JAKARTA,ID-Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa impor jagung untuk pakan ternak  belum diperlukan. Sebab, tahun ini Indonesia masih bisa surplus produksi jagung 1,5-2 juta ton. Di sisi lain, kalaupun saat ini diputuskan impor, jagung dari luar negeri itu baru tiba di Tanah Air  pada 1-1,5 bulan ke depan atau ketika suplai domestik telah normal, sehingga kebijakan tersebut berpotensi mengganggu harga di petani. Menurut koordinator jagung dan Serealia Lain dari Direktorat Budi daya Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan tidak pernah memberikan rekomendasi impor jagung untuk pakan ternak. Kalau pun saat ini ada jagung impor yang masuk ke Indonesia, itu dipastikan untuk memenuhi kebutuhan industri pangan. "Impor jagung pakan dari 2019 hingga saat ini belum ada, kalaupun ada barang yang masuk itu untuk pangan. Kementan semaksimal mungkin untuk tidak memasukkan jagung (pakan) impor. Dari dulu, Kementan selalu bilang, impor adalah sesuatu yang harus kami perjuangkan untuk tidak dilakukan karena akan mengganggu kondisi petani lokal," ungkap Indra. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah Indonesia melalui PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) melakukan penandatanganan letter of intent (Lol) dengan Asian Infrastructure Investment bank (AIIB). Dengan Lol tersebut, maka AIIB berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan  kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi Indonesia, termasuk pembiayaan untuk sistem transisi di Sumatera, dengan perkiraan biaya US$ 657 juta untuk tahun 2024-2026 dan tambahan US$ 213 juta pada 2023.  Penandatanganan Lol tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PLN dan Direktur Utama SMI dengan perwakilan AIIB, pada saat rangkaian acara Annual Meeting ke-8 AIIB di Sharn El Seikh, Mesir. Proses penandatanganan  Lol disaksikan langsung oleh Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sri Mulyani berkeyakinan bahwa LoI dengan total dana pembiayaan pembangunan yang telah disetujui sebelumnya sebesar  US$ 3,1 miliar dan proyek-proyek  yang sudah dalam tahap persiapan dengan nilai total US$ 4,3 miliar. (Yetede)

Pengendalian inflasi pada bulan ini hingga akhir tahun bakal semakin menantang. Kenaikan harga beras dan gula pasir, serta penyesuaian harga BBM nonsubsidi, diperkirakan bakal memicu inflasi pada September 2023. Di sisi lain, defisit beras masih mengintai hingga November 2023. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (25/9) mengatakan, pada pekan ketiga September 2023, harga beras masih naik dan belum ada tanda-tanda bergerak mendatar atau turun. Harga rata-ratanya mencapai Rp 13.477 per kg. Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras semakin banyak. Pada pekan pertama September 2023, jumlahnya sebanyak 230 daerah, kemudian pada pekan ketiga 2023 bertambah menjadi 284 daerah.

”Bahkan, Purwakarta yang merupakan daerah produsen beras besar di Jabar menempati urutan keempat dari 10 kabupaten/kota dengan kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) tertinggi. Beras menjadi komoditas utama yang memengaruhi kenaikan IPH itu,” ujarnya dalam Rapat Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri secara daring di Jakarta. BPS mencatat, IPH komoditas pangan Purwakarta pada pekan ketiga September 2023 sebesar 3,41 %. Dari IPH itu, 3,21 % berasal dari kenaikan harga beras, selain itu harga gula pasir juga meroket, pada pekan ketiga September 2023 mencapai Rp 15.134 per kg, yang terjadi di 236 kabupaten/kota. ”Kenaikan harga beras dan gula akan berkontribusi terhadap inflasi September 2023. Selain itu, inflasi juga berpotensi disumbang bensin dan solar nonsubsidi. Namun, inflasinya tidak akan setinggi sebelumnya,” katanya. (Yoga) 

Beragam pemanis dan janji perbaikan iklim investasi di industri hulu minyak dan gas bumi atau migas tidak langsung membuat kontraktor kontrak kerja sama memacu kegiatannya di Tanah Air. Setelah mempersoalkan keekonomian dan skema kontrak, kini investor juga meminta penyederhanaan syarat dan alur yang harus ditempuh untuk menggarap lapangan migas. Sterlalu panjang, sehingga memperlambat kepastian produksi. Padahal, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menginginkan investasi yang dikeluarkannya bisa segera kembali melalui bagian produksi yang diperolehnya. Permintaan itu pun sebenarnya sudah disampaikan oleh KKKS kepada pemerintah, karena di sejumlah negara lain sudah menerapkan penyederhanaan proses setelah plan of development (PoD) disetujui guna mempercepat realisasi produksi. Pemerintah pun menjanjikan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan perizinan pengusahaan industri hulu migas akan terbit dalam waktu dekat. Finalisasi beberapa ketentuan penting dalam beleid tersebut pun akan dituntaskan pada pekan ini. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan bahwa rancangan Perpres itu diharapkan dapat memangkas, serta menyederhanakan alur perizinan, pengadaan, hingga investasi hulu migas di dalam negeri yang saat ini dinilai terlalu panjang. Penyederhanaan alur itu sekaligus bakal menjadi instrumen non-fiskal yang ditempuh pemerintah untuk menarik minat investor di sisi industri hulu migas. Rencananya, kata Jodi, beberapa perizinan selepas penandatanganan kontrak bagi hasil atau production cost sharing (PSC) akan dipangkas. Misalnya pemerintah bakal menghapus perizinan untuk melakukan kegiatan eksplorasi selepas penandatanganan PSC atau sebelum PoD.

Di sisi lain, Perpres itu juga bakal mengamanatkan pengadaan barang dan jasa hulu migas melalui platform digital atau marketplace yang telah dibangun oleh SKK Migas. “Tujuan utama kami adalah agar melalui Perpres ini, kita dapat membangun iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia yang lebih attractive dan competitive,” ucapnya. Deputi Dukungan Bisnis SKK M­­­­­igas Rudi Satwiko mengatakan bahwa lembaganya telah menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian atau badan usaha terkait lainnya untuk mempercepat proses perizinan dan pengadaan di beberapa blok migas. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan bahwa beberapa kali pembahasan teknologi dan keekonomian dari sebuah PoD yang diajukan terlalu detail dan sangat teknis, sehingga membuat prosesnya membutuhkan waktu panjang. Pri Agung juga melihat Hal yang sama juga terjadi dalam proses pengadaan hulu migas, di mana verifikasi teknis dan proses pengecekan sebelum persetujuan terkait dengan pengadaan membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, KKKS merasa alur investasi di Tanah Air masih terlalu panjang dan berliku. ExxonMobil, salah satu KKKS yang mengelola blok migas di Tanah Air pun sudah secara terbuka meminta pemerintah untuk menyederhanakan syarat serta alur pengadaan barang dan jasa setelah persetujuan PoD lapangan migas diperoleh.

Pemerintah diminta turun tangan untuk menstabilkan harga beras di sejumlah daerah yang terus bergejolak, setelah produksi padi menurun sebagai dampak fenomena El Nino. Kebijakan pemerintah menggelar operasi pasar beras di sejumlah lokasi belum efektif menahan laju kenaikan harga komoditas pangan utama tersebut. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terus dikucurkan ke berbagai saluran pasar. Sepanjang Januari hingga 23 September 2023, total beras yang digelontorkan Perum Bulog untuk SPHP mencapai 784.000 ton. Sebanyak 4.500 ton beras dijatahkan untuk stabilisasi harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Na­sional (Bapanas) pada Senin (25/9), harga beras medium menunjukkan tren peningkatan. Tercatat harga beras medium pada Senin menjadi Rp13.140 per kilogram (kg) atau naik 0,08% dibandingkan sehari sebelumnya. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa harga beras terus mengalami tren kenaikan hingga pekan ketiga September 2023. Dalam acara itu, dia memberikan peringatan bahwa tren kenaikan harga itu berisiko pada inflasi. Menurutnya, mayoritas kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di pekan ketiga disumbang oleh kenaikan harga beras. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga bertambah dibandingkan pekan sebelumnya. Amalia melanjutkan tren harga beras kini belum menunjukkan tanda-tanda menurun ataupun stagnan. Oleh karena itu, BPS telah memberikan ancang-ancang bahwa beras akan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi September 2023. Catatan BPS menyebutkan bahwa inflasi harga beras secara tahunan pada Agustus 2023 sebesar 13,76% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga beras yang tinggi disebabkan masih tingginya harga gabah kering panen (GKP) di petani. Berdasarkan pantauan Bapanas, rata-rata harga GKP sudah berada di kisaran Rp6.580 per kg—Rp7.200 per kg. “Kami ke Sukoharjo pun harga GKP sudah Rp7.200 dan GKG sudah mencapai Rp8.200 per kilogram,” ujar Ketut. Di tengah upaya pemerintah mengulirkan bansos pangan dan SPHP, Serikat Petani Indonesia (SPI) cuma bisa gigit jari karena tidak merasakan dampak positif saat harga beras meroket selama beberapa hari terakhir. Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah menegaskan terdapat sejumlah alasan pemicu petani tidak menikmati kenaikan harga beras yakni biaya produksi yang cukup tinggi dan produksi gabah yang sangat rendah. Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono meminta pemerintah melakukan penyelidikan kepada perusahaan besar yang diduga melakukan penimbunan beras. Alasannya, tindakan tersebut memicu terjadinya lonjakan harga di pasar rakyat. “Ini menjadi hal yang krusial,” katanya.

Tahun ini, Hari Tani Nasional Ke-63 yang diperingati setiap 24 September sejak 1960 hadir di tengah El Nino. Fenomena iklim gelombang panas yang menyebabkan kekeringan panjang itu mengirimkan pesan bahwa pertanian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Persoalan yang muncul tak sekadar menjaga stabilitas stok dan harga, juga menjaga bumi yang melahirkan pangan. Kekeringan panjang menyebabkan produksi gabah dan beras turun. Kementerian Pertanian memperkirakan produksi beras pada tahun ini bisa turun 1,2 juta ton jika El Nino kuat melanda. Indikasinya sudah terlihat sejak Juli 2023, seperti menyusutnya sumber-sumber utama irigasi, gagal panen di sejumlah lumbung pangan, dan mundurnya musim tanam I. Selain itu, harga gabah dan beras juga melambung tinggi.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas (NFA), per 24 September 2023, harga rata-rata nasional gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dan beras medium di tingkat eceran masing-masing Rp 6.610 per kg dan Rp 13.090 per kg, naik 28,55 % secara tahunan dan 32,2 % di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.000 per kg untuk GKP di tingkat petani. Harga beras juga naik 19,54 % secara tahunan dan berada 20,09 % di atas HET beras medium berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Petani diuntungkan dengan harga GKP yang tinggi. Namun, tidak semua petani merasakan. Mereka yang kehabisan simpanan gabah mau tidak mau harus membeli beras dengan harga lebih mahal.

Semua itu berujung pada persoalan utama, yakni produksi beras. Food estate atau lumbung pangan yang dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia masih belum optimal. Begitu juga dengan pengembangan padi lahan rawa dan benih padi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim masih setengah hati dijalankan.Menjaga bumi, termasuk tanah dan air, di tengah era perubahan iklim sangat penting. Sindhunata dalam bukunya, Ana Dino Ono Upo (Bentara Budaya Yogyakarta, 2008), menuliskan, perubahan iklim akibat pemanasan global telah meniadakan pranata mangsa, pedoman petani Jawa mengolah tanaman. Di tengah perubahan iklim, ketahanan pangan yang ditopang produksi sangat penting, namun, tantangannya berat. Tak cukup dengan memacu produksi pangan terusenerus, tetapi perlu diimbangi dengan menjaga bumi, tanah, dan air yang melahirkan pangan. (Yoga) 

Pemerintah akan mengupayakan tambahan impor beras, untuk mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP. Berbarengan dengan itu, pemanfaatan CBP untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar dan program bantuan pangan terus dioptimalkan. Kepala Bapanas (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA melalui Perum Bulog akan mengupayakan menambah beras impor dari sejumlah negara, termasuk China. Namun, saat ini, prioritasnya adalah menyelesaikan kuota impor beras tahun ini yang sebanyak 2 juta ton terlebih dahulu.

”Semua sedang diupayakan. Akan sangat mudah jika sudah siap semua dengan semua negara, termasuk China,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (22/9). Arief menjelaskan, pemerintah membutuhkan tambahan  beras karena CBP pemerintah di Bulog akan terus berkurang. Bulog akan mengeluarkan 640.000 ton beras untuk bantuan pangan bagi 21,35 juta keluarga berpenghasilan rendah pada September, Oktober, dan November 2023. Dari target tersebut, Bulog sudah menyalurkan sekitar 50.000 ton. Bulog juga Menyiapkan 300.000 ton beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebagian  beras tersebut telah digelontorkan ke ritel modern, pasar tradisional di sejumlah daerah, dan Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC), Jakarta. (Yoga)