Indonesia masih melakukan impor jagung meski komoditas tersebut bisa ditanam didalam negeri. Alasannya adalah kebutuhan bahan baku jagung oleh industri pangan belum mampu  dipenuhi pasokan  jagung dalam negeri.  Juru Bicara Menteri Perindustrian (Kemenperin) Fabri Hendri Antoni  Arif menerangkan, pasokan jagung dalam negeri baru bisa  memenuhi kebutuhan industri pangan yang mencapai sekitar 1,2 juta ton,pada 2021 baru bisa dipenuhi  dari pasokan dalam negeri sebesar 700 ribu ton. Sedangkan kebutuhan jagung  untuk industri pada  2022 diperkirakan meningkat menjadi sekitar 1,5-1,6 juta ton seiring  sudah beroperasinya  satu investasi industri pati jagung baru didalam negeri. Dia mengungkapkan, masih rendahnya pasokan jagung dalam negeri  untuk industri pangan disebabkan sulitnya mendapatkan jagung dengan tingkat kandungan aflatoksin maksimum  50 ppb," jawab Febri dalam keerangan tertulisnya, Jakatam Jumat (6/5)

Dunia, termasuk Indonesia, harus bersiap-siap menghadapi guncangan lebih dahsyat yang diakibatkan lonjakan harga minyak mentah dunia yang kian tak terkendali. Dalam skenario terburuk, sebagai dampak dari kian meluasnya embargo Barat terhadap minyak Rusia, harga minyak mentah diprediksi JP Morgan mencapai 185 USD per barel akhir 2022. Angka ini hampir dua kali lipat dari prediksi rata-rata harga Brent untuk 2022 oleh Energy Information Administration (EIA), sebesar 98 USD per barel. Kendati harga minyak mentah Indonesia (ICP), juga mengalami kenaikan seiring kenaikan harga minyak mentah global, posisi Indonesia sebagai importir neto membuat lonjakan harga minyak dunia juga kian menambah beban APBN dan menekan ekonomi dalam negeri. Subsidi energi dipastikan kian membengkak. Lonjakan harga minyak mentah dunia juga akan memukul Pertamina dan sektor transportasi atau industri yang mengonsumsi BBM non-subsidi, memicu kenaikan harga barang-barang, dan kian menekan daya beli masyarakat. Perhitungan pemerintah, setiap kenaikan 1 USD per barel harga minyak mentah dunia akan membengkakkan subsidi elpiji dalam negeri sekitar Rp 1,47 triliun dan subsidi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun. Belum lagi dampak ke subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp 295 miliar, mengingat masih tingginya penggunaan BBM dalam pembangkit listrik.

Dengan harga minyak mentah dunia kini hampir dua kali lipat asumsi APBN 2022 yang 63 USD per barel, Menteri ESDM memperkirakan pembengkakan subsidi energi (belum termasuk listrik) bisa mencapai lebih dari Rp 320 triliun, dari angka yang ditetapkan di APBN 2022 sebesar Rp 134 triliun. Sementara itu, kemampuan fiskal kita terbatas. Pemerintah dipaksa bekerja lebih keras memutar otak untuk membiayai lonjakan subsidi ini dan harus ada yang dikorbankan. Agar target defisit APBN di bawah 3 persen akhir 2023 tak terganggu, pemerintah mungkin akan dipaksa menempuh langkah tak terhindarkan, termasuk penyesuaian harga BBM bersubsidi, realokasi anggaran (infrastruktur), penghematan belanja pegawai/barang, penggunaan dana PEN, dan lain-lain. Naiknya harga minyak juga meningkatkan tekanan inflasi dunia dan menambah ketidakpastian global. The Fed akan dipaksa lebih agresif menjinakkan inflasi dengan menaikkan suku bunga. Ini bisa memicu eksodus modal dari negara berkembang termasuk Indonesia, dan menekan nilai tukar. Situasi ini harus jadi momentum membenahi secara menyeluruh kebijakan menyangkut energi. Termasuk pembenahan harga secara bertahap dan mengakhiri kebijakan subsidi tak tepat sasaran. (Yoga)

Perum Bulog yang mendapat penugasan untuk mendistribusikan minyak goreng curah bersubsidi ke daerah-daerah telah menyiapkan 504 kompleks gudang di seluruh Indonesia. Namun, pengadaan dan distribusi hingga kini belum dilakukan karena masih menunggu rapat koordinasi terbatas Kemenko Bidang Perekonomian. Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto (6/5) mengatakan, pihaknya memang akan mendapat penugasan penyaluran minyak goreng curah bersubsidi. Akan tetapi, mekanisme pelaksanaannya baru akan ditentukan dalam rakortas di Kemenko Bidang Perekonomian. Apabila sudah ada penugasan, produsen akan mengirim barang ke gudang-gudang Bulog. ”Dari gudang provinsi akan kami gerakkan ke gudang-gudang kami di kabupaten/kota. Itu untuk mempercepat distribusi (minyak goreng curah) sampai ke masyarakat,” ujar Suyamto.

Sebelumnya, pemerintah melarang sementara ekspor CPO dan sejumlah produk turunannya refined, bleached, deodorized (RBD) palm oil, RBD palm olein, dan minyak jelantah mulai Kamis (28/4). Ketentuan itu termaktub dalam Permendag No 22 Tahun 2022. Pemerintah menyebut kebijakan tersebut guna memastikan pasokan minyak goreng curah bersubsidi merata di seluruh Indonesia, dengan harga Rp 14.000 per liter atau sesuai HET. Bulog pun ditugaskan untuk mendistribusikan minyak goreng curah dari produsen yang biasa mengekspor dan tak memiliki jaringan distribusi. Sementara itu, ID Food atau induk BUMN Pangan, yang sejak beberapa bulan lalu mendistribusikan minyak goreng curah ke berbagai wilayah, siap untuk terus bersinergi memastikan ketersediaan pangan masyarakat, termasuk saat diberlakukan pelarangan sementara ekspor CPO dan produk turunannya. ”Kami berkoordinasi aktif dengan regulator ataupun kementerian terkait dan produsen minyak goreng. ID Food akan tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan pangan dengan membantu pemerintah dalam pendistribusian minyak goreng ke masyarakat. (Juga) Bersinergi dengan para produsen minyak goreng,” tutur Dirut Holding Pangan ID Food Frans Marganda Tambunan. (Yoga)

Pemerintah memutuskan melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Aturan ini lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil(RBDPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) dan Used Cooking Oil (UCO).Presiden Joko Widodo memandang kebutuhan minyak goreng dalam negeri merupakan prioritas. Beliau mengakui kebijakan larangan ekspor bahan baku minyak goreng tersebut dapat berdampak negatif, di antaranya pengurangan produksi dan hasil panen sawit petani yang tidak terserap. Artikel XI Perjanjian GATT 1994, misalnya, melarang opsi restriksi ekspor selain yang dilakukan melalui instrumen tarif, pajak atau pungutan lain. Namun pada bagian lain, WTO mengizinkan anggotanya menerapkan restriksi yang bersifat sementara guna mencegah atau mengatasi kondisi kritis/kelangkaan bahan pangan/barang esensial lain di negara anggota.

Langkah kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, dengan demikian, dapat dijustifikasi oleh ketentuan perdagangan internasional karena beleid tersebut bersifat sementara. Selama ini produk jadi turunan sawit seperti minyak goreng, produk oleochemical atau biodiesel yang menggunakan bahan baku CPO menjadi produk andalan ekspor Indonesia yang diekspor secara bebas ke manca negara.

Kendati larangan ekspor CPO dan turunannya sudah dilarang selama satu pekan terakhir, harga minyak goreng curah di pasaran belum juga menyentuh HET. Kebijakan larangan ekspor dinilai tidak efektif serta berpotensi menjadi bumerang yang justru membuat harga minyak goreng semakin tidak stabil. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag, harga minyak goreng curah pada Rabu (4/5) mencapai Rp 17.200 per liter, masih di atas HET yang seharusnya, yaitu Rp 14.000 per liter. Harga tersebut hanya menurun tipis 1,15 persen dibandingkan sepekan lalu ketika kebijakan larangan ekspor CPO dan berbagai bentuk turunannya mulai berlaku. Saat itu, per 28 April 2022, harga minyak goreng curah tercatat Rp 17.400 per liter.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan, sampai sejauh ini kebijakan larangan ekspor CPO tidak membawa dampak sesuai ekspektasi. Pedagang pasar masih mendapatkan pasokan minyak goreng curah dari distributor dengan harga tinggi di atas ketentuan sehingga harga jual ke konsumen pun masih melampaui HET. Sekjen IKAPPI Reynaldi Sarijowan menambahkan, persoalan tidak hanya pada proses produksi, tetapi juga pada alur distribusi. Meskipun Perum Bulog sudah ditugaskan untuk menyalurkan minyak goreng curah, pasokan dan harga di pasaran belum terkendali. (Yoga)

Senior Analyst MNC Sekuritas Herditya Wicaksana  memprediksi, secara moving average convergence divergence (MACD), saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) makin  prospektif dan berpeluang  menguatkan ke area positif. MCN Sekuritas melihat, dari sisi teknikal pergerakan  DSSA sedang dalam fase kecenderungan menurun (downtrend) dengan volume yang cenderung kecil. Seorang analis yang akrab dipanggil Didit pun menginformasikan, pelaku pasar dapat bertahan untuk tidak  menjual saham DSSA dengan memperhatikan level support Rp27.800 dan resistance Rp34.000. Keputusan DSSA mengakuisisi perusahaan tambang Australia turut dinilai sebagai langkah tepat oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep)  Bisman Bakhtiar. "Aksi korporasi ini akan memberikan dampak positif, mengingat dalam beberapa tahun kedepan  komoditas batu bara akan tetap mempunyai nilai ekonomi tinggi. Potensi keuntungan dan nilai tambah  akan tetap besar karena Australia dikenal sebagai negara produsen besar batu bara berkualitas tinggi," jelas Bisman kepada Investor Daily. (Yetede)

Tak ada cukup makanan untuk disantap setiap hari. Itulah yang dihadapi 193 juta orang di 53 negara sepanjang tahun 2021. Diperkirakan tahun ini jumlahnya bakal bertambah akibat kombinasi tiga faktor ”pahit”, yakni konflik, cuaca ekstrem, dan dampak pandemic Covid-19. Situasi ini tergambar dalam Laporan Global Krisis Pangan yang dirilis bersama oleh Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO), Program Pangan Dunia (WFP), dan Uni Eropa, Selasa (3/5). Tren yang muncul dalam laporan dari tahun ke tahun sungguh mengkhawatirkan. Jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan itu naik 20 % atau 40 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan itu menyebutkan, krisis ekonomi akibat pandemic Covid-19 memukul 30,2 juta orang di 21 negara. Cuaca ekstrem menjadi penyebab utama kerawanan pangan akut yang menimpa 23,5 juta orang di delapan negara Afrika. Selama enam tahun terakhir, kerawanan pangan berlipat ganda. PBB mendefinisikan kerawanan pangan akut sebagai ketidakmampuan seseorang untuk mengonsumsi cukup makanan untuk menopang hidupnya. ”Ini kelaparan yang bisa menyebabkan kematian,” sebut FAO.

Perang di Ukraina bakal memperburuk situasi karena produksi pangan global terganggu. Perang berisiko ”menjerumuskan” Somalia, Etiopia, Haiti, Afghanistan, Sudan Selatan, Suriah, dan Yaman ke dalam krisis yang lebih gawat karena mereka bergantung pada Ukraina dan Rusia untuk gandum, pupuk, dan suplai makanan lain. Tahun 2021, Somalia memperoleh 90 % gandum dari Rusia dan Ukraina. RD Kongo menggantungkan 80 % kebutuhan gandum dan Madagaskar mengimpor 70 % makanan pokok dari kedua negara yang berkonflik itu. Bisa dibayangkan kala lebih dari dua bulan terakhir pasokan itu terganggu, kata Direktur Kantor Kedaruratan dan Ketahanan FAO Rein Paulsen. ”Apabila tidak ada upaya lebih besar untuk mendukung komunitas perdesaan, skala kelaparan dan hilangnya penghidupan akan mengerikan. Aksi kemanusiaan dalam skala besar amat diperlukan untuk mencegahnya,” sebut PBB. FAO menyatakan perlu setidaknya 1,5 miliar USD guna menstabilkan dan meningkatkan produksi pangan lokal di wilayah berisiko, terutama saat musim tanam dimulai. (Yoga)

Uni Eropa bersiap mengakhiri ketergantungan pada pasokan gas dari Rusia dan menegaskan tidak akan membayar gas dengan mata uang rubel. Komisi Eropa, Selasa (3/5)  mengusulkan paket sanksi baru untuk menghukum Moskwa, termasuk embargo minyak. Sejumlah negara, termasuk kekuatan ekonomi utama UE, Jerman, sangat bergantung pada gas Rusia untuk sebagian besar pembangkit listriknya. Rusia pada akhir Maret lalu memaksa klien dari ”negara-negara tak bersahabat”, termasuk UE, untuk membayar pasokan gas Rusia dalam denominasi rubel. Kebijakan itu dikenakan pada negara-negara yang menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Moskwa karena agresi militernya ke Ukraina.

Gazprom, raksasa energi Rusia, dalam pernyataan pada akhir April mengatakan telah memberitahu operator gas Bulgaria, Bulgargaz, dan perusahaan gas Polandia, PGNiG, agar membayar gas dengan rubel. Pasokan gas ditangguhkan sejak 27 April sampai pembayaran dilakukan dalam rubel. Kedua negara itu menolak untuk membayar dengan rubel. Menteri Transisi Ekologi Perancis Barbara Pompili, selaku pemimpin pertemuan, dan Komisaris Energi Eropa Kadri Simson mengatakan, 27 negara UE mendukung Polandia dan Bulgaria. Negara-negara anggota juga akan menimbun gas untuk menghadapi dampak dari terganggunya pasokan dari Rusia.

Eropa mengimpor sekitar 40 % gas alam dari Rusia. Selama ini, kontrak jual-beli bahan bakar gas dilakukan dalam euro. Saat ini Syarat yang diminta Rusia ialah setiap klien harus membuka dua rekening di Gazprombank (GPB), bank milik Gazprom. Pembayaran akan disimpan pada satu rekening euro atau USD, kemudian dipindahkan ke rekening rubel dengan persetujuan bank sentral Rusia. ”Banyak negara, termasuk negara-negara Baltik, Denmark, Belanda, dan Finlandia, hari ini telah menegaskan kembali solidaritas dan mereka pasti tidak akan membayar dengan rubel,” kata Moskwa.

Pada Selasa (3/5), UE juga mengusulkan embargo minyak Rusia secara bertahap, bukan embargo gas. Komisi Eropa akan mengusulkan embargo selama 6-8 bulan, waktu yang dibutuhkan untuk diversifikasi pasokan gas. Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Josep Borrell mengatakan, paket sanksi baru akan menyasar lebih banyak bank Rusia. Paket keenam sanksi ini menargetkan bank terbesar di negara itu, Sberbank, yang akan dikeluarkan dari sistem komunikasi perbankan global, SWIFT. (Yoga)

Badan Pangan Nasional melalui induk BUMN pangan, ID Food, memanfaatkan kapal Tol Laut untuk mengirim gula dan minyak goreng curah dari Belawan ke Kupang. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi melalui akun lembaga, Jumat (29/4), menyatakan, kerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN itu ditempuh dalam rangka menekan biaya logistik. (Yoga)

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melanjutkan penyidikan atas kasus izin ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya. Selasa (26/4), Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung memeriksa tiga orang sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya periode Januari 2021-Maret 2022. Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan empat tersangka. Yakni tersangka IWW, MPT, SM dan PTS.