Gonjang-ganjing pasar global belum reda. Kondisi ini juga memantik harga energi dan pangan dunia. Anggaran negara bisa goyang, sementara ancaman inflasi tinggi akibat kenaikan harga energi dan pangan terus mengintai. Harga minyak mentah WTI untuk kontrak Oktober 2023 di Bursa New York, pada Selasa (5/9), ditutup US$ 86,69 per barel, posisi tertingginya dalam setahun terakhir. Bahkan di perdagangan intraday, harga minyak WTI nyaris menyentuh level psikologis US$ 90 per barel. Sedangkan harga minyak mentah Brent sudah ditutup di level US$ 90,04 per barel di hari yang sama. Kondisi ini tak lepas dari langkah Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia, yang akan memangkas produksi 1 juta barel per hari hingga akhir tahun ini. Pemangkasan itu bakal mengurangi produksi minyak hingga 9 juta barel per hari pada Oktober, November dan Desember. Sebelumnya, Rusia dan OPEC+ juga sepakat memangkas produksi minyaknya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengakui, tren kenaikan harga energi dan pangan bisa mengerek inflasi. Namun demikian, dia menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih berperan sebagai shock absorber, melalui subsidi dan kompensasi energi. "Pemerintah terus memonitor perkembangannya," kata Ferry, kemarin. Sejauh ini, pemerintah mulai mengantisipasi lonjakan harga minyak. Misalnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di Rancangan APBN 2024 dinaikkan menjadi US$ 82 per barel dari sebelumnya US$ 80 per barel. "Namun tetap harus melihat bagaimana tren konsumsi BBM tahun ini karena mobilitas sudah normal, sehingga bisa saja permintaan naik di saat harga minyak mentah mahal. Ada potensi beban subsidi BBM meningkat," kata Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Industry and Regional Analyst Bank Mandiri, kemarin. Peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna menyatakan, menurut Nota Keuangan RAPBN 2024, imbas anggaran bisa mencapai Rp 6,5 triliun setiap kenaikan minyak mentah US$ 1 per barel.

Keputusan India melarang ekspor beras sejak Juli 2023 telah membuat kepanikan baru di pasar beras global. Apalagi, diplomasi negatif itu dilakukan pada masa kekeringan ekstrem El-Nino yang melanda sebagian besar negara produsen beras Asia. Harga beras global merangkak naik menjadi US$547 per ton pada Juli 2023, lalu naik lagi menjadi US$635 per ton pada Agustus 2023 untuk beras kualitas Thai 5% broken. Harga beras medium (Thai 25% broken) di pasar global US$524 per ton pada Juli 2023, lalu naik lagi menjadi US$600 per ton pada Agustus 2023.Apakah diplomasi negatif India akan menghasilkan ‘kiamat beras’ di pasar global, seperti sering menjadi tajuk berita media nasional dan media sosial? Tidak separah itu. Artikel ini menganalisis pasar beras global setelah pelarangan ekspor beras oleh India dan konsekuensinya bagi ekonomi perberasan Indonesia. Laporan Prakiraan Pasokan dan Permintaan Produk Pertanian yang dirilis oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada Agustus 2023 sedikit melegakan dibandingkan dengan Laporan serupa versi Juli 2023. Secara umum pada 2023/2024 ini terjadi peningkatan pasokan, penurunan konsumsi, penurunan ekspor, dan peningkatan stok dibandingkan dengan bulan lalu. Pasokan beras naik 0,4 juta ton menjadi 694,7 juta ton, terutama karena stok awal yang lebih besar di India. Meskipun demikian, diplomasi negatif larangan ekspor beras India telah membuat banyak negara net-consumers beras, terutama di Asia, mulai kalang kabut dalam 2 bulan terakhir. Saat ini, 40 negara menggantungkan impor beras dari India. Bahkan, beberapa negara di Afrika dan Asia Selatan sekitar 80% impor berasnya bergantung kepada India. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menunjukan bahwa neraca beras mulai defisit lagi sejak Juli, Agustus, bahkan diperkirakan berlanjut hingga September dan Oktober 2023, bahkan mencapai total 720.000 ton. Strategi manajemen stok beras dan kemampuan pengelolaan psikologi pasar akan mampu menahan lonjakan harga beras di dalam negeri.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia meminta pemerintah mengguyur beras di pasar untuk menjinakkan harga komoditas itu yang naik dalam beberapa waktu belakangan. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri mengatakan pasokan beras di pasar sedikit berkurang termasuk beras Bulog. Dengan melimpahnya pasokan beras dipasar, dia yakin bisa menurunkan harga beras. Saat ini, Abdullah menyebutan harga beras medium di pedagang pasar berada di kisaran Rp12.000 per kilogram (kg) dan beras premium sebesar Rp14.000 per kg. Data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) rata-rata harga beras kualitas medium di pedagang eceran secara nasional telah menembus Rp12.550 per kg. Padahal, pemerintah menetapkan HET beras medium dalam Peraturan Bapanas No.7/2023 sebesar Rp10.900 per kg—Rp11.800 per kg. Badan Pusat Statistik juga mencatat lonjakan harga beras eceran pada Agustus 2023 mencapai 1,43% (month-to-month/MtM) dan naik 13,76% (year-on-year/YoY). Selama 8 bulan ter­akhir, harga beras mengalami inflasi 7,99% (YtD). Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membeberkan keluhan dari para pengusaha ritel ihwal harga beras yang telah melebihi HET.

JAKARTA – Tiga puluh warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tengah duduk meriung di musala Dusun Kali Gendol, Wadas, Selasa lalu. Mereka tengah merumuskan gugatan terhadap pemerintah yang tetap memaksakan menambang andesit di Wadas. Ikut bersama mereka sejumlah advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah. Penentang tambang andesit ini akan menggugat pemerintah yang diduga menyebarkan informasi keliru tentang sikap warga Wadas. Informasi keliru itu adalah berita yang diunggah Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah di situs web Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berita berjudul “Musyawarah Terakhir, Warga Wadas Akhirnya Setujui Pembebasan Lahan” itu memuat pernyataan Wakil Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Sumarsono, bahwa semua warga Wadas yang hadir dalam pertemuan di balai desa menyepakati bentuk ganti rugi tanah berupa uang. Pertemuan yang dimaksudkan adalah musyawarah antara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan warga Wadas di Balai Desa Wadas pada Kamis, 31 Agustus lalu.  Anggota Kawula Muda Desa Wadas (Kamudewa), Talabudin, menegaskan bahwa isi berita tersebut keliru dan menyesatkan. “Padahal warga penolak penambangan tak menyepakati pelepasan tanah dalam pertemuan itu,” kata Talabudin, Rabu, 6 September 2023. (Yetede)

Rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk. me­naikkan harga jual gas pada 1 Oktober 2023 menuai protes dari pelaku usaha. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kebijakan yang diambil oleh BUMN gas ini tentunya akan menambah beban baru bagi para pebisnis. Padahal, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak memberi izin kepada PGN untuk menaikkan harga jual kepada pelanggan komersial dan industri di luar penerima harga gas bumi tertentu atau HGBT. Selain mendapat penolakan dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian yang membawahi pelaku usaha manufaktur sebagai pengguna terbesar gas yang berasal dari PGN turut menyatakan penolakannya. Berdasarkan surat edaran yang diterima Bisnis, penyesuaian harga terjadi untuk sejumlah kategori pelanggan. Harga gas untuk pelanggan komersial dan industri PB-KSv yang awalnya dipatok seharga US$9,78 per MMbtu, akan naik menjadi US$11,99 per MMbtu. Untuk pelanggan Bronze 1 dipatok Rp10.000 per meter kubik, sebelumnya Rp6.000 per meter kubik yang akan mulai ditetapkan per 1 Januari 2024. Padahal, pertengahan tahun ini, tujuh industri penerima harga gas tertentu yaitu sebesar US$6 per MMbtu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 121/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, telah mengalami kenaikan harga. Kementerian Perindustrian menyebutkan kenaikan tersebut tentunya memberatkan dunia usaha, padahal masih banyak yang belum menerima insentif sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelaku usaha dalam hal ini diwakilkan oleh sejumlah aso­siasi menyatakan penolakannya. Gas sebagai energi dan bahan baku memiliki porsi besar dalam biaya produksi, untuk industri makanan dan minuman misalnya menggunakan gas sebagai energi sebesar 50% dari biaya produksi.

Persoalan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya belum berhenti menjadi perbincangan publik. Transportasi menjadi sumber utama polutan. Kenyataannya, BBM yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini, belum ramah lingkungan. Pertalite, dengan nilai oktan (research octane number / RON) 90, ialah produk BBM PT Pertamina (Persero) yang paling banyak digunakan masyarakat. Kuota jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau yang dikompensasi pemerintah itu 32,56 juta kiloliter (kl) pada 2023 atau naik 8,9 % dibandingkan kuota pada 2022.Dalam rapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (30/8) Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengungkap rencana menghapus pertalite pada 2024 dan menggantinya dengan Pertamax Green 92, yang dihasilkan dengan mencampur BBM RON 90 dengan bioetanol sebanyak 7 %.

Dimana pemenuhan ethanol fuel grade diusulkan dengan impor. Tetapi, Nicke menekankan, rencana tersebut sebatas kajian internal Pertamina dan baru akan diusulkan kepada pemerintah. Keesokan harinya, Kamis (31/8), Menteri ESDM Arifin Tasrif justru balik bertanya jika rencana itu dilaksanakan, siapa yang akan membiayai ongkosnya? Kenyataannya, selama ini, terutama saat harga komoditas bergejolak, APBN kerap ”megap-megap” dalam membiayai subsidi dan kompensasi energi. (Yoga)

Harga beras naik konstan sejak Agustus 2022 hingga Agustus 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik hingga 13,76 persen secara tahunan pada Agustus 2023. Kenaikan harga tersebut merupakan yang tertinggi sejak Juni 2012, yang mencapai 16,76 persen. Tren kenaikan tersebut mengirim sinyal bahaya. Berbagai upaya memastikan ketersediaan stok beras belum mampu mengerem kenaikan harga. Harga komoditas tersebut terus naik meski sudah ada impor 1,17 juta ton beras pada Januari-Juli 2023 dan panen raya pada Maret-Juni 2023. Karena itu, butuh kebijakan yang mangkus dalam jangka pendek untuk menahan laju kenaikan harga beras. Apalagi harga beras di tingkat global juga melambung tinggi. Harganya melesat memecahkan rekor dalam 11 tahun terakhir. Sebagai negara yang masih mengimpor beras, mau tidak mau Indonesia bakal terkena dampaknya. Solusi yang paling mungkin untuk menekan harga dalam waktu cepat adalah impor beras. Hukum permintaan dan penawaran berlaku. Pasokan beras yang cukup dari impor diharapkan dapat menekan harga. Dengan catatan, impor dilakukan secara transparan. Jangan sampai ada permainan jatah kuota impor para pengeruk cuan dengan Bulog dan pemerintah. (Yetede)

Kekeringan akibat fenomena kemarau dan El Nino membuat petani di sejumlah daerah merugi karena sawah mereka puso. Hasil panen petani pun menurun sehingga penggilingan padi di sejumlah sentra pertanian terpaksa tidak beroperasi. Penurunan hasil panen ini berdampak pada anjloknya suplai gabah dan lonjakan harga beras di pasaran. Di Kabupaten Pati, Jateng, hujan jarang turun dalam tiga bulan terakhir. Kondisi itu membuat sejumlah embung, waduk, dan sungai mengering. Sawah petani tidak mendapatkan air yang cukup sehingga puso tak terhindarkan. Kesulitan itu dialami Kamelan (50), petani asal Margorejo, Pati, yang menyewa sawah 3,6 hektar di Kecamatan Jakenan.

Sawah yang ditanami padi di ambang gagal panen karena padi berumur dua bulan yang ditanam Kamelan mayoritas mati karena kekeringan. Dari 3,6 hektar, sekitar 2 ha sudah mati. ”Sisanya segera menyusul puso karena sekarang sudah benar-benar tidak ada air,” katanya, Senin (4/9). Kamelan mengeluarkan biaya Rp 60 juta untuk menanam padi. Ia terancam kehilangan potensi pendapatan Rp 200 juta. ”Untuk menanam padi, seluruhnya pakai uang pinjaman dari bank. Sekarang cuma bisa pasrah karena ini fenomena alam. Saya sudah berusaha, tetapi tetap tidak bias menghindari puso,” tuturnya.

Kerugian juga dialami petani di sejumlah sentra pertanian di Jateng. Berdasar catatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng hingga Agustus, lahan pertanian padi seluas 5.150,7 ha terdampak kekeringan. Luasan sawah yang puso hingga Agustus sekitar 254,1 ha, tersebar di Banyumas, Cilacap, Brebes, Kendal, Pekalongan, Rembang, Kebumen, Tegal, dan Purworejo. Pelaku usaha penggilingan padi juga menghadapi problem mahalnya harga gabah. Harga gabah kering giling saat ini Rp 8.000 per kg, lebih tinggi dari harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah, yakniRp 6.200 per kg. Adapun harga gabah kering panen Rp 7.600 per kg atau lebih tinggi dari HPP, yakni Rp 5.100 per kg. (Yoga)

Agenda ”mendorong keberlanjutan karet dan pengembangan karet berkelanjutan” jadi tema sentral temu Asosiasi Negara-negara Produsen Karet Alam di Palembang pekan lalu. Slogan ”keberlanjutan” mengemuka karena karet dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mengancam kelangsungannya, antara lain, tren penurunan harga karet dunia,konversi tanaman karet, serta isu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pasar karet alam dunia tengah berubah ke arah permintaan karet alam beserta produk turunannya yang berkelanjutan (Kompas, 4/9). Pertemuan negara-negara anggota ANRPC ini berlangsung di tengah gonjang-ganjing industri karet nasional. Berbagai faktor menyebabkan kian terpuruknya kinerja sektor ini, tecermin dari terus menurunnya produksi beberapa tahun terakhir. Sangat rendahnya produktivitas dan fluktuasi harga karet menjadi momok terbesar yang belum teratasi hingga kini. Rendahnya harga karet dunia menyebabkan petani karet tidak mampu merawat kebunnya. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih menelantarkan kebun atau mengonversi tanaman karet menjadi tanaman lain yang lebih prospektif.

Akibatnya, berbeda dengan banyak negara lain, seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan Pantai Gading, yang justru melakukan ekspansi lahan, luasan perkebunan karet Indonesia justru terus menyusut karena konversi lahan. Tak terurusnya kebun membuat produktivitas lahan sangat rendah, hanya 300 kilogram (kg) karet remah/hektar/tahun, jauh di bawah negara penghasil karet lain yang bisa 1.300 kg/ hektar/tahun. Di sisi hilirnya, kita juga masih tertinggal dalam hilirisasi menuju produk karet hilir bernilai tambah tinggi karena pemerintah selama ini abai membangun industri hilirnya. Perlu uluran tangan pemerintah agar industri ini tak kian terpuruk. Tidak hanya dukungan di hilir dalam bentuk bantuan untuk peremajaan tanaman atau pemupukan, tetapi juga secara serius mendorong hilirisasi dan integrasi dengan  rantai pasok industri serta proyek-proyek pembangunan. (Yoga)

Dampak El Nino bukan satu-satunya tantangan sektor perberasan pada akhir dan awal tahun ini. Ada persoalan lain yang perlu dicari solusinya oleh pemerintah dan pemangku terkait, yakni perlunya keadilan usaha perberasan dan harga beras. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Kemendag dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (4/9). Menurut anggota Komisi VI DPR Ananta Wahana, kehadiran korporasi besar memang menguntungkan petani karena mampu membeli gabah dengan harga tinggi. Namun, hal itu dapat mematikan penggilingan-penggilingan padi kecil. Di Serang, Banten, misalnya, sudah banyak penggilingan padi kecil yang berhenti beroperasi karena kalah bersaing mendapatkan gabah. Penutupan itu juga menyebabkan pengangguran. Rerata penggilingan kecil itu memiliki 10 pekerja. 

Di sisi lain, pembelian gabah dengan harga tinggi mendongkrak harga beras. Konsumen, khususnya masyarakat bawah, terbebani. ”Pemerintah diharapkan mencari solusi ini agar petani tetap untung, penggilingan padi kecil tidak mati dan bisa mempertahankan pekerja, serta konsumen tidak terbebani kenaikan harga beras,” ujarnya. Kekeringan akibat El Nino dapat menggerus produksi serta mengerek harga gabah dan beras.  Kementan memperkirakan, dampak El Nino sedang dapat menyebabkan produksi beras berkurang 380.000 ton. Namun, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton. (Yoga)