Pemilu 14 Februari 2024 boleh saja dinilai masih lama. Akan tetapi, sejak dini logistik berupa ketersediaan pangan, terutama beras, harus dipastikan aman. Mengapa? Ini terkait posisi strategis beras sebagai pangan seluruh warga dengan tingkat partisipasi sempurna: 100%. Nilai strategis ini tak tergantikan. Dalam struktur pengeluaran rumah tangga, terutama warga miskin, beras mendominasi: rerata 24% dari total pengeluaran. Ketika harga beras naik lantaran pemerintah salah kelola, bisa berbuntut panjang. Ketika harga beras naik bakal terjadi perebutan di pasar, panic buying bisa tidak terhindarkan. Hanya warga berkantong tebal yang bisa memborong beras. Tidak terbayang bagaimana kondisi sosial-politik apabila itu terjadi. Mengapa ketersediaan beras perlu dipastikan? Merujuk teori pasokan dan permintaan pangan Indonesia yang dikembangkan Noer Soetrisno (Memahami Siklus Perekonomian Indonesia, UB Surakarta Press, 2015), pasokan komoditas pertanian mengikuti kalender matahari (masehi) yang dipengaruhi angin muson, sehingga ada musim tanam dan musim panen tiap komoditas. Ada sejumlah tantangan memastikan ketersediaan beras menjelang Pemilu 2024. Pertama, stok nasional beras kian menipis. Indikator terlihat dari ‘meroketnya’ harga beras sejak Juli dan kian menanjak pada Agustus 2023. Harga beras melandai sejak ada bantuan sosial beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga, yang disalurkan pada Maret-Juni 2023. Inflasi beras yang sempat melandai pun kembali meroket di Agustus 2023. Kedua, jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) masih ‘rawan’. Stok beras di Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah ini bisa cukup, bisa juga tidak. Sementara Bulog mesti menyalurkan bansos beras 3 bulan seperti Maret—Mei lalu: September—November 2023. Tiga bulan itu butuh 640an ribu ton. Jika volume SPHP sampai akhir tahun 150.000—200.000 ton, stok akhir tahun 2023 kemungkinan tinggal 750.000—800.000 ton. Jumlah ini ‘rawan’. Ketiga, indikasi terjadi El Nino makin nyata. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperkirakan, produksi beras turun 1,2 juta ton jika skala El Nino kuat. Ada juga yang memperkirakan produksi beras akan turun 5% atau setara 1,5 juta ton.

Pekerjaan rumah pemerintah untuk menyelesaikan proyek strategis nasional atau PSN di sektor energi masih menumpuk seiring dengan beragam persoalan yang silih berganti berdatangan. Butuh upaya terobosan untuk memastikan sejumlah proyek yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut bisa tuntas tepat waktu. Di fasilitas pengolahan minyak mentah, pemerintah masih belum bisa memastikan penyelesaian proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang masuk ke dalam PSN, karena PT Pertamina (Persero) tidak kunjung mengunci keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dari mitra asal Rusia, yakni Rosneft Singapore Pte. Ltd. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa Pertamina masih terus berkoordinasi untuk menyelesaikan FiD megaproyek kilang senilai US$13,5 miliar tersebut. Persoalan menjerat proyek GRR Tuban setelah Rosneft terkena sanksi imbas dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga membuat keputusan FID beberapa kali diundur. Wahyu menjelaskan bahwa proyek tersebut belum bisa ditender karena sumber pembiayaan untuk membangun proyek tersebut belum jelas. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa sudah tidak ada persoalan dengan lahan, sehingga bisa menjadi modal pengerjaan proyek tersebut. 

Menyiasati masalah itu, PT Kilang Pertamina Internasional sebenarnya telah mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd. Hermansyah Y. Nasroen, Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan prakualifikasi engineering, procurement, and construction (EPC) untuk proses FID. “RDMP Balikpapan akan menggunakan pendanaan dari equity dan project financing. Untuk project financing, Pertamina sudah melakukan closing dengan mendapatkan pendanaan dari export credit agencies dan commercial bank,” katanya. Menteri ESDM Arifin Tasrif di tempat yang berbeda mengatakan bahwa pemerintah hingga kini masih mencari investor yang mau menggarap proyek penghiliran batu bara menjadi DME. Investor yang disasar pun harus memiliki teknologi dan pendanaan untuk proyek itu. Pada kesempatan lain, PTBA pernah menyampaikan sedang melakukan negosiasi dengan investor asal China untuk menggarap proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menggantikan posisi Air Products. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menuturkan, pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan asal China untuk proyek gasifikasi batu bara.   Sementara itu, proposal pengajuan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum untuk mendorong kembali Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah fase 1 & 2, Kalimantan Barat, masuk kembali ke dalam PSN belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo. Wahyu Utomo mengatakan bahwa timnya sedang mengevaluasi kembali permohonan yang sudah diajukan Inalum beberapa waktu lalu.

Pemerintah perlu memastikan cadangan beras tercukupi bukan hanya hingga akhir 2023, melainkan juga sampai awal 2024. Pasalnya, terbatasnya produksi beras akibat dampak El Nino terjadi sampai 2024. Padahal, pada empat bulan pertama tahun 2024 ada sejumlah agenda besar, seperti pemilu, puasa, dan Idul Fitri, yang akan meningkatkan konsumsi beras. Ada sejumlah alternatif untuk mencukupi cadangan beras tersebut, yakni menyerap produksi dalam negeri sebagai prioritas dan membuka peluang impor guna memenuhi ketersediaan beras. Berdasarkan data BPN (NFA) per awal September 2023, cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan di Bulog tercatat 1,52 juta ton. Jumlah itu akan bertambah 400.000 ton yang berasal dariimpor. Dengan demikian, total CBP hingga akhir 2023 mencapai 1,92 juta ton.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan KomitePendayagunaan Pertanian, Khudori, Selasa (12/9) memperkirakan CBP tidak akan sesuai dengan target akhir tahun sebesar 1,2 juta ton. Sebab, CBP akan digunakan untuk alokasi bantuan pangan dan operasi pasar. Pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah sebesar 640.590 ton selama September-November 2023. Bantuan itu diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meminimalkan imbas kenaikan harga beras. Pemerintah melalui Bulog juga mengintervensi pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Bulog mencatat, penyaluran SPHP sejak awal tahun sampai awal September 2023 mencapai 756.000 ton atau rata-rata 94.500 ton per bulan. ”Dengan adanya bantuan sosial (beras), alokasi SPHP diperkirakan 150.000 ton selama tiga bulan dan 100.000 ton pada Desember karena mungkin tidak ada bansos. Sampai akhir tahun, total alokasi SPHP mencapai 250.000 ton. Artinya, sisa CBP diperkirakan tidak sampai target, yakni 1 juta ton,” tutur Khudori. (Yoga)

Harga biomassa untuk co-firing relatif mahal sehingga tidak mampu bersaing dengan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Selasa (12/9/2023), di Jakarta, mengatakan, pihaknya sedang melakukan finalisasi rancangan peraturan menteri terkait dengan co-firing. Salah satunya akan mengatur tentang penghitungan harga agar lebih menarik. (Yoga)

SUDAH hampir dua bulan Amran tak mendapat pasokan beras murah dari Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk dijual di kiosnya. Pedagang beras eceran di Kota Bogor itu mengatakan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kian sulit diperoleh. Ia tak tahu mengapa beras itu langka. Dulu, Amran biasa membeli beras tersebut sekitar Rp 9.500 per kilogram dan menjualnya kembali ke konsumen di harga Rp 9.500 per liter. "Terakhir, saya beli Rp 11.800 per kilogram, itu pun sudah lama," ujar dia kepada Tempo, kemarin.

Pengurus Pasar Citeureup Bogor, Kuncoro, juga menyatakan bahwa beras yang merupakan stok pemerintah itu tak pernah sampai ke pasar yang ia kelola. Ia hanya mendengar kabar bahwa beras tersebut disalurkan ke beberapa pasar di sekitar Jakarta yang mengalami kesulitan beras. "Saat ini mayoritas pedagang menjual beras yang mereka dapatkan dari penyuplai mereka, baik premium maupun medium."

Kuncoro sebetulnya berharap beras SPHP bisa masuk ke pasarnya agar para pedagang di sana bisa mendapat pasokan beras murah dari pemerintah untuk dijual kembali kepada masyarakat. Saat ini, sebagian besar pedagang di Pasar Citeureup sudah kesulitan mendapat beras di bawah Rp 12 ribu per kilogram setelah harga komoditas itu meroket. Padahal beras dengan harga terjangkau tersebut kini dicari-cari oleh masyarakat. (Yetede)

Keterbatasan infrastruktur membuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyetujui penjualan seluruh gas yang diproduksi dari Lapangan Mako di Blok Duyung ke Singapura. Surat rekomendasi terkait dengan penjualan gas oleh Conrad Asia Energy Ltd. sebagai pengelola lapangan minyak dan gas bumi (migas) tersebut bakal disampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai bagian dari penyelesaian negosiasi penjualan gas dengan SembCorp Gas Pte Ltd., yang merupakan perusahaan pembangkit listrik di Singapura.“Sejauh ini sudah tidak ada isu lagi, dan SKK Migas sudah menyiapkan surat rekomendasi ke Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan harga gas dan alokasinya,” kata Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).Nanang menambahkan bahwa nantinya Conrad Asia tetap memiliki kewajiban untuk mengalihkan sebagian gas hasil angkut dari Blok Duyung untuk pasar domestik. Hanya saja, dia menuturkan bahwa infrastruktur penyaluran gas untuk pasar domestik direncanakan baru mulai dibangun pada akhir 2025.Dia juga menggarisbawahi jadwal salur gas domestik itu bakal bergantung kepada pengerjaan infrastruktur migas yang kelak menghubungkan Blok Duyung dengan beberapa pembeli potensial di dalam negeri. Dengan total volume penjualan gas mencapai 293 triliun british thermal unit (Tbtu) dengan potensi penambahan mencapai ke level 392 Tbtu, setara dengan 71%—95% dari keseluruhan potensi 2C contingent resources sebanyak 413 Bcf.Penjualan tersebut pun nantinya bakal mengikuti harga yang bergulir di pasar global, seperti harga minyak mentah Brent. “Conrad akan menginformasikan kelanjutan dari negosiasi nota awal ini,” tulis manajemen. Di sisi lain, persoalan ekspor gas sempat menjadi problematika, meski Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menegaskan pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari sejumlah lapangan migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Pemerintah memastikan memiliki cadangan beras yang cukup hingga akhir tahun lantaran impor beras sudah dalam tahap realisasi. Dengan demikian, cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun masih terjaga di atas target 1,2 juta ton kendati bantuan pangan tetap disalurkan selama tiga bulan ini. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat mengunjungi Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (11/9).

Presiden menjelaskan, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah itu akan bertambah menjadi 2 juta ton begitu beras impor tiba. Sebagian di antaranya berasal dari Kamboja. ”Sebetulnya (impor beras) ini, kan, sudah realisasi, terus berjalan. Jadi, barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang Bulog, paling lama November. Ini (impor beras) untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Itu harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi masih turun karena El Nino,” tutur Presiden. (Yoga)

Perlu strategi dan kebijakan baru menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras, yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Harian Kompas, Senin (11/9) mewartakan, kenaikan harga beras medium dalam periode Januari 2022-8 September 2023 lebih tinggi di pasar tradisional dibandingkan dengan harga di pasar ritel modern. Menurut Institute for Development of Economics and Finance, selain itu terjadi anomaly harga di sentra produksi nasional padi, yaitu kenaikan harga beras medium di atas 10 %. Menurunnya pasokan beras karena fenomena iklim El Nino memicu kenaikan harga. Indonesia mempunyai cukup pengalaman mengatasi dampak El Nino. Walakin, ada perubahan besar yang membuat cara-cara selama ini tidak memadai lagi menghadapi tantangan pemenuhan pangan  masyarakat.

Perubahan iklim telah memengaruhi produksi pangan negara-negara pengekspor sehingga mereka menahan stok. Kita belum pulih dari dampak pandemi, terjadi perang Ukraina. Perang mengganggu  ekspor gandum, pupuk, dan energi dari dua negara itu dengan akibat naiknya harga pangan dunia. Pengalaman di atas menuntut strategi dan kebijakan baru pangan serta pengelolaan menyeluruh dari hulu ke hilir. Kita perlu menemukan solusi segera untuk jangka pendek dan menengah-panjang. Penanganan segera adalah pemerintah menyediakan beras murah untuk masyarakat prasejahtera dan  berpenghasilan tetap dan rendah, serta pekerja yang tinggi konsumsi karbohidratnya. Harus dipisahkan tegas peruntukan beras untuk kelompok itu dari masyarakat mampu dan dipastikan tidak ada korupsi dalam penyediaan beras murah, termasuk pengoplosan dan rente ekonomi. (Yoga)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa program bantuan pangan beras (PBP) tahap kedua penting dilakukan demi menjaga inflasi tahun ini di level 3%. BPB tahap kedua merupakan  salah satu intrusmen yang digunakan pemerintah untuk mengintervensi harga beras di pasaran yang kini melambung tinggi. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rerata nasional harga  semua jenis beras pada awal Agustus 2023 masih Rp12.346 per kilogram (kg) dan akhir bulan menjadi Rp12.632 per kg, namun pada pekan pertama September telah menembus Rp12.994 per kg. Kepala Negara menjelaskan, kenaikan harga beras didalam negeri yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya wajar. Sebab, saat ini, harga beras hampir di semua negara di dunia juga terkerek oleh  naiknya harga pangan global. Seperti halnya bahan bakar minyak (BBM), ketika harga minyak dunia melonjak, maka harga BBM domestik ikut menanjak. "Semua negara sekarang (harga beras) naik, jadi (kenaikan harga beras domestik) terkerek, sama seperti barang-barang yang lain. BBM juga begitu, pun dengan harga pangan. Apalagi beberapa negara menyetop ekspor, tidak eskpor beras lagi, seperti India, padahal India produksinya besar, ekspornya banyak. Dulu gandum juga begitu, Rusia dan Ukraina yang memiliki stok sampai dengan 200 juta ton, stop ekspor sehingga harga gandung goncang. Wajar itu," kata Presiden Jokowi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) terus menggali potensi pendanaan hijau (green financing) untuk memperkuat kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP). Perseroan ditaksir memerlukan  total pendanaan sekitar US$ 1,5 miliar atau setara Rp23 triliun. Pertamina Geothermal atau lebih dikenal dengan PGE, santer dikabarkan tengah melobi lembaga perbankan untuk memperoleh pinjaman (loan) bersifat berkelanjutan (Enveronmental Social Governance/ESG) sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp15,3 triliun. Bukan hanya itu, anak usaha PT Pertamina ini juga akan menerbitkan obligasi hijau (green bonds) senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp7,6 triliun. Direktur Keuangan Pertamina Georhermal Nelwin Ardiansyah menjelaskan, green bonds itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi panas bumi terpasang sebesar 350 megawatt dalam dua tahun kedepan. PGEO tengah berambisi menjadi operator panas bumi terbesar di Indonesia dan kedua di Asia dengan kapasitas produksi mencapai 1 gigawatt. Sampai saat ini, Nelwin menyebut, Pertamina Geothermal sudah memiliki kapasitas terpasang sebesar 672 megawatt dan akan meningkat menjadi 1 gigawatt. (Yetede)