Kementerian Perindustrian mengumumkan investasi senilai Rp 1,3 triliun dari Cargill Indonesia untuk pabrik corn wet milling di Pasuruan, Jatim. Pabrik ini memproduksi pati jagung dan pemanis buatan untuk kebutuhan bahan baku pada industri pengguna. ”Cargill akan mengoptimalkan otomatisasi pada pabriknya,” kata Dirjen Industri Agro Putu Juli Ardika di Jakarta, Senin (12/9). (Yoga)

Aktivitas tambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel, terus bertambah. Terdapat 7.734 sumur yang masih beroperasi di daerah itu. Diperlukan payung hukum dan regulasi yang tegas agar aktivitas ini bisa dihentikan. Polda Sumsel Irjen Toni Harmanto di Palembang, Senin (12/9) mengatakan, setelah pemetaan bersama Satkersus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sumatera Bagian Selatan diketahui jumlah sumur tambang minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin mencapai 7.734 sumur. Sumur-sumur itu tersebar di beberapa kecamatan. Data ini meningkat dibandingkan pemetaan pada Oktober 2021. Saat itu, Polda Sumsel mencatat terdapat 5.482 sumur minyak ilegal yang tersebar di delapan kecamatan, yaitu Babat Toman, Sanga Desa, Batanghari Leko, Lawang Wetan, Tungkal Jaya, Plakat Tinggi, Keluang, dan Bayung Lencir (Kompas, 26/10/2021).

Padahal, sejumlah upaya telah dilakukan untuk mengurangi aktivitas tambang minyak ilegal tersebut, seperti menertibkan 1.000 sumur minyak ilegal di Musi Banyuasin. Namun, aktivitas penambangan liar terus saja berlangsung, bahkan menjamur. Kondisi itu diduga didorong motivasi karena pendapatan yang besar. Toni menjelaskan, untuk membuat sumur ilegal dengan cara tradisional, modal yang dibutuhkan hanya Rp 30 juta. Modal itu bisa kembali hanya dalam satu bulan. Hal ini didukung ada  pasar yang menampung hasil tambang mereka, baik di Sumsel maupun Pulau Jawa. Toni mengakui sebagian besar aktivitas mereka tidak terpantau aparat lantaran jumlah personel kurang memadai. (Yoga)

Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam mengelola Blok Masela sebagai salah satu wilayah kerja minyak dan gas bumi atau migas dengan menyiapkan beragam strategi agar pengembangannya bisa segera rampung. Selain terus mendorong masuknya PT Pertamina (Persero) ke dalam Blok Masela, pemerintah juga menyiapkan strategi konsorsium untuk mengambil alih 35% hak partisipasi wilayah kerja (WK) tersebut yang dikuasai Shell Upstream Overseas Services Limited (Shell).Menteri Investasi Indonesia/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah menyiapkan konsorsium yang terdiri atas Indonesia Investment Authority atau INA, Pertamina, dan sejumlah perusahaan swasta untuk mengambil alih hak partisipasi Shell. Pemerintah pun menargetkan konsorsium tersebut dapat disiapkan dalam waktu dekat, atau paling cepat pada tahun ini sudah rampung.Selain itu, Bahlil juga memastikan tidak menutup kemungkinan bagi investor asing, terutama pemilik teknologi untuk ikut bergabung dalam konsorsium yang akan dibentuk pemerintah.Selain itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menegaskan program gas di Maluku harus menjadi prioritas setelah melihat langsung persoalan tersebut di lapangan.

JAKARTA, ID - Survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan mayoritas masyarakat tidak mengetahui harga bahan bakar minyak (BBM) disubsidi pemerintah. Selaras dengan itu, mayoritas pemilih bakal calon presiden (capres) pada Pilpres 2024, seperti Anies  Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto tidak mengetahui BBM disubsidi. "Jadi mayoritas pendukung calon-calon presiden ini tidak tahu bahwa BBM disubsidi,” kata Pendiri SMRC, Saiful Mujani dalam tayangan Youtube SMRC TV yang disiarkan, Sabtu (10/9/2022). Saiful Mujani membeberkan terdapat 68% pendukung Anies Baswedan yang tidak mengetahui BBM disubsidi. Sementara terdapat 61% pendukung Ganjar Pranowo, dan 69% pendukung Prabowo Subianto yang tidak tahu BBM disubsidi. “Itu agak mengherankan saya karena dugaan saya masyarakat tahu bahwa beli bahasa kita sehari-hari bensi begitu ya ke tempat penjualan bensin itu dengan harga begitu saja. Tidak sadar harga itu tidak sesuai harga sebenarnya. Masyarakat kebanyakan tidak tahu harga itu harga yang sudah dikendalikan oleh pemerintah,” katanya. (Yetede)

Akhir pekan ini, Presiden Joko Widodo mengirim sinyal bahwa Indonesia kalah melawan Uni Eropa terkait gugatan larangan ekspor bijih nikel di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO). Jika kalah, Indonesia wajib membuka lagi ekspor bijih nikel yang sudah ditutup sejak tahun 2020. Situasi pun berpeluang menghambat pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia masih berupaya maksimal menghadapi gugatan di WTO ini. Menteri Arifin menepis kekhawatiran bahwa putusan WTO itu bakal menghambat program pengolahan nikel di dalam negeri. Memang, bisa saja Indonesia menerapkan pajak tinggi bagi ekspor nikel untuk menyiasati vonis WTO. "Tetapi efeknya akan bolak balik, namun memang harus kita lawan," tandas dia.

Setelah kenaikan harga BBM jenis pertalite dan biosolar yang disubsidi, pengaturan penerimanya juga mesti dibenahi mengingat selama ini tidak tepat sasaran. Terbitnya regulasi yang mengatur kelayakan penerima BBM bersubsidi dinanti. Selain itu, pengawasan distribusi BBM bersubsidi mesti ditingkatkan. Ekonom yang juga Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang Nazaruddin Malik, dalam webinar terkait sistem pengawasan BBM bersubsidi yang digelar Partai Perindo, Jumat (9/9) mengatakan, penyesuaian harga BBM bersubsidi memang pilihan sulit dan memunculkan pro dan kontra.

”Yang paling penting, perlu ada koordinasi dan sinergi lintas instansi, termasuk pelibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pengawasan distribusi dan konsumsi BBM. (Itu) akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM bersubsidi lebih baik. Juga merevisi Perpres No 191 Tahun 2014 yang belum mengatur konsumsi pertalite secara khusus,” ujar Malik. Mengenai pengendalian, imbuh Malik, ada beberapa skema, seperti yang telah mengemuka akhir-akhir ini. Misalnya, pembatasan jenis kendaraan berdasarkan kapasitas mesin (cc). Opsi lainnya, BBM bersubsidi hanya bisa dikonsumsi kendaraan roda dua, transportasi publik, serta roda empat tertentu untuk kegiatan ekonomi produktif.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Saleh Abdurrahman, di acara yang sama, menuturkan, dengan regulasi yang berlaku saat ini, untuk biosolar sebenarnya sudah diatur meski belum dari sisi kelayakan konsumen. Misalnya, mobil pribadi mewah pun masih bisa diisi solar, tetapi dibatasi maksimal 60 liter per hari, sedangkan kendaraan roda enam maksimal sebanyak 200 liter per hari. ”Ini yang sedang kita koreksi dalam revisi Perpres No 191/2014. Ke depan, truk-truk tronton atau kendaraan dengan roda 6 hingga 10 tidak mudah lagi dapatkan solar subsidi, kecuali mungkin yang mengangkut sembako,” ucap Saleh. Begitu juga pada pertalite. Untuk saat ini, pengaturan berdasarkan besaran cc mobil yang dianggap yang paling tepat untuk penyaluran BBM bersubsidi menjadi lebih tepat sasaran. (Yoga)

ID Food pelan-pelan terus memperkuat ketahanan pangan nasional. Tak hanya bergerak di komoditas beras, ikan, gula, dan minyak goreng, tetapi juga susu, daging ayam, dan daging sapi. Rencana bisnis apik digulirkan. Namun, lagi-lagi, permodalan menjadi kendala. Holding BUMN Pangan, ID Food, melalui PT Berdikari (Persero), salah perusahaan yang menjadi anggota holding, berencana membangun bisnis peternakan ayam terintegrasi, penggemukan dan pembibitan sapi, serta susu sapi. Rencana bisnis itu akan digulirkan pada 2022-2025. ”Total investasi yang dibutuhkan untuk merealisasikan rencana bisnis dalam kurun periode tersebut sebesar Rp 5,761 triliun,” kata Dirut PT Berdikari (Persero) Harry Warganegara dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR yang digelar secara hibrida, Senin (5/9).

Bisnis peternakan ayam terintegrasi ini mulai dari penyediaan bibit ayam, peternakan ayam pedaging, hingga penyediaan pakan ayam. Peran utama Berdikari menjadi perusahaan buffer stock atau penyangga  peternak ayam untuk menyediakan bibit dan pakan dengan harga terjangkau untuk menjamin keberlangsungan bisnis peternak ayam rakyat yang berjumlah 10 % total peternak ayam di Indonesia.

 Berdikari juga mulai merintis bisnis sapi sejak 2021 untuk memenuhi kebutuhan daging sapi dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan impor sapi. Kebutuhan daging sapi dalam negeri pada 2022 sebesar 706.388 ton, meningkat dari 669.731 ton, berdasarkan perhitungan kebutuhan konsumsi daging sapi per kapita per orang yang meningkat dari 2,46 per kg per tahun menjadi 2,57 per kg per tahun. Berdikari juga berencana mengembangkan bisnis susu untuk memperkuat ekosistem susu nasional karena potensi pasarnya cukup besar. Total kebutuhan susu sapi nasional 4,4 juta ton dan 1 juta ton atau 23 % dipenuhi dalam negeri. (Yoga)

Sopir dan kondektur bus Mayasari 70A jurusan Tanah Abang-Cileungsi duduk-duduk di pinggir jalan  Gatot Subroto, kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (6/9) tiga hari setelah pemerintah mengumumkan harga BBM naik, Wahyu (40) dan kawan-kawannya yang mengemudikan bus hanya bisa gigit jari. Harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter. Kenaikan harga sampai 32 % itu begitu terasa karena dalam sehari, satu bus membutuhkan 105-140 liter solar. ”Satu PP (pulang pergi) bus ini butuh solar 35 liter. Kalau 3-4 kali PP, hitung aja butuh berapa. Beli solar sehari biasanya Rp 600.000, jadi hamper Rp 800.000. Setoran ke kantor tetap sama, tetapi BBM beli sendiri, otomatis uang makan keambil. Kita sudah nombok duluan dari kemarin,” ujarnya.

Selain pengemudi bus, pengemudi angkutan kota (angkot) reguler juga terdampak kenaikan biaya BBM. Jaki, sopir angkot M 09 jurusan Tanah Abang-Kebayoran Lama, kini harus membayar lebih untuk pengeluaran bensin sampai Rp 50.000 sehari. Di sisi lain, tidak ada sinyal setoran ke pemilik angkot sebesar Rp 120.000 per hari akan turun. Sopir lain seperti Ratno juga makin miris dengan kondisinya. Selain karena faktor penumpang yang makin sepi, kenaikan harga BBM dan daya bayar penumpang membuatnya hanya membawa sedikit uang buat keluarga di rumah.

Di Jakarta ada 4.400 mobil dari total 6.600 mobil angkot yang belum terintegrasi dalam manajemen PT Transjakarta melalui ekosistem Jaklingko. Artinya, pengemudi mobil angkot itu masih harus mengejar setoran kepada pemilik armada. Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kamis (8/9), menjelaskan, untuk tarif angkutan umum reguler, dalam hal ini angkutan umum atau angkot, pihaknya sudah menerima rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). ”Mereka (DTKJ) mengusulkan kenaikan Rp 1.000 menjadi Rp 6.000 per penumpang,” kata Syafrin. Adapun tarif angkutan umum yang tergabung dalam program Jaklingko tidak naik, tetap Rp 3.500 per orang. (Yoga)