Selama beberapa waktu terakhir, Widodo (52) harus mendatangi dua mata air dan satu sumur desa setiap hari. Hal itu dia lakukan untuk mencari air guna mengairi sawahnya yang berlokasi di Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jateng. ”Saya harus mencari air dari mana saja karena sawah saya sudah pecah-pecah dan kering. Padahal, padi di sawah itu akan panen minggu ini,” kata Widodo, Kamis (7/9). Luas area tanaman padi Widodo itu 1.000 meter persegi. Dari tiga sumber air di sekitar lahannya, ada satu mata air yang telah mengering selama sebulan terakhir. Sementara itu, masih ada satu mata air yang selalu mengalirkan air. Namun, pasokan air dari mata air tersebut tidak mencukupi.

Apalagi, Widodo juga harus berbagi dengan petani lain. dari sumur desa. Pasokan air dari sumur desa berkedalaman 12 meter juga tidak bisa diandalkan. Ketika sumur terlihat mengering, Widodo harus menunggu hingga ketinggian air naik. Dia mesti telaten menengok kondisi air di dalam sumur. Selain padi, Widodo juga masih merawat 250 tanaman pepaya yang ditanamnya sekitar sebulan lalu. Masalahnya, di sekitar lahan pepaya itu tidak ada sumber air yang bias diandalkan untuk pengairan. Sekretaris Desa Deyangan Ahmad Fauzi Farkhan mengatakan, total luas lahan pertanian di desa itu 200 hektar. Memasuki musim kemarau, aliran air irigasi sudah diatur bergiliran sehingga Desa Deyangan hanya mendapat pasokan air seminggu sekali, sehingga 40 % lahan terpaksa dibiarkan menganggur. (Yoga)

Di tengah ancaman kemarau dan dampak El Nino, sawah di Kota Denpasar, Bali, diperkirakan masih mampu menghasilkan 2.717,99 ton gabah pada musim panen September 2023. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar I Gusti Ayu Ari Puspayeni, Sabtu (9/9/2023), mengatakan, jenis padi yang umum dibudidayakan petani di Kota Denpasar adalah padi Ciherang, Pandan Wangi, dan Inpari 32. (Yoga)

Semua orang sepakat bahwa dampak buruk polusi udara di Jakarta dan sekitarnya berbahaya untuk kesehatan. Polusi bisa membuat orang batuk, seperti yang dialami Presiden Joko Widodo menjelang perayaan Hari Kemerdekaan bulan lalu. Polusi juga menyebabkan angka pasien gangguan pernapasan akut yang tercatat di rumah-rumah sakit melonjak. Predikat Jakarta sebagai kota dengan udara terburuk di dunia pun bukan promosi yang baik. Namun ada yang tidak disepakati secara bulat, apa sebenarnya penyebab buruknya udara di Jakarta itu?

Tudingan tertinggi tertuju pada banyaknya kendaraan bermotor yang berseliweran di jalanan. Sektor transportasi ini menyumbang polusi terbesar dan hal itu diungkapkan dengan data yang jelas oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dalam rapat terbatas kabinet di Istana Negara. Lalu solusinya adalah membatasi jumlah kendaraan bermotor. Masyarakat, khususnya pegawai negeri, diminta bekerja dari rumah. Langkah selanjutnya adalah penerapan aturan ganjil-genap, uji emisi kendaraan bermotor, dan wacana kembali satu mobil dengan empat penumpang, lebih ketat dari kebijakan three in one pada masa lalu.

Tapi udara tetap saja kotor. Pasti ada penyebab lainnya. Tudingan pun mengarah ke wilayah industri, pabrik yang melontarkan asap tebal ke udara. Bahkan PLTU (pembangkit listrik tenaga uap) yang berbasis batu bara dituding sebagai biang keladi. Lalu dicobalah penurunan kapasitas produksi PLTU yang ada. Udara tetap saja kotor. Dan muncul bantahan, PLTU itu, termasuk PLTU Suralaya di Cilegon, tak membawa asap kotor ke Jakarta. Angin menerbangkan asap itu ke Selat Sunda. (Yetede)

Pemerintah meningkatkan harga beras operasi pasar dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kenaikan harga beras tersebut berpotensi memicu inflasi. Berdasarkan pengamatan Badan Pangan Nasional (NFA) dan Perum Bulog di salah satu gerai ritel modern di Jakarta, pada akhir Agustus 2023, harga beras SPHP yang tertera Rp 47.250 per kemasan seberat 5 kg. Angka tersebut setara dengan Rp 9.450 per kg.

Pada Jumat (8/9) dalam peninjauan NFA dan Bulog,harga yang tertera di ritel modern naik menjadi Rp 54.500 untuk produk yang sama atau setara dengan Rp 10.900 per kg. Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengonfirmasi kenaikan harga beras SPHP kemasan 5 kg sebagai bentuk penyesuaian peningkatan yang diatur lewat Peraturan NFA No 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras. Aturan itu diundangkan pada 24 Maret 2023. (Yoga)

JAKARTA,ID-Pemerintah menekankan pentingnya setiap daerah untuk mengembangkan produk unggulan hingga mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri regional dan global. Oleh karena itu, kepala daerah harus membenahi ekosistem usaha di daerahnya mulai dari kemudahan akses pembiayaan, standarisasi produk, teknologi modern, hingga akses pasar. Hal tersebut disampaikan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada pembukaan acara Kirab Kebangsaan dan Bazar  UMKM dalam rangka Haul habis Umar bin Thoha bin Yahya, di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023) "Jangan sekedar memproduksi untuk konsumsi lokal. Kita sudah menjadi bagian dari rantai pasok pangan dunia, dan salah satu pusat pangan di Indonesia adalah Indramayu," kata teten dalam pernyataan resmi yang diterima pada Jumat (8/9/2023). Selain komoditas beras Teten juga melihat ada potensi besar lainnya di Indramayu yang bisa dikembangkan. "Ada mangga gedong Gincu yang ternyata sangat disukai masyarakat di Jepang," imbuh teten. Selain itu, ada potensi rumput laut  yang sangat besar untuk dikembangkan, disamping tambak udang dan ikan. (Yetede)

Hasrat ekspansi Pertamina Group sedang menggebu-gebu dan menggotong sejumlah aksi korporasi. Perusahaan energi pelat merah ini pun menyiapkan anggaran jumbo untuk membiayai ekspansi tahun ini. Fadjar Djoko Santoso, Vice President Corporate Communication Pertamina, menyatakan, semua aksi korporasi tersebut bertujuan menjaga ketahanan energi, cara menaikkan produksi migas, sekaligus memperkuat bisnis sektor energi baru tebarukan (EBT). Oleh karena itu, "Tahun ini Pertamina Group menyiapkan total belanja modal sekitar US$ 9 miliar," kata dia kepada KONTAN, kemarin (8/9). Dana sebesar itu digunakan untuk menambah produksi migas hingga menambah aset di bisnis EBT. Di sektor migas, misalnya, Pertamina mengakuisisi sejumlah blok migas di dalam dan luar negeri demi mencapai target produksi migas 1 juta barel per hari hingga tahun 2030. Tahun ini, PT Pertamina Hulu Energi, anak usaha Grup Pertamina di bisnis hulu migas, menyiapkan belanja modal atau capital expenditure (capex) senilai US$ 5,7 miliar. Masih di lini bisnis energi hijau, Pertamina New Renewable Energy (PNRE) juga menjajaki kerjasama pengembangan listrik tenaga surya berkapaistas 100 MW di Afrika Selatan. "Rencana itu masih tahap diskusi," kata Dannif Danusaputro, Chief Executive Officer (CEO) PNRE, kemarin.

Ambisi net zero emissions kawasan Asia Tenggara membuat Asean Power Grid menjadi urgen untuk segera diimplementasikan. Interkoneksi jaringan kelistrikan lintas negara tersebut diyakini bisa meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.Hal tersebut sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT di sejumlah negara.Indonesia yang memegang keketuaan Asean pada tahun ini pun terus mendorong implementasi Asean Power Grid dengan menjadikannya sebagai salah satu pilar dari program di sektor energi, sesuai dengan Asean Plan of Action for Energy Cooperation 2016—2025.Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyinggung secara langsung interkoneksi antarnegara Asia Tenggara sebagai bentuk dari tujuan Asean dalam menjaga ketahanan energi yang berkelanjutan guna mendukung keamanan energi untuk mendukung pertumbuhan kawasan.Otoritas energi nasional tersebut memproyeksikan Asean Power Grid dapat menghubungkan berbagai sumber daya energi, termasuk EBT yang ada di Indonesia. Keberadaan proyek tersebut juga bakal membuka potensi industri ramah lingkungan dan pangsa pasar permintaan energi yang lebih luas. Gayung bersambut, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara atau BUMN di sektor ketenagalistrikan tengah mendesain dan membangun Green Enabling Super Grid yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan Asean Power Grid.Keberadaan Green Enabling Super Grid tersebut diharapkan bisa mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik, dan mengakomodasi penetrasi variabel EBT yang sangat masif.Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan Green Enabling Super Grid bisa digunakan untuk menghubungkan transmisi lintas negara di Asean, mulai dari Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. “Super grid ini juga menyelesaikan problem intermitensi. Variable Renewable Energy di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya 8 GW [gigawatt] menjadi 28 GW, dan peningkatan pembangkit EBT sebesar 75% dari sebelumnya 22 GW (business as usual) menjadi 60 GW,” ucap Darmawan. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa Asean Power Grid dapat meningkatkan kolaborasi antarnegara Asean.“Kita berkumpul di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih terkoneksi, lebih makmur, dan berkelanjutan untuk Asean dan Indo-Pasifik," katanya.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengupayakan pengamanan pasokan pangan, termasuk di masa krisis, dengan negara-negara mitra. Penyelarasan aturan dagang menjadi salah satu fokus untuk pengamanan pasokan itu. Keamanan pangan menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN, 5-7 September 2023, di Jakarta. Hingga hari terakhir KTT, Kamis (7/9) ada empat negara mitra ASEAN yang setuju menjalin kerja sama pengamanan pasokan, yakni Australia, Kanada, Rusia, dan India. Isu keamanan pangan juga menjadi salah satu isu yang ditekankan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia hadir dalam KTT ASEAN-PBB, pertemuan pamungkas dalam rangkaian konferensi. ”Pertama-tama, kita tidak kekurangan bahan pangan di dunia. Apa yang kita alami sekarang ini karena banyak negara tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bahan pangan,” kata Guterres, saat konferensi pers di sela konferensi.

Salah satu hasil KTT adalah Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Keamanan Pangan dan Nutrisi untuk Menanggapi Krisis. ”Mengundang mitra dialog, strategis, dan berkembang untuk mendukung upaya ASEAN dalam memperkuat tindakan cepat pada keamanan pangan dan nutrisi pada penanggapan krisis,” sebut deklarasi pemimpin ASEAN. ”Selain itu, mendorong mitra ASEAN mengidentifikasi proyek dan program untuk memajukan pertanian berkelanjutan, keamanan pangan dan nutrisi di kawasan, termasuk dalam penerapan Panduan Kawasan ASEAN untuk Pertanian Berkelanjutan,” kata mereka. (Yoga)

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat mengubah asumsi dasar ekonomi makro dan target penerimaan negara dalam Rancangan APBN 2024. Penyesuaian itu dilakukan setelah memantau tren pergerakan harga minyak global yang meningkat mendekati 90 USD per barel. Keputusan untuk merevisi asumsi dasar ekonomi makro itu diambil dalam rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9). Sebelumnya, usulan untuk merevisi asumsi dasar makro dan target penerimaan negara juga telah diputuskan dalam rapat-rapat komisi bersangkutan dan panitia kerja (panja) penyusunan RAPBN 2024.

Target asumsi dasar ekonomi makro yang diubah, antara lain, penyesuaian asumsi harga minyak mentah (ICP) dari 80 USD per barel dalam RUU APBN 2024 menjadi 82 USD per barel. Selain itu, asumsi lifting minyak bumi dinaikkan dari 625.000 barel per hari menjadi 635.000 barel per hari. Asumsi dasar lain, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, lifting gas, dan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN), tidak berubah dari target semula yang diusulkan dalam RUU APBN 2024. (Yoga)

Kenaikan harga beras turut dipicu oleh terhambatnya pengadaan cadangan beras pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu benar-benar menjaga dan menambah CBP agar harga beras tidak semakin naik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Kamis (7/9) mengatakan, kenaikan harga beras tidak hanya dipengaruhi kekeringan akibat El Nino, tetapi juga terhambatnya pengadaan CBP. Belakangan ini, pemerintah kesulitan menyerap gabah dan beras di dalam negeri dan mendatangkan beras dari negara lain. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sudah jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.000 per kg.

Hal itu membuat Perum Bulog tidak mampu menyerap gabah tersebut karena hanya diperbolehkan membeli gabah atau beras sesuai HPP atau 10 % lebih tinggi dari HPP. Dari sisi impor, lanjut Tauhid, Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India. Sejumlah negara produsen beras lain, seperti Thailand dan Vietnam, juga tidak membuka keran ekspor beras secara besar-besaran demi pemenuhan kebutuhan domestik. Di sisi lain, pelaku pasar perberasan juga tengah bersaing untuk mendapatkan gabah atau beras untuk menambah stok mereka. ”Ketiga faktor itu secara otomatis memengaruhi psikologis pasar beras. Pelaku pasar tidak akan mengeluarkan beras secara normal sehingga membuat harga beras naik,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. (Yoga)