Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan investasi energi baru terbarukan atau EBT seakan tak main-main. Segala upaya dilakukan pemerintah agar target bauran EBT sebesar 23% pada 2025 dapat tercapai. Sayangnya upaya dari pemerintah ini ibarat masih jauh panggang dari api. Dari target tersebut, pengembangan EBT dari sektor ketenagalistrikan ditarget sebesar 45 GW pada 2025 atau 44% dari total bauran. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, porsi bauran EBT pada 2021 mencapai 11,5%. Pengurangan emisi gas rumah kaca mencapai 69,5 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e), atau tercapai 104% dari target sebesar 67 juta ton CO2e. Dalam kurun 5 tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit EBT sebesar 1.730 MW dengan kenaikan rata-rata sebesar 4,3% per tahunnya. Adapun, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga energi baru terbarukan (PLT EBT) pada 2021 mencapai 654,76 MW dari target 854,78 MW.

Dari sisi fiskal, pemerintah pun berupaya untuk memberikan insentif fiskal dan non-fiskal untuk EBT, kemudahan perizinan berusaha dan mendorong kebutuhan ke arah energi listrik, misalnya, kendaraan listrik, dan kompor listrik. Upaya pemerintah dari seluruh sisi tidak hanya dilakukan dalam rangka mengejar target bauran energi, tetapi juga untuk menjaring minat investor menanamkan modal di sektor EBT. Laju perkembangan energi hijau yang makin cepat seiring dengan gencarnya kampanye isu penyelamatan lingkungan dan pentingnya menjaga planet bumi agar tetap lestari.

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) segera menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi kelangkaan minyak goreng yang merugikan negara. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejagung Supardi mengatakan pihaknya telah mengantongi sejumlah perusahaan eksportir yang bakal dijadikan tersangka dalam kasus kelangkaan minyak goreng tersebut. Namun, menurut Supardi, eksportir yang nantinya dijadikan tersangka itu merupakan perusahaan yang terdaftar resmi di Kementerian. “Nama-namanya sudah ada yang dikantongi ya, itu perusahaan yang terdaftar di Kementerian,” kata Supardi. Sebelumnya, penyidik Kejagung tengah menyelidiki 160 eksportir minyak goreng yang diduga terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi saat terjadinya kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

Para pengusaha masih optimistis menjalani bisnis pada tahun ini. Hanya saja, keyakinan mereka tergerus oleh kenaikan harga energi dan berbagai barang kebutuhan pokok belakangan ini. Kesimpulan itu terekam dalam hasil survei Indeks Keyakinan CEO Indonesia atau Indonesia CEO Confidence Index (ICCI) kuartal II -2022. Secara umum, keyakinan para chief excecutif officer (CEO) masih berada di jalur optimisme dengan skor 3,81. Namun, optimisme para pengusaha nasional berada di level terendah dalam dua kuartal terakhir. Skor Indeks di atas 3 memperlihatkan optimisme, sementara poin di bawah 3 menunjukkan pesimisme.

PT Pertamina (Persero) mesti mewaspadai peningkatan konsumsi bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang saat ini dikompensasi pemerintah, sebagai dampak dari naiknya harga Pertamax. Lebarnya disparitas harga antara Pertalite dan Pertamax dikhawatirkan akan memicu migrasi penggunaan BBM yang lebih murah, seperti yang terjadi pada Solar. Saat ini, harga Pertamax di Jakarta dipatok sebesar Rp12.500 per liter, sedangkan Pertalite Rp7.650 per liter. Ekonom dan Direktur Center of Economic Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan bahwa beralihnya tren konsumsi dari Pertamax ke Pertalite akan membuat kebutuhan anggaran subsidi ikut terkerek. Pasalnya, Pertalite masuk ke dalam jenis bahan bakar minyak khusus penugasan (JBKP) melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022. Beleid itu menetapkan perubahan JBKP jenis bensin RON 88 yang selama ini dikenal sebagai Premium menjadi JBKP jenis bensin RON 90 atau Pertalite.

“Ada risiko migrasi ke Pertalite kalau disparitas harganya terlalu jauh dengan Pertamax. Pasokan Pertalite nantinya akan terganggu,” ujar Bhima kepada Bisnis, Jumat (1/4). Direktur Eksekutif ReforMiner Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa penyimpangan dan migrasi konsumsi selalu jadi permasalahan dalam pemberian subsidi pada barang. Meski begitu, migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite dinilai relatif bisa dikontrol, karena karakteristik konsumen kedua jenis BBM itu yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa migrasi konsumsi Pertamax ke Pertalite akan banyak terjadi pada pengguna kendaraan roda dua dengan alasan harga yang lebih murah. Pertamina pun meminta masyarakat kalangan mampu untuk menggunakan BBM jenis Pertamax series sesuai dengan spesifikasi kendaraannya, dan tidak bermigrasi ke Pertalite yang merupakan BBM penugasan pemerintah agar tidak membebani APBN.

Sejak harga minyak mentah menurun di awal pandemi, PT Pertamina (Persero) mulai menurunkan harga jual BBM nonsubsidi. Tercatat dua kali Pertamina menurunkan harga pertamax. Per 5 Januari 2022, dari Rp 9.850 menjadi Rp 9.200 per liter kemudian menjadi Rp 9.000 per liter sejak 1 Februari 2022. Khusus pertamax, harga Rp 9.000 per liter terus bertahan kendati harga minyak mentah Brent terjun ke level 20 dollar AS per barel. Alasan Pertamina tidak lagi menurunkan harga jual lantaran posisi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS ketika itu melemah. Rupiah sempat menyentuh level Rp 16.000 per dollar AS pada pekan pertama April 2020. Namun, situasi tersebut berbalik. Kini, harga minyak mentah melewati 100 USD per barel dan sempat menyentuh 139 USD per barel pada awal Maret lalu. Selain tingginya permintaan energi dari sejumlah negara yang ekonominya pulih dari pandemi, konflik bersenjata Rusia-Ukraina turut memicu kenaikan harga tersebut.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR, menyebut, harga biosolar saat ini jauh di bawah harga riil. Terdapat selisih Rp 7.800 per liter dengan harga keekonomian. Pertamina juga harus menanggung selisih harga pertalite yang dijual di bawah harga keekonomian. Pemerintah disebutkan memiliki tanggungan dana kompensasi hampir Rp 100 triliun kepada Pertamina. Poin penting dari pergerakan harga minyak mentah yang dinamis belakangan ini, pemerintah dan badan usaha sebaiknya mengedukasi publik bahwa harga eceran BBM bisa naik dan bisa turun bergantung pada pergerakan harga minyak mentah. Hal itu lumrah terjadi untuk BBM nonsubsidi. Sementara untuk BBM yang disubsidi, sebaiknya diterapkan skema serupa dengan syarat tetap ada intervensi negara berupa subsidi. (Yoga)

Indonesia berpegang teguh pada peraturan internasional di tengah sanksi sepihak oleh AS dan negara-negara sekutunya kepada Rusia. Dengan demikian, Indonesia bebas menjalin kerja sama ekonomi dan bidang lainnya dengan negara mana pun sesuai kepentingan strategis nasional. ”Selama ini, Indonesia hanya menjalankan sanksi yang diatur DK (Dewan Keamanan) PBB. Indonesia tidak pernah mengikuti ajakan sanksi yang diberlakukan unilateral oleh pihak tertentu,” kata Jubir Kemenlu Teuku Faizasyah (31/3). Pernyataan ini disampaikan berkaitan dengan rencana pembelian minyak mentah Rusia oleh Pertamina yang diungkapkan Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pada rapat dengar pendapat umum di Komisi VI DPR, Senin (28/3). ”Di saat harga sekarang (tinggi) dan situasi geopolitik (seperti saat ini), kita melihat ada opportunity untuk membeli dari Rusia dengan harga yang baik,” kata Nicke. Sedianya minyak mentah dari Rusia akan diolah di Kilang Minyak Balongan di Indramayu, Jabar, yang akan selesai dimodifikasi Mei. Jika pengolahan sukses, Pertamina akan melanjutkan pengadaan minyak mentah dari Rusia.

Menlu Retno Marsudi mengadakan pembicaraan bilateral dengan Menlu Rusia Sergey Lavrov di sela-sela forum negara-negara tetangga Afghanistan yang digelar di Anhui, China, 30-31 Maret. Belum diketahui apakah rencana pembelian minyak itu juga menjadi salah satu topik pembicaraan di antara keduanya atau tidak. Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro mendukung rencana Pertamina membeli minyak mentah dari Rusia. Ini penting demi memperkuat ketahanan energy nasional. Sepanjang harga cocok dalam skema transaksi di antara pelaku usaha, Komaidi menekankan, negara lain tidak bisa mengintervensi. Pemikiran sama disampaikan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal. Guna mengantisipasi serangan politik, ia mengingatkan agar Indonesia mempersiapkan argumentasi kepada pihak-pihak yang mempertanyakan. (Yoga)

Negara-negara Eropa menyiapkan langkah antisipasi jika Rusia menghentikan pasokan energi, terutama gas, menyusul dampak konflik di Ukraina. Jerman memberlakukan level status darurat keamanan energinya. Spanyol memilih memotong biaya sambungan dan keuntungan kelebihan pajak pada kontrak pasokan listrik bagi pelanggan rumah tangga dan industri. ”Ruang krisis sekarang akan didirikan di kementerian,” kata Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck, Rabu (30/3). Negara-negara anggota G7 menolak permintaan Rusia untuk membayar pembelian gas dari Rusia dengan mata uang Rusia, rubel. Pemerintah Rusia, Selasa (29/3), menyatakan tidak akan memasok gas ke Eropa secara gratis dan hanya akan menerima pembayaran dalam mata uang rubel dan tidak dalam bentuk mata uang lain.

Melalui juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, Moskwa menyatakan bahwa Pemerintah Rusia, bank sentral Rusia, dan perusahaan Gazprom akan mempresentasikan proposal tentang metode pembayaran gas dalam mata uang rubel kepada Presiden Vladimir Putin, Kamis ini. Peskov menambahkan, Rusia akan mengambil keputusan pada waktunya jika negara-negara Eropa menolak untuk membayar gas Rusia dalam mata uang rubel. Terkait situasi ancaman pasokan energi dari Rusia itu, Habeck menyebutkan, level pertama dari tiga status darurat keamanan energi diberlakukan, yakni pemberlakuan peringatan dini. Level tertinggi dari status darurat keamanan energi Jerman adalah campur tangan pemerintah dalam alokasi pasokan gas di masyarakat. Kementerian Ekonomi menyebut prioritas tertinggi pasokan gas di Jerman adalah untuk rumah tangga dan rumah sakit. (Yoga)

Dorongan agar Pertamina menaikkan harga BBM RON 92 alias Pertamax kian menguat. Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga mengungkapkan, sudah saatnya Pertamina menaikkan harga Pertamax. Menurut dia, jika merujuk pada keterangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), harga keekonomian Pertamax telah mencapai Rp 16.000 per liter, jauh melebihi harga jual saat ini yang sebesar Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per liter. "Sudah saatnya Pertamina untuk mengembalikan harganya, ya enggak jauh-jauhlah dari harga keekonomian. Walaupun tidak di harga ekonomi tersebut, tapi tidak boleh terlalu jauh juga (di bawah)," ujar dia dalam keterangannya tertulis, Rabu (30/3). Arya menjelaskan, konsumsi Pertamax mencapai 13% dari konsumsi BBM nasional. Selain itu, Pertamax juga sejatinya dikonsumsi kelompok masyarakat kelas atas. 

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas atau SKK Migas mendorong kontraktor kontrak kerja sama untuk mengoptimalkan sumur tua dan lapangan marginal untuk mendukung target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari di 2030. SKK Migas menilai sumur tua dan lapangan migas marginal, khususnya di wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) memiliki potensi untuk terus dioptimalkan produksinya. Apalagi kawasan Jabanusa memiliki infrastruktur dan industri pengguna yang mendukung peningkatan produksi. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jabanusa untuk meningkatkan investasi dan segera melakukan plant of development (POD) untuk mengoptimalkan produksi sumur tua dan lapangan migas marginal.

Menurutnya, KKKS masih bisa meningkatkan jumlah sumur pengeboran di kawasan Jabanusa, serta melakukan workover dan well service. Kegiatan eksplorasi pun perlu terus ditambah untuk menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) baru. SKK Migas dan Pemerintah memang terus mengupayakan penggunaan skema kerja sama operasi (KSO) untuk pengelolaan sumur migas yang tidak dikembangkan atau sumur tua dinilai kurang menarik bagi perusahaan swasta dan investor. Pemerintah pun diminta untuk mempertimbangkan penggunaan skema kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) untuk mengelola sumur-sumur migas idle tersebut.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani surat pencabutan izin konsesi kawasan hutan yang ditujukan kepada 15 perusahaan. Pencabutan izin tersebut berdasarkan  verifikasi dan  rekomondasi dari Kementerian LHK tersebut terdiri dari 3 perusahaan  yang memiliki izin Pelepasan Kawasan Hutan (PKH) dengan total area seluas 84.521,72 hektare (ha) dan 12 perusahaan yang memiliki Perizinaan Berusaha Pemanfaatan Hutan dengan total area seluas 397,677 ha. "Ini bukti nyata pemerintah tidak main-main  untuk segera mencabut perizinan perusahaan yang tidak sesuai  peruntukannya dan tidak melaksanakan kewajibannya," tegas Bahlil selaku Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi dalam  dalam keterangan resminya, (Yetede)