Komisi VII DPR mendesak pemerintah menambah kuota biosolar sebanyak 2 juta kiloliter tahun ini sehingga total alokasinya naik dari 15,1 juta kiloliter menjadi 17,1 juta kiloliter. Pemerintah juga diminta menjamin pendistribusian biosolar tepat sasaran di daerah. Desakan Komisi VII DPR tersebut merupakan salah satu kesimpulan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), serta BPH Migas, Selasa (29/3), di Jakarta. Salah satu agenda rapat adalah membahas krisis pasokan solar yang terjadi di sejumlah daerah akhir-akhir ini. Selain penambahan kuota biosolar, menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, pemerintah juga harus menjamin distribusi biosolar tepat sasaran. Kementerian ESDM dan BPH Migas sebaiknya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan pendistribusian dan menindak tegas terhadap segala jenis penyalahgunaan BBM bersubsidi, termasuk biosolar.

Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kuota tahun ini lebih rendah dari tahun lalu. Mengacu data BPH Migas, kuota biosolar 2021 sebanyak 15,8 juta kiloliter, sedangkan kuota 2022 sebanyak 15,1 juta kiloliter. Permintaan biosolar meningkat lantaran faktor pemulihan ekonomi. Di sejumlah provinsi terjadi peningkatan permintaan sampai 75 %. Pertamina mencatat terjadi kelebihan konsumsi biosolar sebesar 10 % selama 3 bulan terakhir. ”Kami menduga, disparitas (harga) ini yang mendorong shifting konsumsi (dari solar nonsubsidi ke solar bersubsidi) sehingga biosolar yang disubsidi pemerintah menjadi tidak tepat sasaran,” ujarnya. Anggota KomisiVII DPR dari PKS, Abdul Kadir Karding,  mengatakan, BPH Migas semestinya cepat menindaklanjuti informasi kelangkaan biosolar yang banyak diberitakan media massa. Pada saat ini, hal yang paling dibutuhkan masyarakat adalah solusi cepat mengatasi kelangkaan di sejumlah titik SPBU. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari PAN Nasril Bahar, berpendapat pentingnya ada data nyata konsumsi biosolar selama 3 bulan terakhir. Kepastian data ini akan membantu pengawasan. (Yoga)

Saat APBN 2022 disusun, risiko lonjakan harga minyak dunia mengarah pada pemangkasan produksi negara-negara anggota OPEC. Faktanya terjadi perubahan penawaran dan permintaan secara fundamental yang memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Ditambah faktor geopolitik Rusia-Ukraina yang memicu kenaikan harga minyak saat ini. Berdasarkan hitung-hitungan Kementerian ESDM, setiap kenaikan harga minyak mentah 1 USD per barel menaikkan anggaran subsidi elpiji Rp 4,7 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, dan beban kompensasi BBM kepada Pertamina Rp 2,65 triliun. Sementara dalam APBN 2022, subsidi BBM dan elpiji 3 kg dialokasikan Rp 77,5 triliun dengan perhitungan ICP 63 USD per barel. Hitungan pemerintah atas sensitivitas kenaikan ICP akan menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Imbasnya menambah beban subsidi BBM dan elpiji serta kompensasi BBM dalam APBN. Hingga akhir Januari 2022, realisasi subsidi energi, termasuk subsidi listrik, Rp 10,2 triliun, melonjak 347,2 % dibandingkan belanja subsidi Januari 2021 sebesar Rp 2,3 triliun.

Perubahan ICP yang terjadi tidak harus direspons dengan perubahan APBN mengingat asumsi makro dalam anggaran tak hanya menyangkut ICP, tetapi juga angka pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga surat utang negara, serta lifting minyak dan gas. APBN juga telah mengamanatkan pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga jika ICP tidak sesuai dengan perkiraan. Kebijakan kenaikan harga dapat diambil setelah melalui perhitungan yang matang karena ada risiko lain yang telah menunggu, yakni terkereknya inflasi yang dapat menekan daya beli masyarakat. Memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke pos pembiayaan subsidi energi patut diperhitungkan. Upaya menyelamatkan APBN dari lonjakan harga ICP memang membutuhkan kebijakan dengan kalkulasi tepat, yang menjaga dua sisi kepentingan, yakni mengurangi beban APBN, tetapi tetap meminimalisasi risiko inflasi yang memengaruhi daya beli masyarakat. (Yoga)

Perusahaan otobus dan angkutan logistik di Sumatera pontang-panting menghadapi krisis biosolar. Antre belasan jam hingga sehari semalam dijalani. Waktu tempuh perjalanan pun lebih panjang sehingga biaya operasional membengkak. Senin (28/3), Aswan Harahap (40), sopir bus ALS, Medan-Jember (Jatim) menunggu rekannya yang sejak pagi membawa bus berkeliling ke sejumlah SPBU di Medan berburu biosolar, karena tidak ada kepastian ketersediaan biosolar di sepanjang jalan lintas Sumatera. Ia beberapa kali antre hingga 12 jam, membeli biosolar eceran seharga 2 kali lipat, hingga menunda keberangkatan, biaya operasional pun membengkak. Medan-Jember yang sebelumnya 5 hari 5 malam kini 7 hari 7 malam. ”Sebagian besar waktu habis mengantre dan macet di sekitar SPBU,” kata Aswan.

Alwi Matondang dari Humas PT ALS mengatakan, biaya operasional bus mereka bertambah sekitar Rp 4 juta untuk perjalanan pergi-pulang Medan-Jember atau Medan-Jakarta. Alwi menyebut, pihaknya tidak bisa menaikkan tarif karena daya beli masyarakat menurun. Alwi berharap pemerintah memprioritaskan angkutan bus demi biosolar bersubsidi karena langsung dirasakan masyarakat bawah. (Yoga)

Pengiriman minyak Rusia ke India dilaporkan meningkat signifikan sejak Maret 2022 pasca serangan Rusia ke Ukraina. Menurut para pengamat industri, India tampaknya bakal membeli minyak murah lebih banyak dari Rusia. "Tiongkok yang sudah menjadi pembeli tunggal terbesar minyak Rusia, juga diperkirakan membeli minyak Rusia lebih banyak dengan diskon harga yang besar." ujar para pengamat, yang dilansir CNBC, Senin (28/3). "Kami percaya bahwa Tiongkok, dan pada tingkat lebih rendah, India akan mengambil langkah untuk membeli minyak mentah Rusia yang sudah di diskon besar-besaran," ujar Matt Smith, analis minyak utama di Kpler. Tetapi, lanjut para analis, sanksi-sanski itu meninggalkan celah di pasar dimana Rusia menyadari bahwa kelebihan minyak mentahnya tidak dapat dijual. "Minyak mentah Ural dari Rusia ditawarkan dengan potongan harga besar-besaran, namun penyerapannya sampai saat ini masih terbatas. Ini karena sebagian besar importir minyak Asia tetap berpegang pada para pemasok lama asal Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika," demikian disampaiakan IEA pada 17 Maret 2022. (Yetede)

Bersiaplah! Ada potensi, pemerintah tak lagi menahan kenaikan harga bahan bakar (BBM). Anggaran subsidi energi, khususnya yang bahan baku minyak yakni BBM dan listrik melesat tajam, dan rawan jebol. Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut anggaran subsidi BBM dan listrik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membengkak. Subsidi energi yang sudah digelontorkan hingga akhir Februari 2022 mencapai Rp 21,7 triliun. Kenaikan anggaran subsidi seiring dengan konsumsi BBM bersubsidi per akhir Februari 2022 mencapai 1,39 juta kilo liter (kl), elpiji tabung 3 kilo gram (kg) mencapai 632,7 juta kg. Sedang pelanggan listrik subsidi mencapai 38,2 juta. Semuanya naik dari tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, kenaikan harga komoditas, baik minyak mentah dan batubara sudah langsung sejak tahun lalu. Pada saat yang sama, tak ada perubahan pada harga BBM dan tarif listrik.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga berbincang dengan pedagang saat meninjau ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar KM 5 Palembang, Sumatra Selatan, Senin (28/3). Kunjungan tersebut untuk memantau secara langsung harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan.EDITOR’S CHOICES

Penetapan harga jual batu bara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar industri dalam negeri sebesar US$90 per metrik ton menjadi angin segar yang paling ditunggu pelaku usaha di tengah tingginya biaya energi. Harga batu bara khusus industri yang semula hanya diberikan kepada semen dan pupuk itu dinilai akan berdampak positif terhadap kinerja dunia usaha yang sedang mencoba bangkit dari berbagai tekanan.Ketua Umum Asosiasi Industri Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan bahwa harga batu bara yang ditetapkan US$90 per metrik ton akan memberikan dampak positif bagi industri pulp dan kertas.

Dengan begitu, penyerapan pemakaian batu bara dengan harga khusus untuk industri dapat dilakukan secara optimal.“APPI mulai mempersiapkan konsolidasi di antara anggotanya, seperti Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk meningkatkan utilisasi pabrik, agar penyerapan pemakaian batu bara lebih optimal,” katanya.Dia pun menyebut, produsen pupuk akan segera melakukan finalisasi kontrak dengan badan usaha pertambangan yang lokasinya berdekatan dengan pabrik agar bisa mengamankan pasokan.Achmad Tossin juga menyebut saat ini hampir semua pabrik pupuk di dalam negeri telah menikmati harga US$90 per metrik ton, karena sebarannya yang berada dekat dengan lokasi pertambangan.“Dapat dikatakan sudah merata, karena pabrik Pusri berlokasi di barat, Petrokimia di tengah, dan Pupuk Kaltim di timur.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap menuntaskan kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin, baik untuk pertambangan, perkebunan sawit, maupun lainnya. Saat ini, KLHK telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan selanjutnya tidak menutup kemungkinan dengan Kepolisian RI guna menyelesaikan  persolan itu. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menuturkan,  terkait penggunaan dan pelepasan  kawasan hutan, khususnya kelapa sawit, upaya penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan ilegal terus dilakukan sesuai dengan Kepmen LHK No SK.203/MenLHK/Setjen/KUM/5/2021. Hasilnya, terdapat 676 operasi  pengamanan dan pemulihan kawasan hutan, 160 kasus perambahan  kawasan hutan yang sudah  P21, dan terdapat delapan perusahaan yang dikenai denda administratif. "Kami bersama BPK RI juga berupaya menyelesaikan masalah ini, yang terekam itu ada 570-an, perusahaan dalam catatan BPK. (Yetede)

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah agar membayar utang kepada PT Pertamina (persero) sekitar Rp 100 triliun, guna menjaga kontak arus keuangan perusahaan. "Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang kepada Pertamina untuk menjaga arus keuangan perusahaan," kata Pimpinan RDP Aria Bima dalam membacakan butir kesimpulan. Komisi DPR juga menyoroti kelangkaan BBM subsidi jenis Solar yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Lebih lanjut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menduga, kelangkaan maupun antrian solar subsidi lantaran tidak tepat sasaran. Pihaknya menemukan kendaraan tambang maupun perkebunan sawit  yang seharusnya tidak membeli solar subsidi ikut dalam antrian tersebut. "Butuh kepmen yang bisa menjadikan juknis juklak mengatur siapa yang berhak mengkonsumsi maupaun volumenya berapa. Industrikan tumbuh kita tetap suplai meski sudah over kuota," ujarnya. (Yetede)

Sampai pekan lalu, warga di sejumlah daerah masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter minyak goreng curah. Volume pembelian pun dibatasi karena pasokannya terbatas. Tak hanya derita mengantre, warga juga harus merogoh kantong lebih dalam karena harga minyak goreng kembali naik setelah pemerintah mencabut ketentuan HET pada 16 Maret 2022. Setelah sekian jurus gagal mengatasi problem minyak goreng, pemerintah akhirnya mencabut ketentuan DMO dan meningkatkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya, demi menambah dana kelolaan sawit yang akan digunakan untuk menyubsidi minyak goreng.Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu dalam rapat dengan Komisi XI DPR melaporkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumpulkan Rp 144,7 triliun sepanjang 2015-2021. Sebanyak Rp 119,05 triliun telah disalurkan. Namun, Rp 110,03 triliun atau 76 % di antaranya untuk insentif biodiesel, sementara untuk peremajaan kelapa sawit rakyat ”hanya” Rp 6,59 triliun. Tahun ini, penyaluran dana pungutan ekspor sawit dialokasikan Rp 5,73 triliun, sekitar 71,6 % atau Rp 4,1 triliun di antaranya untuk subsidi biodiesel.

Terlepas dari struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik, sebagian kalangan menggugat keadilan terkait tata kelola industri kelapa sawit. Sebelumnya, demi mendongkrak harga CPO yang tertekan di pasar global, pemerintah menjalankan program biodiesel. Kini, ketika harga CPO melonjak tinggi, masyarakat harus menanggung dampaknya. Subsidi minyak goreng yang direncanakan belum signifikan dirasakan manfaatnya. Minyak goreng curah masih terbatas pasokannya, sementara harganya masih di atas HET, Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Kiranya pemerintah perlu memperbaiki administrasi industri sawit agar lebih adil. Lonjakan harga CPO di pasar internasional semestinya bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. (Yoga)