Lingkungan Hidup
( 5820 )Bapanas Terus Mitigasi Potensi Krisis Pangan
JAKARTA, ID – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) terus melakukan mitigasi potensi terjadinya krisis pangan di Tanah Air. Dari hasil mitigasi sementara, Indonesia saat ini masih jauh dari krisis pangan karena ketersediaannya melimpah. Hingga akhir Desember 2022, pasokan 12 komoditas pangan strategis yang mencakup beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging ruminansia, daging dan telur ayam ras, gula konsumsi, serta minyak goreng masih akan surplus. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, krisis pangan memiliki tingkatan tertentu. Suatu negara dikategorikan mengalami krisis pangan apabila masyarakat sudah tidak bisa menjangkau makanan, tidak ada makanan yang tersedia, bahkan sampai kekurangan gizi dan mengalami gizi buruk. Di tengah potensi krisis pangan global, Indonesia saat ini dinilai masih memiliki ketersediaan pangan yang cukup. Kondisi tersebut didasarkan kepada perhitungan Neraca Pangan Nasional (NPN) serta tingginya potensi pangan lokal yang beragam dan masih berpeluang besar untuk terus dikembangkan sebagai substitusi bagi pangan impor. “Kita bersyukur, saat ini Indonesia tidak mengalami hal tersebut (krisis). Ketersediaan pangan, berdasarkan perhitungan NPN, menunjukkan bahwa pangan nasional dalam kondisi tersedia dan aman," ujar Arief.
Kemitraan jadi Kunci Keberhasilan Pengembangan Panas Bumi
JAKARTA, ID – Indonesia diyakini akan menjadi salah satu negara terdepan dalam pengembangan potensi panas bumi di dunia. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia nantinya bisa menjadi Global Geothermal Power House. Salah satu langkah terbaik mengembangkan panas bumi hingga ke industri turunannya adalah dengan kemitraan. Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Ahmad Yuniarto mengungkapkan keyakinan tersebut cukup beralasan, apalagi dengan jumlah potensi panas bumi yang diketahui hingga kini. Tersisa saat ini adalah inisiatif untuk kembangkan panas bumi. Menurut Yuniarto, panas bumi sekarang ini dan ke depannya tidak hanya dipandang sebagai salah satu alternatif pembangkit listrik, tapi lebih dari pada itu ada industri hilir panas bumi kini sudah menjadi keniscayaan yang mau tidak mau juga dikembangkan yakni green hydrogen. Salah satu cara untuk bisa memonetisasi potensi panas bumi secara efisien berikut serta industri turunannya adalah dengan penerapan teknologi. (Yetede)
Pemerintah Pusat-Daerah Sinergikan Data
Pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi dalam penguasaan data komoditas pangan penyumbang inflasi. Dengan demikian, pemantauan komoditas strategis bisa lebih mudah dan akurat dilakukan guna memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga. Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi pusat dan daerah pengendalian inflasi 2022 secara hibrida, di Surabaya, Jatim, Rabu (14/9) menyatakan, pengendalian inflasi hingga akhir tahun ini ditempuh dengan memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah melalui pemanfaatan data makro dan mikro secara detail. Kerja sama antar daerah diperlukan guna mengurangi disparitas pasokan dan harga bahan pangan antar wilayah. BPS mencatat, inflasi Agustus 2022 sebesar 4,69 % secara tahunan, lebih rendah dari inflasi Juli 2022 yang tercatat 4,94 %. Penurunan inflasi secara keseluruhan sejalan dengan penurunan inflasi harga pangan bergejolak (volatile food), dari 11,47 % pada Juli 2022 menjadi 8,93 % pada Agustus 2022. Kendati turun, harga pangan tetap berada di atas kesepakatan Tim Pengendalian Inflasi Pusat, yakni 3-5 %. (Yoga)
Solusi Teknologi untuk Pangan
Kendati masih jauh dari risiko krisis pangan, Indonesia dinilai perlu bekerja keras mengendalikan tren terus naiknya importasi komoditas pangan. Selain kebijakan hulu-hilir yang terintegrasi, insentif usaha, khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku di hulu, perlu jadi perhatian guna memperkuat produksi dalam negeri. Pemikiran itu mengemuka dalam Diskusi Ekonomi Berdikari tentang pangan yang digelar harian Kompas di Jakarta, Selasa (13/9). Ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan guna mengendalikan inflasi.
Dalam Diskusi Ekonomi Berdikari itu, sejumlah narasumber berpendapat bahwa untuk membangun kemandirian, insentif usaha harus diperkuat. Salah satu terobosan tambahan yang bisa dilakukan adalah penggunaan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Pemberian subsidi ataupun bantuan sarana produksi pertanian harus dipastikan sampai kepada yang berhak. Teknologi memungkinkan semua insentif untuk petani bisa sampai kepada individu yang berhak. Dari berbagai masalah yang muncul selama ini,teknologi sudah tersedia, tetapi selalu saja terhambat masalah lain. Selain itu, berbagai informasi terkait pertanian, seperti informasi cuaca, informasi harga, informasi hama dan penyakit, bisa disebarkan secara lebih cepat dengan menggunakan teknologi. (Yoga)
Lonjakan Harga Minyak Momentum Alihkan Subsidi ke Energi Terbarukan
JAKARTA, ID – Lonjakan harga minyak mentah dunia merupakan momentum untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke energi terbarukan. Tanpa dukungan subsidi dan insentif, progres pengembangan energi terbarukan akan tetap lambat seperti sekarang. Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum kepada para investor, pemerintah dan DPR harus segera mengegolkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Dalam RUU yang mulai dibahas di parlamen itu, pemerintah harus membuat rincian insentif bagi para investor di sektor EBT, termasuk investor kendaraan listrik. Dengan begitu, harga produk EBT, termasuk kendaraan listrik, bisa terjangkau masyarakat menengah ke bawah, sehingga ketergantungan terhadap energi fosil berkurang signifikan. Hal itu terungkap dalam wawancara Investor Daily dengan pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi, Direktur Eksekutif Center Energy Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro, Presiden Asosiasi Panas Bumi Indonesia (API) Prijandaru Effendi, dan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta, Rabu (14/9). (Yetede)
Kemenperin: Kenaikan Harga BBM jadi Momentum Beralih ke Kendaraan Listrik
JAKARTA, ID – Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dikarenakan tingginya harga minyak dunia. Hal ini menyebabkan bengkaknya anggaran subsidi oleh pemerintah. Di sisi lain, kenaikan harga BBM dapat menjadi momentum masyarakat untuk beralih ke kendaraan rendah emisi yang mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Taufiek Bawazier mewakili Menteri Perindustrian pada Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2022 mengatakan, meningkatnya minat masyarakat ke kendaraan rendah emisi juga dapat mengurangi konsumsi BBM dan melakukan diversifikasi energi. Sehingga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia akan harga minyak global. Pada penyelenggaraan GIIAS 29th di ICE BSD beberapa waktu lalu, terdapat tren kenaikan yang cukup signifikan dari masyarakat yang tertarik untuk memiliki kendaraan teknologi elektrifikasi (xEV), baik kendaraan berjenis hybrid sampai dengan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB),” papar Taufiek dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/9/2022). (Yetede)
Pemerintah membuka kemungkinan peninjauan kembali harga BBM domestik menyusul tren pelemahan harga minyak mentah global saat ini.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan penyesuaian dapat dilakukan jika harga minyak mentah dunia mendekati asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) pada awal tahun sebesar US$63 per barel. “Kalau misalnya kembali ke US$63 adalah [penyesuaian],” katanya, Selasa (13/9). Arifin mengatakan harga BBM yang berlaku saat ini masih relatif jauh dari harga keekonomian. Kendati demikian, dia mengatakan pemerintah akan tetap meninjau harga itu setelah pelemahan harga minyak mentah dunia ajek hingga akhir tahun ini. “Pertamax kan beberapa waktu lalu harganya ditahan Rp12.500 [jauh dari keekonomian]. Pada akhir-akhir, situasinya kan memang sudah berat,” ujarnya. Harga minyak Brent telah turun 20% dari posisi puncaknya pada Juni yang mencapai US$116,2 per barel akibat perang Rusia-Ukraina. Kontrak berjangka Brent pengiriman November kemarin diperdagangkan US$93,7 per barel.
Pelemahan harga minyak mentah berlangsung di tengah kekhawatiran penurunan konsumsi, termasuk di China yang memberlakukan pembatasan
mobilitas untuk mengendalikan penyebaran virus corona.
Bukit Asam Targetkan Laba Bersih Tembus Rp 10 Triliun
JAKARTA, ID – PT Bukit Asam Tbk (PTBA) menargetkan laba bersih bisa menembus angka Rp 10 triliun pada 2022, rekor tertinggi sepanjang masa. Optimisme ini seiring meningkatnya permintaan dan harga batu bara yang membantu kinerja perseroan. “Kalau kita lihat pencapaian laba bersih semester I-2022 Rp 6,2 triliun, kami tentu saja berharap nanti pencapaian full year bisa paling tidak double digit. Itu pun merupakan track record baru tertinggi yang bisa diperoleh PTBA sepanjang sejarah,” ungkap Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Bukit Asam Farida Thamrin pada Public Expose Live 2022, Selasa (13/9/2022). Dia menyebutkan, indeks harga batu bara Newcastle pada kuartal III- 2022 menembus level tertinggi yakni US$ 400 per ton, dari sebelumnya berada di kisaran harga US$ 250 perton pada awal tahun. Indonesian Coal Index (ICI) juga meningkat sampai melebihi level US$ 100 per ton pada kuartal II-2022. “Dari angka tersebut, semester pertama pencapaian kami sudah sesuai rencana. Selebihnya, kami optimistis kondisi semester kedua, angka yang akan bisa kami capai sampai akhir tahun kurang lebih 36 juta ton batu bara,” tutur Farida. (Yetede)
Pangan, Insentif Usaha Kunci Perkuat Kemandirian
Selain kebijakan hulu-hilir yang terintegrasi, insentif usaha, khususnya bagi petani, peternak, dan pelaku di hulu, perlu menjadi perhatian guna memperkuat produksi sekaligus kemandirian pangan nasional. Demikian poin yang mengemuka dalam Diskusi Ekonomi Berdikari tentang pangan yang digelar harian Kompas di Jakarta, Selasa (13/9). Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ketahanan pangan menjadi prioritas pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. ”Langkah pemerintah meningkatkan produktivitas, misalnya, (dengan mengizinkan) pemakaian bibit GMO (genetically modified organism) pada jagung, bisa juga untuk kedelai dan beras (padi),” ujarnya. Dalam jangka pendek, pemerintah mengupayakan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga pangan guna mengendalikan inflasi. Untuk komoditas beras, kata Airlangga, sudah ada penugasan kepada Perum Bulog untuk menyiapkan 1,2 juta ton cadangan beras pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan pembiayaan dengan bunga rendah dan mekanisme jual rugi untuk memperkuat fungsi Bulog.
Menurut Rektor IPB University Arif Satria, Indonesia mengalami diversifikasi panganyang salah. Semestinya bahan pangan yang dikonsumsi adalah produk nonberas produksi lokal. Namun, justru gandum yang notabene impor yang kian populer. Peningkatan konsumsi gandum terjadi di tengah kecenderungan turunnya rata-rata konsumsi beras per kapita. “Pengembangan pangan lokal harus ditempuh serius dan sistematis. IPB, misalnya, membuat mi berbahan baku berbagai bahan pangan lokal, tetapi masalahnya, siapa yang mau investasi produksinya. Perlu gerakan massal luar biasa,” ujarnya. Secara teknologi, kata Arif, Indonesia sejatinya tak tertinggal. Pada kedelai, IPB telah mengembangkan varietas yang produktivitasnya melampaui rata-rata produktivitas nasional 1,5 ton per hektar. Namun, ada pertimbangan lain bagi petani untuk menanamnya, khususnya terkait insentif usaha. Karena harganya rendah, petani lebih memilih menanam padi atau jagung yang dinilai lebih menguntungkan. Menurut Andreas, insentif usaha menjadi kunci mendorong produksi. Ketika usahanya mendatangkan hasil, antara lain karena harga jual hasil panennya terjamin, petani akan dengan sendiri berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas tanamannya. (Yoga)
Volatilitas Harga Minyak Dunia
Harga minyak mentah dua bulan terakhir menurun. Menkeu AS Yanet Yellen mengingatkan, harga akan melambung lagi di musim dingin. Sejumlah analis lembaga bahkan memprediksi harga minyak mentah patokan Brent akan kembali ke level 120 USD/barel selama musim dingin di belahan bumi utara. Brent sempat diperdagangkan di bawah 90 USD/barel pekan lalu setelah sempat melonjak hingga di atas 120 USD sebulan sebelumnya. Penurunan ini dipicu meningkatnya kekhawatiran akan resesi ekonomi global. Selain meningkatnya kebutuhan bahan bakar untuk pemanas selama musim dingin, melambungnya kembali harga dalam jangka pendek juga dipicu oleh sangat ketatnya pasokan di pasar global. Di AS, pemerintah akan menghentikan pelepasan cadangan minyak strategis (SPR) mulai 1 November 2022. Sebelumnya, sejak Maret lalu, pemerintahan Presiden Joe Biden memerintahkan pelepasan SPR sebesar 1 juta barel/hari dalam rangka menekan tingginya harga gas di AS.
Selain itu, mulai 1 Desember 2022, Uni Eropa juga akan menerapkan embargo terhadap minyak dari Rusia. Hal ini akan kian memperketat pasokan minyak global. Langkah ini dibarengi penerapan batasan harga atas (price cap) oleh G7, yang juga kian membatasi ekspor minyak Rusia. Berbagai proyeksi sepakat, harga minyak mentah dunia akan cenderung bertahan tinggi sepanjang 2022 dan 2023. Dalam proyeksi terakhir, Badan Informasi Energi (EIA) AS memprediksi rata-rata harga Brent 104,21 USD pada 2022 dan turun menjadi 96,91 USD/barel pada 2023. Volatilitas dan ketidakpastian harga juga dipicu oleh prospek pengurangan produksi OPEC+ mulai Oktober 2022. Faktor penahan harga antara lain kekhawatiran resesi global, sementara factor pendorong antara lain dibukanya ekonomi China pasca-lockdown dan rendahnya cadangan strategis di banyak negara. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









