Pemerintah berharap kehadiran sejumlah bendungan yang masih dalam proyek pembangunan dapat meningkatkan indeks  pertanaman padi sehingga produksi  beras nasional dapat mencapai 40 juta ton pada 2045 dengan surplus 10 juta ton. Saat ini, rata-rata nasional indeks pertanaman padi mencapai 147% dan pada 2045 ditargetkan naik menjadi 200% seiring bertambahnya bendungan baru di Tanah Air. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadmuljono mengatakan, kehadiran bendungan di seluruh Tanah Air telah meningkatkan indeks pertanaman padi dengan rata-rata nasional, menurut  Badan Pusat Statistik (BPS), berada di angka 147%. Nilai indeks itu diharapkan dapat terus naik  apabila jumlah proyek pembangunan bendungan telah selesai. "(Kehadiran bendungan) meningkatkan indeks pertanaman  yang sekarang ini rata-rata  nasional menurut BPS, Pak Jokowi, 147%,dengan 231 bendungan. Jadi dengan tambahan 61 bendungan  bisa kita (indeks) menjadi 200%," ujar  Basuki. (Yetede)

Sapi perah berwarna hitam putih berumur lima tahun dengan berat daging sekitar 2,4 kuintal milik Endar Sunandar (31) di Kelurahan Cipari, Kuningan, Jabar, Rabu (15/6) mati setelah terpapar PMK sepekan terakhir. Mulutnya berbusa dan luka. Sapi betina itu enggan makan sehingga lemas. Endar telah berupaya mengobati sapinya, mulai dari menyuntikkan obat-obatan dari koperasi dan pusat kesehatan hewan hingga membuat jamu dari olahan bawang putih, telur, dan gula untuk meningkatkan nafsu makan sapi. Berbagai cara itu tak mampu menghalau PMK. ”Sampai sekarang dua induk sapi dan satu pedet saya mati. Kerugian sudah lebih dari Rp 50 juta,” kata bapak dua anak ini. Dari total 65 sapi di kandang milik keluarganya, 16 ekor terpapar PMK. Beberapa sapi terpaksa dijual Rp 8 juta-Rp 10 juta per ekor atau anjlok dari harga ideal Rp 18 juta per ekor.

 ”Dua tahun ke depan, nasib sapi perah di Cigugur suram. Produksi susunya berkurang dan pedet yang harusnya menggantikan induknya mati,” ujar John Nais, Korlap Unit Respons Cepat PMK Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Nugraha Jaya, yang beranggotakan 1.000 peternak. Menurut John, lokasi kandang yang berdekatan di Cigugur mempercepat penularan penyakit yang menyebar lewat udara itu. Tempat karantina pun tiada tersedia.

Peternak di Lembang, Bandung Barat, juga ikut limbung akibat PMK. Pada Jumat (10/6) malam, Dadang Sopari (54) resah karena keempat sapinya terjangkit PMK. Produksi susu sapinya anjlok sampai 90 %. Ia terpaksa menjual sapi perahnya untuk dipotong meskipun harganya jauh lebih murah, yakni Rp 70.000 per kg untuk daging sapi. Transaksi dilakukan di RPH Cikartani Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara (KPSBU). Sapi-sapi berbobot 300 kilogram yang kini  ada di RPH dan terkena PMK kondisinya sudah sulit berdiri.

Jumat lalu, Yaya Mulyana (39), mantri dari RPH memeriksa hingga 13 sapi perah yang akan dipotong. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Tidak hanya peternak, para pedagang daging sapi pun mengalami dilema. PMK membuat penjualan mereka anjlok hampir dua kali lipat, sementara mereka harus menampung daging dari peternak sapi perah yang terus bertambah. Padahal, kondisi sapi kurus, kulit membalut tulang di beberapa bagian. Penjualan daging sapi pun turun drastis, karena masyarakat khawatir makan daging sapi karena wabah PMK. (Yoga)

Pemerintah berencana untuk mengganti minyak goreng (migor) curah menjadi migor kemasan sederhana di pasar karena dianggap lebih higienis. Namun peralihan dari migor curah ke migor kemasan sederhana membutuhkan waktu yang tidak sebentar. "Saya tidak mengatakan dihapus, tapi lebih baik saja (kemasannya). Jangan bilang dihapus, tidak ada. Coba usaha lebih bagus." kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, saat berkunjung  di Pasar Cibubur, Jakarta,Kamis (16/6). Zulhas mengaku dirinya bakal memperbaiki tata kelola distributor migor dan menginginkan masyarakat bisa mendapatkan migor dengan harga yang terjangkau. Zulhas mengungkapkan, bahwa  masalah utama mahalnya berbagai macam kebutuhan pokok akibat adanya ketergantungan pada impor. "Kita lihat kita benahi,kita akan menyelesaikan bareng kementerian  terkait, ini tidak mudah apalagi pangan yang impor," kata Zulhas. (Yetede)

Audit sebagai buntut kemelut minyak goreng ini menimbulkan dua pertanyaan sekaligus. Pertama, apakah selama ini tidak ada pengawasan terhadap rantai pasok perkebunan sawit, dari budidaya hingga pemasaran produk olahannya? Kedua, apa hasil yang diharapkan dari audit ini? Apakah sekadar stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng? Atau dalam rangka merealisasikan perkebunan sawit berkelanjutan dan kaitannya dengan pengembangan bahan bakar nabati (biodiesel), pemenuhan hak atas bahan pangan bagi masyarakat, pelestarian hutan, dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum, harus jelas posisi audit dan apa yang akan diaudit oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Bukankah jika melihat permasalahan konflik agrarian yang bersumber dari masalah perizinan, hak atas tanah, dan kemitraan usaha perkebunan, khususnya dalam masalah fasilitasi pembangunan kebun masyarakat, permasalahan harga TBS sawit produksi petani, dana sawit untuk biodiesel yang digugat oleh serikat petani dan koperasi pekebun, maka demi keadilan, regulasi dan regulatornya juga perlu diaudit.

Dalam rangka keberlanjutan, audit perkebunan sawit tidak bisa lagi bersifat ad hoc, tetapi terkait dengan perencanaan, penganggaran, pembinaan, dan pengawasan. Untuk itu, diperlukan pembaruan hukum penilaian usaha perkebunan. Putusan MK dalam pengujian UU Cipta Kerja juga mensyaratkan partisipasi rakyat harus lebih bermakna, yaitu menghargai hak rakyat untuk didengar pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Meski putusan MK itu terkait pembuatan peraturan perundang-undangan, hal itu bisa dipergunakan sebagai rujukan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan kebijakan pemerintah. (Yoga)

Komoditas udang yang merupakan salah satu produk andalan perikanan budidaya di Tanah Air tengah menghadapi problem soal daya saing. Harga udang ekspor terus merosot, sementara biaya produksinya membengkak seiring  merebaknya serangan penyakit. Tekanan di pasar internasional ditandai dengan melemahnya harga udang sejak awal Mei 2022. Komoditas udang Indonesia, yang sebagian besar diekspor, terkena imbasnya. Salah satu pemicu tekanan harga adalah membanjirnya produksi udang dari negara-negara produsen lain, seperti Ekuador dan India. Sesuai hukum pasar, jika produksi berlimpah, sedangkan permintaan stagnan, harga pun tertekan. Hambatan pasar yang terjadi juga tidak lepas dari belum pulihnya perekonomian global dan efek perang Ukraina-Rusia yang berkepanjangan. Saat ini, negara utama tujuan ekspor udang Indonesia antara lain adalah AS yang menyerap 70% total ekspor udang, Jepang (16 %), dan China 3-4 %.

Per 10 Juni 2022, harga rata-rata udang ukuran 40 ekor per kg (size 40) tercatat Rp 62.000 per kg atau turun 25 % dibandingkan awal Mei 2022 yang Rp 83.000 per kg. Sementara biaya produksi udang ukuran 40 mencapai Rp 56.000 per kg. Di tingkat dunia, Indonesia menempati peringkat ke-5 eksportir udang terbesar pada 2019, setelah India, Ekuador, Vietnam, dan China. Namun, kontribusi udang Indonesia di pasar internasional baru 7,1 %, karena itu, peluang pasar masih terbuka luas. KKP menargetkan nilai ekspor udang naik 250 % selama kurun 2019-2024, yakni 4,2 miliar USD. Guna mencapai ambisi itu, produksi udang ditargetkan meningkat hingga 2 juta ton. Volume ekspor udang diharapkan naik 15,8 % per tahun, sedangkan nilai ekspornya diharapkan tumbuh 20 % per tahun. Tetapi, perkembangan ekspor udang belum menggembirakan. Sepanjang tahun 2021, volume ekspor udang tercatat 250.700 ton atau hanya tumbuh 4,9 % dibandingkan 2020, adapun nilai ekspor tercatat 2,23 miliar USD atau hanya tumbuh 8,5 % secara tahunan. (Yoga)

Setelah berlangsung alot dan terpaksa harus diundur dari jadwal semula, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-12 World Trade Organization (WTO) di Jenewa, Swiss, akhirnya ditutup. Pertemuan para menteri anggota WTO yang berlangsung sejak Minggu (13/6) tersebut akhirnya menghasilkan pernyataan bersama yang tertuang dalam deklarasi KTM ke-12 WTO. Dalam deklarasi tersebut, anggota WTO menyepakati beberapa isu yang telah dibahas. Salah satunya mengenai penanganan krisis pangan yang kini mengkhawatirkan sejalan dengan gangguan iklim, dan eskalasi perang Rusia-Ukraina. Koordinator Fungsi Ekonomi 2 Perwakilan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa Ditya Agung Nurdianto mengatakan, poin yang telah disepakati adalah Ministerial Declaration on Trade and Food Security dan World Food Programme (WFP) untuk tujuan non-commercial.

Dalam kaitan krisis pangan, ada tiga pilar yang menjadi bahasan anggota, yaitu Ministerial Declaration on Trade and Food Security, Ministerial Decision on Agriculture, dan Draft Ministerial on World Food Program Food Purchase Exemption from Export Prohibitions or Restrictions. Selain pangan, isu yang juga disepakati oleh WTO adalah Moratorium on Customs Duties on Electronic Transmissions. Secara konkret, WTO sepakat untuk melakukan moratorium e-commerce yang diperpanjang sampai akhir tahun ini.

PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) berhasil melakukan uji coba penggunaan 100% biomassa cangkang kelapa sawit untuk bahan baku pengganti batu bara (firing) di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x7 megawatt (MW) Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Direktur Operasi 1 PJB, Yossy Noval mengatakan pengujian 100% biomassa firing di PLTU Tembilahan ini telah dilaksanakan secara bertahap sesuai prosedur yang direncanakan. “Tahap awal dimulai dari 25% penggunaan biomassa sebagai bahan bakar pengganti batu bara pada 12 Juni dan akhirnya selesai 100% firing biomassa pada 15 Juni 2022,” ujarnya, di Surabaya, Kamis (16/6). “Sebaliknya, data menunjukkan potensi perbaikan fuel flow dan indikator kehandalan dan efisiensi atau Net Plant Heat Rate (NPHR) cukup signifikan persentasenya karena cangkang sawit memiliki nilai kalori yang tinggi,” ujarnya. Dari aspek lingkungan, lanjutnya, cangkang kelapa sawit memiliki kadar sulfur yang lebih rendah dari batu bara sehingga emisi yang dihasilkan juga menunjukkan penurunan.

Kebijakan restriksi ekspor CPO membuat surplus neraca perdagangan pada Mei 2022 anjlok dari rekor 7,56 miliar USD pada bulan sebelumnya menjadi 2,89 miliar USD. Setelah larangan tersebut dicabut, pemerintah mulai menggencarkan perluasan pasar ekspor CPO dan minyak goreng ke sejumlah negara. Data BPS pada Rabu (15/6) menunjukkan, nilai ekspor Indonesia Mei 2022 mencapai 21,51 miliar USD atau turun 21,29 % dibandingkan dengan nilai ekspor April 2022. Sementara itu, impor Mei 2022 tercatat sebesar 18,61 miliar USD, turun 5,81 % dibandingkan bulan sebelumnya.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Setianto, Rabu, mengatakan, penurunan nilai ekspor yang tajam itu disebabkan kebijakan restriksi ekspor CPO pada Mei 2022. Ia mengatakan, larangan yang bertujuan untuk menstabilkan harga minyak goreng di dalam negeri itu berkontribusi signifikan pada penurunan total ekspor industri pengolahan nonmigas serta surplus neraca perdagangan pada bulan Mei. Adapun kebijakan itu mulai diterapkan sejak 28 April 2022 dan dicabut pada 23 Mei 2022. (Yoga)

Kondisi hulu migas Indonesia dihadapkan pada tantangan produksi yang terus menurun secara alamiah akibat usia sumur migas yang menua. Pemberian insentif diyakini dapat mendorong peningkatan produksi untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami penurunan produksi minyak 31 % dan gas bumi 19 %. Beberapa negara yang mengalami kondisi serupa gencar memberikan insentif, seperti pengurangan royalti dan  penggantian kerugian biaya eksplorasi. Insentif tersebut terbukti mampu mempertahankan ataupun meningkatkan produksi.

Menurut Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro, pemerintah sebenarnya masih bisa berperan untuk mengoptimalkan wilayah kerja migas yang telah mengalami penurunan produksi secara alamiah. Bagaimanapun keekonomian lapangan migas tetap harus dijaga. Ia mengatakan, hasil riset Inter American Development Bank 2020 menemukan bahwa pemberian insentif untuk lapangan usia tua dapat menambah umur keekonomian proyek rata-rata sekitar 30 tahun. ”Pemerintah Indonesia bisa meniru. Kami mengusulkan beberapa opsi yang bisa diambil pemerintah, antara lain tax holiday, tax allowance, perpanjangan masa eksplorasi, dan penerapan skema bagi hasil yang fleksibel menyesuaikan harga minyak,” ujar Komaidi dalam webinar ”Kebijakan Insentif untuk Mendukung Peran Penting Industri Hulu Migas dalam Transisi Energi dan Perekonomian Indonesia”,Rabu (15/6). (Yoga)

Transisi energi yang tengah gencar dilakukan  di Indonesia dipastikan tidak akan  menggeser peran energi fosil baik minyak maupun gas  bumi. Sampai beberapa tahun bahkan puluhan tahun mendatang peran migas  masih sangat vital untuk memenuhi  kebutuhan energi Indonesia, termasuk menggerakkan perekonomian nasional. Sayangnya lapangan-lapangan migas yanag saat ini berproduksi umurnya sudah sangat tua (mature) yang mempengaruhi keekonomian proyek maupun  lapangan migas tersebut. Mulyanto mengungkapkan produksi migas harus terus didorong meskipun ada anggapan migas  sudah habis masanya tapi  pada kenyataannya migas berdampak langsung pada perekonomian Indonesia. DPR menurut Mulyanto, bahkan mendorong pemerintah untuk lebih serius dalam mengejar target lifting migas sebesar 1 Juta barel per hari dan 12 ribu juta kaki kubik per hari.Salah satunya dengan menjadikan  tersebut  dituangkan didalam regulasi yang jelas. (Yetede)