Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, pemerintah tetap pada keputusan tidak menggunakan APBN untuk mendanai pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Alasannya, ongkos yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan proyek tersebut terbilang besar. “Kami tidak ingin program ini memberatkan APBN. Program ini didesain untuk sifatnya adalah percepatan,” katanya, Senin (2/10). Dadan menjelaskan, saat ini pemerintah juga memiliki opsi mematangkan skema pembiayaan pensiun dini PLTU lewat program Energy Transition Mechanism (ETM) bersama dengan Asian Development Bank (ADB) dan PT Sarana Multi Infrastruktur. PLTU Cirebon-1 memang bakal menjadi uji coba apakah PLTU batu bara lain di Indonesia dapat didanai oleh ADB di bawah skema ETM dengan kebutuhan dana mencapai Rp4,5 triliun. Sebelumnya, Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, negara-negara Barat sebenarnya belum siap mendanai pensiun dini PLTU Indonesia. Kurangnya konsensus mengenai rencana tersebut dapat berpotensi membuat pemangkasan emisi oleh PLTU di Indonesia makin molor.

Setelah PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM nonsubidi jenis pertamax dari Rp 13.300 per liter menjadi Rp 14.000 per liter mulai Minggu (1/10) ada kekhawatiran konsumen pertamax beralih ke pertalite. Pertalite adalah BBM bersubsidi yang dijual Rp 10.000 per liter. Regulasi penggunaan BBM bersubsidi mendesak segera dikeluarkan. Berdasarkan catatan Kompas, harga pertamax Rp 14.000 per liter menjadi yang tertinggi dalam setahun terakhir. Pada 3 September 2022, Pertamina juga menaikkan harga pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter. Bertahan hingga 30 September 2022, harga pertamax lalu turun menjadi Rp 13.900 per liter per 1 Oktober 2022. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting, Minggu, membenarkan bahwa setidaknya dalam setahun terakhir harga pertamax sudah lebih intens mengikuti dinamika harga minyak mentah global. Oleh karena itu, penyesuaian harga per 1 Oktober 2023 juga mengikuti perkembangan yang terjadi.

Dengan adanya selisih Rp 4.000 per liter antara pertalite dan pertamax, ada potensi migrasi pengguna dari pertamax ke pertalite yang lebih murah. Pertamina berharap hal itu tidak terjadi. Di sisi lain, menurut Irto, para pengguna pertamax umumnya sudah memahami jenis BBM yang sesuai untuk kendaraannya. ”Harapannya konsumen pengguna BBM nonsubsidi tidak migrasi ke pertalite. Segmen ini umumnya memahami perlunya BBM yang sesuai dengan spesifikasi kendaraannya,” ujar Irto. Pengamat ekonomi energi yang juga dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi UGM, Yogyakarta, Fahmy Radhi, yang dihubungi dari Jakarta, mengatakan, ”Karena selisih harga itu, konsumen rasional akan pindah ke pertalite. Apabila itu terjadi, akan memperbesar porsi subsidi salah sasaran pertalite dan membebani APBN, mengingat pembatasan (pembelian BBM bersubsidi) saatini belum dilakukan,” ucapnya. (Yoga) 

Tekanan dan risiko ekonomi dalam negeri datang bertubi-tubi. Belum habis ditekan efek kenaikan harga beras dan pelemahan rupiah, kini harga minyak mentah di pasar dunia melesat lagi, sehingga harga bahan bakar minyak (BBM) bisa terkerek lagi. Pada perdagangan Jumat (29/9), harga minyak jenis WTI untuk kontrak November 2023 di level US$ 90,97 per barel. Bahkan dua hari sebelumnya sempat menyentuh posisi tertinggi dalam setahun terakhir, yakni US$ 93,68 per barel (lihat tabel). Ke depan, harga minyak dunia berpeluang naik terus akibat gangguan geopolitik maupun hambatan produksi. "Skenario terburuk, harga minyak akan sampai US$ 150 per barel jika Rusia benar-benar menghentikan pasokan BBM ke Eropa," kata Ibrahim Assuaibi, Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, kemarin. Kenaikan harga minyak mentah berarti konsumen harus menanggung mahalnya harga BBM. Yang jelas, Pertamina menaikkan harga Pertamax series mulai 1 Oktober 2023. Harga Pertamax 92, misalnya, naik 1% dari Rp 13.850 per liter menjadi Rp 14.000 per liter. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mewanti-wanti efek kenaikan harga minyak terhadap APBN. Jika harga minyak melejit, anggaran subsidi yang harus digelontorkan pemerintah semakin besar. Adapun kenaikan harga beras bisa berefek ke inflasi. Setiap kenaikan 1% harga beras, kata Josua, akan menyumbang inflasi 0,03%-0,04%. Dus, "Pemerintah perlu konsisten menjaga daya beli masyarakat dan memitigasi potensi kenaikan inflasi sehingga konsumsi tetap solid," kata dia, kemarin. Direktur Riset Indef, Berly Martawardaya menyebutkan, untuk menjaga rupiah tetap aman, nilai ekspor harus tetap terjaga lebih tinggi dibanding impor. Selain itu, bisa juga mendorong capital inflow jika suku bunga Indonesia lebih tinggi dari bunga global. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo tak menampik dinamika harga minyak dan tekanan kurs berdampak pada APBN. Namun, "Sejauh ini tetap terkendali," kata dia. 

Ancaman inflasi masih mengintai Indonesia memasuki kuartal keempat tahun ini. Selain krisis pangan, harga barang berpotensi naik lantaran harga komoditas energi kembali menanjak.Sejumlah ekonomi memberikan catatan, fenomena El Nino dan kenaikan harga komoditas bisa memicu inflasi di pengujung tahun 2023. Sebagai gambaran, sejumlah ekonom juga melihat selama bulan September 2023 Indonesia akan mencatatkan inflasi, dari posisi bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,02%. Namun secara tahunan atau year-on-year (yoy), inflasi nasional berpotensi turun. Kepala Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI), Banjaran Surya Indrastomo, memproyeksikan inflasi tahunan pada September tahun ini berada di level 2,78% yoy. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menghitung, inflasi indeks harga konsumen (IHK) pada bulan September 2023 sebesar 0,17% month on month (mom). Dia menyiratkan, salah satu penyebab inflasi pada bulan September adalah kenaikan bahan bakar nonsubsidi. Bukan karena harga pangan. Banjaran juga mewanti-wanti soal kenaikan harga pangan ke depan. Menurut dia, mengacu data harga pangan Bank Indonesia (BI) menunjukkan adanya kenaikan harga beras yang cukup signifikan sepanjang bulan lalu. Ini dipicu fenomena kekeringan atau El Nino. Bahkan, El Nino berpotensi berlanjut hingga kuartal I-2024. "Sehingga tekanan dari harga bergejolak kemungkinan masih besar dan berlangsung hingga tahun depan," terang Banjaran. Di sisi lain, harga minyak mentah juga masih melanjutkan tren kenaikan sejak Juli 2023. Kondisi ini membuat badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak nonsubsidi untuk mengimbangi kenaikan harga minyak mentah. Nah, hal ini berpotensi mengerek inflasi dari sisi inflasi harga bergejolak pada September 2023. Segendang sepenarian, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual juga mengingatkan, memasuki kuartal IV-2023 masih ada hal yang mungkin bisa mengungkit tingkat inflasi. 

Kinerja emiten minyak dan gas (migas) bakal diuntungkan harga minyak yang kian memanas. Pada Rabu (27/9), harga minyak WTI sempat naik ke US$ 93,68 per barel atau tertinggi sepanjang tahun 2023. Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, Sukarno Alatas memperkirakan, harga minyak akan terus penguatan di tengah kebijakan negara-negara anggota OPEC terutama Arab dan Rusia yang mengurangi produksi. Bahkan, Arab Saudi maupun Rusia telah memperpanjang pemotongan produksi minyak 1,3 juta barel per hari secara sukarela hingga akhir 2023. "Kondisi ini memicu kenaikan harga minyak dan diperkirakan bisa tembus harga US$ 100," kata Sukarno, Minggu (1/10). Ia mewaspadai ketidakpastian global akan berdampak pada permintaan yang lemah sehingga tidak mendukung momentum naiknya harga minyak dunia. Pada akhirnya, sentimen ini tidak mendukung kinerja emiten sektor migas. Analis Samuel Sekuritas, Muhammad Farras Farhan memutuskan menaikkan asumsi harga minyak untuk tahun 2023 menjadi US$ 85 per barel. Penurunan stok minyak mentah AS telah menambah kekhawatiran ketatnya pasokan minyak global. Samuel Sekuritas mengerek perkiraan laba bersih Medco Energi di tahun 2023 dan 2024 menjadi masing-masing sebesar US$ 348 juta dan US$ 304 juta. Terutama didorong oleh lonjakan harga komoditas dan potensi meningkatnya pasokan listrik. Di sisi lain, saat ini emiten migas sudah banyak yang diversifikasi segmen bisnis seperti beralih ke energi terbarukan ataupun memperkuat bisnis lahan industri. Sehingga, fluktuasi harga minyak mentah dunia kemungkinan tidak akan signifikan berpengaruh bagi kinerja emiten tersebut. Head of Research Team & Strategist Mirae Asset, Robertus Hardy mengatakan, PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) turut berupaya meningkatkan kontribusi dari segmen bisnis di luar migas yakni melalui penjualan lahan industri. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) juga berpotensi diuntungkan dari kenaikan harga minyak global. Sebab, pada semester I 2023 keuntungan operasional PGAS turun 17,6% yoy menjadi US$ 279 juta.  Pemicunya adalah kontraksi margin upstream menjadi 12,8% di semester I 2023 dibandingkan 40% di semester I-2022 karena melemahnya harga minyak pada periode tersebut.   

JAKARTA,ID-Pemerintah memiliki cita-cita besar yakni mencapai kemandirian energi nasional. Namun, untuk merealisasikan itu butuh sejumlah strategi mengingat kebutuhan energi terus meningkat sementara pasokan energi makin terbatas. Karenanya, pemerintah terus mengoptimalkan  sumber daya energi yang ada, tidak hanya fosil, juga energi baru terbarukan (EBT) yang sejalan dengan target pencapaian Net Zero Emission pada 2060. Kemandirian energi tercapai jika tiga kriteria utama terpenuhi, pertama aksebilitas, yaitu kemampuan unutk mendapatkan akses energi. Hal itu terkait dengan ketersediaan  infrastruktur. Kedua daya beli masyarakat terhadap energi dan ketiga adalah ketersediaan energi. "Jepang dan Singapura misalnya, mereka mengelola itu dengan baik memastikan negaranya mendapatkan pasokan. Ini bagian dari kedaulatan. Kita juga lambat laun menuju ke arah sana," menurut komaidi Notonegoro kepada Investor Daily di Jakarta. (Yetede)

Pemerintah berencana menyusun regulasi untuk mencegah makanan terbuang, baik sebelum maupun setelah diolah. Kerugian ekonomi akibat fenomena ini mencapai triliunan rupiah per tahun. Indonesia dapat berkaca pada negara lain dalam menyusun dan menerapkan regulasi itu. Laporan Kementerian PPN / Bappenas menyebut, kehilangan dan pemborosan makanan (food loss and waste/FLW) mengakibatkan kerugian ekonomi pada setiap tahap rantai pasok makanan. Dalam rentang tahun 2000-2019, FLW mencapai 23-48 juta ton per tahun. Kerugian ekonominya Rp 213 triliun-Rp 551 triliun per tahun atau 4-5 % PDB Indonesia per tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo mengatakan, besaran tumpukan FWL setara dengan 115-184 kg per kapita per tahun. Padahal, makanan-makanan itu jika dapat dimaksimalkan penggunaannya berpotensi dikonsumsi 61-125 juta orang atau 29-47 % populasi Indonesia. ”Dalam hal ini, pemerintah, kemudian DPR, menginisiasi (masalah) ini perlu diregulasi,” ujar Arief dalam seminar ”Komitmen dan Aksi Bersama Transformasi Sistem Pangan Melalui Upaya Pencegahan Food Waste di Indonesia”, di Jakarta, Jumat (29/9). (Yoga) 

Rulan (54) bergegas setelah mendapat kabar Pasar Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Jabar, terbakar, Rabu (27/9) sekitar pukul 20.00. Ia tidak bisa menyelamatkan barang dagangannya di kios Blok A. Ia dan pedagang lain tidak berdaya saat api cepat menyebar dan membesar. ”Habis semua, tidak ada satu pun dagangan pakaian terselamatkan. Saya datang sudah gede apinya. Hanya bisa pasrah,” kata Rulan, Jumat (29/9) di lokasi pasar. Akibat kebakaran itu, Rulan mengalami kerugian Rp 700 juta. ”Mungkin lebih. Yang pasti ini saya rugi besar,” katanya. Hingga Kamis (28/9) pukul 13.30, asap pekat masih menyelimuti gedung utama di Blok A dan B Pasar Leuwiliang. Sejumlah pedagang tampak mengais-ngais barang dagangannya di tengah hawa panas. Setidaknya 66 petugas dan 16 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api.

Ujang (68), pedagang pakaian di Blok A, hanya bisa berdiri menatap lapaknya yang hangus terbakar. Tidak banyak barang yang bisa ia selamatkan karena api cepat menyebar. Ia hanya berharap, pascakebakaran bisa segera berjualan kembali sehingga tak terus merugi. Pemerintah diharapkan juga bisa memberikan bantuan ke pada pedagang yang terdampak agar bisa melanjutkan roda ekonomi. Akibat kebakaran itu, dari total 590 kios, sebanyak 550 kios terbakar. Selanjutnya, dari 641 los, 580 los terbakar. Sementara dari total 835 lapak tenda, yang terbakar sebanyak 450 lapak. Di luar itu, ada total 1.619 lapak yang terbakar dan 2.066 pedagang terdampak. Bupati Bogor Iwan Setiawan menyadari kebakaran Pasar Leuwiliang merugikan pedagang. Insiden itu juga berdampak pada warga yang hendak membeli barang untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Pasar yang berdiri tahun 2004 itu merupakan pasar terbesar di Kabupaten Bogor selatan. Karena dinilai penting dan roda ekonomi harus terus berputar, menurut Iwan, Pasar Leuwiliang perlu segera direvitalisasi. Pasar sementara juga perlu disiapkan agar para pedagang bisa segera berjualan. (Yoga) 

Embel-embel impor membuat barang dinilai lebih berkelas. Di sisi lain, barang impor produksi massal berharga murah sehingga menekan produk dalam negeri. Topik perihal social commerce mencuat, yang dipicu, antara lain, barang impor yang dijual lewat platform digital dan kios-kios di Pasar Tanah Abang yang sepi. Pemerintah, melalui Permendag, lantas menegaskan, e-commerce tidak boleh menyatu dengan medial sosial dalam satu platform. Hal lain, kedua platform itu tak boleh menjual produknya sendiri, tetapi menjual UMKM (Kompas.id, 27/9). Kedua hal itu disebutkan dalam Permendag No 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Permendag itu merupakan revisi atas Permendag No 50/2020.

Di balik riuh rendah pembahasan soal social commerce, ada persoalan lain yang tak kalah mendesak  untuk dituntaskan. Persoalan itu berupa kekuatan industri di dalam negeri untuk menghasilkan produk yang diperlukan masyarakat. Produk berkualitas dengan harga murah dan mudah diperoleh akan membuat masyarakat berpaling dari barang impor. Berdasarkan data BPS, impor pada Januari-Agustus 2023 senilai 147,178 miliar USD. Dari jumlah itu, 72,92 % berupa bahan baku/penolong, 17,57 % barang modal, dan 9,51 % berupa barang konsumsi. Barang impor, yang dijual melalui berbagai platform, ada di mana-mana. (Yoga)