Besarnya Investasi yang perlu dikeluarkan untuk mengembangkan panas bumi mengadang perkembangan salah satu energi terbarukan itu di Tanah Air. Sejak dilirik oleh pemerintah 4 dekade lalu, kapasitas terpasang geotermal baru mencapai 10% dari potensi yang tersedia. Asosiasi Panas Bumi Indonesia (Api) menyoroti lambannya pengembangan panas bumi di Tanah Air, Dengan potensi yang mencapai sekitar 24 gigawatt (GW), hingga kini kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP baru mencapai 2.378 megawatt (MW). Padahal, pengembangan geotermal telah dilakukan oleh pemerintah sejak 40 tahun lalu. Prijandaru Effendi, Ketua Umum Api, mengatakan bahwa mahalnya investasi yang perlu dilakukan menjadi penyebab utama lambannya pemanfaatan panas bumi di Indonesia. Terlebih, geotermal memiliki risiko yang tidak kalah tinggi jika dibandingkan dengan energi baru terbarukan (EBT) lainnya. Untuk memompa realisasi pemanfaatan panas bumi, kata dia, semua pemangku kepentingan harus berani melakukan upaya luar biasa agar bisa menjadikan geotermal sebagai andalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mengakui bahwa upaya mengejar kapasitas terpasang panas bumi sebesar 7,2 GW pada 2025 penuh tantangan. Meski begitu, pemerintah tetap akan melakukan percepatan target yang dipatok pada 2030. "Kalau [target] 2025 mungkin karena sudah dekat, tetapi untuk [target] 2030 kami masih memiliki waktu untuk mengejarnya," kata Direktur Panas Bumi Kementerian ESDM Harris Yahya. Direktur Jendral Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda priadi mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa insentif untuk menarik lebih banyak investasi swasta. Selain menyediakan berbagai pemanis untuk mengungkit bisnis panas bumi, pemerintah juga menggandeng berbagai pihak dari luar negeri. Salah satunya Selandia Baru yang telah mendukung pengembangan geotermal di Indonesia sejak 5 tahun lalu dengan memberikan bantuan senilai 10,6 juta dolar Selandia Baru melalui bantuan teknis dan peningkatan kapasitas. 

Pemerintah perlu mengoptimalkan produksi beras pada musim tanam I yang diperkirakan berlangsung pada Oktober-Desember 2023 untuk menambah cadangan beras pemerintah dan ketahanan pangan nasional. Kemung-kinan gagal panen juga perlu diantisipasi karena masih ada petani di sejumlah daerah yang menanam padi pada musim tanam III. Pada Jumat (15/9) air Waduk Kedungombo mulai digelontorkan untuk pengairan sawah pada musim tanam I, pada Jumat dini hari. Air tersebut sampai di Bendung Klambu, Kabupaten Grobogan, Jateng, pada Jumat pagi dan langsung dibagi ke sejumlah saluran irigasi menuju Demak, Pati, Kudus, dan Grobogan pukul 06.00.

Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Demak Hery Sugihartono, Jumat, mengatakan, meskipun air sudah digelontorkan, petani tidak bisa segera tanam karena harus membasahi dan mengolah sawah. Tanam padi di Demak diperkirakan baru berlangsung awal Oktober 2023 sehingga panen diperkirakan terjadi pada Desember 2023 hingga Januari 2024. ”Agar hasil panen musim tanam I optimal, sumber air irigasi pada musim kemarau panjang akibat dampak El Nino ini harus dikelola dengan baik. Pemerintah dan petugas pengelola air diharapkan membaginya dengan rata dan mengantisipasi tidak terjadi rebutan dan sabotase air,” ujarnya. (Yoga)

Merosotnya harga batu bara acuan ke titik terendah dalam 2 tahun terakhir membuat pelaku usaha memutar otak melakukan efisiensi agar margin perusahaan tetap terjaga. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mencatat merosotnya harga batu bara acuan atau HBA ke level US$133,13 per ton pada September menambah beban pelaku usaha yang sedang terimpit beragam persoalan, seperti meningkatnya biaya operasional dan naiknya tarif royalti. Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan bahwa pelaku usaha batu bara mesti mengefisienkan operasionalnya agar bisa tetap bertahan, dan tidak menghentikan kegiatan pertambangan di lapangan. “Tentu saja melakukan efisiensi dalam bisnis, dan dalam segala hal,” katanya, Senin (18/9). Efisiensi tersebut, kata Hendra, menjadi salah satu jalan untuk meloloskan margin perusahaan pertambangan yang tertekan karena merosotnya HBA dalam beberapa bulan terakhir. “Harapan kami akan rebound lagi, karena pada kuartal IV biasanya demand batu bara meningkat, termasuk dari Tiongkok yang diperkirakan permintaan di sisa akhir tahun menguat,” ucapnya.

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memutuskan HBA dengan kesetaraan kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 12,26%, sulphur 0,66%, dan Ash 7,94% berada di harga US$133,13 per ton. Kemudian HBA I dengan kesetaraan nilai kalori 5.300 kcal/kg GAR, total moisture 21,32%, sulphur 0,75%, dan Ash 6,04% seharga US$89,11 per ton. Lalu, HBA II dengan kesetaraan nilai kalori 4.100 kcal/kg GAR, total moisture 35,73%, sulphur 0,23%, dan Ash 3,90% senilai US$53,83 per ton. Adapun, HBA III dengan kesetaraan nilai kalori 3.400 kcal/kg GAR, total moisture 44,30%, sulphur 0,24%, dan Ash 3,88% berada di harga US$31,82 per ton. Singgih Widagdo, Ketua Indonesia Mining & Energy Forum (IMEF), mengatakan bahwa sebenarnya pelaku usaha bisa memanfaatkan peningkatan impor batu bara China dengan menggenjot produksinya untuk kemudian dikirim ke Tiongkok. Di sisi lain, pemerintah terus memperbaiki formula HBA agar bisa mendekati harga riil, termasuk menambah HBA III. Staf Khusus Menteri ESDM Irwandy Arif mengatakan bahwa perbaikan formula harga dilakukan untuk membuat HBA sebagai tolok ukur pungutan royalti dapat mendekati harga riil transaksi di pasar.

Ombudsman Republik Indonesia mengusulkan kepada pemerintah segera menetapkan harga eceran tertinggi gabah untuk mengganti harga eceran tertinggi beras seiring dengan lonjakan harga komoditas pangan itu. Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan selama ini kebijakan harga eceran tertinggi (HET) beras tidak efektif menstabilkan harga komoditas itu. Aturan HET disebut hanya mengatur harga beras premium di pasar modern. “Kalau pasar tradisional tidak ada yang namanya HET itu,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (18/9). Seharusnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan HET gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan untuk menahan laju kenaikan harga gabah.Di sisi lain, kebijakan HET untuk beras premium dikhawatirkan bakal menghambat pasokan beras di pasar modern, seiring dengan makin tertekannya usaha pabrik beras premium karena modal produksi yang lebih besar dibandingkan harga penjualan berasnya yang dipatok sesuai HET. Pemerintah juga diminta berkaca dari kejadian kelangkaan minyak goreng pada tahun lalu akibat kebijakan penetapan satu harga minyak goreng Rp14.000 per liter. Saat itu, minyak goreng justru langka karena pasok­an makin berkurang karena kebijakan tersebut.

Fasilitas penyimpanan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) milik PT Elnusa Petrofin di Kabupaten Indagiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau mulai beroperasi. Fasilitas yang dikelola oleh anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA) itu sukses menyalurkan BBM perdana setelah dibangun sejak 2021. Manager Corporate Communication and Relations Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo mengatakan bahwa jenis BBM yang disalurkan pada aksi salur perdana itu antara lain produk Pertalite, Pertamax, dan Biosolar dari tangki yang berada dilokasi tersebut. Fasilitas yang mulai dibangun pada April 2021, memiliki total enam tangki timbun dengan kapasitas penyimpanan sebesar 2x1.500 kiloliter (KL) Pertalite, 2x1.500 KL Pertamax, dan 2x1.500 KL Biosolar. Semua tahap operasional dikerjakan dengan ketat, termasuk pemantauan ketahanan stok BBM, pemeliharaan kualitas produk, memastikan keandalan dalam hal Kesehatan, Keselamatan, Keamanan, Lingkunan (K3L), serta kesiapan fasilitas operasional armada mobil tangki sebelum BBM disalurkan ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di wilayah Indagiri Hilir.

TAK biasanya Nur Lina berkeliling mendatangi sejumlah kios beras di Pasar Jaya Pademangan Barat, Jakarta Utara, kemarin. Hal ini ia lakukan demi mendapatkan beras dengan harga termurah. Harga beras yang kian tinggi membuat beban pengeluaran ibu rumah tangga tersebut kian berat. “Saya sampai mendatangi lima kios untuk mencari beras paling murah,” kata dia saat dijumpai Tempo di pasar tersebut. Sebelum ke Pasar Jaya Pademangan Barat, Nur mampir ke tiga toko di pinggir jalan hingga ke minimarket. Setelah bertanya ke sana-sini, akhirnya ia memutuskan membeli beras di Pasar Jaya seharga Rp 50 ribu untuk 5 kilogram. “Lebih murah Rp 2.000. Lumayan, meski capek banget jalan kaki.” Bukan hanya Nur yang rela mondar-mandir mengecek harga supaya mendapatkan beras murah. Warga Pademangan lainnya, Putri Lestari, juga menceritakan kisah serupa. 

Ia mengatakan telah mampir ke minimarket sebelum mendatangi salah satu toko beras di Pasar Jaya. Perempuan berusia 34 tahun itu memutuskan membeli beras di toko tersebut karena harganya lebih murah ketimbang di minimarket. “Premium lebih murah di Pasar Jaya. Tadi saya cek di minimarket 5 kg harganya Rp 69 ribu. Di sini harganya Rp 65 ribu,” kata Putri. Ia mengatakan selisih itu sangat berarti di tengah semakin mahalnya beras.Menyitir panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga rata-rata beras medium di tingkat pedagang eceran kemarin dibanderol Rp 12.930 per kilogram, sementara harga beras premium mencapai Rp 14.560 per kilogram. Harga kedua jenis beras tersebut melonjak dibanding harga pada bulan yang sama tahun lalu. Waktu itu, beras medium masih dijual seharga Rp 10.950 per kilogram, sedangkan beras premium Rp 12.480 per kilogram. (Yetede)

Molornya penyelesaian revitalisasi kilang PT Pertamina (Persero) di Balikpapan, yang membuat biaya proyek kian membengkak, memperlihatkan penyakit ego sektoral menjadi kronis di perusahaan negara kita. Ironisnya, masalah ini terjadi di antara sesama anak perusahaan Pertamina, yang seharusnya bekerja sama memastikan proyek berjalan sesuai dengan rencana dan selesai sesuai dengan target.

Ongkos proyek peremajaan kilang Pertamina atau refinery development master plan (RDMP) di Balikpapan diduga membengkak hingga sekitar Rp 18,36 triliun. Pembengkakan biaya ini terdeteksi sejak tahun lalu, sebagian besar karena masa tunggu akibat pandemi Covid-19. Konsorsium kontraktor, yakni SK Engineering & Construction Co, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri, serta PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, sebetulnya sudah mengajukan amendemen kontrak 30 persen lebih besar dibanding nilai awal proyek. Namun hingga kini Pertamina belum menyepakati nilai baru tersebut. Jika hal itu dibiarkan berlarut-larut, potensi pembengkakan biaya semakin tinggi.

Lambatnya pengambilan keputusan mengenai nilai baru sebetulnya hanya satu dari sekian banyak penyebab berlarut-larutnya proyek. Sejak awal proyek ini bergulir, anak perusahaan Pertamina yang menggarap proyek ini, yakni PT Pertamina Kilang Internasional beserta PT Pertamina Kilang Balikpapan, ditengarai tak kompak. Upaya Pertamina menunjuk konsultan proyek pun sia-sia karena anak perusahaan minyak pelat merah ini kerap tak satu suara, meski belakangan Direktur Proyek Infrastruktur Kilang Pertamina Internasional, Kadek Ambara Jaya, berupaya merangkul semua pemangku kepentingan proyek tersebut. (Yetede)

Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Ignatius Warsito, Sabtu (16/9/2023), mengatakan, pemerintah terus mendukung hilirisasi komoditas silika sebagai bahan baku semikonduktor. Menurut dia, industri yang mampu mengolah silika menjadi wafer silicon solar grade belum tersedia di Indonesia. Wafer silicon adalah material penting sel panel surya. (Yoga)

Penundaan pembayaran utang minyak goreng oleh pemerintah berpotensi mencederai kepercayaan peritel sekaligus pelaku usaha dan industri. Pengusaha ritel telah menjalankan kewajibannya menanggung selisih harga jual agar masyarakat memperoleh minyak goreng secara terjangkau hingga mencapai Rp 344 miliar. Namun, dengan alasan aturan yang berlaku, pemerintah berkelit membayar selisih itu. Pada Januari 2022, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis BI mencatat, rata-rata nasional harga minyak goreng di pasar tradisional dan pasar modern masing-masing Rp 20.150 per kg dan Rp 20.500 per kg. Pada Februari dan Maret 2022, harga di pasar tradisional mencapai Rp 18.900 per kg dan Rp 20.850 per kg, sedangkan di pasar modern di posisi Rp 16.850 per kg dan Rp 17.650 per kg. Pelaku ritel bahu-membahu menahan harga minyak goreng di pasar modern di bawah Rp20.000 per kg ketika pasar ekspor CPO saat itu tengah menggoda, yang dilandasi Permendag No 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 7 regulasi tersebut menjanjikan, pelaku usaha akan mendapatkan dana kompensasi dari BPDPKS. Dana itu dihitung dari selisih HET dan harga keekonomian yang ditawarkan pasar. HET yang ditetapkan ketika itu Rp 14.000 per liter.

Pelaku usaha yang menanggung selisih sesuai Pasal 7 Permendag No 3/2022 ialah kalangan peritel. Data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menunjukkan, total utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng pada awal 2022 mencapai Rp 344 miliar, yang ditanggung 31 perusahaan anggota Aprindo. Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey menuturkan, Komisi VI DPR telah meminta Kemendag menyelesaikan pembayaran selisih harga itu. Opini hukum Kejaksaan Agung serta BPKP, klaimnya, menyatakan hal yang sama. ”Sekarang, infonya Kemendag menanyakan (soal pembayaran utang selisih minyak goreng) kepada Kemenko Bidang Perekonomian. Aprindo menilai, pelaku usaha merasa dipermainkan,” ujarnya saat ditemui di ka- wasan Pasar Rebo, Jakarta, Jumat (8/9). Karena belum ada gelagat pembayaran utang tersebut, Roy menyatakan, pelaku ritel pun memotong pelunasan tagihan kepada produsen minyak goreng sesuai dengan nilai selisih yang ditanggung. Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga menyatakan mengerti dengan langkah yang dilakukan Aprindo. Dia juga menggarisbawahi, perilaku pemerintah yang belum membayar utang selisih harga minyak goreng berpotensi diperhatikan oleh investor asing. Pelaku usaha pun bisa merasa sulit percaya kepada pemerintah. (Yoga)

JAKARTA, KOMPAS — Komoditas tambang strategis Indonesia berpotensi menjadi modal mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Syaratnya, nilai tambah potensi mineral itu meningkat hingga ekosistem industri pendukungnya. Kolaborasi dari hulu ke hilir oleh antarpemangku kepentingan amat dibutuhkan. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan, nikel, timah, bauksit, dan tembaga termasuk komoditas mineral strategis dengan cadangan melimpah. ”Dengan hilirisasi yang menghasilkan produk-produk turunan, ada nilai tambah lebih tinggi, yang juga akan meningkatkan daya saing RI terhadap negara-negara lain. Hilirisasi salah satu fundamen dasar strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Seto dalam diskusi ”Tantangan dan Kebijakan Hilirisasi di Indonesia” di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Selain Seto, hadir dalam diskusi menjelang Indonesia Mining Summit 2023 itu, Ketua Indonesia Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau dan Presiden Direktur PT Kalimantan Aluminium Industry Wito Krisnahadi. Hadir pula Vice President Government Relations and Smelter Technical Support PT Freeport Indonesia Harry Pancasakti dan ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman. (Yetede)