Lingkungan Hidup
( 5820 )Analgesik dalam Problem Pangan
Pulihnya permintaan warga dunia, setelah 2 tahun dihantam Covid-19, mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas perdagangan. Tak terkecuali pangan. Situasi geopolitik yang memanas seiring konflik Rusia-Ukraina menambah kompleks problem perdagangan. Situasi ini mengingatkan lagi soal pentingnya mengelola dan mengupayakan kemandirian pangan di dalam negeri. Tata kelola pangan masih menjadi problem yang belum usai dibenahi di dalam negeri, penanganannya kerap kali setengah hati, reaktif setiap gejolak muncul. Ibarat sakit yang diredam dengan analgesik atau obat pereda nyeri. Masalah tertangani dalam jangka pendek, tetapi sumbernya belum tersentuh sehingga ”penyakit” kambuh lagi di kemudian hari. Gejolak kedelai, misalnya, berulang setiap harganya melonjak tinggi. Tingginya ketergantungan Indonesia pada kedelai impor membuat produsen tempe dan tahu menjerit setiap harga kedelai naik. Situasi itu berulang pada awal 2022. Para produsen tahu-tempe sampai mogok produksi beberapa hari. Faktor cuaca, China yang memborong kedelai untuk industri ternak, dan ketegangan Rusia-Ukraina mendongkrak harga kedelai. Kedelai dari Amerika Serikat dan Brasil, 2 produsen kedelai terbesar, menjadi rebutan. Situasi itu sejatinya membuka peluang bagi kedelai lokal. Sayanganya, saat dibutuhkan, barangnya tidak ada.
Tiga tahun terakhir, produksi kedelai dalam negeri terus menurun, dari 424.190 ton di tahun 2019, menjadi 290.250 ton tahun 2020, dan 215.000 ton pada 2021. Selain kalah kompetitif dibandingkan dengan kedelai impor, kedelai lokal juga harus bersaing dengan tanaman palawija lain. Apalagi, selama ini, sebagian besar kedelai ditanam di lahan yang sama dengan padi atau jagung. Rendahnya harga dan ketiadaan insentif membuat petani meninggalkan kedelai. Menurut Survei Panel Petani Nasional 2021, dalam analisis kelayakan usaha tani kedelai dilahan sawah tadah hujan, kedelai hanya Rp 1,23 juta atau terendah dibandingkan dengan pendapatan dari komoditas lain, seperti jagung Rp 4,19 juta, kacang tanah Rp 4,21 juta, atau kacang hijau Rp 1,88 juta. Direktorat Aneka Kacang dan Umbi Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, misalnya, menargetkan produksi 1 juta ton kedelai tahun ini, dengan melibatkan pihak penyerap atau off-taker sebagai avalis (penjamin) kredit usaha bagi petani. Namun, tata kelola kedelai tak hanya soal produksi. Sebab, tak berkembangnya kedelai lokal juga koheren dengan masifnya kedelai impor. Selain kedelai, harga daging sapi juga bergejolak seiring meningkatnya harga sapi bakalan impor dari Australia. Para pedagang pasar sempat mogok berjualan karena pembeli turun ketika harga daging sapi melonjak hingga Rp 145.000 per kilogram. Pemerintah merespons situasi itu dengan mobilisasi sapi lokal dari sentra produksi ke sentra konsumen terbesar, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Namun, respons itu sejatinya hanya ”obat pereda nyeri” yang membutuhkan langka jangka panjang. Harapannya, gejolak serupa dapat ditekan di kemudian hari. (Yoga)
Layanan Khusus Batubara Dibentuk
Pemerintah segera meresmikan lembaga layanan khusus batubara pada Juni 2022. Lembaga ini bertugas menarik iuran batubara yang dihitung dari selisih harga jual di pasar dengan harga patokan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO). ”Jumlah iuran tergantung dari kapasitas dan spesifikasi perusahaan batubara,” ujar Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/4), di Jakarta. (Yoga)
Pilih-pilih Penerima Insentif Gas Harga Khusus
Kementerian Perindustrian memastikan perluasan insentif harga gas khusus untuk industri (gas industri satu harga) diberikan berdasarkan prioritas. "Yaitu industri-industri yang menggunakan gas bumi dalam jumlah besar sebagai bahan baku, atau yang penggunaan gas buminya tidak dapat digantikan dengan sumber lain," ujar pelaksana tugas Direktur Jendral Industri Kimia Farma, Farmasi, Tekstil Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, saat dihubungi, kemarin. Sejak Desember 2021, Kementerian Perindustrian mengusulkan 15 sektor industri baru untuk menerima insentif harga gas khusus. Total terdapat 109 perusahaan yang diajukan dengan kebutuhan gas mencapai 189 billion British thermal unit per day (BBTUD). Hingga saat ini sudah 13 sektor yang diusulkan dan dibahas bersama Menteri Keuangan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Sekretariat Kabinet. Sepuluh sektor diantaranya sudah dapat lampu hijau untuk dipertimbangkan sebagai penerima insentif. (Yetede)
Minyak Goreng Curah Tak Kunjung Murah
Hari menjelang siang ketika rombongan pejabat negara masuk ke pasar Cibinong, Kabupeten Bogor, Jawa Barat, kemarin. Rombongan yang terdiri atas perwakilan Komisi Perdagangan DPR, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, Satuan Tugas Pangan Kepolisian RRI, Bulog, ID Food, dan Bupati Bogor Ade Yasin itu mulai mengecek harga berbagai bahan kebutuhan pokok, khususnya minyak curah, di pasar tersebut. Alih-alih menerima kabar baik, mereka mendapati harga minyak goreng curah di bandrol jauh diatas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 14 ribu per liter atau Rp 15 ribu per kilogram.
Wakil Ketua Komisi VI DRP, Mohammad Hekal, mengatakan minyak goreng curah seharga Rp 22 ribu per kilogram, hanya terpaut Rp 2.000 dari harga minyak goreng kemasan yang kualitasnya lebih baik. Temuan ini ironis karena pemerintah sudah menetapkan HET sejak pertengahan Maret lalu. Agar harga itu tercapai, pemerintah mengucurkan dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit kepada produsen agar tidak merugi. (Yetede)
DPR Minta Kenaikan Harga Pertalite dan LPG 3 kg Ditunda
Banggar DPR RI meminta pemerintah menunda kenaikan harga pertalite dan LPG 3 kg, karena dapat mengganggu konsumsi rumah tangga kelas menengah kebawah. Selain itu, Banggar DPR meminta pemerintah merombak skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG. Sejauh ini, pemerintah dan Banggar DPR sudah sepakat mengubah skema subsidi LPG dari terbuka menjadi tertutup. Skema ini bisa juga diterapkan untuk pertalite. Kajian dan rencana menaikkan LPG 3 kg dan pertalite sudah diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri MenkoMarivest Luhut Binsar Pandjaitan. Selain itu, untuk meredam gejolak harga minyak dunia, saat ini pertamina sudah menyesuaikan harga pertamax menjadi Rp 12.500 per liter. Namun,harga pertamax masih jauh berada dibawah harga keekonomiannya. Artinya, Pertamina masih menanggung selisih harga jual Pertamax sebesar Rp 3.500 per liter. (Yetede)
Perang Ukraina Ganggu Rantai Pasok Global
Ketegangan akibat konflik Rusia-Ukraina mengancam rantai pasok komoditas global yang sebelumnya sudah terdisrupsi pandemi Covid-19. Kebijakan yang tepat perlu diambil untuk mengantisipasi agar dampak konflik ini tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional. Hambatan rantai pasok global, terjadi pada komoditas pangan. Jika produksi Rusia dan Ukraina digabung, menyumbang 30,1 % pangsa pasar gandum dunia; 23,4 % pangsa pupuk dunia; serta 14,5 % pangsa jagung dunia. Terkait pasokan energi, pangsa ekspor batubara Rusia mencapai 15 % pangsa pasar global. Sementara itu, pangsa ekspor minyak mentah Rusia 11,9 % pangsa global. Produksi gas alam Rusia 4,8 % pangsa pasar global. Terhambatnya rantai pasok berbagai komoditas, terutama pangan dan energi, otomatis menimbulkan gejolak harga yang merembet pada tren inflasi global.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, kenaikan harga komoditas akan memperburuk tekanan inflasi di banyak negara. Berdasarkan kajian BKF, tingkat inflasi global tahun ini berpotensi melonjak dari 3,8 % menjadi 4,6 %, dan baru melandai pada 2023. Selain tak luput dari gejolak harga komoditas di pasar global, tekanan kenaikan inflasi di dalam negeri mulai muncul karena naiknya permintaan di tengah pemulihan pascapandemi serta momen bulan Ramadhan. Plt Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Abdurohman mengingatkan, kenaikan harga komoditas energi dan pangan berdampak mempercepat serapan belanja subsidi pemerintah. Pada APBN 2022, pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi Rp 206,96 triliun, untuk subsidi energi Rp 134,03 triliun dan untuk subsidi non-energi Rp 72,93 triliun. Selama periode Januari-Februari 2022, belanja subsidi energi Indonesia sudah mencapai Rp 21,7 triliun, setara 16,97 % anggaran subsidi energi. (Yoga)
Laba Energi Mega Turun 25 Persen Tahun Lalu
Emiten migas PT Energi Mega Persada Tbk membukukan penurunan laba sekitar 25 % menjadi 40,26 juta dollar AS tahun 2021. Dirut Energi Mega Persada Syailendra Bakrie, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Senin (11/4) mengatakan, pendapatan tahun lalu meningkat seiring kenaikan produksi. Namun, perusahaan mesti melunasi utang dari tahun sebelumnya. (Yoga)
AS, Arab Teluk, dan OPEC Plus
Isu minyak telah membuat gonjang-ganjing hubungan antara AS dan negara-negara Arab Teluk, khususnya Arab Saudi dan UEA, menyusul meletupnya perang Rusia-Ukraina sejak 24 Februari lalu. Arab Saudi dan UEA menjadi bidikan AS sejak awal invasi Rusia ke Ukraina untuk dibujuk agar menaikkan produksi minyaknya, agar harga minyak dunia terjaga dan tidak mengalami lonjakan signifikan. AS sejak awal telah menyiapkan paket sanksi ekonomi atas Rusia, di antaranya melarang impor minyak dari Rusia, dimana Rusia adalah produsen minyak terbesar kedua setelah Arab Saudi. Moskwa memproduksi minyak 8 juta barel per hari. Hilangnya minyak Rusia dari pasar dunia berakibat melonjaknya harga minyak dunia, hanya Arab Saudi dan UEA yang bisa menutupi absennya minyak Rusia dengan menambah produksi minyaknya.
Posisi Arab Saudi dan UEA sangat sulit. Bagi Arab Saudi dan UEA, AS adalah sahabat strategis yang menjamin keamanan dua negara itu. Di pihak lain, hubungan Arab Saudi dan UEA dengan Rusia juga sangat berkembang akhir-akhir ini. Arab Saudi, UEA, dan Rusia berada dalam satu payung organisasi, yaitu OPEC Plus. Dalam konteks dinamika minyak, Arab Saudi dan UEA berdalih bahwa kebijakan isu komoditas minyak harus mengacu pada kebijakan OPEC Plus. Artinya, Arab Saudi dan UEA memilih menjaga keutuhan OPEC Plus daripada menuruti kehendak AS. Arab Saudi dan UEA ingin memberi pesan politik kepada AS bahwa isu minyak adalah urusan Arab Saudi dan UEA bersama OPEC Plus, bukan dengan AS.
Dalam pertemuan virtual OPEC Plus pada 31 Maret, 23 negara anggota OPEC Plus, termasuk Rusia, sepakat berkomitmen memegang teguh kebijakan menjaga stabilitas pasar minyak dunia dengan hanya menambah 432.000 barel per hari mulai Mei mendatang. Dengan keputusan ini, harga minyak dunia sampai saat ini masih dikendalikan jauh di bawah 120 dollar AS per barel. Harga minyak mentah dunia, Jumat (8/4), berkisar 97,92 dollar AS per barel. Padahal, sebelum pertemuan OPEC Plus 31 Maret, harga minyak 25 Maret 119-120 dollar AS per barel. Sebenarnya harga minyak mentah dunia yang bisa ditekan di bawah 100 dollar AS per barel, sudah memenuhi aspirasi AS, juga memenuhi aspirasi Rusia. Di sini sesungguhnya posisi Arab Saudi dan UEA sudah sangat bagus, berimbang antara AS dan Rusia terkait komoditas minyak. (Yoga)
Harga Tak Kunjung Stabil, Sejumlah Produsen Abai
Program minyak goreng curah bersubsidi sudah berjalan sebulan, tetapi harganya masih tinggi di pasaran. Hasil pemantauan pelaksanaan program minyak goreng bersubsidi menunjukkan masih ada 20 produsen minyak goreng sawit yang belum memulai produksi minyak goreng curah dan 11 produsen belum mendistribusikan hasil produksinya.Menurut data Kemenperin, 75 perusahaan minyak goreng sawit terlibat dalam program pemerintah untuk menyediakan dan mendistribusikan minyak goreng curah bersubsidi bagi masyarakat serta pelaku usaha mikro dan kecil. Mereka sudah mendapat nomor registrasi dan berkontrak dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), tapi sampai 7 April 2022 baru 55 perusahaan atau 73,3 % yang sudah mulai memproduksi minyak goreng curah bersubsidi. Sebanyak 20 perusahaan lainnya sama sekali belum memulai
Hasil pemantauan Gerakan Masyarakat Awasi Kartel (Germak) pada 1-9 April 2022 di 9 provinsi, ada 11 perusahaan minyak goreng sawit yang sama sekali belum menyalurkan minyak goreng curah bersubsidi. Koordinator Germak Fahmy Badoh, Minggu (10/4) mengatakan, hal itu menunjukkan masih rendahnya komitmen dan kepatuhan sebagian produsen minyak goreng sawit pada kontrak kewajiban. Sesuai Permenperin No 8 Tahun 2022, para produsen ini wajib memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng bersubsidi. Terkait perusahaan yang sudah memproduksi tetapi belum menyalurkan, Febri mengatakan, ada kemungkinan minyak goreng dalam bentuk curah tidak disalurkan karena dijadikan minyak goreng kemasanMenambang Rezeki dari Harga Nikel
Harga nikel berpotensi terus melambung seiring gangguan pasokan akibat perang Rusia-Ukraina. Prospek kinerja dan kenaikan harga saham emiten sektor pertambangan mineral jadi semakin menarik. Jumat (8/4), harga nikel kontrak bergulir tiga bulan di London Metal Exchange berada di US$ 33.855 per metrik ton. Dengan demikian, bila dihitung sejak awal tahun, harga nikel melambung 63%. Hasan Barakwan, Analis BRI Danareksa Sekuritas, menulis dalam riset, kenaikan harga nikel akan berlanjut. Harga akan stabil di atas US$ 30.000 per metrik ton.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









