Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani dilaporkan anjlok lebih dari 70 % di 22 provinsi. Pemerintah diminta bergerak cepat dengan mengintervensi. Tidak hanya dalam jangka pendek untuk meringankan beban di tingkat hulu, tetapi juga memperbaiki tata kelola industri sawit agar lebih berpihak pada petani. Berdasarkan laporan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Kamis (23/6) harga TBS petani swadaya anjlok 72 % dibandingkan sebelum adanya kebijakan larangan CPO. Per Kamis, harga rata-rata TBS di 22 provinsi dengan kebun sawit adalah Rp 1.050 per kg.

Anggota Komisi IV DPR dari PKS, Hermanto, mengatakan, jatuhnya harga TBS tak lepas dari struktur industri sawit yang oligopolistik. ”Pemerintah harus mengintervensi dengan menstabilkan harga TBS agar perkebunan sawit rakyat ini tetap memiliki harapan untuk hidup. Pemerintah tidak punya stok dan tempat pengolahan. Tak ada buffer stock. Hal itu membuat posisi pemerintah sangat lemah terhadap pelaku usaha,” ujar Hermanto. Ia menuturkan, pemerintah harus memiliki tempat pengolahan CPO, jika harga TBS jatuh, pemerintah dapat langsung membelinya untuk menjadi buffer stock.  (Yoga)

Bank UOB Indonesia, Kamis (23/6), di Jakarta, meluncurkan skema pembiayaan ramah lingkungan bernama U-Energy kepada  debitor yang ingin meningkatkan efisiensi energi di rumah atau di gedung perkantoran. ”Nasabah yang mau meningkatkan efisiensi energi di  rumah atau perkantoran dengan membeli AC ramah lingkungan, kami bisa tawarkan pembiayaannya,” ujar Wholesale Banking Director UOB Indonesia Harapman Kasan. (Yoga)

Insentif Pemerintah Indonesia untuk bahan bakar fosil meningkat 30 % selama periode 2016-2020, sementara insentif untuk energi terbarukan justru menurun. Kondisi ini membuat Indonesia memiliki pekerjaan rumah besar untuk mencapai target terkait energi terbarukan. Demikian laporan International Institute for Sustainable Development (IISD yang disampaikan dalam diskusi daring ”Indonesia’s Energy Support Measures: Shifting Support from Fossil Fuels to Clean Energy”,Rabu (22/6). Dari 78 dukungan atau insentif yang diidentifikasi, karena keterbatasan data, hanya 29 yang dapat dikuantifikasi dalam riset itu.

Pengukuran dalam laporan itu menyasar minyak dan gas, kelistrikan, batubara, biofuel, energi terbarukan, serta kendaraan listrik dan baterai. Dari kalkulasi, 94,1 % insentif diberikan untuk produksi dan konsumsi bahan bakar fosil, sedangkan biofuel 4,97 %. Adapun energi terbarukan kurang dari 1 %. Senior Policy Advisor and Lead IISD Indonesia Lourdes Sanchez mengatakan, dalam rentang 2016 hingga 2020, peningkatan insentif (subsidi dan kompensasi) untuk bahan bakar fosil mencapai 30 % atau Rp 246 triliun. Sementara dukungan untuk energi terbarukan justru menurun dari Rp 3 triliun pada 2016 menjadi Rp 2 triliun pada 2020. (Yoga)

Dengan duduk dalam Kabinet Indonesia Maju sebagai Mendag, Zulkifli Hasan dituntut menyelesaikan persoalan, antara lain, harga kebutuhan pokok sekaligus menghadapi isu perdagangan luar negeri di Organisasi Perdagangan Dunia serta gangguan rantai pasok. Tantangan yang harus diselesaikan oleh Zulkifli tidak ringan. Survei Kepemimpinan Nasional oleh Litbang Kompas memperlihatkan turunnya kepuasan masyarakat atas pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Kompas, 20/6). Ketidakpuasan tertinggi ada pada kinerja bidang ekonomi, yakni 50,5 %. Apabila dibedah lebih rinci, ketidakpuasan tertinggi terkait pengendalian harga barang dan jasa dengan skor 64,5 persen.

Salah satu persoalannya adalah minyak goreng sawit (MGS) dalam negeri. Setidaknya sembilan kebijakan silih berganti selama Januari hingga Juni 2022 dalam upaya mengendalikan harga MGS yang naik di atas 50 %. Saat ini harga MGS curah belum mencapai target harga eceran tertinggi (HET) Rp 14.000 per liter. Sementara, pemerintah mengenakan bea keluar dan pajak ekspor CPO, DMO 20 % bagi perusahaan sawit yang mengekspor dengan harga ditentukan (DPO), dan flush out atau program percepatan ekspor CPO dengan memberi kesempatan ekspor ke eksportir yang tak tergabung dalam program Subsidi Minyak Goreng Curah. Jutaan petani dan pekerja perkebunan sawit berharap harga TBS dapat setara dengan harga CPO di pasar internasional di tengah mahalnya biaya sarana produksi, tenaga kerja dan kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan meremajakan tanaman. (Yoga)

FT (61), pemilik SPBU di Jalan Raya Serang–Jakarta Km 70, Kabupaten Serang, Banten, dan BP (68), manajer penjualan SPBU, ditetapkan sebagai tersangka manipulasi takaran bahan bakar minyak di SPBU. Kepala Subbidang I Industri Perdagangan dan Investasi pada Ditreskrimsus Polda Banten Komisaris Chandra Sasongko, Rabu (22/6/2022), menyatakan, dari tindakan yang dilakukan pada 2016-Juni 2022 itu, mereka meraup Rp 7 miliar. (Yoga)

Menteri Perdagangan (Mendag) Zukkifli Hasan  berjanji harga minyak goreng (migor) curah akan turun diharga Rp 14.000 per liter dalam dua minggu ke depan. Janji Mendag tersebut lebih cepat dari pernyataannya di Kompleks Istana Kepresidenan pada Senin (20/6) yang meyakini dalam dua bulan harga migor dapat dinormalkan kembali. Mendag telah menyediakan layanan 13.968 Warung Gurih dan Warung Pangan yang tersebar di 20 porvinsi. Warung Gurih dan Warung Pangan itu sendiri tersedia di 211 kabupaten dan kota  di 20 provinsi di Indonesia. Warung Pangan berjumlah 1.608, sedangkan Warung Gurih 12.360. "Saya meyakini dua minggu ini akan stabil walaupun target saya satu bulan. Tapi dua minggu ini enggak akan ada lagi yang ribut minyak Rp 14.000, karena sudah ada bahkan bisa lebih stoknya," tegas pria yang akrab dipanggil Zulhas ini. (Yetede)

Pengurangan sampah makanan dinilai penting dalam usaha meningkatkan ketersediaan pangan di tengah ancaman krisis pangan global. Lewat G20 Presidensi Indonesia, isu itu diharapkan semakin jadi perhatian bersama sehingga ada pertukaran informasi ataupun metode pendataan agar pengelolaan pangan dapat berkelanjutan. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada pembukaan G20 Agriculture Working Group ”Workshop on Gap Analysis on Food Loss and Waste Indices” yang digelar secara daring, Selasa (21/6) mengatakan, sektor pertanian tengah dihadapkan pada ancaman krisis pangan. Situasi itu dipicu oleh gangguan suplai dan perdagangan pangan global.

”Penanganan food loss and waste (sampah makanan/FLW) penting karena hasil kajian FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian) menunjukkan sepertiga bahan pangan yang diproduksi di dunia terbuang. Pada saat bersamaan, dunia harus mampu menyediakan pangan bagi 9 miliar penduduk pada 2050,” kata Syahrul. Hasil kajian Bappenas menunjukkan, FLW di Indonesia selama 20 tahun berkisar 23-48 juta ton per tahun atau 115-184 kilogram per kapita per tahun. Kerugian ekonominya setara dengan 4-5 % PDB Indonesia, Rp 212 triliun-Rp 551 triliun per tahun (Kompas, 13 Oktober 2021). Upaya pengurangan FLW secara signifikan dapat meningkatkan ketahanan pangan (Yoga)

Batu bara masih terus membawa berkah bagi Indonesia. Terbaru, ‘banjir’ permintaan datang dari negara-negara Uni Eropa yang kembali menggunakan batu bara sebagai sumber energi lantaran Rusia memangkas pasokan gas. Jerman terpaksa akan mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara lebih banyak daripada yang direncanakan selama transisi energi, setelah Rusia memotong suplai gas hingga 60% lebih sedikit dari pesanan. Berlin dikabarkan mengajukan permintaan batu bara 5 juta hingga 6 juta juta ton atau separuh dari kebutuhannya kepada Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Langkah serupa ditempuh Austria dengan rencana mengonversi pembangkit listrik tenaga gas menjadi batu bara.

Belanda pun mengekor melalui rencana penghapusan batasan produksi listrik dari pembangkit batu bara. Negeri Kincir Angin akan merevisi undang-undang yang memaksa pembangkit listrik batu bara beroperasi maksimum 35% dari kapasitas untuk membatasi emisi karbon. Pembangkit batu bara nantinya bisa beroperasi dengan kapasitas penuh hingga 2024. Saat dikonfirmasi, perusahaan tambang di Indonesia tak menampik bahwa permintaan batu bara berdatangan dari sejumlah negara Eropa. Kepada Bisnis, Selasa (21/6), Direktur PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) Dileep Srivastava mengatakan perseroan telah menerima permintaan dari negara-negara Benua Biru. Data Eurostat menunjukkan bahwa impor batu bara kalori tinggi Uni Eropa dari Indonesia sekitar 0,1 juta ton pada 2020. Hanya menutup sebagian kecil kebutuhan konsumsi mereka yang mencapai 145 juta ton. Kendati demikian, Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengatakan peluang Indonesia masih terbuka.

Konflik Rusia dan Ukraina yang masih memanas mendisrupsi pasokan batu bara global sehingga mengerek harga komoditas ‘emas hitam’. Larangan ekspor batu bara Rusia oleh Uni Eropa membuat banyak negara di Eropa mencari sumber pasokan batu bara dari negara produsen di luar Benua Biru. Maklum saja, selama ini pasokan batu bara Rusia mengisi kebutuhan 20% pasar global. Penghentian ekspor di tengah musim dingin yang berlangsung sepanjang triwulan ketiga tahun ini membuat Indonesia kebanjiran pesanan. Sejumlah pembeli baru (non-traditional buyer) seperti Jerman, Spanyol, Italia, Polandia, dan Belanda mulai berdatangan ke Indonesia dan bernegosiasi menyoal pasokan batu bara. Ternyata tidak cukup hanya negara-negara di Eropa saja yang mencari pasokan hingga ke Asia, khususnya Indonesia. Negara India dan Pakistan pun tengah mencari pasokan batu bara untuk menjaga kelangsungan kelistrikan dalam negeri. Peristiwa ini tentu saja menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara produsen batu bara untuk mengoptimalkan produksi dan pendapatan.

Berdasarkan data Minerba One Data Indonesia, realisasi produksi batu bara saat ini baru mencapai 271,78 juta ton. Sementara itu, realisasi ekspor menyentuh di angka 95,79 juta ton, dan domestik berada di kisaran 72,65 juta ton. Adapun, pemenuhan pasar domestik (domestic market obligation/DMO) telah mencapai 54,03 juta ton. Kendati belum resmi mengumumkan berapa peningkatan harga batu bara tersebut, perkiraan target produksi batu bara diperkirakan sesuai dengan permintaan. Jerman, misalnya, telah mengajukan permintaan batu bara mencapai 150 juta ton pada tahun ini.

Presiden Joko Widodo mengeluhkan besarnya beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah di tengah fluktuasi harga komoditas di pasar global. Dalam Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi energi sebanyak Rp502,4 triliun. Jumlah tersebut diakuinya lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan anggaran untuk membangun Ibu Kota Negara Nusantara yang diperkirakan mencapai Rp446 triliun. Tingginya beban subsidi yang ditanggung anggaran negara disebabkan oleh harga bahan bakar minyak (BBM), seperti Pertamax yang ada di kisaran Rp12.500–Rp12.000 per liter dan Pertalite Rp7.650 per liter. Padahal, saat ini harga keekonomian kedua jenis BBM tersebut jauh lebih tinggi karena terus meningkatkan harga minyak global. 

Presiden menyebut bahwa harga BBM yang dijual PT Pertamina (Persero) pun jauh lebih murah dibandingkan dengan negara lain. Dia mencontohkan harga BBM di Singapura sudah menyentuh Rp31.682 per liter, Jerman Rp31.390 per liter, Thailand Rp20.878 per liter, dan Amerika Serikat Rp17.374 per liter. “Tidak mungkin kita tidak subsidi, akan ramai nanti. Hitung-hitungan sosial politiknya juga kita kalkulasi. Rakyat juga harus diberitahu bahwa ada kondisi global yang sangat berat,” tuturnya. Presiden pun secara langsung meminta Pertamina dan PLN melakukan efisiensi, dan tidak hanya bergantung kepada subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa proses digitalisasi yang dilakukan perusahaan berhasil meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi proses bisnis hingga Rp10,85 triliun. Selanjutnya, program digitalisasi pembangkit atau digital power plant untuk proses yang lean and cost relatif berjalan efisien. Program itu telah memberikan penghematan mencapai Rp100,2 miliar. Di sisi lain, bergulirnya program Digitally Enable Distribution Excellences memungkinkan proses pemeliharaan dilakukan dengan efisien, dan telah memberikan penghematan hingga Rp235,6 miliar.