Di tengah mengilapnya pamor komoditas energi global pada saat ini, Indonesia masih berjibaku untuk mencapai target produksi ‘emas hitam’ nasional. Target produksi batu bara pada tahun ini sebesar 663 juta ton. Adapun, pasokan batu bara untuk kebutuhan domestic market obligation (DMO) dipatok 165,7 juta ton, atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 133 juta ton. Target tersebut digadang-gadang dapat tercapai oleh para pemangku kepentingan di sektor mineral dan batu bara (minerba). Harapan yang sedemikian besar ini menjadi lumrah setelah pada 2021, produksi batu bara tidak mencapai target. Belum lama ini, lembaga riset Fitch Solutions kembali menyatakan bahwa sektor tambang di Indonesia kurang kompetitif dibandingkan dengan negara produsen tambang di Asia Pasifik. Salah satu penyebab rendahnya daya saing adalah ketidakpastian hukum.

Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index) mencatat turunnya ketahanan pangan negara-negara sepanjang pandemi Covid-19. Indonesia tidak lepas dari dampak ini, terutama untuk 4,1 % warga negara yang semakin sulit mengakses pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial. Tameng untuk menangkal krisis pangan ini adalah pengelolaan desa berbasis SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) Desa. Sebanyak 91 % pemerintahan terkecil adalah berupa desa, selebihnya kelurahan. Produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa, mencapai 35,94 juta pekerja dewasa. Termasuk di dalamnya warga miskin ekstrem. Proporsi penduduk desa mencapai 71 %. Artinya, konsumen pangan pun tinggal di desa.

Untuk menangkap krisis pangan tersebut, saat ini pemerintah menjalankan tujuh strategi baru pengelolaan desa. Pertama, landasan kebijakan nasional yang merekognisi ketahanan pangan desa, yaitu Perpres No 104 Tahun 2021 yang mewajibkan minimal 20 % atau Rp 13,6 triliun Dana Desa 2022 untuk ketahanan pangan. Kedua, desa menetapkan peraturan desa tentang tata ruang, yang di dalamnya mencakup penetapan kawasan pertanian berkelanjutan. Ini sesuai arah kebijakan SDGs Desa tujuan kedua, yaitu Desa Tanpa Kelaparan. Ketiga, pemerintah desa bersama-sama BUMDesa atau lembaga kemasyarakatan desa yang bergerak di bidang ekonomi menjalankan ekonomi sirkuler desa. Ini strategi penunjang SDGs Desa karena input pertanian, proses produksi, hasil, dan sampah diolah kembali menjadi input pertanian dan seterusnya tanpa henti.

Keempat, disediakan berbagai panduan teknis inovasi desa dalam menu manajemen pengetahuan di https://kemendesa.go.id. Secara khusus Kemendesa PDTT menyediakan panduan Desa Peternakan Terpadu Berkelanjutan sebagai wujud ekonomi sirkuler pangan. Kelima, penguatan kapasitas BUMDesa maupun lembaga ekonomi lain, terutama yang memiliki unit usaha pangan. Saat ini terdapat 16.155 BUMDesa yang memiliki unit usaha pangan, dengan omzet setahun terakhir Rp 990,5 miliar. Keenam, pendataan by name by address kepada semua warga desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pendataan SDGs Desa 2021 mengompilasi 92.918.801 warga di 59.074 desa, lengkap dengan identitas terbaru. Ketujuh, subsidi dan pemberdayaan petani termasuk warga miskin ekstrem. (Yoga)

Pemerintah menggulirkan program percepatan ekspor CPO dan produk turunannya dengan memberikan insentif. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, Jumat (10/6) menyatakan, selain mempercepat ekspor CPO dan produk  turunannya, program itu juga bertujuan mengangkat harga tandan buah segar sawit di petani. (Yoga)

Pemerintah akan menghapus minyak goreng (migor) curah secara bertahap, karena dinilai kurang higenis. Selain itu, pemerintah juga akan melakukan beberapa  kebijakan yang diambil antara pemerintah dengan pengusaha terkait minyak sawit. Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, migor curah akan digantikan dengan migor kemasan. "Kita jadi minta nanti akan secara bertahap tidak ada lagi migor curah karena kurang higienis. Ini yang sekarang kita kerjakan," ujat Luhut. Pafda saat di Bali Menko Luhut pengumpulkan semua penguasa migor. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kebijakan yang diambil antara pemerintah dengan pengusaha. Yang tidak kalah penting pemerintah akan melakukan mekanisme flush out atau program percepatan penyaluran ekspor, dimana pemerintah akan memberikan kesempatan kepada  eksportir CPO yang tidak bergabung dibidang Simirah untuk dapat melakukan ekspor. (Yetede)

Reforma agraria yang bertujuan mempersempit ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah serta meningkatkan akses ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya berjalan optimal. Selain mencari terobosan, pemerintah juga perlu menanggalkan ego sektoral antar-kementerian dan lembaga yang ditengarai menjadi kendala dalam percepatan pelaksanaan reforma agraria. Dari berbagai program reforma agraria, baru pemberian legalitas tanah rakyat yang berjalan optimal. Sampai saat ini sudah 80,6 juta bidang tanah yang bersertifikat, naik dua kali lipat dari tahun 2015, di mana baru 46 juta dari 126 juta tanah di Indonesia yang bersertifikat. Sementara itu, program lain, seperti redistribusi tanah dan perhutanan sosial, masih belum optimal. Data Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari target 4,1 juta hektar pelepasan kawasan hutan, baru sekitar 7 persen atau 210.828 hektar yang terealisasi.

Presiden Jokowi mengungkapkan, ego sektoral antar-kementerian menjadi salah satu kendala dalam penyelesaian berbagai persoalan pertanahan. Presiden mencontohkan persoalan penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk suku Bajo di Wakatobi, Sulteng, yang tinggal di atas air. ”Ternyata ributnya antar kementerian. Ndak bisa, Pak, ini haknya KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan). KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) juga. Ndak bisa, Pak, ini adalah kawasan hutan lindung karena di sana ada koral, ada terumbu karang, itu hak kami,” ujar Presiden dalam pembukaan pertemuan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Wakatobi, Kamis (9/6). Pertemuan GTRA ini membahas berbagai kendala sekaligus terobosan untuk menyelesaikan persoalan agrarian di Tanah Air.

Ketika dipaksa berkomunikasi, masalah yang tertahan berpuluh tahun akhirnya bisa diselesaikan hanya dalam dua minggu. Oleh karena itu, Presiden meminta semua kementerian/lembaga dan pemda menghentikan ego sektoral demi mengakselerasi reforma agraria. Dalam acara itu, Presiden menyerahkan 525 sertifikat HGB kepada warga Kampung Mola yang sebagian tinggal di atas air. Presiden juga menyerahkan sertifikat atas 10 pulau-pulau terluar kepada Kemenhub dan KKP. Pemberian sertifikat bagi masyarakat pesisir merupakan salah satu program dari reforma agraria. Setelah delapan tahun program itu berjalan, baru kali ini pemerintah berhasil menerbitkan sertifikat untuk wilayah perairan. (Yoga)

Nelayan Kabupaten Indramayu, Jabar, mendesak pemerintah merevisi kebijakan harga solar hingga besaran tarif pajak pasca produksi. Nelayan terancam tak bisa melaut lagi. Harga solar industri Rp 16.500 per liter, melonjak dari akhir tahun, Rp 9.500 per liter. ”Harga itu tak sebanding harga ikan, yaitu sekitar Rp 15.000 per kilogram,” ujar Koordinator Umum Front Nelayan Bersatu Kajidin saat berunjuk rasa di Kantor DPRD Indramayu, Kamis (9/6). (Yoga)

Lonjakan harga minyak mentah ibarat pedang bermata ganda bagi Grup Pertamina. Di bisnis hulu, Pertamina ikut menikmati kenaikan harga minyak. Namun dari sisi hilir, perusahaan migas pelat merah itu kedodoran. Harga minyak WTI di Bursa New York sempat menembus US$ 122 per barel atau sudah menguat 91% dalam setahun terakhir. Kondisi tersebut sebenarnya menguntungkan Pertamina sebagai produsen minyak mentah. Pada kuartal I-2022, PT Pertamina Hulu Energi memproduksi minyak 523.000 barel per hari. Saat ini, rata-rata volume penjualan Pertamax sebanyak 21.573 kiloliter (kl) per hari atau 21,57 juta liter per hari. Untuk mempertahankan harga Pertamax tetap di level Rp 12.500 per liter, Pertamina diperkirakan meski merogoh dana Rp 2.000 per liter. Dengan kata lain, Pertamina harus menomboki hingga Rp 1,29 triliun dalam sebulan untuk menjaga Pertamax di harga saat ini.

Ambisi Indonesia untuk mencapai netral karbon atau net zero emission pada 2060 nyatanya membutuhkan dana jumbo hingga 1.145,39% dari asumsi penerimaan negara pada tahun ini. Pemerintah dinilai perlu menyiapkan sejumlah pembiayaan alternatif untuk menyokong ambisi itu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan memproyeksi kebutuhan dana untuk memenuhi target net zero emission pada 2060 dapat mencapai Rp28.223 triliun. Angka ini, juga tujuh kali lipat lebih tinggi dari kebutuhan dana untuk memenuhi target Nationally Determined Contributions atau NDC pada 2030. “Kalau bicara total kebutuhan dari net zero emission 2060, itu hampir tujuh kali lipat dibandingkan dengan NDC 2030,” kata Analis Kebijakan Ahli Madya BKF Joko Tri Haryanto pada Webinar Bisnis Indonesia bertajuk Tantangan Sektor Kelistrikan Dalam Transisi Energi, Kamis (9/6). Sementara itu, Abra Talattov, Kepala Center of Food, Energy & Sustainable Development dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta pemerintah untuk menyiapkan sejumlah insentif untuk PT PLN (Persero) terkait dengan solusi kelebihan pasokan listrik saat ini. Dia menilai kelebihan pasokan listrik pada perusahaan pelat merah itu belakangan membebani upaya perseroan untuk beralih pada upaya pengembangan pembangkit berbasis energi bersih. Pasalnya, cadangan listrik PLN sudah melebihi rata-rata cadangan dunia yang berada di posisi 35%

Investasi PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang merupakan kawasan Industri terpadu pengolahan logam berat hingga 2024 mencapai US$ 24 miliar. Adapun total investasi hingga saat ini telah mencapai US$ 11 miliar. Rencananya US$ 15 miliar sampai 2024. Ini fase ketiga dari pengembangan," kata GM Communication, CSR & Environment IWIP Erry Kurniawan di Jakarta, kemarin. Proyek yang terletak di Halmahera Tengah, Maluku Utara itu mulai dibangun sejak 2018. Diikatannya pada saat Indonesia mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi, IWIP terbukti masih dapat masih berkontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara. Tercatat pertumbuhan industri pengolahan terbesar di Indonesia dengan nilai 9,48% pada kuartal IV 2020. Proyek ini juga terus menunjukkan  komitmennya dalam memberdayakan anak bangsa dengan membidik 10,400 tenaga kerja baru 21.600 orang hingga akhir 2021 kemarin. 

Setelah meraih laba bersih US$ 2,05 miliar-setara  Rp29,7 triliun pada kurs Rp14.500 per dolar AS-,kinerja PT Pertamina (Persero) akan terus  membaik seiring dengan efisiensi dan transformasi  yang tengah dilaksanakan. Namun, melihat situasi geopolitik dan ekonomi global saat ini yang tengah didera inflasi tinggi, Pertamina akan memprioritaskan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (public service obligation/PSO). Sebagai BUMN, Pertamina harus mencapai dua hal, yakni meraih profit dan melaksanakan PSO. Akan tetapi, melihat turunnya daya beli masyarakat, Pertamina tahun ini lebih memprioritaskan PSO. "Kalau harga BBM dinaikkan, inflasi akan melonjak, dan itu akan sangat memberatkan masyarakat dan mempengaruhi stabilitas ekonomi makro," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Garaha Pertamina, Jakarta, Rabu (8/6). Pada tahun 2021,kontribusi Pertamina terhadap penerimaan negara Rp 200,7 triliun, terdiri atas pajak, dividen, BPBP, signature bonus, dan pembayaran minyak mentah dan kondensat bagian bagian negara. (Yetede)