Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan nama-nama perusahaan sawit yang belum merealisasikan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang telah disetujui. "Ini ada yg belum merealisasikan persetujuan ekspornya. Industri nabati. Data ini berdasarkan report daripada pelaku sektor usaha. Ini per hari ini," kata Zulkifli dalam rapat bersama pengusaha-pengusaha minyak goreng, Senin (27/7)

Berdasarkan data dari INA Trade Kementerian Perdagangan, terdapat 26 perusahaan sawit yang belum merealisasikan ekspornya. Menurut Zulkifli, laporan terakhir yang telah diterima Kemendag menunjukkan dari 2.251.125 izin ekspor, baru 59,58 % yang terealisasi. Sedangkan, 40 % lainnya masih belum menggunakan izin ekspornya. Menurut Zulkifli data yang masuk seperti itu, tapi bisa juga produsennya belum lapor. (Yoga)

JAKARTA, SURYA 

Uji coba penjualan BBM subsidi Pertalite dan Solar ke pengguna yang terdaftar mulai dilakukan Pertamina Patra Niaga. Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, dalam menyalurkan BBM subsidi ada aturannya, baik dari sisi kuota atau jumlah maupun dari sisi segmentasi penggunanya. Saat ini segmen pengguna Solar subsidi Ini sudah diatur, sedangkan  Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas. "Kami harus tepat sasaran dan tepat kuota dalam menyalurkan BBM Yang disubsidi pemerintah." jelasnya dalam keterangan resmi. Senin (27/6).

Saat ini masih terjadi di lapangan adanya konsumen yang tidak berhak mengonsumsi Pertalite dan Solar. Untuk memastikan mekanisme penyaluran makin tepat sasaran. Pertamina Patra Naga berinisiatif dan berinovasi melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar bagi pengguna yang sudah terdaftar di dalam sistem MyPertamina.

"Kami menyiapkan website My Pertamina yakni https://subsiditepat.mypertamina.id/ yang dibuka pada 1 Juli 2022. Masyarakat yang merasa berhak menggunakan Pertalite dan Solar dapat mendaftarkan datanya melalui website ini, untuk kemudian menunggu apakah kendaraan dan identitasnya terkonfirmasi sebagal pengguna yang terdaftar lanjut Alfian. Uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/Kabupaten yang tersebar di 5 Provinsi antara lain Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.

EMP Bentu Ltd. mulai menyalurkan gas perdana atau first gas in untuk PLTGU Riau dengan kapasitas 275 megawatt (MW) sebagai bagian dari pemenuhan perjanjian jual beli gas sebesar 40 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Area Manager EMP Bentu Ltd, Yoyok S Purwanto mengatakan bahwa pasokan gas tersebut berasal dari lapangan potensial yang selama ini dikelola oleh EMP Bentu & Korinci Baru, yakni Lapangan Seng-Segat. Selain dari Wilayah Kerja Bentu, pasokan gas juga berasal dari Wilayah Kerja Korinci Baru yang kembali dioperasikan setelah sempat terhenti sejak 2013 lalu. “Dengan penyaluran gas perdana di titik serah Baru Gas Plant ini semakin menambah keandalan pasokan listrik di Riau, karena gas tersebut dimanfaatkan untuk PLTGU Riau milik PT MRPR di Kawasan Industri Tenayan Pekanbaru,” ujar Yoyok, akhir pekan lalu. Sementara itu, Kepala Divisi MPPF SKK Migas Ardiansyah menyampaikan bahwa tim proyek juga berhasil melakukan terobosan, yaitu dengan mengutamakan penyelesaian pemasangan peralatan utama, sehingga penyaluran gas perdana dapat dilaksanakan melalui balance of plant yang sudah selesai dibangun.

Pemerintah dan ID Food atau Holding BUMN Pangan akan mengintegrasikan aplikasi Warung Pangan dengan Peduli Lindungi untuk memperluas distribusi minyak goreng curah. Dengan begitu, masyarakat dapat membeli minyak goreng curah Rp 14.000 per liter melalui aplikasi Peduli Lindungi. Dirut ID Food Frans Marganda Tambunan, Minggu (26/6) mengatakan, 3.900 warung, toko, dan koperasi mitra Warung Pangan telah mendistribusikan minyak goreng curah program pemerintah. (Yoga)

Jatim membidik Jepang dan Romania sebagai pasar potensial produk pertanian, terutama ubi jalar. Untuk mendukung hal itu, budidaya ubi jalar dikembangkan di Kabupaten Jember. PT Mitratani Dua Tujuh, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Jatim, serta petani dari Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) Taruna Bhumi bekerja sama mengembangkan budidaya ubi jalar di Jember. Penanaman perdana ubi jalar dilakukan pada Sabtu (25/6). Ketua P4S Taruna Bhumi Arum Sabil (26/6) mengatakan, penanaman ubi jalar ditujukan untuk mendorong optimalisasi ekspor produk pertanian. Jatim perlu terus membuka peluang ekspor komoditas pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Direktur PT Mitratani Dua Tujuh Arif Suhariadi menyatakan, diperlukan sinergi agar Jatim dapat memanfaatkan potensi pasar ekspor ubi jalar. Dalam kerja sama itu, pihaknya bermitra dengan petani sebagai pembeli pertama hasil panen, sekaligus berusaha memberi petani kepastian harga. ”Penanaman dilaksanakan di lahan seluas 30 hektar dan memakai varietas Benindo (Beniazuma Indonesia) yang digemari bangsa Jepang,” katanya. Kepala DPKP Jatim Hadi Sulistyo  mengatakan, pertanian merupakan sektor yang vital bagi perekonomian Jatim. Program kemitraan setidaknya membantu petani dalam menjual hasil panen kepada pihak yang tepat. (Yoga)

Anggaran subsidi BBM dan elpiji hingga akhir Mei membengkak menjadi Rp75,4 triliun. Angka itu naik jauh dibanding pada tahun sebelumnya, yang sebesar Rp56,5 triliun. Selain karena perbedaan harga BBM di dalam negeri dan harga minyak dunia, lonjakan terjadi lantaran volume konsumsi BBM. "Ini yang perlu dikendalikan Pertamina," kata Sri Mulyani saat berbicara dalam konferensi  pers terkait dengan APBN pada Kamis lalu. Hingga tanggal 31 Mei, realisasi BBM yang mendapat subsidi, seperti solar dan minyak tanah, naik dari 5 juta kiloliter secara tahunan, penyaluran solar diperkirakan mencapai Rp16 juta, lebih tinggi dari kuota awal yang ditetapkan 15,10 juta kiloliter. Estimasi kelebihan kuota tersebut membuat pemerintah harus menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi. Dalam APBN 2022, pemerintah mengasumsikan Indonesian cruid price diangka US$ 63 per barel. (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dihadapkan pada dua pilihan, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik atau menambah alokasi anggaran dan subsidi kompensasi. "Karena pilihannya hanya dua, kalau ini (anggaran subsidi dan kompensasi) enggak dinaikkan, ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik enggak naik, ya, ini yang naik. Kan itu saja engga ada pilihan in between," kata dia dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR pada 19 Mei 2022. Akhirnya Sri Mulyani memilih opsi kedua: menambah alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM. Sri Mulyani menyatakan anggaran APBN pada tahun ini menganggarkan subsidi untuk BBM dan elpiji mencapai Rp75,3 triliun. Jumlahnya meningkat dari penyaluran subsidi sepanjang Januari-Mei yang sebesar Rp 56,5 triliun. (Yetede)

Penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti solar sulit tepat sasaran untuk regulasi dan kondisi saat ini. Kesadaran masyarakat ikut berperan penting menghentikan jebolnya kuota BBM tersebut.  Koordinator Pengaturan BBM Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas), I Ketut Gede Aryawan, menyatakan sulit mengawasi penyaluran subsidi dengan skema terbuka di tengah terbatasnya tenaga. BPH Migas saat ini hanya memiliki anggota di Ibu Kota. Pengawasan terutama  mengandalkan data penyaluran  yang disetor  stasiun SPBU serta bantuan verifikasi dari alat-alat digital di lokasi. "Kendaraan (pengangkut komoditas tersebut) pada keluar. Jadi banyak yang mengonsumsi BBM (bersubsidi) saat ini, Karena disparitas harga tinggi, jadi beralih ke yang bersubsidi," ujar Ketut saat dihubungi, kemarin. Solar bersubsidi dijual saat ini dengan harga Rp5.250 per liter, sedangkan yang tidak disubsidi sekitar  Rp13 ribu per liter. (Yetede)

Pemerintah berencana membatasi penjualan BBM Pertalite dan LPG, mulai Agustus 2022. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan semua perangkat untuk mendukung kebijakan tersebut. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati mengungkapkan, penggunaan teknologi memang menjadi salah satu strategi dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Penjualan oleh Pertamina hampir dipastikan bakal menggunakan aplikasi MyPertamina.

Penyelewengan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi hingga kini belum dapat teratasi. Sejumlah upaya penanganan dilakukan tetapi masih perlu dimatangkan untuk mencegah kebocoran. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi sebanyak 9.033,78 liter jenis bahan bakar tertentu senilai Rp85,85 miliar. Koreksi subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialihkan sebagai jenis BBM umum (JBU). Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan temuan penyimpangan penyaluran BBM yang cukup besar di tengah masyarakat sehingga distribusinya salah sasaran. “Hal seperti ini tidak kami masukkan sebagai volume yang mendapatkan subsidi,” kata Erika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6).