Keterbatasan infrastruktur membuat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyetujui penjualan seluruh gas yang diproduksi dari Lapangan Mako di Blok Duyung ke Singapura. Surat rekomendasi terkait dengan penjualan gas oleh Conrad Asia Energy Ltd. sebagai pengelola lapangan minyak dan gas bumi (migas) tersebut bakal disampaikan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebagai bagian dari penyelesaian negosiasi penjualan gas dengan SembCorp Gas Pte Ltd., yang merupakan perusahaan pembangkit listrik di Singapura.“Sejauh ini sudah tidak ada isu lagi, dan SKK Migas sudah menyiapkan surat rekomendasi ke Menteri ESDM untuk mendapat persetujuan harga gas dan alokasinya,” kata Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf saat dikonfirmasi, Selasa (12/9).Nanang menambahkan bahwa nantinya Conrad Asia tetap memiliki kewajiban untuk mengalihkan sebagian gas hasil angkut dari Blok Duyung untuk pasar domestik. Hanya saja, dia menuturkan bahwa infrastruktur penyaluran gas untuk pasar domestik direncanakan baru mulai dibangun pada akhir 2025.Dia juga menggarisbawahi jadwal salur gas domestik itu bakal bergantung kepada pengerjaan infrastruktur migas yang kelak menghubungkan Blok Duyung dengan beberapa pembeli potensial di dalam negeri. Dengan total volume penjualan gas mencapai 293 triliun british thermal unit (Tbtu) dengan potensi penambahan mencapai ke level 392 Tbtu, setara dengan 71%—95% dari keseluruhan potensi 2C contingent resources sebanyak 413 Bcf.Penjualan tersebut pun nantinya bakal mengikuti harga yang bergulir di pasar global, seperti harga minyak mentah Brent. “Conrad akan menginformasikan kelanjutan dari negosiasi nota awal ini,” tulis manajemen. Di sisi lain, persoalan ekspor gas sempat menjadi problematika, meski Menteri ESDM Arifin Tasrif telah menegaskan pemerintah tidak berencana untuk menghentikan izin ekspor gas dari sejumlah lapangan migas yang dikelola kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Pemerintah memastikan memiliki cadangan beras yang cukup hingga akhir tahun lantaran impor beras sudah dalam tahap realisasi. Dengan demikian, cadangan beras pemerintah hingga akhir tahun masih terjaga di atas target 1,2 juta ton kendati bantuan pangan tetap disalurkan selama tiga bulan ini. Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat mengunjungi Gudang Bulog Dramaga, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (11/9).

Presiden menjelaskan, cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah itu akan bertambah menjadi 2 juta ton begitu beras impor tiba. Sebagian di antaranya berasal dari Kamboja. ”Sebetulnya (impor beras) ini, kan, sudah realisasi, terus berjalan. Jadi, barangnya ini dalam perjalanan menuju ke gudang-gudang Bulog, paling lama November. Ini (impor beras) untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok (beras). Itu harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi masih turun karena El Nino,” tutur Presiden. (Yoga)

Perlu strategi dan kebijakan baru menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras, yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Harian Kompas, Senin (11/9) mewartakan, kenaikan harga beras medium dalam periode Januari 2022-8 September 2023 lebih tinggi di pasar tradisional dibandingkan dengan harga di pasar ritel modern. Menurut Institute for Development of Economics and Finance, selain itu terjadi anomaly harga di sentra produksi nasional padi, yaitu kenaikan harga beras medium di atas 10 %. Menurunnya pasokan beras karena fenomena iklim El Nino memicu kenaikan harga. Indonesia mempunyai cukup pengalaman mengatasi dampak El Nino. Walakin, ada perubahan besar yang membuat cara-cara selama ini tidak memadai lagi menghadapi tantangan pemenuhan pangan  masyarakat.

Perubahan iklim telah memengaruhi produksi pangan negara-negara pengekspor sehingga mereka menahan stok. Kita belum pulih dari dampak pandemi, terjadi perang Ukraina. Perang mengganggu  ekspor gandum, pupuk, dan energi dari dua negara itu dengan akibat naiknya harga pangan dunia. Pengalaman di atas menuntut strategi dan kebijakan baru pangan serta pengelolaan menyeluruh dari hulu ke hilir. Kita perlu menemukan solusi segera untuk jangka pendek dan menengah-panjang. Penanganan segera adalah pemerintah menyediakan beras murah untuk masyarakat prasejahtera dan  berpenghasilan tetap dan rendah, serta pekerja yang tinggi konsumsi karbohidratnya. Harus dipisahkan tegas peruntukan beras untuk kelompok itu dari masyarakat mampu dan dipastikan tidak ada korupsi dalam penyediaan beras murah, termasuk pengoplosan dan rente ekonomi. (Yoga)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa program bantuan pangan beras (PBP) tahap kedua penting dilakukan demi menjaga inflasi tahun ini di level 3%. BPB tahap kedua merupakan  salah satu intrusmen yang digunakan pemerintah untuk mengintervensi harga beras di pasaran yang kini melambung tinggi. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rerata nasional harga  semua jenis beras pada awal Agustus 2023 masih Rp12.346 per kilogram (kg) dan akhir bulan menjadi Rp12.632 per kg, namun pada pekan pertama September telah menembus Rp12.994 per kg. Kepala Negara menjelaskan, kenaikan harga beras didalam negeri yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya wajar. Sebab, saat ini, harga beras hampir di semua negara di dunia juga terkerek oleh  naiknya harga pangan global. Seperti halnya bahan bakar minyak (BBM), ketika harga minyak dunia melonjak, maka harga BBM domestik ikut menanjak. "Semua negara sekarang (harga beras) naik, jadi (kenaikan harga beras domestik) terkerek, sama seperti barang-barang yang lain. BBM juga begitu, pun dengan harga pangan. Apalagi beberapa negara menyetop ekspor, tidak eskpor beras lagi, seperti India, padahal India produksinya besar, ekspornya banyak. Dulu gandum juga begitu, Rusia dan Ukraina yang memiliki stok sampai dengan 200 juta ton, stop ekspor sehingga harga gandung goncang. Wajar itu," kata Presiden Jokowi. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Pertamina Geothermal Tbk (PGEO) terus menggali potensi pendanaan hijau (green financing) untuk memperkuat kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP). Perseroan ditaksir memerlukan  total pendanaan sekitar US$ 1,5 miliar atau setara Rp23 triliun. Pertamina Geothermal atau lebih dikenal dengan PGE, santer dikabarkan tengah melobi lembaga perbankan untuk memperoleh pinjaman (loan) bersifat berkelanjutan (Enveronmental Social Governance/ESG) sebesar US$ 1 miliar atau setara dengan Rp15,3 triliun. Bukan hanya itu, anak usaha PT Pertamina ini juga akan menerbitkan obligasi hijau (green bonds) senilai US$ 500 juta atau setara dengan Rp7,6 triliun. Direktur Keuangan Pertamina Georhermal Nelwin Ardiansyah menjelaskan, green bonds itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas produksi panas bumi terpasang sebesar 350 megawatt dalam dua tahun kedepan. PGEO tengah berambisi menjadi operator panas bumi terbesar di Indonesia dan kedua di Asia dengan kapasitas produksi mencapai 1 gigawatt. Sampai saat ini, Nelwin menyebut, Pertamina Geothermal sudah memiliki kapasitas terpasang sebesar 672 megawatt dan akan meningkat menjadi 1 gigawatt. (Yetede)

JAKARTA - Guyuran bantuan sosial pangan berupa beras kepada lebih dari 21 juta keluarga penerima manfaat dalam tiga bulan ke depan diragukan bisa meredam lonjakan harga beras di pasar. Tanpa upaya menggerojok pasokan ke pasar, harga beras diperkirakan bisa terbang bebas. “Ini memang salah satu opsi untuk menenangkan publik, tapi belum tentu ampuh menurunkan harga beras,” kata Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri, kepada Tempo, kemarin, 11 September 2023. Ia mengatakan, hingga saat ini, beras dari penggilingan masih dibanderol tinggi. Karena itu, harga komoditas tersebut di pasar terus menanjak. Menurut Mansuri, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial untuk mengendalikan harga beras. Solusi menekan harga adalah segera mengguyur pasokan ke pasar.

“Bansos untuk menaikkan ketenangan publik, meredakan kekhawatiran,” kata Mansuri. “Tapi faktor dominan dalam menurunkan harga pangan adalah barang harus banyak di pasar.” Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mujiburrohman, juga sepakat bantuan sosial tak bisa meredam kenaikan harga dan membuat harga beras mencapai keseimbangan baru. “Kecuali produksi beras melimpah,” kata dia. Mujib memperkirakan harga beras medium bisa mencapai Rp 14 ribu per kilogram apabila tren kenaikan harga tak berhenti. (Yetede)

DALAM satu tahun ini, Chief Executive Officer Vale Base Metals, Deshnee Naidoo, sudah lima kali menyambangi Indonesia. Ia mengatakan saat ini ada empat proyek yang digarap perusahaannya. Keempat proyek itu adalah tiga proyek nikel di Sulawesi yang dikerjakan PT Vale Indonesia Tbk serta proyek tembaga di Nusa Tenggara Timur yang digarap PT Sumbawa Timur Mining.

Khusus proyek nikel, Deshnee mengatakan perusahaannya berkomitmen menggelontorkan investasi sekitar US$ 9 miliar (sekitar Rp 138,4 triliun) dalam lima hingga delapan tahun ke depan. Investasi tersebut akan digunakan untuk memulai penambangan serta membuat fasilitas pengolahan nikel di sejumlah lokasi. Dalam sebuah forum di Jakarta yang dihadiri jurnalis Tempo, Caesar Akbar, pada Jumat lalu, 8 September 2023, Deshnee menceritakan berbagai rencana dan tantangan dalam berinvestasi di Indonesia. Berikut ini adalah petikan diskusinya.

Bagaimana komitmen Vale Base Metals untuk berinvestasi di Indonesia?
Ada tiga proyek besar yang kami kerjakan saat ini. Pertama adalah proyek Bahodopi di Sambalagi dan Morowali. Di sana, kami menyiapkan US$ 2,6 miliar untuk operasi feronikel. Kami akan menambang dan membangun pabrik berupa rotary kiln electric furnace (RKEF). Kami sudah menyetujui proyek ini pada Juli tahun lalu dan untuk tahun ini saja kami akan menghabiskan sekitar US$ 100 juta untuk pertambangan. (Yetede)

Harga beras terus melambung. Masyarakat berpenghasilan rendah atau kelas bawah menanggung kenaikan harga beras terbesar. Untuk itu, pemerintah diharapkan fokus mendistribusikan beras bagi masyarakat kelas bawah dan memastikan kelancaran distribusi ke daerah-daerah yang harga berasnya tinggi. Berdasarkan data Panel Harga Pangan BPN (NFA), per 10 September 2023, harga rata-rata Nasional beras medium di tingkat eceran Rp 12.700 per kg. Harga beras tersebut naik 6,09 % secara bulanan dan 15,98 % secara tahunan. Harga komoditas itu juga sudah di atas harga eceran tertinggi Rp 10.900 per kg. Peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rusli Abdullah, Minggu (10/9) mengatakan, selama 21 bulan terakhir, awal Januari 2022-8 September 2023, harga beras medium di pasar tradisional atau rakyat lebih rendah dibandingkan di pasar ritel modern. Namun, kenaikan harga beras di pasar rakyat justru lebih tinggi dibandingkan di pasar modern.

Dalam periode itu, kenaikan harga beras di pasar rakyat sebesar Rp 2.250 per kg atau sekitar 19,15 %, sedangkan di pasar modern Rp 1.150 per kg atau 9,55 %. Kenaikan harga beras yang lebih tinggi di pasar rakyat itu membuat perbedaan atau selisih harga beras di kedua jenis pasar tersebut mengecil, yakni dari Rp 1.700 per kg pada 3 Januari 2022 menjadi Rp 600 per kg pada 8 September 2023. ”Hal itu menunjukkan kelas menengah bawah menanggung dampak lebih besar dari kenaikan harga beras dibandingkan kelas menengah atas. Kelas bawah yang biasa membeli beras medium di pasar rakyat menanggung kenaikan harga beras lebih tinggi dari kelas menengah atas yang membeli beras di pasar modern,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. (Yoga)

Harga rata-rata bulanan gabah dan beras nasional menggapai rekor tertinggi baru dalam kurun 15 tahun terakhir. Indeks harga beras dunia pada Agustus 2023 juga menyentuh titik tertinggi dalam kurun yang sama. Selain faktor iklim, dinamika perdagangan di tingkat global dinilai berperan mendongkrak harga. Kini, negara-negara importir berebut sisa beras yang dapat dikapalkan melintasi negara. Harga beras di negara-negara pengekspor utama, termasuk Thailand dan Vietnam, menurut laporan Reuters, telah naik 20 % sejak India mengumumkan larangan ekspor beberapa jenis beras produksinya pada 20 Juli 2023. Kebijakan dari negara pengekspor beras terbesar dunia itu memperketat pasokan beras global.

Departemen Pertanian AS (USDA) pada Proyeksi Beras edisi Agustus 2023 memperkirakan, perdagangan beras global untuk tahun kaender 2023 dan 2024 turun secara tajam pada bulan lalu. Hal itu merupakan respons atas larangan ekspor beras non-basmati dan non-pratanak (parboiled) oleh India. Akibatnya, ada pembelian yang mendesak oleh beberapa importir dan peningkatan harga beras dengan cepat di Asia. Laporan itu menyebut harga perdagangan di Asia naik tajam sebulan terakhir. Tahun depan, ekspor beras global diperkirakan turun 3,4 juta ton menjadi 52,9 juta ton. Khusus ekspor beras dari India diperkirakan turun 4 juta ton menjadi 19 juta ton.

Sayangnya, produksi padi di dalam negeri tahun ini juga terganggu oleh situasi iklim. Kementan memperkirakan, kekeringan akibat fenomena El Nino bisa membuat Indonesia kehilangan produksi beras 380.000 ton hingga 1,2 juta ton tahun ini, bergantung tingkat keparahan paparannya. Kenaikan harga beras tentu bukan perkara sepele, terutama bagi warga menengah bawah yang sebagian besar penghasilannya harus dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Situasi itu menjadi ujian berat bagi pemerintah untuk memastikan stok mencukupi kebutuhan dan warga miskin tetap bisa mengakses pangan pokok dengan harga terjangkau. Terlebih pada periode akhir tahun hingga awal tahun yang biasanya merupakan siklus paceklik. (Yoga)

Indonesia kian penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor minyak mentah ataupun BBM. Salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan bahan bakar nabati. Pasalnya, saat ini harga minyak mentah sudah menyentuh level 90 USD per barel atau yang tertinggi sejak November 2022. Kenaikan harga minyak mentah dunia itu menjadi alarm bagi Indonesia yang masih bergantung pada impor minyak mentah dan BBM. Dari total konsumsi BBM nasional, sebanyak 60 % dipenuhi lewat impor dalam bentuk minyak mentah ataupun bahan bakar. Padahal, kebutuhan akan energi (BBM) di Indonesia terus meningkat.

”Tentu akan ada koreksi harga (BBM eceran) akibat hal tersebut. Sebagai antisipasi, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Program biofuel (bahan bakar nabati) seperti biodiesel dan bioetanol dapat mendukung haltersebut secara jangka panjang,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Daymas Arangga saat dihubungi di Jakarta, Minggu (10/9). Dalam mengoptimalkan pemanfaatan BBM, untuk gasoil, saat ini solar B35 atau pencampuran solar murni dengan biodiesel sebanyak 35 % sudah diterapkan di tingkat nasional. Sementara pencampuran gasolin (bensin) dengan bioetanol 5 % (E5) sudah diperkenalkan ke pelanggan, tetapi baru tersedia di 17 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. (Yoga)