Dilema Menaikkan Harga LPG Bersubsidi
Upaya menaikkan harga jual LPG bersubsidi yang sejak 2007 dibanderol Rp 4.250 per kg, mendorong pemerintah pada posisi dilematis ; pertama, konsumen LPG bersubsidi 3 kilogram sangatlah besar, mendominasi pangsa pasar LPG di Indonesia. Pada tahun 2014-2020, jumlah konsumsi LPG bersubsidi 3 kilogram ini 87 % per tahun atau 6,2 juta metrik ton (MT) dari seluruh konsumsi LPG yang mencapai 7 juta MT setahun. Artinya, konsumen LPG nonsubsidi relatif sangat kecil, hanya 13 % atau 0,8 juta MT setahun. Dengan jumlah pangsa pasar yang besar ini, kenaikan harga LPG bersubsidi 3 kg kemungkinan besar menimbulkan polemik dan penolakan, terutama dari kelompok masyarakat miskin; UMKM, juga usaha perikanan nelayan skala kecil yang menjadi sasaran produk subsidi ini. Menaikkan harga jual LPG bersubsidi akan menurunkan daya saing produk UMKM karena membuat harga jual semakin mahal.
Posisi sulit berikutnya terkait beban anggaran subsidi yang kian besar. Apabila harga jual LPG bersubsidi tidak dinaikkan, beban subsidi akan membengkak, dikarenakan produksi LPG di dalam negeri terus menurun. Pada kurun 2014-2020, produksi LPG domestik terus menyusut 70.000 MT per tahun. Di sisi lain, konsumsi LPG terus meningkat 320.000 MT setahun. Akibatnya, impor LPG dari luar negeri terus bertambah sekitar 460.000 MT per tahun. Pemerintah memerlukan valuta asing untuk mengimpor LPG dari luar negeri. Akibatnya, setiap perubahan kondisi perekonomian global dapat berpengaruh pada stabilitas keuangan di Indonesia sehingga berdampak pada harga jual komoditas impor tersebut di dalam negeri. Pada laporan Nota Keuangan APBN 2022 disebutkan nilai subsidi LPG 3 kilogram 2022 dianggarkan Rp 66,3 triliun, yang terbesar di antara subsidi energi lainnya, mengalahkan subsidi BBM tertentu yang hanya Rp 11 triliun ataupun subsidi untuk energy listrik yang mencapai Rp 56 triliun. Deraan kenaikan harga minyak dunia yang tinggi di atas 100 USD per barel tetap membuat pemerintah kewalahan.
Selain itu, jumlah penggunaan tabung 3 kg sulit dibatasi sehingga rawan diselewengkan. Bisa ditimbun atau dioplos dengan dimasukkan ke tabung ukuran lebih besar guna mendapatkan margin besar sebagai produk LPG nonsubsidi. Harga di tingkat konsumen akhir pun cenderung ditentukan oleh pengecer sehingga pengendalian harga relatif sulit dilakukan. Fenomena demikian apabila tidak diurai secara lebih baik lagi, anggaran subsidi yang selalu disediakan pemerintah menjadi relatif tidak terarah dan tidak terkendali. (Yoga)
Tags :
#MigasPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023