Berbeda dengan tekadnya mengurangi subsidi energi di awal masa pemerintahannya, tahun ini pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru bakal mengerek anggaran subsidi energi hingga di atas Rp 500 triliun. Nilai itu bakal mencetak rekor baru sebagai subsidi energi terbesar sepanjang sejarah. Sebelumnya, rekor anggaran subsidi energi terbesar tercapai di tahun 2014. Waktu itu, nilai subsidi energi mencapai sekitar Rp 311,8 triliun. Lonjakan subsidi ini akibat tiada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) maupun tarif listrik daya di bawah 3.000 VA meski harga minyak terus naik ke atas US$ 100 per barel. Tanpa diskusi panjang, Badan Anggaran (Banggar) DPR Menyetujui usulan pemerintah. Tapi, Anggota Banggar DPR Eko Hendro Purnomo memberikan catatan atas tambahan dana subsidi ini. Pertama, pemerintah harus konsisten melaksanakan rencana reformasi subsidi energi menjadi mekanisme subsidi secara tertutup. Kedua, anggaran subsidi dan kompensasi perlu dihitung ulang dengan mempertimbangkan subsidi tertutup serta menaikkan tarif listrik pelanggan 3.000 VA ke atas. Ketiga, pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus memperketat pengawasan dan audit atas Pertamina dan PLN.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah merestui kenaikan tarif listrik bagi pelanggan 3.000 VA ke atas tahun ini. Kenaikan ini dilakukan di tengah lonjakan harga komoditas energi imbas perang Rusia-Ukraina. Dengan kenaikan tarif bagi kelompok pelanggan pengguna daya lebih dari 3.000 VA ini, pemerintah akan menggunakan anggaran untuk menambah subsidi energi dan dana kompensasi bagi ketersediaan energi untuk masyarakat yang membutuhkan. Anggaran subsidi energi ini ditambahkan Rp 74,9 triliun, Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik.

Pemerintah mengusulkan kepada legislatif untuk menambah anggaran subsidi energi pada APBN 2022, menyusul lonjakan harga minyak dunia yang semakin menjauhi asumsi harga minyak mentah Indonesia. Usulan tersebut membuat kebutuhan anggaran subsidi energi membengkak menjadi Rp 208,9 triliun. Dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Kamis (19/5), Menkeu Sri Mulyani menuturkan, dukungan tambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi diperlukan agar APBN tetap mampu melindungi daya beli masyarakat dari lonjakan harga komoditas energi, khususnya minyak bumi. Lonjakan harga minyak dunia membuat pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) naik dari sebelumnya 63 USD per barel menjadi 99,4 USD per barel-102,5 USD per barel. Hingga Kamis sore, mengutip Bloomberg, minyak mentah jenis Brent dijual 107,25 USD per barel. Sejalan dengan kenaikan ICP, pemerintah juga mengusulkan tambahan anggaran subsidi energi Rp 74,9 triliun dari sebelumnya yang telah ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar Rp 134 triliun.

Usulan tambahan subsidi energi tersebut terdiri dari Rp 71,8 triliun untuk subsidi BBM dan elpiji serta Rp 3,1 triliun untuk subsidi listrik. Dengan kenaikan ini, keseluruhan anggaran subsidi energi untuk tahun 2022 mencapai Rp 208,9 triliun. Adanya selisih antara harga ICP yang tercantum dalam APBN 2022 saat ini dan realitas harga minyak dunia turut membengkakkan pembayaran kompensasi harga energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN gara (Persero). Pembayaran kompensasi energi membengkak dari Rp 216,1 triliun menjadi Rp 293,5 triliun. Rincian tambahan pembayaran kompensasi tersebut, di antaranya, kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 255,5 triliun dan kompensasi  listrik kepada PLN Rp 41 triliun. Jumlah ini belum termasuk adanya tagihan kompensasi tahun-tahun sebelumnya kepada Pertamina dan PLN yang mencapai Rp 108,4 triliun. (Yoga)

Lembaga donor dari Amerika Serikat, USAID, dan PT Mars berkolaborasi mendorong pengembangan pertanian kakao berkelanjutan  melibatkan 9.000 petani di Sulsel dan Sulteng. Setidaknya 7,2 juta USD (Rp 104 miliar) dikucurkan. Program ini diluncurkan di laboratorium pengembangan kakao Mars di Kabupaten Pangkep, Sulsel, Rabu (18/5). (Yoga)

Didukung keadaan ekonomi yang mulai  pulih dan kenaikan penerimaan negara dari windfall profit atau keuntungan tak terduga dari lonjakan harga komoditas, kondisi kesehatan fiskal tahun 2022 dinilai mempu mempertahankan harga BBM bersubsidi. Artinya, tahun ini, tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi guna meredam kenaikan inflasi. Pemerintah juga dinilai memiliki uang cukup untuk membayar tunggakan utang kepada Pertamina sebesar Rp84,4 triliun per tahun 2021. 

Plt Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatran dan Belanja Negara (PKAPBN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah sudah memiliki hitungan tambahan  subsidi energi sebagai bantalan untuk masyarakat, ditengah lonjakan harga minyak dunia yang hingga saat ini masih bertengger di level US$ 100 ribu pr barel. "APBN masih memiliki ruang untukmelakukan penambahan (subsidi). 

Pasalnya, kenaikan harga komoditas energi tidak hanya berdampak pada sisi belanja subsidi yang meningkat, tetapi pendapatan negara juga mendapatkan windfall dari naiknya harga komoditas energi, baik untuk pajak maupun non pajak. Secara umum, fiskal aman (meski subsidi energi naik), kemudian dengan APBN juga masih terkendali." ucapnya kepada Investor Daily. (Yetede)

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan, tersangka Lin Che Wei(LCW) alias Weibinanto Halimdjati direktur Kementerian Perdagangan sebagai seorang ekonom tanpa surat keputusan dan/atau tanpa kontrak tertentu. Meski demikian, LCW ikut menentukan kebijakan tentang peredaran prosedur distribusi minyak goreng. "Kami, tim penyidik,  sudah mencoba (menelusuri) statusnya apa sih disana, tapi belum, belum ada. Dia belum menyampaikan juga apa statusnya dan tidak ada surat keputusan yang  menentukan dia adalah swasta yang direkrut  menjadi suatu (pihak) struktural atau organisasi dalam satu kepengurusan atau satu kementerian," jelas Burhanuddin. 

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menetapkan Lin Che Wei sebagai tersangka kelima dalam kasus dugaan korupsi  ekspor CPO. Selain Lin Che Wei dan Indrasari Wardana, penyidik juga menetapkan tiga orang tersangka lain sebagai tersangka, yakni Master Parulian Tumanggor, selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA selaku senior  Manager Corperate Affarirs PT Pelita Agung Agroindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang selaku General Manager di Bagian General Affairs PT Musim Mas. (Yetede)

Kejaksaan Agung menyebutkan Lin Che Wei atau Weibinanto Halimdjati punya peran dan sosok berpengaruh dalam pengambilam kebijakan izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya, termasuk minyak goreng, di Kementerian Perdagangan. Padahal, Lin Che Wei bukan merupakan pejabat ataupun pegawai kementerian tersebut. "Intinya, dia tak punya kedudukan apa-apa, baik jabatan struktural maupun ikatan kerja dengan Kementerian Perdagangan. Namun dia bisa menentukan kebijakan  dan perusahaan yang bisa mendapat fasilitas ekspor," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumendana, kemarin 18 Mei. Lin, menurut penelusuran Kejaksaan Agung, diketahui ada di lingkaran Kementerian  Perdagangan sejak Januari 2022. Saat itu, kelangkaan minyak goreng mulai terjadi di Indonesia. Namun nama Lin baru muncul saat Kejaksaan mulia memeriksa kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya di Kementerian. (Yetede)

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) bakal mendalami keterkaitan korupsi izin ekspor CPO yang ditangani Kejagung dengan dugaan praktek kartel minyak goreng. Kepala Biro Humas dan Kerja Sama KPPU, Daswin Nur mengatakan dugaan adanya pengaturan pemberian izin ekspor CPO yang disangka melibatkan Lin Che Wei, makin menguatkan indikasi persekongkolan. Lin Che Wei merupakann tersangka ke 5 dalam kasus tersebut, pertengahan April lalu Kejaksaan menetapkan 4 tersangka lainnya, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negri, Indarsari Wisnu Wardhana; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; Master Parulian Tumanggor; GA PT Musim Mas , Togar Sitanggang; serta Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group, Stanley MA. Jaksa AgungSanitiar Burhanudin mengatakan, keempat tersangka diduga bermufakat melawan hukum sehinga terbit persetujuan ekspor CPO, padahal seharusnya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan DMO 20 %.

Direktur Investigasi KPPU, Gopprera Panggabean mengatakan, para investigator di lembaganya akan melihat alasan pelaku tidak mendistribusikan CPO dan olein sesuai DMO, masing-masing Rp. 9.300 per Kg dan Rp. 10.300 per Kg. Disamping itu KPPU akan mendalami perilaku produsen yang tidak memenuhi volume kontrak produksi minyak goreng curah, hingga tak kunjung turunnya harga minyak goreng curah di pasar, padahal harga tandan buah segar sawit dari petani terus turun.

Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategy Policy, Tungkot Sipayung, meminta KPPU segera mengungkap dugaan kartel tersebut. “Jangan mencurigai terus. angan mencurigai terus. Yang menjadi fakta, terjadi penyelundupan minyak goreng dan bahan bakunya sebagaimana diumumkan Bea Cukai dan TNI AL”, ujar tungkot Pakar kebijakan public dari Narasi Institute, Ahmad Nur Hidayat meminta agar penyelewengan hokum dalam sengkarut minyak goreng itu ditindak tegas lantaran dampak kerusakan yang ditimbulkan di dalam negeri cukup besar. Ia pun mengingatkan pemerintah, saat ini pasar minyak goreng berbentuk oligopoly atau ditentukan sedikit pihak. “Selama bentuk poasarnya oligopoly, pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya halini disadari pemerintah sejak awal,” ujar Nur Hidayat.

Para petani kelapa sawit akan melanjutkan aksi mendesak pemerintah segera mencabut larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Semakin lama kebijakan itu berlaku, petani khawatir tandan buah segar (TBS) sawit mereka semakin anjlok harganya hingga tidak terjual. "Petani akan semakin sengsara di daerah kalau terlalu lama. Kami sudah melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo agar kebijakan itu dicabut," ujar Sekretaris Jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit, Manuesetus Darto, kepada Tempo, kemarin. Pada 27 April pemerintah mengumumkan larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya. Kebijakan tersebut ditempuh untuk memastikan produk minyak sawit mentah dari produsen Tanah Air dapat didedikasikan untuk ketersediaan minyak goreng curah di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi Rp14 ribu per liter. (Yetede)

Keputusan India menghentikan ekspor gandum menambah masalah pangan dunia, yang mengalami kenaikan harga, karena invasi Rusia ke Ukraina. India pada Jumat (13/5) mengumumkan akan mengatur ekspor gandumnya untuk menahan inflasi dan menjaga ketahanan pangan dalam negeri. Produksi gandum negara pengekspor kedua terbesar dunia itu terganggu akibat gelombang udara panas. Keputusan India itu membuat harga gandum dunia melonjak dan memperbesar kekhawatiran terjadinya krisis pangan. Harga gandum pengiriman ke depan (future) naik 5,9 % menjadi 12,46 USD per setengah bushel di pasar komoditas Chicago, AS, Minggu (15/5). Satu bushel setara dengan 35,239072 liter. Harga gandum naik tinggi akhir Maret 2022, menyusul invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Harga sempat menyentuh 13 USD, kemudian turun di bawah 10 USD, dan kembali melonjak menyusul kebijakan baru India.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (Aptindo) Franciscus Welirang menyebut penjualan terigu nasional triwulan I-2022 masih naik, tetapi jika dihitung hingga April 2022, permintaan menurun 2,8 %. Situasi ini memperlihatkan harga gandum yang tinggi akan menurunkan permintaan. Data Aptindo memperlihatkan, kebutuhan terigu naik sepanjang 2019-2021, pada tahun 2021 sebesar 4,6 % menjadi 8,927 juta ton. Pada sisi lain, impor gandum hingga April 2022 masih naik, menunjukkan cadangan gandum industri terigu nasional meningkat. Konsumen terbesar terigu nasional, 71 %, adalah industry, UMKM dan rumah tangga. Terigu digunakan untuk roti dan kue, mi basah, hingga penjualan eceran. Sisanya diserap industri besar dan modern. Elastisitas terigu menunjukkan, masyarakat siap mengganti tepung gandum dengan bahan pangan lain. Krisis pangan global lebih luas sejauh ini dapat dihindari karena panen padi tidak terganggu. (Yoga)