Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga berbincang dengan pedagang saat meninjau ketersediaan barang kebutuhan pokok di Pasar KM 5 Palembang, Sumatra Selatan, Senin (28/3). Kunjungan tersebut untuk memantau secara langsung harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan.EDITOR’S CHOICES

Penetapan harga jual batu bara untuk pemenuhan kebutuhan bahan baku atau bahan bakar industri dalam negeri sebesar US$90 per metrik ton menjadi angin segar yang paling ditunggu pelaku usaha di tengah tingginya biaya energi. Harga batu bara khusus industri yang semula hanya diberikan kepada semen dan pupuk itu dinilai akan berdampak positif terhadap kinerja dunia usaha yang sedang mencoba bangkit dari berbagai tekanan.Ketua Umum Asosiasi Industri Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida mengatakan bahwa harga batu bara yang ditetapkan US$90 per metrik ton akan memberikan dampak positif bagi industri pulp dan kertas.

Dengan begitu, penyerapan pemakaian batu bara dengan harga khusus untuk industri dapat dilakukan secara optimal.“APPI mulai mempersiapkan konsolidasi di antara anggotanya, seperti Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, dan Petrokimia untuk meningkatkan utilisasi pabrik, agar penyerapan pemakaian batu bara lebih optimal,” katanya.Dia pun menyebut, produsen pupuk akan segera melakukan finalisasi kontrak dengan badan usaha pertambangan yang lokasinya berdekatan dengan pabrik agar bisa mengamankan pasokan.Achmad Tossin juga menyebut saat ini hampir semua pabrik pupuk di dalam negeri telah menikmati harga US$90 per metrik ton, karena sebarannya yang berada dekat dengan lokasi pertambangan.“Dapat dikatakan sudah merata, karena pabrik Pusri berlokasi di barat, Petrokimia di tengah, dan Pupuk Kaltim di timur.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) siap menuntaskan kasus penggunaan kawasan hutan tanpa izin, baik untuk pertambangan, perkebunan sawit, maupun lainnya. Saat ini, KLHK telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dan selanjutnya tidak menutup kemungkinan dengan Kepolisian RI guna menyelesaikan  persolan itu. Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menuturkan,  terkait penggunaan dan pelepasan  kawasan hutan, khususnya kelapa sawit, upaya penegakan hukum terhadap penggunaan kawasan ilegal terus dilakukan sesuai dengan Kepmen LHK No SK.203/MenLHK/Setjen/KUM/5/2021. Hasilnya, terdapat 676 operasi  pengamanan dan pemulihan kawasan hutan, 160 kasus perambahan  kawasan hutan yang sudah  P21, dan terdapat delapan perusahaan yang dikenai denda administratif. "Kami bersama BPK RI juga berupaya menyelesaikan masalah ini, yang terekam itu ada 570-an, perusahaan dalam catatan BPK. (Yetede)

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah agar membayar utang kepada PT Pertamina (persero) sekitar Rp 100 triliun, guna menjaga kontak arus keuangan perusahaan. "Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang kepada Pertamina untuk menjaga arus keuangan perusahaan," kata Pimpinan RDP Aria Bima dalam membacakan butir kesimpulan. Komisi DPR juga menyoroti kelangkaan BBM subsidi jenis Solar yang terjadi di beberapa daerah belakangan ini. Lebih lanjut Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menduga, kelangkaan maupun antrian solar subsidi lantaran tidak tepat sasaran. Pihaknya menemukan kendaraan tambang maupun perkebunan sawit  yang seharusnya tidak membeli solar subsidi ikut dalam antrian tersebut. "Butuh kepmen yang bisa menjadikan juknis juklak mengatur siapa yang berhak mengkonsumsi maupaun volumenya berapa. Industrikan tumbuh kita tetap suplai meski sudah over kuota," ujarnya. (Yetede)

Sampai pekan lalu, warga di sejumlah daerah masih harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan beberapa liter minyak goreng curah. Volume pembelian pun dibatasi karena pasokannya terbatas. Tak hanya derita mengantre, warga juga harus merogoh kantong lebih dalam karena harga minyak goreng kembali naik setelah pemerintah mencabut ketentuan HET pada 16 Maret 2022. Setelah sekian jurus gagal mengatasi problem minyak goreng, pemerintah akhirnya mencabut ketentuan DMO dan meningkatkan tarif pungutan ekspor kelapa sawit dan turunannya, demi menambah dana kelolaan sawit yang akan digunakan untuk menyubsidi minyak goreng.Dirjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu dalam rapat dengan Komisi XI DPR melaporkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengumpulkan Rp 144,7 triliun sepanjang 2015-2021. Sebanyak Rp 119,05 triliun telah disalurkan. Namun, Rp 110,03 triliun atau 76 % di antaranya untuk insentif biodiesel, sementara untuk peremajaan kelapa sawit rakyat ”hanya” Rp 6,59 triliun. Tahun ini, penyaluran dana pungutan ekspor sawit dialokasikan Rp 5,73 triliun, sekitar 71,6 % atau Rp 4,1 triliun di antaranya untuk subsidi biodiesel.

Terlepas dari struktur pasar minyak goreng yang oligopolistik, sebagian kalangan menggugat keadilan terkait tata kelola industri kelapa sawit. Sebelumnya, demi mendongkrak harga CPO yang tertekan di pasar global, pemerintah menjalankan program biodiesel. Kini, ketika harga CPO melonjak tinggi, masyarakat harus menanggung dampaknya. Subsidi minyak goreng yang direncanakan belum signifikan dirasakan manfaatnya. Minyak goreng curah masih terbatas pasokannya, sementara harganya masih di atas HET, Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kg. Kiranya pemerintah perlu memperbaiki administrasi industri sawit agar lebih adil. Lonjakan harga CPO di pasar internasional semestinya bisa mengangkat kesejahteraan rakyat. (Yoga)

Kelangkaan bahan bakar minyak biosolar yang terjadi di Lampung tidak hanya mengganggu distribusi logistik. Sejumlah nelayan pun tak bisa melaut. ”Kami berharap pemerintah menambah pasokan solar untuk nelayan,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kota Bandar Lampung Kusairi, Minggu (27/3). Sebagian besar dari ratusan kapal nelayan di Bandar Lampung berukuran 6-15 gros ton. Kebutuhan solar sekali melaut ke Selat Sunda dan Teluk Semaka sekitar 100 liter. (Yoga)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta Pertamina Hulu Rokan mencari cara untuk meningkatkan produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang dulu dikelola oleh Chevron. Sri Mulyani yang juga Wakil Ketua Komisi Pengawas SKK Migas menyebut bahwa peningkatan produksi migas di Wilayah Kerja (WK) Rokan dapat meningkatkan penerimaan negara. “Penurunan produksi juga menjadi perhatian dari Kementerian Keuangan, sehingga Kementerian Keuangan berharap banyak dapat meningkatkan produksi,” katanya melalui keterangan resmi, Minggu (27/3/2022).

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan bahwa persiapan perseroan dalam proses alih kelola WK Rokan jauh lebih banyak dibandingkan dengan WK lainnya. Hal itu membuat Pertamina bisa menjaga dan segera meningkatkan produksi dari blok migas tersebut. Rokan sendiri merupakan WK migas terbesar kedua di Tanah Air dan menyumbangkan sepertiga dari total produksi minyak Pertamina, atau hampir seperempat produksi nasional dengan rata-rata produksi tahunan sekitar 160.000 barel minyak per hari (BOPD) untuk periode September hingga Desember 2021.

Upaya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara kelompok petani dan pemerintah daerah dinilai dapat meningkatkan swasembada pangan di Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Himpunan Kelompok Tani Indonesia (HKTI) untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ketua Umum DPP HKTI Moeldoko meminta agar HKTI dapat memposisikan diri sebagai partner strategis dengan pemerintah, yakni sebagai bridging institution yang menjembatani antara petani dengan pemerintah daerah, dan jembatan antara perguruan tinggi dengan rakyat. “Kami mendukung program transformasi dan restrukturisasi bisnis gula yang saat ini tengah berlangsung, dengan tujuan pencapaian swasembada gula nasional,” ujarnya akhir pekan lalu. Dia mengatakan proses restrukturisasi yang berjalan harus memenuhi tata kelola perusahaan yang baik (Good Coorporate Governance) agar bisnis gula dapat berkelanjutan.

Pemerintah meyakini penetapan Neraca Komoditas (NK) akan memperbaiki tata kelola pangan nasional. Melalui NK diharapkan data ketersediaan, konsumsi, ekspor, dan impor pangan nasional menjadi lebih valid dan dapat di andalkan sehingga bisa menjadi basis pengambilan kebijakan pangan yang memadai bagi pemerintah. Untuk tahap awal, penetapan NK mencakup lima komoditas pangan, yakni beras, gula, daging lembu, pergaraman, dan  perikanan. 

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdahlifah Machmud mengatakan, dengan NK diharapkan data ketersediaan, konsumsi, serta data realisasi ekspor dan impor ada sektor pangan strategis nasional, seperti bawang putih, gula, jagung, beras, daging, dan garam, akan lebih valid, dapat diandalkan, dan terkonfirmasi dalam Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). 

Musdahlifah menuturkan, ada 21 Februari 2022 telah diterbitkan Perpres No.32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas  atau NK. NK adalah data dan informasi yang memuat situasi konsumsi  dan produksi komoditas tertentu untuk kebutuhan penduduk dan keperluan industri dalam kurun waktu tertentu yang ditetapkan dan berlaku secara nasional. (Yetede)

Sopir truk angkutan barang mengeluhkan sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi jenis biosolar di Lampung, Bengkulu, Sumut, dan Sulut. Mereka harus mengantre berjam-jam di SPBU untuk mendapatkan biosolar sehingga menghambat pengoperasian truk logistik. Sekretaris Dewan Perwakilan Wilayah Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Lampung Senoharto menuturkan, kelangkaan biosolar di Lampung mengganggu kelancaran distribusi barang antar daerah. Ia berharap pemerintah mencari solusi agar pengoperasian truk angkutan barang bisa lebih optimal, terutama menjelang Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Tjahyo Nikho Indrawan, Area Manager Communication, Relation, and CSR Pertamina Sumbagsel, menyampaikan, Pertamina menyalurkan biosolar ke Lampung sesuai kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah melalui BPHMigas, hingga 10 Maret 2022, realisasi penyaluran solar dan biosolar wilayah Lampung 113.055 kiloliter, setara 18,9 % kuota solar dan biosolar tahun 2022  sebanyak 598.042 kiloliter untuk wilayah itu.

Kelangkaan biosolar juga terjadi di Sumut. Perjalanan angkutan logistik terkendala karena harus mengantre berjam-jam di SPBU yang mempunyai stok biosolar. Manajer Area Humas dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumut Taufikurachman mengatakan, volume biosolar yang disalurkan masih sesuai kuota tahun 2022, dengan realisasi penyaluran 3.234 kiloliter per hari atau 107,6 % kuota tahun 2022 sebesar 3.006 kiloliter per hari, Di Sulut, sopir truk logistik juga kesulitan mendapatkan biosolar di Manado. Persediaan amat terbatas dan kerap habis pada siang hari. Pemprov Sulut meminta Pertamina menambah kuotanya demi menjaga kelancaran arus logistik. Kadis ESDM Sulut Fransiskus Maindoka mengatakan, Pemprov Sulut dan Kepolisian Daerah Sulut akan mengawasi distribusi solar bersubsidi. (Yoga)