Beragam pemanis dan janji perbaikan iklim investasi di industri hulu minyak dan gas bumi atau migas tidak langsung membuat kontraktor kontrak kerja sama memacu kegiatannya di Tanah Air. Setelah mempersoalkan keekonomian dan skema kontrak, kini investor juga meminta penyederhanaan syarat dan alur yang harus ditempuh untuk menggarap lapangan migas. Sterlalu panjang, sehingga memperlambat kepastian produksi. Padahal, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) menginginkan investasi yang dikeluarkannya bisa segera kembali melalui bagian produksi yang diperolehnya. Permintaan itu pun sebenarnya sudah disampaikan oleh KKKS kepada pemerintah, karena di sejumlah negara lain sudah menerapkan penyederhanaan proses setelah plan of development (PoD) disetujui guna mempercepat realisasi produksi. Pemerintah pun menjanjikan Peraturan Presiden (Perpres) yang secara khusus mengatur percepatan perizinan pengusahaan industri hulu migas akan terbit dalam waktu dekat. Finalisasi beberapa ketentuan penting dalam beleid tersebut pun akan dituntaskan pada pekan ini. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi mengatakan bahwa rancangan Perpres itu diharapkan dapat memangkas, serta menyederhanakan alur perizinan, pengadaan, hingga investasi hulu migas di dalam negeri yang saat ini dinilai terlalu panjang. Penyederhanaan alur itu sekaligus bakal menjadi instrumen non-fiskal yang ditempuh pemerintah untuk menarik minat investor di sisi industri hulu migas. Rencananya, kata Jodi, beberapa perizinan selepas penandatanganan kontrak bagi hasil atau production cost sharing (PSC) akan dipangkas. Misalnya pemerintah bakal menghapus perizinan untuk melakukan kegiatan eksplorasi selepas penandatanganan PSC atau sebelum PoD.

Di sisi lain, Perpres itu juga bakal mengamanatkan pengadaan barang dan jasa hulu migas melalui platform digital atau marketplace yang telah dibangun oleh SKK Migas. “Tujuan utama kami adalah agar melalui Perpres ini, kita dapat membangun iklim investasi di sektor hulu migas Indonesia yang lebih attractive dan competitive,” ucapnya. Deputi Dukungan Bisnis SKK M­­­­­igas Rudi Satwiko mengatakan bahwa lembaganya telah menjalin nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan kementerian atau badan usaha terkait lainnya untuk mempercepat proses perizinan dan pengadaan di beberapa blok migas. Sementara itu, Pri Agung Rakhmanto, Founder & Advisor ReforMiner Institute, mengatakan bahwa beberapa kali pembahasan teknologi dan keekonomian dari sebuah PoD yang diajukan terlalu detail dan sangat teknis, sehingga membuat prosesnya membutuhkan waktu panjang. Pri Agung juga melihat Hal yang sama juga terjadi dalam proses pengadaan hulu migas, di mana verifikasi teknis dan proses pengecekan sebelum persetujuan terkait dengan pengadaan membutuhkan waktu yang lama. Akibatnya, KKKS merasa alur investasi di Tanah Air masih terlalu panjang dan berliku. ExxonMobil, salah satu KKKS yang mengelola blok migas di Tanah Air pun sudah secara terbuka meminta pemerintah untuk menyederhanakan syarat serta alur pengadaan barang dan jasa setelah persetujuan PoD lapangan migas diperoleh.

Pemerintah diminta turun tangan untuk menstabilkan harga beras di sejumlah daerah yang terus bergejolak, setelah produksi padi menurun sebagai dampak fenomena El Nino. Kebijakan pemerintah menggelar operasi pasar beras di sejumlah lokasi belum efektif menahan laju kenaikan harga komoditas pangan utama tersebut. Program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) terus dikucurkan ke berbagai saluran pasar. Sepanjang Januari hingga 23 September 2023, total beras yang digelontorkan Perum Bulog untuk SPHP mencapai 784.000 ton. Sebanyak 4.500 ton beras dijatahkan untuk stabilisasi harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Na­sional (Bapanas) pada Senin (25/9), harga beras medium menunjukkan tren peningkatan. Tercatat harga beras medium pada Senin menjadi Rp13.140 per kilogram (kg) atau naik 0,08% dibandingkan sehari sebelumnya. Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa harga beras terus mengalami tren kenaikan hingga pekan ketiga September 2023. Dalam acara itu, dia memberikan peringatan bahwa tren kenaikan harga itu berisiko pada inflasi. Menurutnya, mayoritas kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga (IPH) di pekan ketiga disumbang oleh kenaikan harga beras. Jumlah daerah yang mengalami kenaikan IPH juga bertambah dibandingkan pekan sebelumnya. Amalia melanjutkan tren harga beras kini belum menunjukkan tanda-tanda menurun ataupun stagnan. Oleh karena itu, BPS telah memberikan ancang-ancang bahwa beras akan menjadi komoditas utama penyumbang inflasi September 2023. Catatan BPS menyebutkan bahwa inflasi harga beras secara tahunan pada Agustus 2023 sebesar 13,76% secara tahunan (year-on-year/YoY) menjadi yang tertinggi sejak Oktober 2015. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan harga beras yang tinggi disebabkan masih tingginya harga gabah kering panen (GKP) di petani. Berdasarkan pantauan Bapanas, rata-rata harga GKP sudah berada di kisaran Rp6.580 per kg—Rp7.200 per kg. “Kami ke Sukoharjo pun harga GKP sudah Rp7.200 dan GKG sudah mencapai Rp8.200 per kilogram,” ujar Ketut. Di tengah upaya pemerintah mengulirkan bansos pangan dan SPHP, Serikat Petani Indonesia (SPI) cuma bisa gigit jari karena tidak merasakan dampak positif saat harga beras meroket selama beberapa hari terakhir. Sekretaris Umum SPI Agus Ruli Ardiansyah menegaskan terdapat sejumlah alasan pemicu petani tidak menikmati kenaikan harga beras yakni biaya produksi yang cukup tinggi dan produksi gabah yang sangat rendah. Ketua Bidang Infokom dan Propaganda Partai Buruh Kahar S. Cahyono meminta pemerintah melakukan penyelidikan kepada perusahaan besar yang diduga melakukan penimbunan beras. Alasannya, tindakan tersebut memicu terjadinya lonjakan harga di pasar rakyat. “Ini menjadi hal yang krusial,” katanya.

Tahun ini, Hari Tani Nasional Ke-63 yang diperingati setiap 24 September sejak 1960 hadir di tengah El Nino. Fenomena iklim gelombang panas yang menyebabkan kekeringan panjang itu mengirimkan pesan bahwa pertanian di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Persoalan yang muncul tak sekadar menjaga stabilitas stok dan harga, juga menjaga bumi yang melahirkan pangan. Kekeringan panjang menyebabkan produksi gabah dan beras turun. Kementerian Pertanian memperkirakan produksi beras pada tahun ini bisa turun 1,2 juta ton jika El Nino kuat melanda. Indikasinya sudah terlihat sejak Juli 2023, seperti menyusutnya sumber-sumber utama irigasi, gagal panen di sejumlah lumbung pangan, dan mundurnya musim tanam I. Selain itu, harga gabah dan beras juga melambung tinggi.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas (NFA), per 24 September 2023, harga rata-rata nasional gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dan beras medium di tingkat eceran masing-masing Rp 6.610 per kg dan Rp 13.090 per kg, naik 28,55 % secara tahunan dan 32,2 % di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.000 per kg untuk GKP di tingkat petani. Harga beras juga naik 19,54 % secara tahunan dan berada 20,09 % di atas HET beras medium berdasarkan zonasi, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Petani diuntungkan dengan harga GKP yang tinggi. Namun, tidak semua petani merasakan. Mereka yang kehabisan simpanan gabah mau tidak mau harus membeli beras dengan harga lebih mahal.

Semua itu berujung pada persoalan utama, yakni produksi beras. Food estate atau lumbung pangan yang dikembangkan di sejumlah daerah di Indonesia masih belum optimal. Begitu juga dengan pengembangan padi lahan rawa dan benih padi yang lebih tahan terhadap perubahan iklim masih setengah hati dijalankan.Menjaga bumi, termasuk tanah dan air, di tengah era perubahan iklim sangat penting. Sindhunata dalam bukunya, Ana Dino Ono Upo (Bentara Budaya Yogyakarta, 2008), menuliskan, perubahan iklim akibat pemanasan global telah meniadakan pranata mangsa, pedoman petani Jawa mengolah tanaman. Di tengah perubahan iklim, ketahanan pangan yang ditopang produksi sangat penting, namun, tantangannya berat. Tak cukup dengan memacu produksi pangan terusenerus, tetapi perlu diimbangi dengan menjaga bumi, tanah, dan air yang melahirkan pangan. (Yoga) 

Pemerintah akan mengupayakan tambahan impor beras, untuk mengamankan cadangan beras pemerintah atau CBP. Berbarengan dengan itu, pemanfaatan CBP untuk menstabilkan harga beras melalui operasi pasar dan program bantuan pangan terus dioptimalkan. Kepala Bapanas (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, NFA melalui Perum Bulog akan mengupayakan menambah beras impor dari sejumlah negara, termasuk China. Namun, saat ini, prioritasnya adalah menyelesaikan kuota impor beras tahun ini yang sebanyak 2 juta ton terlebih dahulu.

”Semua sedang diupayakan. Akan sangat mudah jika sudah siap semua dengan semua negara, termasuk China,” ujarnya ketika dihubungi, Jumat (22/9). Arief menjelaskan, pemerintah membutuhkan tambahan  beras karena CBP pemerintah di Bulog akan terus berkurang. Bulog akan mengeluarkan 640.000 ton beras untuk bantuan pangan bagi 21,35 juta keluarga berpenghasilan rendah pada September, Oktober, dan November 2023. Dari target tersebut, Bulog sudah menyalurkan sekitar 50.000 ton. Bulog juga Menyiapkan 300.000 ton beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sebagian  beras tersebut telah digelontorkan ke ritel modern, pasar tradisional di sejumlah daerah, dan Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC), Jakarta. (Yoga) 

NUSA DUA,ID-Investasi energi di sektor sumber daya alam fosil, terutama minyak dan gas bumi (migas), di Tanah Air tetap menarik minat para investor, baik dari dalam mau pun luar negeri. Bahkan, itu terjadi ditengah perbincangan global seputar energi baru terbarukan (EBT) dan transisi energi yang kian gemuruh. Selain potensi sumber daya yang masih melimpah, adanya sejumlah kemudahan, insentif, serta jaminan kelangsungan investasi dari pemerintah mau pun legislatif, turut menjadi pendorong gairah para investor untuk berkomitmen menanamkan investasi dalam jumlah besar dalam jangka panjang. "Kami masih berproses, demand oil and gas naik terus sebelum EBT yang menggantikan itu ada. Pemanfaatan EBT itu masih proses pengembangan yang perlu didukung inovasi supaya bisa kompetitif, sustain, memang perlu economic of scale," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)  Arifin Tasrif. 

Indonesia kebanjiran iming-iming kucuran dana global untuk membiayai transisi energi bersih. Lembaga pembiayaan global yang sudah ancang-ancang menggelontorkan dana itu adalah; Asian Development Bank (ADB) lewat proyek Just Energy Transition Program (JETP), sementara Japan Bank for International Cooperation (JBIC) lewat platform Green Innovation Fund.Ada juga pendanaan dari kemitraan Inggris lewat Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (Mentari), serta pendanaan berbagai negara lewat Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform. Dari sekian banyak komitmen dana transisi energi bersih, baru ETM yang cair senilai US$ 500 juta atau Rp 7,65 triliun, dan masih jauh dari target dana yang dijanjikan (lihat infografik). Bambang Brodjonegoro, Chairman Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) menilai, Indonesia harus bernegosiasi dengan semua pihak itu, terutama dalam penentuan komposisi hibah yang masih mini. Seperti porsi hibah skema pendanaan JETP, hanya US$ 160 juta dari US$ 20 miliar yang dijanjikan. Menurut Bambang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) harus mendorong skema pembiayaan berupa ekuitas atau kepemilikan saham lebih besar ketimbang skema utang. Jangan sampai, gara-gara melihat dana besar, langsung tarik dengan skema pinjaman. "Nanti kita bisa jadi pembicaraan seolah-olah Indonesia mau transisi energi tetapi utang tambah," ujar Bambang, kemarin.Bagi Bambang, seharusnya porsi hibah proyek JETP ditambah. Investor berminat masuk karena ada dukungan atau jaminan pemerintah. "Bisa berupa grant (hibah) supaya prosesnya mulus, itu yang penting dari sisi financing," tegasnya.Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menyatakan, pendanaan JETP akan mencari berdasarkan proyeknya. "Jangan dibayangkan itu uang gratis. Investasi ini juga butuh pengembalian," kata Febrio.Namun, Febrio menilai, jika bunga dari pinjaman komersial JETP terlalu jumbo, Indonesia tidak akan menerimanya."Kita tidak mau, kita kan punya funding yang lain. Kita ingin menurunkan emisi karbon itu ditujukan dengan transition finance dengan bunga yang lebih murah," ujarnya.Septian Hario Seto, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi menyebutkan, salah satu investasi yang diharapkan dari JETP adalah membangun smart grid untuk memperkuat suplai kelistrikan dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya di Kalimantan dan Sulawesi.

Daya pikat investasi hulu minyak dan gas bumi Tanah Air kian memukau yang tecermin dari komitmen sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk terus berinvestasi melakukan kegiatan eksplorasi.Sejumlah raksasa migas global juga bersepakat mencapai target besar produksi minyak bumi 1 juta barel per hari (bph) dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari (Bscfd) pada 2030.Melalui penandatanganan Bali Commitment yang dilakukan dalam CEO Forum pada acara International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (21/9), para CEO KKKS juga berjanji untuk menyiapkan program kerja dan anggaran 2024 secara masif, agresif, dan efisien. Di mata para CEO perusahaan migas internasional dan nasional, Indonesia masih menjadi salah satu portofolio penting. Mulai dari perusahaan migas asal Italia, ENI, ExxonMobil (Amerika Serikat), Petroliam Nasional Berhad atau Petronas (Malaysia), Repsol SA (Spanyol), British Petroleum (Inggris), hingga PT Medco Energi Internasional Tbk., dan PT Pertamina (Persero) bakal jor-joran berinvestasi di sektor migas. Direktur ENI Muara Bakau BV, Roberto Daniele mengatakan keseriusan untuk berinvestasi lebih intensif pada sisi eksplorasi lapangan migas. Saat ini ENI bersama dengan PT Pertamina (Persero) telah menjalin kerja sama strategis untuk melakukan eksplorasi bersama di Blok Mahakam. Kerja sama itu diharapkan dapat menambah cadangan migas. Terlebih, Indonesia masih memiliki cadangan migas besar. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, cadangan terbukti gas bumi Indonesia bahkan mencapai 41,62 triliun kaki kubik (TCF). Selain itu, Indonesia juga masih memiliki 68 cekungan potensial yang belum tereksplorasi.  “Indonesia memiliki semua segmen yang ExxonMobil mesti tawarkan. Kami punya upstream dan downstream seperti fuel, lubricant, chemicals, dan transisi energi. Dari seluruh affi liate Exxon di dunia, jarang ada semua segmen ada di satu tempat bersama, tapi Indonesia punya itu,” kata Presiden ExxonMobil Indonesia Carole Gall.  Sementara itu, Dwi Soetjipto, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), menegaskan Indonesia terus menawarkan peluang investasi di sektor migas dan siap untuk meningkatkan kebijakan fiskal dan memberikan berbagai insentif.

Risiko kenaikan inflasi yang dipicu oleh merambatnya harga pangan mulai mengemuka seiring dengan berkurangnya pasokan di sejumlah daerah akibat musim kemarau berkepanjangan sebagai dampak dari El Nino.  Kenaikan harga ini tampak dari gejolak harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras yang menurut perhitungan Bank Indonesia sudah naik 4,4% pada September 2023. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar kenaikan harga pangan tidak berdampak terhadap inflasi. Adalah Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman saat pengumuman hasil Rapat Dewan Gubernur pekan ini menjelaskan kenaikan harga beras dipengaruhi musim dan fenomena iklim El Nino yang akan berlangsung lebih lama dari prakiraan awal. Akan tetapi, risiko kenaikan harga pangan ini diyakini masih dalam kendali agregat sasaran 3 +/- 1 persen pada tahun ini sejalan dengan upaya bank sentral untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah guna memastikan inflasi tetap terkendali.  Bahkan bank sentral meyakini inflasi bisa ditekan pada kisaran 2,8 persen pada tahun 2024.Harian ini menilai tingkat inflasi rendah yang terjadi hingga kini belum menjadi jaminan kondisi itu akan terus bertahan karena masih banyak tantangan yang bakal dihadapi pemerintah. Selain itu, faktor lain yang tak kalah penting untuk dicermati berasal dari risiko kenaikan harga energi yang berisiko naik setelah Arab Saudi dan Rusia sepakat memangkas produksi hingga akhir tahun.  Ditambah lagi cadangan minyak di Amerika Serikat yang merupakan negara penghasil shale oil teratas mulai memperlihatkan tanda-tanda penurunan. Impitan terhadap harga energi akan makin terasa karena dua raksasa ekonomi terbesar dunia yakni AS dan China mulai bangkit yang imbasnya dapat menaikkan harga karena permintaan meningkat, sementara pasokan turun.  Bahkan beberapa lembaga keuangan meyakini harga komoditas energi itu bakal kembali ke kisaran US$100 per barel dalam waktu yang tak terlalu lama. Dari dalam negeri, munculnya fenomena pelemahan nilai tukar rupiah dalam beberapa pekan terakhir juga perlu mendapat atensi. Situasi ini yang mendorong kalangan pengusaha seperti Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia mendesak pemerintah melipat-gandakan pasokan beras di ritel modern guna membantu menjinakkan gejolak harga beras di pasaran.