NUSA DUA,ID-Investasi energi di sektor sumber daya alam fosil, terutama minyak dan gas bumi (migas), di Tanah Air tetap menarik minat para investor, baik dari dalam mau pun luar negeri. Bahkan, itu terjadi ditengah perbincangan global seputar energi baru terbarukan (EBT) dan transisi energi yang kian gemuruh. Selain potensi sumber daya yang masih melimpah, adanya sejumlah kemudahan, insentif, serta jaminan kelangsungan investasi dari pemerintah mau pun legislatif, turut menjadi pendorong gairah para investor untuk berkomitmen menanamkan investasi dalam jumlah besar dalam jangka panjang. "Kami masih berproses, demand oil and gas naik terus sebelum EBT yang menggantikan itu ada. Pemanfaatan EBT itu masih proses pengembangan yang perlu didukung inovasi supaya bisa kompetitif, sustain, memang perlu economic of scale," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Arifin Tasrif. 

Indonesia kebanjiran iming-iming kucuran dana global untuk membiayai transisi energi bersih. Lembaga pembiayaan global yang sudah ancang-ancang menggelontorkan dana itu adalah; Asian Development Bank (ADB) lewat proyek Just Energy Transition Program (JETP), sementara Japan Bank for International Cooperation (JBIC) lewat platform Green Innovation Fund.Ada juga pendanaan dari kemitraan Inggris lewat Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari), serta pendanaan berbagai negara lewat Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Dari sekian banyak komitmen dana transisi energi bersih, baru ETM yang cair senilai US$ 500 juta atau Rp 7,65 triliun, dan masih jauh dari target dana yang dijanjikan (lihat infografik). Bambang Brodjonegoro, Chairman Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) menilai, Indonesia harus bernegosiasi dengan semua pihak itu, terutama dalam penentuan komposisi hibah yang masih mini. Seperti porsi hibah skema pendanaan JETP, hanya US$ 160 juta dari US$ 20 miliar yang dijanjikan. Menurut Bambang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus mendorong skema pembiayaan berupa ekuitas atau kepemilikan saham lebih besar ketimbang skema utang. Jangan sampai, gara-gara melihat dana besar, langsung tarik dengan skema pinjaman. "Nanti kita bisa jadi pembicaraan seolah-olah Indonesia mau transisi energi tetapi utang tambah," ujar Bambang, kemarin.Bagi Bambang, seharusnya porsi hibah proyek JETP ditambah. Investor berminat masuk karena ada dukungan atau jaminan pemerintah. "Bisa berupa grant (hibah) supaya prosesnya mulus, itu yang penting dari sisi financing," tegasnya.Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyatakan, pendanaan JETP akan mencari berdasarkan proyeknya. "Jangan dibayangkan itu uang gratis. Investasi ini juga butuh pengembalian," kata Febrio.Namun, Febrio menilai, jika bunga dari pinjaman komersial JETP terlalu jumbo, Indonesia tidak akan menerimanya."Kita tidak mau, kita kan punya funding yang lain. Kita ingin menurunkan emisi karbon itu ditujukan dengan transition finance dengan bunga yang lebih murah," ujarnya.Septian Hario Seto, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi menyebutkan, salah satu investasi yang diharapkan dari JETP adalah membangun smart grid untuk memperkuat suplai kelistrikan dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya di Kalimantan dan Sulawesi.

Daya pikat investasi hulu minyak dan gas bumi Tanah Air kian memukau yang tecermin dari komitmen sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk terus berinvestasi melakukan kegiatan eksplorasi.Sejumlah raksasa migas global juga bersepakat mencapai target besar produksi minyak bumi 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030.Melalui penandatanganan Bali Commitment yang dilakukan dalam CEO Forum pada acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/9), para CEO KKKS juga berjanji untuk menyiapkan program kerja dan anggaran 2024 secara masif, agresif, dan efisien. Di mata para CEO perusahaan migas internasional dan nasional, Indonesia masih menjadi salah satu portofolio penting. Mulai dari perusahaan migas asal Italia, ENI, ExxonMobil (Amerika Serikat), Petroliam Nasional Berhad atau Petronas (Malaysia), Repsol SA (Spanyol), British Petroleum (Inggris), hingga PT Medco Energi Internasional Tbk., dan PT Pertamina (Persero) bakal jor-joran berinvestasi di sektor migas. Direktur ENI Muara Bakau BV, Roberto Daniele mengatakan keseriusan untuk berinvestasi lebih intensif pada sisi eksplorasi lapangan migas. Saat ini ENI bersama dengan PT Pertamina (Persero) telah menjalin kerja sama strategis untuk melakukan eksplorasi bersama di Blok Mahakam. Kerja sama itu diharapkan dapat menambah cadangan migas. Terlebih, Indonesia masih memiliki cadangan migas besar. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan terbukti gas bumi Indonesia bahkan mencapai 41,62 triliun kaki kubik (TCF). Selain itu, Indonesia juga masih memiliki 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi.  “Indonesia memiliki semua segmen yang ExxonMobil mesti tawarkan. Kami punya upstream dan downstream seperti fuel, lubricant, chemicals, dan transisi energi. Dari seluruh affi liate Exxon di dunia, jarang ada semua segmen ada di satu tempat bersama, tapi Indonesia punya itu,” kata Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall.  Sementara itu, Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menegaskan Indonesia terus menawarkan peluang investasi di sektor migas dan siap untuk meningkatkan kebijakan fiskal dan memberikan berbagai insentif.

Risiko kenaikan inflasi yang dipicu oleh merambatnya harga pangan mulai mengemuka seiring dengan berkurangnya pasokan di sejumlah daerah akibat musim kemarau berkepanjangan sebagai dampak dari El Nino.  Kenaikan harga ini tampak dari gejolak harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras yang menurut perhitungan Bank Indonesia sudah naik 4,4% pada September 2023. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kenaikan harga pangan tidak berdampak terhadap inflasi. Adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman saat pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur pekan ini menjelaskan kenaikan harga beras dipengaruhi musim dan fenomena iklim El Nino yang akan berlangsung lebih lama dari prakiraan awal. Akan tetapi, risiko kenaikan harga pangan ini diyakini masih dalam kendali agregat sasaran 3 +/- 1 persen pada tahun ini sejalan dengan upaya bank sentral untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan inflasi tetap terkendali.  Bahkan bank sentral meyakini inflasi bisa ditekan pada kisaran 2,8 persen pada tahun 2024.Harian ini menilai tingkat inflasi rendah yang terjadi hingga kini belum menjadi jaminan kondisi itu akan terus bertahan karena masih banyak tantangan yang bakal dihadapi pemerintah. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting untuk dicermati berasal dari risiko kenaikan harga energi yang berisiko naik setelah Arab Saudi dan Rusia sepakat memangkas produksi hingga akhir tahun.  Ditambah lagi cadangan minyak di Amerika Serikat yang merupakan negara penghasil shale oil teratas mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Impitan terhadap harga energi akan makin terasa karena dua raksasa ekonomi terbesar dunia yakni AS dan China mulai bangkit yang imbasnya dapat menaikkan harga karena permintaan meningkat, sementara pasokan turun.  Bahkan beberapa lembaga keuangan meyakini harga komoditas energi itu bakal kembali ke kisaran US$100 per barel dalam waktu yang tak terlalu lama. Dari dalam negeri, munculnya fenomena pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir juga perlu mendapat atensi. Situasi ini yang mendorong kalangan pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mendesak pemerintah melipat-gandakan pasokan beras di ritel modern guna membantu menjinakkan gejolak harga beras di pasaran.

Sebagai pengimpor bersih minyak, Indonesia menanggung berbagai konsekuensi saat harga minyak mentah dunia naik. Langkah paling bijak mesti ditempuh. Bulan September 2018, harga minyak mentah dunia menanjak. Harga minyak mentah Brent sempat menyentuh harga tertinggi sejak November 2014. Kondisi itu berpadu dengan nilai tukar rupiah yang tertekan dollar AS akibat faktor global. Kini, September 2023, beberapa bulan menjelang Pemilu 2024, harga minyak dunia kembali menunjukkan tren menguat. Pembatasan produksi oleh OPEC+ membuat harga minyak dunia dalam sebulan terakhir menembus 95 USD per barel. Padahal, asumsi harga minyak Indonesia (ICP) di APBN 2023 sebesar 90 USD per barel. Sejumlah ekonom menyebutkan, pilihan menaikkan harga BBM bersubsidi sulit dilakukan karena  pemerintah akan menempuh langkah menjaga stabilitas harga di tahun politik.

Defisit transaksi berjalan pada triwulan II-2023, yang sebesar 1,9 miliar USD atau 0,55 % PDB, bisa bertambah dalam. Berdasarkan data BI, pada triwulan II-2023, neraca transaksi berjalan untuk migas defisit 4,327 miliar USD. Stabilitas harga BBM akan menjaga daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika harga BBM naik, daya beli masyarakat akan terganggu. Stabilitas perekonomian rumah tangga, terutama masyarakat menengah bawah, bisa terguncang. Sebab, gerak rantai produksi dan distribusi barang dan jasa menggunakan energi dan BBM. Kenaikan harga BBM akan membuat harga produksi dan biaya distribusi naik sehingga harga barang naik. Sebaliknya, jika harga BBM tidak naik, ada beban belanja negara yang mesti ditanggung, antara lain belanja subsidi dan kompensasi energi serta dana perlindungan sosial. Ada risiko defisit fiskal APBN melebar. Pilihan terbaik mesti diambil. (Yoga)

”Bola panas” kenaikan harga beras terus bergulir. Pemerintah perlu meredamnya agar darurat beras nasional tidak terjadi. Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, per Kamis (21/9) harga rata-rata nasional beras medium di tingkat eceran Rp 12.980 per kg. Sejak Januari 2023, harganya naik 10,04 %, sedangkan secara tahunan melonjak 16,07 %. Harga tersebut juga jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin, Kamis, mengatakan, harga beras tahun ini naik sangat tinggi karena dampak El Nino. Kenaikan harga beras diperkirakan sedikit mereda pada Oktober 2023 karena ada sisa panen padi musim gadu atau musim tanam II.

Namun, lanjut Bustanul, yang perlu diperhatikan dalam kondisi itu adalah Bulog lebih baik tetap merealisasikan sisa kuota impor beras. Jangan sampai Bulog memaksakan diri menyerap beras dari dalam negeri saat musim panen gadu, ujarnya dalam diskusi ”Waspada Bola Panas Harga Beras” yang  digelar Institute for Development of Economics and Finance (Indef) secara daring di Jakarta.Untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan, terutama beras, baik saat ini maupun ke depan, Bustanul mengusulkan tiga solusi. Pertama, tingkatkan kerja sama antar daerah untuk mengendalikan inflasi. Kedua, menyubsidi ongkos angkut rantai nilai pangan, terutama beras. Ketiga, menggulirkan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Beberapa di antaranya pengembangan benih padi yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim ekstrem dan padi lahan rawa serta sistem irigasi kocor. (Yoga)

Pemerintah menawarkan sejumlah insentif dan fleksibilitas guna meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Lewat sejumlah kemudahan itu, diharapkan semakin banyak investasi hulu migas yang masuk ke Indonesia, yang ujungnya akan menopang kemandirian energi nasional. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan, Indonesia saat ini tengah fokus dalam mengeksplorasi cekungan migas. Apalagi, Indonesia masih menyimpan potensi besar terkait sumber daya migas di perut bumi. Sebab, dari 128 cekungan hidrokarbon yang tersebar di seluruh Indonesia, 68 di antaranya belum dieksplorasi. Menurut Arifin, mulai tahun ini, pemerintah akan semakin menggalakkan penambahan wilayah kerja migas baru setiap tahun. Para investor dapat berpartisipasi melalui proses penawaran wilayah kerja ataupun negosiasi langsung dengan pemerintah.

”Lelang ketiga (2023) akan diumumkan di konvensi ini untuk meraih lebih banyak investasi di sumber-sumber (migas) yang telah ditemukan,” kata Arifin pada hari kedua 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIOG) 2023 yang digelar SKK Migas, di Badung, Bali, Kamis (21/9). Sejumlah insentif dijanjikan pemerintah dalam penawaran sejumlah wilayah kerja baru. Hal itu antara lain peningkatan pembagian ekuitas antara pemerintah dan kontraktor, yang memungkinkan kontraktor mendapat bagian lebih dari 50 %. Selain itu, fleksibilitas opsi skema kontrak, cost recovery (biaya operasi yang dipulihkan) atau gross split (skema bagi hasil berdasarkan produksi bruto), untuk aktivitas konvensional ataupun nonkonvensional. Tawaran insentif lainnya adalah first tranche petroleum (FTP) atau produksi migas dalam satu tahun kalender yang porsinya dapat dibagi (shareable) sebesar 10 %. Kemudian, kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan harga yang sepenuhnya mengacu harga minyak mentah Indonesia selama periode production sharing contract. (Yoga)

Persoalan keekonomian pengembangan wilayah kerja kembali menyelimuti industri hulu minyak dan gas bumi atau migas. Sejumlah kontraktor kontrak kerja sama meminta pemerintah melakukan perubahan kontrak agar sektor tersebut bisa melaju lebih kencang. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan bahwa sebagian pengembangan lapangan migas terkendala oleh persoalan keekonomian akibat rezim kontrak bagi hasil dengan skema gross split lama. Untuk diketahui, pemerintah tahun ini memang merevisi aturan mengenai gross split yang telah berlaku sejak 2018 menjadi new simplified gross split agar bisa mendorong pengembangan bisnis hulu migas menjadi lebih sederhana, cepat, kompetitif, efektif, dan akuntabel. Skema gross split baru itu memungkinkan KKKS mendapatkan bagi hasil dalam rentang 80%—90% sebelum pajak, sesuai dengan profil risiko lapangan migas yang digarap. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, sebagian besar lapangan migas yang menggunakan skema gross split lama adalah wilayah kerja pengembangan yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi.SKK Migas bersama Pertamina Hulu Energi pun terus melakukan diskusi ihwal tambahan insentif atau kemungkinan lain untuk mengubah kontrak bagi hasil itu menjadi cost recovery. Hanya saja, SKK Migas cenderung lebih berhati-hati untuk mengubah ketentuan kontrak bagi hasil tersebut. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Noor Arifin Muhammad mengatakan, lebih dari lima production sharing contract (PSC) mesti jalan di tempat lantaran terganjal isu keekonomian. Saat ini beberapa KKKS juga diketahui tengah mengajukan permohonan insentif tambahan, dan kemungkinan peralihan kontrak dari gross split lama menjadi cost recovery.Di sisi lain, Kementerian ESDM juga tengah memfinalisasi dua aturan yang mengatur PSC dan fasilitas perpajakan pada industri hulu migas, yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 27/2017 dan PP No. 79/2010. Sementara itu, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan, yang menjadi persoalan dari skema bagi hasil di Indonesia adalah tidak mempromosikan kepastian pengembalian investasi.