Lingkungan Hidup
( 5781 )Darurat Beras Kian Dekat
TAK biasanya Nur Lina berkeliling mendatangi sejumlah kios beras di Pasar Jaya Pademangan Barat, Jakarta Utara, kemarin. Hal ini ia lakukan demi mendapatkan beras dengan harga termurah. Harga beras yang kian tinggi membuat beban pengeluaran ibu rumah tangga tersebut kian berat. “Saya sampai mendatangi lima kios untuk mencari beras paling murah,” kata dia saat dijumpai Tempo di pasar tersebut. Sebelum ke Pasar Jaya Pademangan Barat, Nur mampir ke tiga toko di pinggir jalan hingga ke minimarket. Setelah bertanya ke sana-sini, akhirnya ia memutuskan membeli beras di Pasar Jaya seharga Rp 50 ribu untuk 5 kilogram. “Lebih murah Rp 2.000. Lumayan, meski capek banget jalan kaki.” Bukan hanya Nur yang rela mondar-mandir mengecek harga supaya mendapatkan beras murah. Warga Pademangan lainnya, Putri Lestari, juga menceritakan kisah serupa.
Ia mengatakan telah mampir ke minimarket sebelum mendatangi salah satu toko beras di Pasar Jaya. Perempuan berusia 34 tahun itu memutuskan membeli beras di toko tersebut karena harganya lebih murah ketimbang di minimarket. “Premium lebih murah di Pasar Jaya. Tadi saya cek di minimarket 5 kg harganya Rp 69 ribu. Di sini harganya Rp 65 ribu,” kata Putri. Ia mengatakan selisih itu sangat berarti di tengah semakin mahalnya beras.Menyitir panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata beras medium di tingkat pedagang eceran kemarin dibanderol Rp 12.930 per kilogram, sementara harga beras premium mencapai Rp 14.560 per kilogram. Harga kedua jenis beras tersebut melonjak dibanding harga pada bulan yang sama tahun lalu. Waktu itu, beras medium masih dijual seharga Rp 10.950 per kilogram, sedangkan beras premium Rp 12.480 per kilogram. (Yetede)
Ancaman Buyar Proyek Ketahanan Energi
Molornya penyelesaian revitalisasi kilang PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, yang membuat biaya proyek kian membengkak, memperlihatkan penyakit ego sektoral menjadi kronis di perusahaan negara kita. Ironisnya, masalah ini terjadi di antara sesama anak perusahaan Pertamina, yang seharusnya bekerja sama memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan selesai sesuai dengan target.
Ongkos proyek peremajaan kilang Pertamina atau refinery development master plan (RDMP) di Balikpapan diduga membengkak hingga sekitar Rp 18,36 triliun. Pembengkakan biaya ini terdeteksi sejak tahun lalu, sebagian besar karena masa tunggu akibat pandemi Covid-19. Konsorsium kontraktor, yakni SK Engineering & Construction Co, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri, serta PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sebetulnya sudah mengajukan amendemen kontrak 30 persen lebih besar dibanding nilai awal proyek. Namun hingga kini Pertamina belum menyepakati nilai baru tersebut. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, potensi pembengkakan biaya semakin tinggi.
Lambatnya pengambilan keputusan mengenai nilai baru sebetulnya hanya satu dari sekian banyak penyebab berlarut-larutnya proyek. Sejak awal proyek ini bergulir, anak perusahaan Pertamina yang menggarap proyek ini, yakni PT Pertamina Kilang Internasional beserta PT Pertamina Kilang Balikpapan, ditengarai tak kompak. Upaya Pertamina menunjuk konsultan proyek pun sia-sia karena anak perusahaan minyak pelat merah ini kerap tak satu suara, meski belakangan Direktur Proyek Infrastruktur Kilang Pertamina Internasional, Kadek Ambara Jaya, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan proyek tersebut. (Yetede)
Hilirisasi Silika Perlu Diperkuat
Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Ignatius Warsito, Sabtu (16/9/2023), mengatakan, pemerintah terus mendukung hilirisasi komoditas silika sebagai bahan baku semikonduktor. Menurut dia, industri yang mampu mengolah silika menjadi wafer silicon solar grade belum tersedia di Indonesia. Wafer silicon adalah material penting sel panel surya. (Yoga)
Urai Benang Kusut Utang Harga Minyak Goreng Pemerintah
Penundaan pembayaran utang minyak goreng oleh pemerintah berpotensi mencederai kepercayaan peritel sekaligus pelaku usaha dan industri. Pengusaha ritel telah menjalankan kewajibannya menanggung selisih harga jual agar masyarakat memperoleh minyak goreng secara terjangkau hingga mencapai Rp 344 miliar. Namun, dengan alasan aturan yang berlaku, pemerintah berkelit membayar selisih itu. Pada Januari 2022, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis BI mencatat, rata-rata nasional harga minyak goreng di pasar tradisional dan pasar modern masing-masing Rp 20.150 per kg dan Rp 20.500 per kg. Pada Februari dan Maret 2022, harga di pasar tradisional mencapai Rp 18.900 per kg dan Rp 20.850 per kg, sedangkan di pasar modern di posisi Rp 16.850 per kg dan Rp 17.650 per kg. Pelaku ritel bahu-membahu menahan harga minyak goreng di pasar modern di bawah Rp20.000 per kg ketika pasar ekspor CPO saat itu tengah menggoda, yang dilandasi Permendag No 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 7 regulasi tersebut menjanjikan, pelaku usaha akan mendapatkan dana kompensasi dari BPDPKS. Dana itu dihitung dari selisih HET dan harga keekonomian yang ditawarkan pasar. HET yang ditetapkan ketika itu Rp 14.000 per liter.
Pelaku usaha yang menanggung selisih sesuai Pasal 7 Permendag No 3/2022 ialah kalangan peritel. Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan, total utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng pada awal 2022 mencapai Rp 344 miliar, yang ditanggung 31 perusahaan anggota Aprindo. Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menuturkan, Komisi VI DPR telah meminta Kemendag menyelesaikan pembayaran selisih harga itu. Opini hukum Kejaksaan Agung serta BPKP, klaimnya, menyatakan hal yang sama. ”Sekarang, infonya Kemendag menanyakan (soal pembayaran utang selisih minyak goreng) kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Aprindo menilai, pelaku usaha merasa dipermainkan,” ujarnya saat ditemui di ka- wasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9). Karena belum ada gelagat pembayaran utang tersebut, Roy menyatakan, pelaku ritel pun memotong pelunasan tagihan kepada produsen minyak goreng sesuai dengan nilai selisih yang ditanggung. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan mengerti dengan langkah yang dilakukan Aprindo. Dia juga menggarisbawahi, perilaku pemerintah yang belum membayar utang selisih harga minyak goreng berpotensi diperhatikan oleh investor asing. Pelaku usaha pun bisa merasa sulit percaya kepada pemerintah. (Yoga)
Ekosistem Industri Perlu Dukung Hilirisasi
JAKARTA, KOMPAS — Komoditas tambang strategis Indonesia berpotensi menjadi modal mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Syaratnya, nilai tambah potensi mineral itu meningkat hingga ekosistem industri pendukungnya. Kolaborasi dari hulu ke hilir oleh antarpemangku kepentingan amat dibutuhkan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, nikel, timah, bauksit, dan tembaga termasuk komoditas mineral strategis dengan cadangan melimpah. ”Dengan hilirisasi yang menghasilkan produk-produk turunan, ada nilai tambah lebih tinggi, yang juga akan meningkatkan daya saing RI terhadap negara-negara lain. Hilirisasi salah satu fundamen dasar strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Seto dalam diskusi ”Tantangan dan Kebijakan Hilirisasi di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Selain Seto, hadir dalam diskusi menjelang Indonesia Mining Summit 2023 itu, Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau dan Presiden Direktur PT Kalimantan Aluminium Industry Wito Krisnahadi. Hadir pula Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti dan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman. (Yetede)
Ikhtiar Menekan Impor Minyak
JAKARTA — Proyek penambahan kapasitas kilang milik PT Pertamina (Persero) menjadi tumpuan untuk menekan tingginya impor bahan bakar minyak. Namun hingga saat ini, baik proyek revitalisasi kilang atau Refinery Development Master Plan (RDMP) maupun pembangunan kilang baru atau Grass Root Refinery (GRR) tak kunjung rampung.
Rencana penambahan kapasitas kilang Pertamina sudah bergulir sekitar 10 tahun lalu. Pertamina menetapkan target revitalisasi di lima kilang yang berlokasi di Dumai, Riau; Plaju, Sumatera Selatan; Cilacap, Jawa Tengah; Balikpapan, Kalimantan Timur; dan Balongan, Jawa Barat. Dari proyek tersebut, kapasitas pengolahan minyak mentah Pertamina diproyeksikan naik dua kali lipat, dari 820 ribu barel per hari menjadi 1,68 juta barel per hari. RDMP Balongan yang perkembangannya paling melesat. Merujuk pada laporan tahunan Pertamina pada 2022, pengerjaan fase pertama di kilang ini rampung per September 2022. Kapasitas pengolahan yang semula 125 ribu barel per hari naik jadi 150 ribu barel per hari.
Selain itu, baru RDMP Balikpapan yang menunjukkan kemajuan signifikan. Corporate Secretary PT Kilang Pertamina Internasional Hermansyah Y. Nasroen menyatakan bahwa konstruksi proyek ini sudah mencapai 76,7 persen. "Sebagian besar peralatan besar yang utama saat ini telah terpasang dengan baik dan akan segera diintegrasikan dengan kilang existing," tuturnya kepada Tempo pekan lalu. (Yetede)
INVESTASI MIGAS : Tenggat Rosneft di Kilang Tuban
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan batas waktu keputusan investasi akhir atau final investment decision (FID) proyek strategis nasional (PSN) grass root refinery (GRR) Tuban hingga tahun depan. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan bahwa pihaknya masih memberi tambahan waktu hingga tahun depan setelah tenggat FID proyek pengerjaan kilang baru itu beberapa kali mengalami kemunduran.
Proyek kilang senilai US$13,5 miliar setara dengan Rp205,05 triliun itu dikerjakan PT Pertamina (Persero) bersama dengan mitra Rusia mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd.Belakangan perusahaan Rusia itu mendapat sanksi dari negara-negara barat menyusul invasi terhadap Ukraina sejak Februari 2022. Sanksi terhadap Rosneft itu menyasar pada akses pendanaan, teknologi hingga jasa kontruksi kilang.
Seperti diberitakan sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek Grass Root Refi nery Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd. Direktur Utama PT KPI Taufik Aditiyawarman mengatakan, pengajuan mitra baru itu dilakukan seiring dengan dampak sanksi dunia barat yang mulai terasa untuk penyelesaian FID salah satu PSN tersebut.
FID GRR Tuban ditarget rampung pada triwulan pertama 2024. Dia menegaskan diskusi lebih lanjut soal FID untuk rencana eksekusi proyek masih tetap berlanjut bersama dengan Rosneft di tengah risiko sanksi saat ini.
Beda Pendapat Pengenaan Tarif Impor Hambat Penetapan Tersangka
Sejak Mei 2023 hingga kini Kejaksaan Agung belum juga menetapkan tersangka dalam dugaan korupsi impor emas 2010-2022 meski status perkara itu telah ditingkatkan menjadi penyidikan. Kejagung mengaku penetapan tersangka masih terkendala karena adanya perbedaan pandangan tentang pengenaan tarif terhadap barang impor oleh pejabat di Ditjen Bea dan Cukai. Ada yang menyatakan pemberian kode HS terhadap impor emas sudah sesuai kualifikasi dari ketentuan kepabeanan dan bukan tindak pidana. Di sisi lain, ada yang berpandangan sebaliknya. Ahli perpajakan mengungkapkan, pada beberapa kasus memang terjadi kongkalikong antara importir dan petugas. Tujuannya agar importir tidak membayar bea masuk atau membayar sesedikit mungkin sehingga dia menawarkan uang kepada petugas.
Sejauh ini, pada kasus komoditas emas periode 2010-2022, Kejagung menemukan adanya dugaan bahwa impor emas dilakukan tidak sebagaimana mestinya sehingga diduga menimbulkan kerugian keuangan negara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah, Jumat (15/9) mengatakan, sampai saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan dan belum menetapkan tersangka. Menurut Febrie, penyidik masih mendudukkan kasus tersebut di antara UU tentang Kepabeanan dengan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Menurut Febrie, penyidik terkendala karena masih adanya perbedaan pandangan tentang pengenaan tarif terhadap barang impor oleh pejabat di Ditjen Bea dan Cukai. Sebab, ada yang menyatakan bahwa pemberian kode HS terhadap impor emas tersebut sudah sesuai kualifikasi dari ketentuan kepabeanan dan bukan tindak pidana. Di sisi lain, ada yang berpandangan sebaliknya. ”Bukti awal ada, tetapi untuk menentukan kasus ini riil tindak pidana korupsi, penyelenggara negara harus terlibat. Nah, itu yang belum. Masih dicari itu siapa,” ujar Febrie. (Yoga)
Menjaga Harga Beras
Kekeringan berisiko menekan produksi beras. Ancaman kenaikan harga belum berakhir. Di sisi lain, petani layak menikmati kenaikan harga yang wajar. Dalam sepekan terakhir, Presiden Jokowi mengunjungi sejumlah gudang Perum Bulog dan pasar, mengecek ketersediaan beras, memantau harga bahan pangan, dan menyerahkan beras bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Presiden juga menginstruksikan Perum Bulog untuk gencar operasi pasar agar harga beras di tingkat konsumen turun. Beras bantuan, masing-masing 10 kg per bulan, dibagikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan pangan yang diberikan pada September, Oktober, dan November 2023 itu diharapkan jadi bantalan bagi masyarakat miskin saat harga beras naik. Data BPS menunjukkan, pada Agustus 2023, inflasi tahunan 3,27 %. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menyumbang 0,92 % secara tahunan, dengan sumbangan beras 0,41 %.
Inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ini ditanggung konsumen. Begitu pula konsumen beras, menghadapi kenaikan harga beras. Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia (FAO), indeks harga beras menyentuh 142,4 poin pada Agustus 2023 atau tertinggi dalam 15 tahun terakhir. Menurut BPS, selama Agustus 2023, rata-rata harga gabah kering panen di tingkat petani Rp 5.833 per kg atau naik 3,62 % secara bulanan. Sementara, harga di tingkat penggilingan Rp 5.979 per kg atau naik 3,74 % secara bulanan. Adapun nilai tukar petani (NTP) pada Agustus 2023 sebesar 111,85, naik 1,09 % dibandingkan dengan Juli 2023. Angka di atas 100 menunjukkan indeks harga yang diterima petani lebih besar daripada indeks harga yang dibayar petani. Semakin tinggi NTP, petani semakin sejahtera. (Yoga)
Harga Karet Pasar Lelang Petani Meningkat
Harga karet pada lelang karet kelompok tani di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terus membaik. Sekretaris Gapkindo Sumut Edy Irwansyah, Jumat (15/9/2023), mengatakan, pada lelang yang telah digelar tiga kali per dua minggu itu, harga getah karet terjual berturut-turut Rp 9.230 per kg, Rp 9.650 per kg, dan Rp 10.852 per kg. Harga di luar sekitar Rp 7.500 per kg. ”Lelang sangat membantu petani,” ucap Edy. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









