Langkah pemerintah melarang ekspor bijih nikel sejak 2020 mulai membuahkan hasil, dan mampu mendorong pertumbuhan investasi yang konsisten di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya. Pertumbuhan investasi di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya disebut menjadi indikasi dari meningkatnya upaya penghiliran, salah satunya pada komoditas nikel.Kementerian Investasi/Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) mencatat, investasi di sektor logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya tumbuh 14% menjadi Rp39,7 triliun pada kuartal I/2022. Nilai investasi tersebut kembali menjadi yang tertinggi di antara sektor-sektor lainnya.Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pada 2019 sektor tersebut masih berada di urutan keempat investasi terbesar di Indonesia. Saat ini, sektor tersebut menempati posisi pertama. Seperti diketahui, Indonesia tengah menghadapi tuntutan di Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO yang diajukan oleh Uni Eropa terkait dengan pelarangan ekspor nikel. Bahlil menyebut sejumlah nama yang sudah resmi akan berinvestasi di sektor tersebut antara lain BASF, VW, dan Britishvolt. “Terakhir sudah positif BASF masuk, VW sudah positif masuk. Jadi sekarang yang masuk itu, LG, CATL, BASF, VW, dan Bristishvolt dari Inggris,” ujarnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag Jawa Barat menggelar operasi pasar murah menjelang hari raya Idul fitri di 27 kabupaten/kota pada 23 hingga 27 April 2022.Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan bahwa operasi pasar murah (OPM) yang digelar Disperindag Jawa Barat merupakan upaya pihaknya untuk terus meringankan beban masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.Operasi pasar didorong agar masyarakat bisa menjangkau komoditas yang dibutuhkan, mulai dari minyak goreng murah sejak sebulan lalu hingga OPM bahan pokok. Kepala Disperindag Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan bahwa OPM digelar dalam rangka stabilisasi harga bahan pokok, mengingat setiap menjelang Idul fitri kenaikan harga selalu terjadi. Sesuai UU No. 23/2014 tentang Otonomi Daerah, salah satu kewenangan daerah adalah menggelar operasi pasar untuk stabilisasi harga.“Kami siapkan anggaran untuk OPM ini Rp13 miliar. OPM sudah dimulai sejak Sabtu di Kuningan, Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Indramayu. Kita mulai secara bertahap,” katanya.

Pandemi Covid-19 membuat terjadinya Commodity superCycle atau Supercycle Komoditas, membuat harga komoditas melambung tinggi. Kondisi ini diperkirakan akan berlanjut sampai tahun depan.  Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan  dampak positif nya dengan melakukan redistribusi kesejahteraan.  Mantan Menteri Perdagangan Gita Wrijaman mengatakan, berapa lama durasi terjadinya supercycle komoditas sangat berkolerasi dengan secepat apa terjadinya  herd immunity yang signifikan di mancanegara. "Di negara-negara maju itu sudah mencapai  herd immunity tetapi negara-negara berkembang belum tentu  bisa mencapainya di Kuartal III atau Kuartal IV tahun ini. Mungkin bisa menunggu tahun depan," ucap Gita kepada Investor Daily, Selasa (26/4).  Gita menilai supercycle komoditas memberikan dampak positif pada perdagangan, ruang fiskal dan juga ruang moneter Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah dapat  meredistribusikan surplus tersebut untuk kepentingan, kesejahteraan masyarakat luas. (Yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemenuhan kebutuhan  pokok masyarakat menjadi  pertimbangan paling tinggi saat pemerintah memutuskan pelarangan  ekspor bahan baku minyak goreng (migor) dan meski ada keperluan lain yang juga tetap harus diperhatikan. Apalagi telah terjadi ironi yaitu sebagai negara produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia  justru kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng. "Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan (ekspor sawit) itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya  tahu, negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan, tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih tinggi," ujar Presiden Jokowi. Pemerintah, kata Prsiden, telah memutuskan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng dari seluruh wilayah Indonesia, termasuk dari kawasan berikat. (Yetede)

Rencana larangan ekspor bahan baku minyak goreng yakni refined, bleached, deodorized atau RBD palm berdampak pada penurunan harga tandan buah segar petani. Perlu adanya campur tangan kepala daerah agar harga TBS kembali stabil. Dalam Surat Edaran No. 165/KB.020/E/04/2022 Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian tanggal 25 April 2022 disebutkan beberapa pabrik kelapa sawit (PKS) menetapkan harga beli Tandan Buah Segar (TBS) secara sepihak dengan kisaran penurunan Rp300—Rp1.400/kg setelah pengumuman Presiden Joko Widodo tentang pelarangan ekspor RBD Palm Olein yang akan diberlakukan pada 28 April 2022. Turunnya harga penetapan harga TBS berpotensi melanggar ketentuan Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Perkebunan yang diatur dalam Permentan No. 01/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun dan bisa menimbulkan keresahan dan berpotensi menimbulkan konflik petani sawit dengan PKS.

Pemerintah menyiapkan pemanis untuk menarik investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui penerapan kontrak pajak dan royalti. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Tutuka Ariadji mengatakan langkah itu diambil untuk meningkatkan minat investasi pada sektor hulu Migas di dalam negeri. “Kita malah pikirkan tahun ini dan ke depan kita sedang kaji even tax & royalty bisa enggak dan bisa kita terapkan enggak tentunya kita perlu mengubah undang-undang ,” ujarnya dalam Webinar Hukum Online, Selasa (26/4). Tutuka berharap manuver itu dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada sektor hulu minyak dan gas bumi yang belakangan mengalami penurunan realisasi investasi selama 5 tahun terakhir.

Pemerintah akan melarang ekspor bahan baku minyak goreng mulai 28 April 2022 hingga harga minyak goreng curah di dalam negeri sesuai dengan harga yang ditargetkan pemerintah, yaitu Rp 14.000 per liter. Pemerintah juga meminta perusahaan-perusahaan pengolah sawit untuk membeli tandan buah segar kelapa sawit dari petani dengan harga yang wajar, ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (26/4). Pernyataan tersebut merupakan penjelasan atas pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng pada 22 April 2022. Menurut Airlangga, larangan ekspor itu ditujukan pada bahan baku minyak goreng, yaitu refined, bleached, deodorized (RBD) palm olein. Pemerintah melarang ekspor komoditas tersebut guna mempercepat realisasi minyak goreng curah bersubsidi yang akan digulirkan ke pasar-pasar tradisional. Di beberapa daerah, harga minyak goreng curah masih di atas HET yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg.

Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit turun drastis di tengah kenaikan harga minyak kelapa sawit global. Patokan harga TBS yang ditentukan oleh tim penetapan harga TBS tingkat provinsi dan surat Dirjen Perkebunan Kementan tidak digubris. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mendata, harga TBS di sejumlah daerah di beberapa provinsi anjlok dari harga Rp 3.500 per kg pada 23 April 2022 menjadi Rp 1.760 per kg pada 26 April 2022. Sekjen SPKS Mansuetus Darto, Selasa, mengatakan, harga CPO global naik, tetapi harga TBS justru turun. Menurut Mansuetus, telah terjadi kesimpangsiuran informasi dari pemerintah tentang larangan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya, membuat harga TBS ditentukan oleh spekulasi pasar, bukan kebijakan penetapan harga TBS yang ditentukan oleh tim penetapan harga TBS provinsi berdasarkan Permentan No 1/2018. (Yoga)

Kebijakan pemerintah melarang total ekspor CPO untuk mengatasi problem minyak goreng di dalam negeri menuai kritik. Kebijakan itu dinilai keliru dan destruktif. Kebijakan itu dinilai tidak menyelesaikan akar masalah kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng dalam negeri. Sebaliknya, berpotensi memunculkan komplikasi dampak berantai ke ekonomi,industri sawit dan turunan domestik, dan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit mentah (CPO) atau minyak sawit terbesar secara global. Ditutupnya keran ekspor membuat pasokan CPO dalam negeri melimpah.Namun, langkah ini diragukan bisa menekan segera harga minyak goreng secara tajam dan menjamin stabilitas pasokan dan harga dalam jangka panjang. Selain menyebabkan Indonesia kehilangan potensi ekspor dan penerimaan negara yang sangat besar dari CPO dan produk turunannya, kebijakan ini juga akan sangat memukul 2,7 juta keluarga petani sawit mengingat 40 % kebun sawit adalah kebun rakyat. Larangan ekspor CPO dan produk turunan memicu turunnya harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani. Akibatnya, menekan pendapatan petani dan pemulihan ekonomi daerah penghasil sawit.

Pelarangan ekspor juga akan memukul pengusaha CPO skala kecil yang memiliki fasilitas penyimpanan terbatas. Selama ini, 65 % produksi CPO Indonesia ditujukan untuk ekspor. Dengan adanya larangan ekspor, muncul persoalan terkait ke mana kelebihan pasok CPO akan ditampung dan diserap. Sebagian fasilitas pengolahan mungkin juga harus berhenti berproduksi dan mengistirahatkan pekerjanya. Presiden menyatakan, larangan ini bersifat sementara, sampai pasokan minyak goreng di dalam negeri melimpah dan harga terjangkau. Dengan Indonesia selama ini memasok 45 persen kebutuhan CPO global, penghentian dipastikan akan mengguncang pasar global dan membuat harga CPO dunia yang bertahan tinggi kian melambung. Ada kekhawatiran sebagian negara mengalihkan impor CPO dari Indonesia ke produsen lain, terutama Malaysia sebagai pesaing utama Indonesia dan juga produsen minyak nabati pesaing CPO, sehingga berdampak pada pangsa pasar Indonesia. Potensi kian melambungnya harga CPO di pasar global juga membuat pemerintah harus mewaspadai kemungkinan penyelundupan CPO keluar lewat ekspor gelap. Mengacu nilai ekspor CPO Maret 2022, larangan ekspor mengakibatkan kehilangan devisa ekspor 3 miliar USD, setara 12 % total ekspor nonmigas, hanya dalam satu bulan. Belum lagi hilangnya penerimaan pajak dan pungutan ekspor, yang bisa berdampak pada pembiayaan subsidi minyak goreng curah dan insentif biodiesel oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. (Yoga)

Kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan bahan baku mulai 28 April nanti, menurut saya, lebih sebagai bentuk hukuman ke para pengusaha sawit yang selama ini sulit diajak kerja sama oleh pemerintah. Kebijakan larangan ekspor ini sebenarnya punya manfaat seperti membuat pasokan produk sawit melimpah di dalam negeri dan harganya menjadi murah. Akan tetapi, manfaat ini tidak seimbang dibandingkan dampak negatifnya. 

Pertamina dan pemerintah memastikan ketersediaan BBM relatif aman meskipun bakal ada peningkatan permintaan pada masa libur Lebaran 2022. Pemantauan intensif akan dilakukan di SPBU-SPBU, terutama di sejumlah lokasi yang diproyeksi menjadi pusat keramaian arus mudik. ”Total gasoline (pertalite, pertamax, pertamax turbo) diperkirakan meningkat 5 %, sedangkan gasoil (biosolar, dexlite, pertadex) turun 5 % sales normal. Untuk puncak mudik pada H-1 dan H+1 dan saat arus balik atau H+5 kenaikan gasoline bisa mencapai 22 $ hingga 36 %,” kata Penjabat Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu (24/4). Irto pun memastikan ketersediaan BBM aman selama masa arus mudik dan balik Lebaran tahun ini. ”(Namun) Kami mengimbau masyarakat untuk mengisi penuh BBM kendaraannya sebelum mudik,” katanya. ”Secara umum, kesiapan stok dan distribusi BBM menghadapi arus mudik cukup bagus. Kami akan tetap memantau dinamika selanjutnya yang terjadi di lapangan. Misalnya, kebutuhan BBM ternyata lebih banyak atau terjadi antrean. Harus dimitigasi,” ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam keterangannya akhir pekan lalu. (Yoga)