Kenaikan harga BBM dan sejumlah bahan pangan mendorong inflasi September 2022. Nelayan jadi kelompok rentan yang paling terimbas. Dampak kenaikan harga BBM diperkirakan masih merembet ke sektor lain. BPS mencatat, inflasi nasional pada September 2022 mencapai 1,17 % secara bulanan dan 5,95 % secara tahunan. Inflasi bulanan itu merupakan yang tertinggi sejak Desember 2014 yang tercatat 2,46 %, sementara inflasi tahunan menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015 yang 6,25 %. Kelompok pengeluaran transportasi mengalami inflasi 8,88 % dengan andil 1,08 persen pada inflasi September 2022. Komoditas dan jasa yang dominan memberi andil adalah bensin dengan andil 0,89 %, tarif angkutan dalam kota 0,09 %, solar 0,03 %, dan tarif angkutan antar kota 0,03 %. Selain itu, tarif ojek dan taksi daring memberi andil masing-masing 0,02 % dan 0,01 %.

Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers, Senin (3/10) mengatakan, pendorong utama inflasi September 2022 adalah komponen harga yang diatur pemerintah, yakni pertalite, solar, dan pertamax. Kenaikan harga BBM itu juga menyebabkan tarif transportasi umum dan barang turut naik. ”Penyesuaian harga BBM berdampak pada lonjakan inflasi kelompok energi hingga 16,48 %,” ujarnya. Untungnya, inflasi di sektor  energi teredam oleh penurunan harga pangan. Meskipun begitu, harga pangan tetap perlu dicermati karena berpotensi terdampak kenaikan harga BBM. Beras, misalnya, harganya sudah naik lantaran dipengaruhi oleh kenaikan biaya angkut dan buruh harian. Selain itu, kenaikan harga BBM masih akan merembet ke sektor lain. Di sektor perdagangan besar,  kenaikan ongkos transportasi turut mendongkrak harga-harga bahan bangunan/konstruksi. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) bahan bangunan September naik 1,27 % lantaran kenaikan harga solar, pasir, batu fondasi, semen, dan batu split. (Yoga)

Ketahanan nelayan mulai goyah. Kenaikan harga BBM semakin membebani biaya produksi nelayan. Sementara itu, ketimpangan distribusi BBM bersubsidi untuk nelayan di sejumlah daerah belum teratasi. Dari data BPS, nilai tukar nelayan (NTN) pada September 2022 merosot paling tajam ketimbang nilai tukar petani (NTP) pada subsektor lain. NTN merosot -1,84 % secara bulanan, yakni dari 107,21 menjadi 105,24. Sementara nilai tukar pembudidaya ikan turun -0,11 % secara bulanan, yakni dari 105,44 menjadi 105,33. Kenaikan harga BBM sangat berdampak pada peningkatan beban pengeluaran dan biaya produksi nelayan. Ketua Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana mengemukakan, sejak kenaikan harga BBM, nelayan semakin kesulitan mendapatkan BBM, baik yang bersubsidi di SPBU nelayan (SPBUN) maupun eceran karena pasokan semakin terbatas.

Di Indramayu, sejumlah nelayan kapal ukuran 6 GT ke atas saat ini tidak bisa melaut karena kesulitan membeli BBM. Sementara di Cirebon, nelayan kecil memilih tidak melaut karena harga jual ikan tidak sesuai dengan kenaikan biaya perbekalan. Nelayan membutuhkan segera langkah konkret untuk kecukupan pasokan BBM. ”Kesulitan mendapatkan BBM membuat nelayan tidak bisa melaut. Banyak nelayan mulai menganggur,” kata Budi, Senin (3/10). Ketum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan mengemukakan, dampak kenaikan harga BBM semakin membebani kehidupan nelayan. Komponen BBM sangat besar dalam biaya produksi nelayan, yakni sekitar 60-70 %. Sebagian nelayan yang tidak bisa memperoleh BBM bersubsidi selama ini harus membeli BBM secara eceran dengan harga lebih mahal. (Yoga)

PLN Memutuskan program pengalihan ke kompor listrik dibatalkan. “PLN Hadir memberikan kenyamanan di tengah masyarakat melalui penyediaan listrik yang andal,” ujar Dirut PLN Darmawan Prasodjo, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/9). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan program konversi LPG 3 kg ke kompor listrik induksi belum berlaku pada 2022. Pertimbangan ini diambil setelah pemerintah melihat lansung kondisi di lapangan. Bagi PLN, program kompor listrik merupakan proyek besar yang hitung hitungannya menguntungkan bagi negara dan masyarakat. Menurut PLN, program peralihan kompor LPG 3 kg ke kompor listrik rumah tangga dapat menghemat APBN dan impor LPG. Berdasarkan perhitungan PLN, setiap 1 kg konversi LPG 3 kg ke kompor listrik dapat memberikan penghematan Rp 720 lebih murah dari gas melon konvensional. Namun sajian angka penghematan yang menakjubkan dan kesiapan produksi dari pelaku industri tersebt tak memikat pengambil keputusan di negeri ini.  (Yoga)

Pemerintah memerintahkan PT PLN (Persero) untuk menggunakan dana dari penyertaan modal negara atau PMN pada tahun depan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Tanah Air. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik setelah mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp10 triliun pada tahun anggaran 2023. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengatakan PMN yang diberikan kepada PLN dan badan usaha pelat merah lainnya menjadi penugasan untuk membuka peluang atau pasar baru di tengah masyarakat. “PMN PLN Rp10 triliun ini adalah penugasan untuk jaringan listrik dan listrik desa, kalau teman-teman bilang tidak usah dibangun listrik desa ya sudah kami pun tidak butuh PMN,” kata Arya di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (29/9/2022).Kendati demikian, PLN membutuhkan suntikan modal mencapai sekitar Rp20 triliun untuk mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik 100 persen selama periode 2023-2024. Berdasarkan perhitungan PLN, dana elektrifikasi itu bakal dialokasikan untuk kawasan Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp2,03 triliun, regional Sumatra dan Kalimantan Rp9,93 triliun, dan regional Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara mencapai Rp6 triliun. Rencananya, PLN bakal menagih PMN sisanya sebesar Rp7,96 triliun pada APBN 2024. Di sisi lain, dana PMN 2020 yang sudah terealisasikan sampai dengan triwulan pertama 2022 mencapai Rp4,7 triliun atau setara dengan 95 persen dari keseluruhan total dana PMN diterima.

Sampai Rabu (28/9) bantuan materi dan non materi terus berdatangan ke posko sekitar lokasi kebakaran di belakang Pasar Kembang Cikini di Jalan Cikini Kramat RW 001, Pegangsaan, Menteng, Jakpus, Irawan Prasetyo, Ketua RW 001, mengungkapkan, ada yang menyalurkan bahan pokok, makanan siap santap, dan pakaian. Namun, ketersediaan air bersih serta fasilitas mandi, cuci, dan kakus (MCK) masih terbatas. Hal ini dikeluhkan Aida (48), salah satu korban kebakaran yang mengungsi di posko bersama dua anaknya. ”Kebetulan air di tempat MCK kecil. Jadi, kami yang di posko menumpang dulu ke warga yang air dan listriknya hidup,” ujarnya. Ia juga mengharapkan ada fasilitas MCK untuk perempuan. (Yoga)

Kenaikan harga jual rata-rata dan pertumbuhan volume distribusi gas akan menjadi pendorong kinerja PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) hingga akhir tahun ini. Saham PGAS pun masih punya peluang penguatan jangka panjang. Analis Panin Sekuritas Christian Anderson Yuwono mengatakan, saham-saham berbasis komoditas pada umumnya memiliki kecenderungan untuk bergerak positif sejalan harga komoditas dasarnya. Direktur Utama Perusahaan Gas Negara M. Haryo Yunianto mengatakan, kinerja operasional tumbuh positif. Volume niaga gas mencapai 930 billion british thermal unit per day (bbtud) di semester pertama 2022. Realisasi ini naik 4,1% secara tahunan.

PT KIS Biofuels Indonesia mulai melakukan pembangunan 25 pabrik biomethane compressed natural gas atau bio-CNG dari limbah sawit skala komersial dengan total kapasitas 387.000 meter kubik. CEO PT KIS Biofuels Indonesia KR Raghunath mengatakan bahwa pembangunan pabrik tersebut merupakan proyek bio-CNG komersial skala besar pertama di Indonesia dan Asia.Pada April hingga November 2023, KIS akan melakukan komisioning untuk tiga proyek pertama kerja sama dengan Anglo Eastern Plantations (AEP Group) dan Mahkota Group dengan volume bio-CNG mencapai 1.230 MMBtu per hari. KIS Group menargetkan pembangunan 25 pabrik bio-CNG di Sumatra Utara dengan total nilai investasi mencapai US$110 juta. Pembangunan sejumlah pabrik tersebut ditargetkan rampung pada Desember 2024.Proyek itu juga diklaim mampu mengurangi emisi karbon sebesar 3,7 juta ton CO2 per tahun, dan menghasilkan 3,7 juta kredit karbon per tahun.

Besarnya pengguna liquefied petroleum gas 3 kilogram dipandang sebagai pasar yang cukup menjanjikan oleh badan usaha milik negara atau BUMN sektor energi di tengah tingginya harga komoditas minyak dan gas bumi dunia. Konversi kompor liquefied petroleum gas (LPG) menjadi wacana yang terus dibahas di tengah tingginya subsidi yang harus dikeluarkan pemerintah untuk komoditas tersebut. Penggunaan listrik sebagai sumber energi untuk memasak juga dinilai bakal mengurangi impor yang selama ini membebani anggaran negara. Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN sempat menyebut bahwa konversi 15,3 juta kompor LPG ke kompor induksi/listrik bisa menghemat anggaran hingga Rp85,65 triliun dalam 5 tahun. Berdasarkan penghitungan PLN, setiap 1 kilogram konversi LPG 3 kilogram ke kompor induksi dapat memberikan manfaat penghematan bagi masyarakat Rp720 lebih murah dari pengadaan gas melon konvensional, sedangkan penghematan untuk APBN mencapai Rp8.186 setiap kilogramnya. Dengan demikian, potensi penghematan subsidi dapat menyentuh di angka Rp17,13 triliun setiap tahunnya untuk 15,3 juta pelanggan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah masih belum memutuskan lebih lanjut terkait dengan program konversi kompor listrik. “Program ini tidak diberlakukan 2022. Pembahasan anggaran dengan DPR belum dibicarakan, dan tentunya belum disetujui,” ujarnya. Airlangga menjelaskan bahwa program konversi kompor LPG yang dikerjakan PLN saat ini masih sebatas uji coba di dua daerah, yakni di Solo dan Bali.

Penghargaan disampaikan Dirjen IRRI Jean Balié di Istana Negara Jakarta, 14 Agustus 2022. IRRI menghargai dan memuji upaya keras Indonesia untuk mengujudkan swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut (2019-2021). Banyak negara di Asia, seperti Filipina, Bangladesh, dan Sri Lanka, pernah meraih swasembada beras, lalu beralih jadi importir beras. Pemerintah negara-negara Asia itu berkeinginan untuk meraih kembali swasembada, tetapi sangat sulit diwujudkan. Lebih mudah meraih swasembada yang pertama daripada mempertahankannya. Sejak Reformasi, keinginan pemerintah untuk swasembada beras tetap tinggi, dukungan politiknya juga tinggi.

Indonesia pernah meraih kembali swasembada beras dalam waktu singkat, hanya 2 tahun (2008- 2009). Setelah itu Indonesia kembali menjadi negara importir beras penting hingga 2018. Masyarakat Indonesia tentu merasa bangga atas penghargaan tersebut. Namun, ada pula sejumlah pakar yang mempertanyakannya, terutama apabila dikaitkan dengan nasib para petani padi yang terus terpuruk dalam dua tahun terakhir, demikian juga industri penggilingan padi. (Yoga)

Pemerintah mengumumkan telah mengantisipasi kenaikan harga pangan, khususnya beras. Antisipasi itu untuk menghadapi situasi menjelang akhir tahun. Namun, lebih penting lagi antisipasi tahun depan, saat kondisi politik menghangat. Perum Bulog, yang memiliki stok 800.000 ton cadangan beras pemerintah, memasifkan operasi pasar (Kompas, 26/9). Kendati tak signifikan, harga beras medium dan premium di tingkat nasional cenderung meningkat. Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional, harga rata-rata nasional beras medium naik dari Rp 10.990 per kg pada 17 September 2022 menjadi Rp 11.000 per kg pada 23 September 2022. Pada periode yang sama, beras premium naik dari Rp 12.510 per kg menjadi Rp 12.520 per kg.

Jika saat ini terjadi kenaikan harga beras, seharusnya pemerintah melakukan penyelidikan lebih mendalam di lapangan. Pemerintah perlu memastikan gangguan yang terjadi karena sampai musim panen berikutnya ada masa lima sampai enam bulan, mengacu pada musim tanam yang dimulai Oktober, di mana harga beras harus bisa stabil. Kita perlu menekankan masalah ini karena perpolitikan tahun depan bakal menghangat. Pada masa itu kenaikan harga pangan bakal memunculkan gejolak sosial. Implikasinya, berbagai masalah akan menumpuk. Keruwetan bakal terjadi saat politik memanas, disertai pasokan pangan yang bermasalah. Antisipasi yang diumumkan pemerintah untuk tahun ini sepertinya perlu diperpanjang hingga awal 2024 ketika pemilu berlangsung. (Yoga)