Anggaran subsidi BBM dan elpiji hingga akhir Mei membengkak menjadi Rp75,4 triliun. Angka itu naik jauh dibanding pada tahun sebelumnya, yang sebesar Rp56,5 triliun. Selain karena perbedaan harga BBM di dalam negeri dan harga minyak dunia, lonjakan terjadi lantaran volume konsumsi BBM. "Ini yang perlu dikendalikan Pertamina," kata Sri Mulyani saat berbicara dalam konferensi  pers terkait dengan APBN pada Kamis lalu. Hingga tanggal 31 Mei, realisasi BBM yang mendapat subsidi, seperti solar dan minyak tanah, naik dari 5 juta kiloliter secara tahunan, penyaluran solar diperkirakan mencapai Rp16 juta, lebih tinggi dari kuota awal yang ditetapkan 15,10 juta kiloliter. Estimasi kelebihan kuota tersebut membuat pemerintah harus menambah anggaran kompensasi dan subsidi energi. Dalam APBN 2022, pemerintah mengasumsikan Indonesian cruid price diangka US$ 63 per barel. (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dihadapkan pada dua pilihan, yakni menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan listrik atau menambah alokasi anggaran dan subsidi kompensasi. "Karena pilihannya hanya dua, kalau ini (anggaran subsidi dan kompensasi) enggak dinaikkan, ya harga BBM dan listrik naik. Kalau BBM dan listrik enggak naik, ya, ini yang naik. Kan itu saja engga ada pilihan in between," kata dia dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR pada 19 Mei 2022. Akhirnya Sri Mulyani memilih opsi kedua: menambah alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi BBM. Sri Mulyani menyatakan anggaran APBN pada tahun ini menganggarkan subsidi untuk BBM dan elpiji mencapai Rp75,3 triliun. Jumlahnya meningkat dari penyaluran subsidi sepanjang Januari-Mei yang sebesar Rp 56,5 triliun. (Yetede)

Penyaluran bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi seperti solar sulit tepat sasaran untuk regulasi dan kondisi saat ini. Kesadaran masyarakat ikut berperan penting menghentikan jebolnya kuota BBM tersebut.  Koordinator Pengaturan BBM Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas), I Ketut Gede Aryawan, menyatakan sulit mengawasi penyaluran subsidi dengan skema terbuka di tengah terbatasnya tenaga. BPH Migas saat ini hanya memiliki anggota di Ibu Kota. Pengawasan terutama  mengandalkan data penyaluran  yang disetor  stasiun SPBU serta bantuan verifikasi dari alat-alat digital di lokasi. "Kendaraan (pengangkut komoditas tersebut) pada keluar. Jadi banyak yang mengonsumsi BBM (bersubsidi) saat ini, Karena disparitas harga tinggi, jadi beralih ke yang bersubsidi," ujar Ketut saat dihubungi, kemarin. Solar bersubsidi dijual saat ini dengan harga Rp5.250 per liter, sedangkan yang tidak disubsidi sekitar  Rp13 ribu per liter. (Yetede)

Pemerintah berencana membatasi penjualan BBM Pertalite dan LPG, mulai Agustus 2022. Saat ini pemerintah sedang menyiapkan semua perangkat untuk mendukung kebijakan tersebut. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Erika Retnowati mengungkapkan, penggunaan teknologi memang menjadi salah satu strategi dalam memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran. Penjualan oleh Pertamina hampir dipastikan bakal menggunakan aplikasi MyPertamina.

Penyelewengan distribusi bahan bakar minyak bersubsidi dan nonsubsidi hingga kini belum dapat teratasi. Sejumlah upaya penanganan dilakukan tetapi masih perlu dimatangkan untuk mencegah kebocoran. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menemukan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi sebanyak 9.033,78 liter jenis bahan bakar tertentu senilai Rp85,85 miliar. Koreksi subsidi jenis bahan bakar tertentu (JBT) tersebut sudah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk dialihkan sebagai jenis BBM umum (JBU). Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan temuan penyimpangan penyaluran BBM yang cukup besar di tengah masyarakat sehingga distribusinya salah sasaran. “Hal seperti ini tidak kami masukkan sebagai volume yang mendapatkan subsidi,” kata Erika saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Jakarta, Kamis (23/6).

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani dilaporkan anjlok lebih dari 70 % di 22 provinsi. Pemerintah diminta bergerak cepat dengan mengintervensi. Tidak hanya dalam jangka pendek untuk meringankan beban di tingkat hulu, tetapi juga memperbaiki tata kelola industri sawit agar lebih berpihak pada petani. Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kamis (23/6) harga TBS petani swadaya anjlok 72 % dibandingkan sebelum adanya kebijakan larangan CPO. Per Kamis, harga rata-rata TBS di 22 provinsi dengan kebun sawit adalah Rp 1.050 per kg.

Anggota Komisi IV DPR dari PKS, Hermanto, mengatakan, jatuhnya harga TBS tak lepas dari struktur industri sawit yang oligopolistik. ”Pemerintah harus mengintervensi dengan menstabilkan harga TBS agar perkebunan sawit rakyat ini tetap memiliki harapan untuk hidup. Pemerintah tidak punya stok dan tempat pengolahan. Tak ada buffer stock. Hal itu membuat posisi pemerintah sangat lemah terhadap pelaku usaha,” ujar Hermanto. Ia menuturkan, pemerintah harus memiliki tempat pengolahan CPO, jika harga TBS jatuh, pemerintah dapat langsung membelinya untuk menjadi buffer stock.  (Yoga)

Bank UOB Indonesia, Kamis (23/6), di Jakarta, meluncurkan skema pembiayaan ramah lingkungan bernama U-Energy kepada  debitor yang ingin meningkatkan efisiensi energi di rumah atau di gedung perkantoran. ”Nasabah yang mau meningkatkan efisiensi energi di  rumah atau perkantoran dengan membeli AC ramah lingkungan, kami bisa tawarkan pembiayaannya,” ujar Wholesale Banking Director UOB Indonesia Harapman Kasan. (Yoga)

Insentif Pemerintah Indonesia untuk bahan bakar fosil meningkat 30 % selama periode 2016-2020, sementara insentif untuk energi terbarukan justru menurun. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencapai target terkait energi terbarukan. Demikian laporan International Institute for Sustainable Development (IISD yang disampaikan dalam diskusi daring ”Indonesia’s Energy Support Measures: Shifting Support from Fossil Fuels to Clean Energy”,Rabu (22/6). Dari 78 dukungan atau insentif yang diidentifikasi, karena keterbatasan data, hanya 29 yang dapat dikuantifikasi dalam riset itu.

Pengukuran dalam laporan itu menyasar minyak dan gas, kelistrikan, batubara, biofuel, energi terbarukan, serta kendaraan listrik dan baterai. Dari kalkulasi, 94,1 % insentif diberikan untuk produksi dan konsumsi bahan bakar fosil, sedangkan biofuel 4,97 %. Adapun energi terbarukan kurang dari 1 %. Senior Policy Advisor and Lead IISD Indonesia Lourdes Sanchez mengatakan, dalam rentang 2016 hingga 2020, peningkatan insentif (subsidi dan kompensasi) untuk bahan bakar fosil mencapai 30 % atau Rp 246 triliun. Sementara dukungan untuk energi terbarukan justru menurun dari Rp 3 triliun pada 2016 menjadi Rp 2 triliun pada 2020. (Yoga)

Dengan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Mendag, Zulkifli Hasan dituntut menyelesaikan persoalan, antara lain, harga kebutuhan pokok sekaligus menghadapi isu perdagangan luar negeri di Organisasi Perdagangan Dunia serta gangguan rantai pasok. Tantangan yang harus diselesaikan oleh Zulkifli tidak ringan. Survei Kepemimpinan Nasional oleh Litbang Kompas memperlihatkan turunnya kepuasan masyarakat atas pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Kompas, 20/6). Ketidakpuasan tertinggi ada pada kinerja bidang ekonomi, yakni 50,5 %. Apabila dibedah lebih rinci, ketidakpuasan tertinggi terkait pengendalian harga barang dan jasa dengan skor 64,5 persen.

Salah satu persoalannya adalah minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri. Setidaknya sembilan kebijakan silih berganti selama Januari hingga Juni 2022 dalam upaya mengendalikan harga MGS yang naik di atas 50 %. Saat ini harga MGS curah belum mencapai target harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Sementara, pemerintah mengenakan bea keluar dan pajak ekspor CPO, DMO 20 % bagi perusahaan sawit yang mengekspor dengan harga ditentukan (DPO), dan flush out atau program percepatan ekspor CPO dengan memberi kesempatan ekspor ke eksportir yang tak tergabung dalam program Subsidi Minyak Goreng Curah. Jutaan petani dan pekerja perkebunan sawit berharap harga TBS dapat setara dengan harga CPO di pasar internasional di tengah mahalnya biaya sarana produksi, tenaga kerja dan kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan meremajakan tanaman. (Yoga)

FT (61), pemilik SPBU di Jalan Raya Serang–Jakarta Km 70, Kabupaten Serang, Banten, dan BP (68), manajer penjualan SPBU, ditetapkan sebagai tersangka manipulasi takaran bahan bakar minyak di SPBU. Kepala Subbidang I Industri Perdagangan dan Investasi pada Ditreskrimsus Polda Banten Komisaris Chandra Sasongko, Rabu (22/6/2022), menyatakan, dari tindakan yang dilakukan pada 2016-Juni 2022 itu, mereka meraup Rp 7 miliar. (Yoga)