekonomian belum pulih dari tekanan akibat pandemi Covid-19 dan serangan Rusia ke Ukraina, harga beras yang tak terjangkau akan sangat menyusahkan masyarakat. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan, dengan segala cara, untuk mengatasinya. Satu bulan terakhir, harga beras sudah naik lebih dari dari 50 %. Di Pasar Induk Cipinang, harga beras kualitas medium, yang sebelumnya Rp 9.000 per kg, pada 3 Oktober telah mencapai Rp 13.600 per kg, jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah Rp 9.450 per kg. Jika pemerintah tidak bertindak cepat, harga beras diperkirakan terus melonjak cepat sebagai efek dari kenaikan harga BBM pada awal September. Saat ini para pedagang masih menjual stok beras lama. Setelah stok lama habis nanti, mau tak mau pedagang menjual stok baru dengan harga yang sudah naik karena melambungnya ongkos angkut akibat kenaikan harga BBM.

Di sisi lain, harga gabah juga terus melejit. Saat ini gabah kering panen di tingkat petani sudah di atas Rp 6.000 per kg, naik dari Rp 5.288 per kg akhir September. Dengan harga gabah tinggi, ditambah biaya pengangkutan, harga beras medium bisa mencapai Rp 15 ribu per kg. Cara tercepat mengendalikan harga adalah mengintervensi pasar dengan menyalurkan stok beras di bawah harga eceran tertinggi ke pedagang atau konsumen. Masalahnya, saat ini cadangan beras Bulog hanya 800 ribu ton. Padahal dibutuhkan setidaknya 1,5 juta ton stok beras agar pemerintah bisa memenuhi permintaan pedagang pasar untuk mengendalikan harga lewat operasi pasar. Bulog perlu diberi keleluasaan untuk menyerap gabah dari petani agar bisa bersaing dengan swasta. Bulog juga dapat bekerja sama dengan petani dan penggilingan kecil untuk menambah cadangan beras. Sinergi dengan perusahaan milik negara lainnya yang memproduksi beras juga perlu dilakukan. Seandainya itu belum cukup, jangan ragu untuk membuka keran impor. (Yoga)