;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Rusia Kena Sanksi, Eropa Incar Batubara Indonesia

11 Apr 2022

Harga batubara masih terus memanas, di tengah perang Rusia dan Ukraina memantik permintaan ekspor batubara Indonesia. Permintaan batubara ke kawasan Eropa melesat seiring larangan ekspor batubara Rusia oleh Uni Eropa. Kementerian ESDM juga mengaku siap memproses permohonan revisi rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) jika ada perusahaan batubara yang mengajukan ekspor. "Akan kami evaluasi sesuai feasibility study dan amdal-nya," ujar Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Lana Saria saat dihubungi KONTAN, Minggu (10/4). Tahun ini, Kementerian ESDM memproyeksikan produksi batubara mencapai 665 juta ton. Dari rencana itu, pemerintahan menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) batubara sebanyak 166 juta ton. 

Anggaran Subsidi Energi Bisa Bengkak

11 Apr 2022

Anggaran belanja subsidi 2022 berpeluang bengkak lantaran selisih harga komoditas bersubsidi dan non subsidi kian lebar. Selisih harga yang cukup tinggi antara komoditas bersubsidi dan non subsidi ini jelas menyebabkan perpindahan konsumsi masyarakat yang sebelumnya menggunakan energi non subsisi ke sumber energi yang lebih murah yakni subsidi. Karena itulah Kementerian Keuangan kini tengah menghitung adanya tambahan anggaran belanja subsidi. Adapun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022, dana subsidi, khususnya subsidi energi alokasinya sebesar Rp 134,2 triliun.

Didorong Permintaan, Ekspor Karet Sumut Naik 18,1 Persen

10 Apr 2022

Ekspor karet remah dari Sumut meningkat 18,1 % pada Maret ketimbang bulan sebelumnya, didorong naiknya permintaan dari negara tujuan ekspor utama, yakni China, Brasil, dan Turki. ”Peningkatan volume ekspor karet pada Maret cukup signifikan dari 28.698 ton menjadi 33.882 ton. Kami berharap peningkatan volume ekspor ini bisa konsisten sepanjang tahun,” kata Sekretaris Eksekutif Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut Edy Irwansyah, di Medan, Sabtu (9/4).  Edy mengatakan, peningkatan volume ekspor juga didorong membaiknya produksi karena kondisi gugur daun di kebun yang terjadi sejak awal Februari sudah mulai pulih. Gugur daun merupakan proses alami pada periode tertentu dan dapat menyebabkan penurunan produksi hingga 30 %. Meskipun volume ekspor meningkat cukup signifikan, harga rata-rata karet remah di pasar dunia mengalami penurunan. Harga rata-rata karet jenis TSR 20 (technical specified rubber) di bursa berjangka Singapura, Maret 174,62 sen dollar AS, menurun dari bulan sebelumnya 179,57 sen dollar AS. Tren penurunan pun masih terjadi pada April ini dan pada perdagangan Kamis (7/4) sudah menyentuh 173,4 dollar AS. (Yoga)


Harga Pangan Meroket 12 Persen

09 Apr 2022

Laporan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) menyebut perang di Ukraina menyebabkan kenaikan harga pangan global hingga 12 %. Dampaknya terasa mulai dari petani hingga konsumen. Harga komoditas bahan pangan seperti biji-bijian dan minyak nabati mencapai level tertinggi bulan lalu. Kenaikan itu telah mengakibatkan gangguan pasokan besar-besaran, tidak hanya dalam proses distribusi, bahkan lebih jauh dalam proses produksi. FAO, dalam laporan yang terbit Jumat (8/4) menyebutkan, Indeks Harga Pangan FAO rata-rata 159,3 poin pada Maret atau naik 12,6 % dari bulan sebelumnya. Angka ini merupakan level tertinggi sejak perhitungan ini dimulai pada 1990. ”Harga bahan makanan pokok seperti gandum dan minyak nabati melonjak dan menjadi tanggungan biaya yang luar biasa bagi konsumen global,terutama kelompok termiskin. Dengan naiknya harga energi  bersama harga pangan, daya beli konsumen dan negara yang rentan semakin menurun,” kata Dirjen FAO Qu Dongyu pada pidatonya di sesi ke-169 Dewan FAO, Roma.

Dalam komposisi Indeks Harga Pangan FAO, minyak nabati menjadi produk pangan yang mengalami kenaikan paling tinggi, sebesar 23,2 %, didorong kuota minyak biji bunga matahari. Ukraina adalah pengekspor minyak bunga matahari terkemuka dunia. ”Ini benar-benar preseden luar biasa. Jelas harga bahan pangan yang sangat tinggi ini membutuhkan tindakan segera,” kata Josef Schmidhuber, Wakil Direktur Divisi Pasar dan Perdagangan FAO. Menurut dia, gangguan besar-besaran pasokan dari wilayah Laut Hitam, terutama Ukraina, memicu kenaikan harga bahan pangan, terutama biji-bijian dan minyak nabati. Peneliti Institut Riset Kebijakan Pangan Dunia yang berbasis di Washington DC, AS menilai kerentanan situasi harga bahan pangan dunia akibat situasi di Ukraina menimbulkan ancaman dalam jangka pendek dan panjang. (Yoga)


Kemendag Tetapkan HPP Baru Gula Petani

09 Apr 2022

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan (8/4) mengatakan, harga patokan petani (HPP) gula akan ditetapkan Rp 11.500 per kg, lebih tinggi dari HPP gula yang ditetapkan sejak enam tahun lalu Rp 9.100 per kg.  Kebijakan itu diambil setelah Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) menyampaikan usulan kenaikan HPP gula kepada Mendag Muhammad Lutfi pada 31 Maret 2022. APTRI meminta pemerintah menaikkan HPP gula dari Rp 9.100 per kg menjadi Rp 12.000 per kg. Waktu itu, Sekjen DPN APTRI M Nur Khabsyin menyatakan,HPP gula perlu dinaikkan lantaran biaya pokok produksi semakin tinggi. Biaya itu mencakup ongkos pengolahan lahan, upah tenaga kerja, ongkos tebang angkut, biaya irigasi, pestisida, dan beban biaya pupuk. Selama ini, petani juga menggunakan pupuk nonsubsidi yang harganya lebih mahal lantaran jumlah pupuk bersubsidi terbatas sehingga menambah biaya produksi 15 %. Selain HPP, pemerintah juga mewajibkan peritel modern menjual gula kristal putih Rp 13.500 per kg di tingkat konsumen. Hal itu berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perdagangan dalam Negeri No 6 Tahun 2022 tentang Harga Jual Gula Kristal Putih. (Yoga)


Kenaikan Pertalite Picu Lonjakan Inflasi

08 Apr 2022

Pemerintah memberikan sinyal akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite, menyusul lonjakan harga minyak dunia dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini akan memicu lonjakan inflasi tahun ini menjadi 3,3%, dibandingkan tahun lalu 1,87%. Head of Macroeconomic Research Bank Mandiri  Dian Ayu Yustina mengatakan, tahun ini, harga ditingkat konsumen akan meningkat secara bertahap. Ini sudah terefleksi dari kenaikan bahan pangan  sejak awal 2022. Tekanan pada sisi inflasi akan semakin meningkat, setelah keputusan pemerintah akan menaikkkan harga BBM jenis Pertalite. "Penyesuaian harga yang diatur pemerintah atau administered price, seperti Pertamax dan kemungkinan Pertalite serta LPG 3 kg akan memberi tekanan tambahan yang substansial terhadap sisi inflasi," kata dia, Rabu (6/4). Meski terjadi peningkatan inflasi, Dian optimistis, levelnya masih berada dalam kisaran sasaran Bank Indonesia sebesar 2-4% year on year. (Yetede)

Mengawal Transisi EBT

08 Apr 2022

Tingginya harga komoditas fosil beberapa waktu belakangan ini membuat banyak pihak mengakselerasi pengembangan energi baru terbarukan. Konflik antara Rusia dan Ukraina yang masih memanas pun mendorong banyak negara mempercepat pengembangan energi hijau. Melonjaknya harga komoditas energi fosil menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat pengambangan energi baru terbarukan (EBT) agar bisa mengurangi beban negara dari impor minyak dan gas bumi. Pembangkit energi terbarukan, seperti surya, angin, dan biomassa dapat menggantikan kebutuhan gas dan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitan listrik di sistem kecil. Indonesia juga mampu untuk mengembangkan renewable gas dari potensi biomassa yang tersedia.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah membuat beberapa sasaran program EBT a.l. pertama, peningkatan EBT untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan kapasitas kumulatif sebesar 13,9 GW. Kedua, pemerintah melakukan peningkatan akselerasi pengembangan pembangkit EBT sebesar 1.921,8 megawatt (MW). Ketiga, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan biofuel untuk keperluan domestik sebanyak 9,6 juta kilo liter. Keempat, pemerintah berencana mengembangkan industri pendukung EBT dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sektor pembangkit EBT sebesar 44,6%. Program dan target pemerintah ini tentu saja langsung disambut oleh sektor terkait. PT PLN (Persero), misalnya, dengan cepat mengejawantahkannya dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030. Dalam RUPTL itu, ditetapkan pengembangan EBT hingga 51,6%. Selain itu, kebijakan EBT masih terjebak dengan pengembangan BBM berbahan fosil. Selain itu, harga EBT masih jauh lebih mahal jika dibandingkan dengan harga BBM fosil yang mendapatkan subsidi dari pemerintah


Harga Minyak Serba Naik, Hidup Pun Serba Pelik

07 Apr 2022

Abdul Rohim (59) waswas setiap memasuki SPBU di Kota Cirebon, Jabar. Sopir angkot D2 itu khawatir jika pertalite tidak tersedia setelah kenaikan BBM nonsubsidi jenis pertamax. Selasa pagi, ia masih mendapati pertalite di SPBU Perjuangan. Namun, siangnya, pertalite kosong. SPBU Bima juga tidak menyediakan pertalite waktu itu. Beberapa hari sebelum PT Pertamina (Persero) menaikkan harga pertamax dari Rp 9.200 menjadi Rp 12.500-Rp 13.000 per liter, Jumat (1/4), Rohim bahkan harus ke tiga SPBU. Saat itu, angkotnya bersaing dengan sepeda motor dan mobil pribadi demi dapat pertalite. Samid (52), sopir angkot jurusan D3, berharap masih mendapatkan pertalite. Ia  pernah mengisi angkotnya dengan pertamax seharga Rp 50.000 atau sekitar 4 liter. Dengan BBM sejumlah itu, ia hanya dapat dua putaran, kalau diisi pertalite angkotnya bisa dapat tiga putaran. Kenaikan harga pertamax juga dikeluhkan sejumlah warga Kota Bandung, Jabar. Mereka melakukan penghematan hingga terpaksa menguras tabungan untuk menutupi pengeluaran yang membengkak.

Pengeluaran rumah tangga Perdana (27), warga Bandung Kulon, melonjak hingga Rp 100.000 karena kenaikan harga pertamax. Kebutuhan bahan bakar hingga 23 liter sebulan tidak bisa dikurangi untuk transportasi ke tempat kerjanya. Ia tidak beralih ke pertalite yang nilai oktannya lebih rendah ketimbang pertamax karena bakal mengurangi kemampuan mesin hingga menambah ongkos perawatan. Kondisi ini kian memberatkannya karena sebelumnya harga bahan pokok, termasuk minyak goreng, juga melonjak. Bahkan, pengeluaran bulanannya bertambah Rp 200.000 untuk mengimbangi kondisi itu.

Di Jalan Pangeran Drajat, Cirebon, sejak pagi hingga siang, puluhan warga antre membeli minyak goreng curah seharga Rp 15.500 per kg, Rabu. Entin (55) termasuk yang antre berjam-jam di sana. untuk minyak goreng milik orang lain. Perempuan paruh baya ini hanya menunggu 4 jeriken terisi. Setelah sahur dan shalat subuh, warga Kangraksan Utara ini telah berbaris mengantre. Upah bagi warga yang menunggu antrean beragam, dari Rp 20.000 hingga Rp 50.000 per dua jeriken, tergantung pakai perantara atau tidak.

Kisah Rohim, Samid, Perdana, Entin, hanyalah potret kehidupan warga yang kian pelik di tengah kenaikan harga minyak dan sejumlah bahan kebutuhan pokok. Tak hanya membuat ekonomi keluarga tergerus, kondisi ini rentan membuat mereka terjatuh ke jurang kemiskinan. (Yoga)


Kalsel Ekspor Gelinggang Senilai Rp 2,5 Miliar

06 Apr 2022

Nilai ekspor daun gelinggang dari Kalisel ke Jepang pada triwulan I-2022 mencapai lebih dari Rp 2,5 miliar. ”Ekspor daun gelinggang dari Kalsel turut menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara,” kata Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin Nur Hartanto melalui keterangan tertulis di Banjarmasin, Selasa (5/4). (Yoga)

Gratifikasi Izin Ekspor Minyak Goreng Ditelusuri

06 Apr 2022

Penyidik Kejagung meningkatkan status perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 dari penyelidikan ke penyidikan. Kejagung menemukan dugaan gratifikasi pemberian izin penerbitan persetujuan ekspor oleh Kemendag. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, Selasa (5/4) menyampaikan, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menaikkan status perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 ke penyidikan. Adapun penyelidikan perkara itu dimulai pada 14 Maret 2022.

Ketut mengatakan, dari penyelidikan tersebut, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum berupa penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya. Sebab, perusahaan yang dimaksud tidak memenuhi syarat kewajiban DMO, baik dari sisi kuota maupun harga patokan. Menurut Ketut, perusahaan yang tetap mendapat persetujuan ekspor dari Kemendag, padahal tak memenuhi syarat, antara lain PT Mikie Oleo Nabati Industri (OI) dan PT Karya Indah Alam Sjahtera (IS). Keduanya diduga melanggar kewajiban DMO dan menjual minyak goreng di atas batas harga yang ditetapkan pemerintah, yakni di atas Rp 10.300 per liter. (Yoga)