;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

KERJA KERAS LIFTING MIGAS

21 Sep 2023

Realisasi lifting migas yang tidak kunjung mencapai target, membuat pemerintah harus mencari cara baru untuk mengatasinya. Apalagi, sebelumnya sudah ada beragam ‘pemanis’ mulai dari insentif baik fiskal maupun nonfiskal, hingga iming-iming skema bagi hasil yang lebih menarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Kini pemerintah pun getol mencari investor swasta untuk mengelola potensi hulu migas nasional guna merealisasikan produksi 1 juta barel per hari (bph) minyak dan 12 miliar kaki kubik per hari (BCFD) gas bumi pada 2030, sekaligus memastikan ketahanan energi nasional. Keterlibatan lebih banyak investor dalam pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi (migas) di Tanah Air menjadi keniscayaan dengan tujuan menambah teknologi dan arus modal di sektor tersebut. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan, banyaknya lapangan migas yang dikelola oleh PT Pertamina (Persero) sebagai badan usaha milik negara atau BUMN tidak menjamin lifting mencapai target. Untuk itu, Presiden Joko Widodo dalam sebuah rapat terbatas menginstruksikan agar potensi migas yang tidak bisa dioptimalkan oleh Pertamina ditawarkan kembali kepada badan usaha yang mungkin dapat mengelolanya lebih baik.

“Presiden sudah memberi arahan agar peluang-peluang sumur yang tidak bisa dioptimalkan oleh Pertamina itu agar dibuka untuk umum, supaya segera kita melakukan eksplorasi dalam rangka menaikkan produksi,” katanya dalam the 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas Industry 2023, Rabu (20/9). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan dukungan penuh terhadap KKKS yang ingin berinvestasi untuk mendukung pencapaian target produksi migas pada 2030. Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menyebut dukungan fleksibilitas fiskal dari pemerintah turut meningkatkan daya tarik investasi hulu migas di Indonesia. Tahun ini, sektor hulu migas menargetkan investasi sebesar US$15,5 miliar, naik 28% dari investasi tahun lalu, sekaligus lebih tinggi dari pertumbuhan investasi hulu migas global yang berada pada kisaran 6,5%. Di sisi lain, Endro Hartanto, Direktur Utama Pertamina EP Cepu Regional Indonesia Timur Sub-holding Upstream Pertamina, menyebut selama ini capaian lifting migas Pertamina berada dalam tren positif, yakni naik sekitar 6% per tahun.

Cadangan Gula Butuh Modal Rp1,81 T

21 Sep 2023
JAKARTA,ID-Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) oleh Holding BUMN Pangan ID- Food membutuhkan modal sedikitnya Rp 1,81 triliun yang setara 144.500 ton gula pasir. Dengan memiliki CGKP yang memadai, pemerintah akan lebih leluasa melakukan intervensi saat harga gula konsumsi melambung tinggi. Penyelenggaraan CGKP merupakan amanat Perpres No, 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Pemerintah telah menugasi ID Food (PT Rajawali Nusantara Indonseia/RNI Persero), menyelenggarakan CGKP atau CPP komoditas gula melalui surat dari Badan Pangan Nasional/National Agency Food (Bapanas/NFA) No.SR-59/MBU/01/2023. Dalam surat-surat itu, terdapat 9 CPP yang harus diselenggarakan ID Food, selain gula konsumsi, ada juga minyak goreng, daging unggas, daging ruminansia, telur unggas, cabai, bawang merah, bawang putih, dan ikan. (Yetede)

Salah Kaprah Pemutihan Sawit di Kawasan Hutan

21 Sep 2023
JAKARTA, Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Pembela Hak Konstitusi mendaftarkan penggugat uji materi atas dua pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Adapun pasal yang dipersoalkan adalah pasal 3 ayat 1 serta Pasal 4 ayat 2 huruf C angka 4 dan 5. Dua pasal tersebut dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya pertentangan Undang-Undang Cipta Kerja, UU Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2021. Direktur Sawit Wacth-salah satu organisasi yang tergabung dalam koalisi tersebut-Achmad Surambo, mengatakan kendati yang digugat adalah dua pasal, secara umum aturan itu bermasalah karena mengedepankan sanksi administratif dan mengabaikan proses penegakan hukum penyelesaian masalah kelapa sawit di kawasan hutan. (Yetede)

Genjot Eksplorasi demi Target Produksi

21 Sep 2023
NUSA DUA — Pemerintah menjanjikan insentif menarik untuk menggenjot minat investasi eksplorasi minyak dan gas. Dengan insentif yang ditawarkan, pemerintah berharap para kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) makin gencar melakukan eksplorasi, terlebih produksi migas terus menurun. Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Benny Lubiantara, menuturkan, tak mungkin ada kenaikan produksi tanpa ada temuan cadangan yang besar. Sayangnya, aktivitas mencari cadangan tersebut penuh risiko. Padahal, dari 128 cekungan di dalam negeri, baru 20 cekungan yang sudah berproduksi. Sisanya masih menunggu untuk dieksplorasi. SKK Migas sedang berupaya menarik lebih banyak minat investasi untuk eksplorasi, yang dalam lima tahun terakhir tak pernah menyentuh US$ 1 miliar. Salah satunya dengan mengurangi risiko dari kegiatan tersebut. "Untuk eksplorasi di wilayah kerja baru, kami bisa tawarkan split (skema bagi hasil) sebagus-bagusnya," kata dia di sela acara The International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2023 di Nusa Dua, Bali, kemarin, 20 September 2023. (Yetede)

Pemerintah Bersiap Hadapi Potensi Darurat Beras

20 Sep 2023

Darurat stok dan harga beras berpotensi terjadi. Beberapa indikatornya adalah produksi beras turun, harga gabah dan beras masih tinggi, sumber-sumber utama air irigasi mendekati titik kritis, serta musim tanam I mundur. Pemerintah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kepala Badpanas (NFA) Arief Prasetyo Adi, Selasa (19/9) mengatakan, saat ini pemerintah terus berupaya meredam kenaikan harga   beras. Stabilisasi harga komoditas itu dilakukan dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan pasar-pasar tradisional. Dalam enam hari terakhir, 14-19 September 2023, harga beras medium di PIBC telah turun dari Rp 12.500 per kg menjadi Rp 12.256 per kg. Penambahan CBP di Perum Bulog melalui impor juga akan dipercepat hingga CBP mencapai 1,2 juta ton pada awal 2024.

”Pemerintah siapkan upaya mengatasi kemungkinan terburuk atau di saat harga gabah dan beras masih tinggi. Jika diperlukan, bantuan beras tahap II akan digulirkan demi menambah pasokan beras di PIBC dan pasar tradisional. Gerakan pangan murah juga akan ditingkatkan,” ujarnya di Jakarta. NFA, lanjut Arief, tidak ingin situasi perberasan seperti ini terulang kembali ke depan. Untuk itu, pada tahun depan, Kementan harus meningkatkan produksi beras, sedangkan NFA memperkuat CBP. Berdasarkan pantauan Kompas pada 12-15 September 2023, masih ada tanaman padi di sejumlah titik di Jabar dan Jateng. Harga gabah kering panen (GKP) di daerah-daerah itu, seperti di Sragen dan Demak, Jateng, serta Indramayu dan Cirebon, Jabar, berkisar Rp 7.200-Rp 7.800 per kg. Di Sragen, sejumlah petani yang kehabisan stok gabah bahkan terpaksa membeli beras dengan harga lebih tinggi. Jika semula mereka membeli Rp 10.000 per kg, kini dengan harga Rp 12.000 per kg. Tantangan eksternalnya, penambahan CBP di Bulog juga terhambat karena negara produsen beras menyetop ekspor komoditas itu. (Yoga)


Waspadai Harga Minyak

20 Sep 2023

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR resmi menyepakati RAPBN 2024 untuk disahkan di rapat paripurna pekan ini. Tren pergerakan harga minyak dunia yang belakangan menguat hingga mendekati 95 USD per barel terus dicermati. APBN akan fleksibel mengikuti dinamika perkembangan ekonomi global. Kesepakatan terkait RAPBN 2024 itu dicapai dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/9). Berikutnya, RAPBN akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan, Kamis (21/9). Dalam tiga pekan terakhir, harga minyak mentah dunia menguat 11 %, mendekati 95 USD per barel akibat keputusan negara-negara pengekspor minyak, seperti Arab Saudi dan Rusia (OPEC+), untuk mengurangi produksi minyak hingga 1,3 juta barel sampai Desember 2023. Pada penutupan perdagangan Senin (18/9), harga minyak mentah Brent naik jadi 94,57 USD per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) naik menjadi 92,02 USD per barel.

Mengutip Trading Economics, harga minyak mentah dunia diperkirakan menguat hingga tahun depan. Akhir tahun ini, harga minyak mentah Brent diprediksi naik sampai 96,5 USD per barel, dan menguat hingga 104,2 USD per barel tahun depan. Sementara minyak mentah WTI diperkirakan mencapai 93,69 USD per barel pada akhir tahun ini dan menyentuh 101,81 USD per barel tahun depan. Meski demikian, pemerintah dan Badan Anggaran tidak merevisi asumsi makro harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang disepakati 82 USD per barel. Asumsi itu sebelumnya sudah dinaikkan dari usulan awal pemerintah 80 USD per barel. Asumsi lifting minyak juga ditetapkan 635.000 barel per hari, lebih tinggi dari usulan awal 625.000 barel per hari. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, proses penyusunan asumsi makro dan postur anggaran di RAPBN 2024 sudah mengikuti dinamika ekonomi global, termasuk pergerakan harga minyak dunia yang akhir-akhir ini menguat signifikan. ”Kita menyusun RAPBN di dalam situasi ekonomi di mana bahkan asumsi-asumsi dasar yang disepakati sekalipun akan terus mengalami perubahan atau dinamika yang tidak mudah untuk kita proyeksikan,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR. Meskipun demikian pemerintah akan terus mencermati dinamika perkembangan harga minyak. Sri Mulyani menegaskan, APBN akan tetap antisipatif mengikuti gejolak perekonomian dunia. (Yoga

Antusias Menyambut Bursa Karbon

20 Sep 2023
Kepastian mengenai peluncuran bursa karbon pada Selasa (26/9/2023) minggu depan disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa keuangan (OJK) Mahendra Siregar di Jambi, Senin (18/09/2023). Pada hari yang sama, OJK memberi izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Keputusan Anggita Dewan Komisioner Nomor KEP-77/D.04/2023 yang berlaku sejak tanggal ditetapkan. Adapun bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur  perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. Di Bursa karbon tersebut dilakukan aktivitas jual beli kredit atas pengeluaran karbon dioksida atau gas rumah kaca. Melalui perdagangan itu, tingkat emisi di bumi diharapkan  bisa berkurang. Merespon penyelenggara bursa karbon di Indonesia, Direktur PT Keuangan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Nelwin Aldriansyah menyampaikan, perseroan menyambut  baik hadirnya bursa karbon di Indonesia. (Yetede)

Antisipasi Flukfuasi Harga Minyak, Subsidi Energi Ditingkatkan

20 Sep 2023
JAKARTA,ID-Fluktuasi harga komoditas menjadi perhatian pemerintah di tengah penyusunan Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) 2024, karena akan berpengaruh pada pos belanja subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Berkaitan itu, pemerintah dan badan Angaran (Banggar) DPR menyepakati alokasi subsidi energi meningkat dari usulan awal menjadi Rp189,1 triliun pada 2024. menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan gejolak perekonomian global yang terjadi pemerintah, sudah mengubah asumsi makro RAPBN 2023 tentang Indonesia Crude Price (ICP) dari US$ 82 dalam penyusunan RAPBN 2024. Begitu juga dengan asumsi lifting minyak dari 625 ribu liter per hari menjadi 635 ribu liter per hari. "Geopolitik dan disrupsi rantai pasok yang mempengaruhi harga komoditas, yang paling bisa kita lihat adalah harga minyak yang telah bergerak sekarang di atas US$ 80 ke US$ 82 per barel," kata Sri Mulyani. (Yetede)

Subsidi Energi Naik di Tahun Politik

20 Sep 2023
Memasuki tahun politik 2024, parlemen dan pemerintah bersepakat mengerek alokasi subsidi energi. DPR setuju untuk meningkatkan alokasi anggaran subsidi energi tahun 2024 dari usulan awal pada Agustus 2023. Alokasi anggaran subsidi energi tahun depan ditetapkan Rp 189,10 triliun. Angka ini naik 1,73% dari usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mencapai Rp 185,87 triliun. Anggota Komisi II sekaligus anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2024 Nurul Arifin menyampaikan, alokasi subsidi energi tersebut meliputi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 113,2 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 110  triliun. Sementara itu, subsidi listrik disepakati Rp 75,8 triliun, atau masih sama dengan usulan awal. Adapun volume BBM tahun depan dipatok sebesar 19,58 juta kiloliter (kl), terdiri dari minyak tanah 0,58 juta kl, dan minyak solar 19 juta kl. Kemudian, volume elpiji 3 kg dipatok 8,03 juta metrik ton, serta subsidi tetap minyak solar sebesar Rp 1.000 per liter. Alasan peningkatan subsidi energi pada tahun depan lantaran sejumlah indikator seperti minyak mentah dan nilai tukar bergerak volatil. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja itu menjelaskan, ada banyak perubahan pada prospek ekonomi domestik dan global dalam tiga minggu terakhir. Salah satu contohnya harga minyak Brent yang naik menjadi US$ 95 per barel atau naik 11%. "Dalam situasi ekonomi seperti ini, asumsi-asumsi dasar terus berubah," kata Menkeu.

APEX Berupaya Optimalkan Pemakaian Big

20 Sep 2023
Lonjakan harga minyak mentah bukan saja menyulut kinerja emiten pertambangan  minyak dan gas (migas). PT Apexindo Pratama Duta Tbk (APEX),  emiten  di bidang jasa migas juga turut kecipratan berkah  harga minyak dunia. Direktur APEX Mahar Atanta Sembiring berharap harga minyak dapat berada di level yang baik yang bisa bertranslasi positif terhadap kinerja APEX. Meskipun efek kenaikan harga minyak terhadap kinerja APEX akan dirasakan secara tidak langsung. "Saat penandatanganan kontrak, kami hanya tekan dari daily rate yang tidak dapat diubah. Daily rate merupakan gambaran kebutuhan dari rig dan itu adalah gambaran harga pasar yang berlaku,” kata Mahar, dalam public expose insidentil yang digelar secara virtual, Selasa (19/9). Saat ini, APEX juga aktif mengikuti tender, baik offshore maupun onshore, baik di lingkup PT Pertamina maupun perusahaan panas bumi (geotermal). Saat ini, APEX memiliki 5 rig yang aktif dan akan beroperasi. Yakni  satu rig jack up, dua rig swamp barge dan satu unit rig darat bagi Grup Pertamina. Pertama, Rig Tasha  yang beroperasi hingga Juli 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Kedua, Rig Yani  yang beroperasi hingga November 2024  di Pertamina Hulu Mahakam Kalimantan Timur. Ketiga, Rig Raisis yang beroperasi hingga Maret 2024 di Pertamina Hulu Mahakam, Kalimantan Timur. Keempat, Rig 9 yang beroperasi hingga kuartal I-2024 untuk PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) di Ulubelu, Lampung. Kelima, Rig 10  yang akan bekerja pada kuartal III- 2023 untuk PT Medco Energi Internasional Tbk di Suban, Sumatra Selatan.