Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya mengawasi proses perdagangan bursa karbon. Dalam perdagangan perdana, akan ada 99 PLTU yang berpartisipasi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK menyebut, penyelenggaraan perdana unit karbon di bursa karbon ditargetkan akan dieksekusi pada akhir September 2023. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Beleid ini akan mendukung penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. "Ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan perdagangan karbon di Indonesia, yaitu memberikan nilai ekonomi atas unit karbon ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon," jelas Hasan, dalam keterangan resmi, Senin (4/9). Dalam penyelenggaraan perdana bursa karbon akan ada 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, yang berpotensi ikut dalam perdagangan karbon. Jumlah tersebut setara dengan 86% dari total PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. Selain subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan dimeriahkan sektor lain, seperti kehutanan, perkebunan, migas dan gas (migas), industri umum, dan sebagainya. Penyelenggara pasar bursa karbon juga yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Untuk menjadi penyelenggara bursa karbon, perusahaan wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 100 miliar.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, Tangguh Train 3 bakal beroperasi secara komersial atau on stream pada pertengahan September 2023. Kepastian tersebut didapat setelah audiensi antara petinggi BP yang menggarap proyek tersebut dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) arifin Tasrif. “Beberapa hari ke depan akan first drop. Targetnya pertengahan September ini, tetapi mudah-mudahan bisa dipercepat,” katanya, Senin (4/9). Dia menjelaskan, proyek Tangguh Train 3 juga sudah menyelesaikan persoalan kepastian pembelian gas dari beberapa calon pembeli di dalam negeri. Hal itu membuat perkara komersialisasi gas angkut dari tambahan produksi Lapangan Tangguh telah tuntas. Tangguh Train 3 rencananya bakal memiliki kapasitas 3,8 million tons per annum (mtpa) yang dikembangkan berdasarkan persetujuan plan of development (POD) II dengan nilai investasi mencapai US$11 miliar. Kementerian ESDM menyebut, 75% produksi dari Tangguh Train 3 sudah dikontrak oleh PT PLN (Persero), sedangkan sisanya akan dilepas ke pasar luar negeri.

HAMPIR saban hari Dedi mondar-mandir ke penggilingan untuk mencari pasokan beras buat kiosnya. Biasanya, pedagang beras di Pasar Pagi, Kota Cirebon, itu mendapat kiriman langsung dari pengusaha penggilingan tanpa perlu diminta. Namun, seiring dengan melambungnya harga gabah dan beras, penggilingan baru akan mengirim kalau pedagang sudah memesan serta membayar. "Habis subuh saya biasanya pergi, mencari penggilingan langganan yang memiliki stok,” tuturnya kepada Tempo, kemarin. Tak jarang, Dedi mengaku harus mencari beras ke penggilingan di luar Cirebon, seperti ke Indramayu bahkan ke Subang. “Kalau sudah dibayar, baru beras dikirim."

Kini, jumlah pengiriman beras dari penggilingan pun tidak sebanyak sebelumnya. Biasanya, penggilingan bisa memasok pedagang hingga 20 ton. Kini, pasokan yang dikirim hanya separuhnya. "Saya juga enggak berani menjual beras mahal-mahal. Paling untung saya hanya Rp 300 per kilogram,” tutur Dedi. Kerepotan mencari beras juga dialami Amran, pedagang beras di Bogor. Ia mengatakan para pedagang mesti berebut beras ke pemasok atau gudang lantaran lumbung beras langganannya kehabisan pasokan. "Katanya banyak yang gagal panen," ujarnya. Menurut Amran, kelangkaan pasokan beras sudah terjadi selama tiga pekan terakhir. (Yetede)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan nasional secara umum cukup stabil, kecuali pada beberapa komoditas, antara lain gabah kering panen, gabah kering giling, beras medium, dan beras premium. Menyitir grafik di laman Bapanas, tren harga komoditas-komoditas tersebut terus menanjak setelah sempat menurun pada April-Juni lalu. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berharap tren menanjak harga beras bisa direm dengan adanya intervensi pemerintah, dari pemberian bantuan pangan selama tiga bulan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat mulai bulan ini, gerakan pangan murah, hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Seharusnya itu bisa memenuhi pasar. Jadi, kami berharap harga stabil atau turun, terutama setelah bantuan pangan mulai turun,” kata Arief ketika ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Ia yakin model intervensi melalui bantuan pangan itu bisa mengerem kenaikan harga beras lantaran gelontoran beras sebanyak 210 ribu ton per bulan bisa setara dengan 7-8 persen konsumsi setiap bulan. “Seharusnya bisa menekan harga.” Harga beras belakangan terus naik. Harga beras medium kini berada di tingkat rata-rata Rp 12.510 per kilogram, dengan harga tertinggi berada di Papua Rp 15.920 per kilogram dan terendah di DKI Jakarta Rp 11.480 per kilogram. (Yetede)

Bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi, Jabar, terus meluas. Sebanyak 13.655 keluarga yang tersebar di 10 kecamatan terdampak kekeringan. Pemkab Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, bencana kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi mengakibatkan 53.511 jiwa atau 13.655 keluarga terdampak. Warga yang terdampak kekeringan itu tersebar di 31 desa di 10 kecamatan.

”Kami masih terus menyuplai air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan. Air bersih yang sudah kami distribusikan sampai kemarin mencapai 840.000 liter,” kata Muchlis, saat dihubungi pada Minggu (3/9) dari Jakarta. Muchlis menambahkan, tim BPBD Kabupaten Bekasi bersama dengan perangkat daerah kecamatan hingga kelurahan dan desa masih terus bekerja di lapangan untuk mendata dan memetakan wilayah dan warga yang terdampak kekeringan, diikuti dengan pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak. (Yoga)

Alam menyediakan banyak hal yang kerap membuat penghuninya terlena. Salah satunya batubara, yang menjadi andalan sejumlah daerah di Indonesia. Tapi, negara-negara di dunia berkomitmen mewujudkan emisi nol karbon pada 2050. Upaya yang ditempuh, di antaranya, melalui transisi menuju energi baru terbarukan dan ramah lingkungan serta mengakhiri operasional pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara. Penggunaan energi bersih kian terpacu seiring investasi teknologi energi bersih yang meningkat. Menurut International Energy Agency, investasi energi bersih diperkirakan tumbuh 24 % pada 2021-2023. Pada 2023, investasi teknologi energi bersih diproyeksi 1,7 triliun USD.

Bagi banyak negara, termasuk Indonesia, perlu persiapan dan kesiapan untuk mengakhiri eksplorasi dan penggunaan batubara. Sebab, komoditas sumber daya alam nonmigas itu memiliki andil signifikan dalam perekonomian nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan data BPS, Indonesia mengekspor 360,115 juta ton batubara senilai 46,764 miliar USD pada 2022. Berdasarkan data Kemenkeu melalui APBN Kinerja dan Fakta, iuran produksi atau royalti batubara menyumbang PNBP. Pada Januari-Juli 2023, royalty batubara Rp 66,22 triliun atau tumbuh 130,46 % dibandingkan Januari-Juli 2022. Peran batubara dalam perekonomian daerah dan nasional hendaknya mulai dialihkan ke sektor lain secara bertahap melibatkan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat serta bukan ke komoditas mentah. Dengan cara itu, akan ada nilai tambah yang diciptakan, tenaga kerja dan teknologi yang diserap, serta sesuai dengan kondisi setiap daerah. (Yoga)

Indonesia mengajak Asosiasi Negara-negara Produsen Karet Alam atau ANRPC mempererat kerja sama mendorong keberlanjutan karet dan pengembangan karet berkelanjutan. Upaya itu penting di tengah tren penurunan harga karet dunia, konversi tanaman karet, serta isu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam pertemuan Kelompok Kerja Karet Alam Berkelanjutan ANRPC yang digelar secara hibrida di Palembang, Sumsel, 29-31 Agustus 2023. Pertemuan itu dihadiri 30 delegasi ANRPC dari Bangladesh, Indonesia, India, Malaysia, Myanmar, China, Sri Lanka, dan Thailand.

Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI) Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, Sabtu (2/9) mengatakan, saat ini, industri karet alam tengah menghadapi sejumlah tantangan. Komoditas tersebut harus memiliki standardisasi yang mengedepankan kelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Uni Eropa, misalnya, mulai menerapkan UU Produk Bebas Deforestasi (EUDR) untuk sejumlah komoditas, termasuk karet. Oleh karena itu, lanjut Djatmiko, RI mengajak negara-negara produsen karet mempererat kerja sama untuk membawa perubahan positif di industry karet alam,terutama petani-petani kecil. Indonesia juga meminta ANRPC bersama-sama menghadapi dampak implementasi EUDR. Sejumlah langkah konkret dapat dilakukan, mulai dari memperkuat kelembagaan petani, hilirisasi karet, hingga pengembangan tanaman dan produk karet berbasis penelitian. (Yoga)

Usulan penambahan kuota elpiji 3 kg dalam waktu dekat belum menimbulkan masalah. Akan tetapi, ke depan, akan membebani anggaran. Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 8,03 juta ton dalam RAPBN 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sementara sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8) mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024.

”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya (Kompas, 1/9). Alasan yang mengemuka adalah ekonomi yang pulih pascapandemi membutuhkan pasokan energi agar ekonomi bisa lari kencang. Tambahan pula, elpiji tersebut digunakan oleh UMKM. Sepanjang tahun lalu pemerintah menyalurkan elpiji 3 kg dengan total 7,799 juta ton, bertambah 4,5 % dibandingkan penyaluran tahun 2021 sebesar 7,462 juta ton. Tahun 2022 subsidi elpiji telah melebihi angka Rp 100 triliun. (Yoga)

Harga minyak kelapa sawit mentah atau CPO kembali di atas 4.000 ringgit Malaysia per ton. Kenaikan itu dipengaruhi sentimen pasar yang mengkhawatirkan dampak El Nino. Trading Economics mencatat, perdagangan CPO di Bursa Derivatif Malaysia, Jumat (1/9)  ditutup seharga 4.040 ringgit Malaysia (RM) per ton, meningkat 3,19 %, baik secara bulanan maupun secara tahunan. Harga CPO itu mendekati level tertinggi yang sebelumnya dicapai pada 26 Juli 2023, yakni 4.050 RM per ton. Harga itu juga menuju kenaikan ketiga berturut-turut sepekan terakhir di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap El Nino.

Faktor lain yang turut menopang kenaikan harga adalah menguatnya kembali permintaan dari India dan China. Permintaan dari India diperkirakan meningkat beberapa bulan mendatang, didorong perayaan Diwali pada November 2023. Adapun di China, aktivitas manufaktur mulai meningkat perlahan meski masih di bawah ambang batas ekspansi, yakni 50. Per Agustus 2023, indeks manajer pembelian (PMI) manufaktur China mencapai 49,7 atau meningkat tipis dari Juli 2023 yang sebesar 49,3. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono  mengatakan, dampak El Nino pada tahun ini tidak akan separah tahun 2015 dan 2019. Pada musim kemarau kali ini, hujan masih terjadi di sejumlah daerah penghasil sawit kendati curahnya tidak terlalu tinggi. (Yoga)

Dampak fenomena El Nino mulai terasa di sejumlah daerah di Tanah Air. Di Jateng, ratusan hektar tanaman padi puso, sementara sebagian lainnya terancam kekeringan. Kekeringan juga dirasakan sebagian petani di Lampung, Kaltim, dan NTT. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng mencatat, hingga Agustus 2023, 5.150,7 hektar lahan pertanian padi terdampak kekeringan. Dampaknya beragam, mulai ringan, sedang, berat, hingga puso. Sementara luas padi yang puso tercatat 254,1 hektar. Lahan itu antara lain di Banyumas, Cilacap, Brebes, Kendal, Pekalongan, Rembang, Kebumen, Tegal, dan Purworejo.

Kadis Pertanian dan Perkebunan Jateng Supriyanto menyebut, belum ada dampak penurunan produktivitas padi diwilayahnya akibat kondisiitu. Produksi gabah kering giling (GKG) di Jateng dari Januari hingga Agustus 2023 mencapai 7.904.881 ton. Jumlah itu masih 77.031 ton lebih banyak dibandingkan produksi GKG pada Januari-Agustus 2022. Kendati demikian, sejumlah langkah antisipasi telah disiapkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng untuk menghadapi dampak kekeringan dan menekan risiko krisis pangan, dengan mengidentifikasi dan memetakan lokasi terdampak kekeringan serta mengelompokkan daerah berdasarkan risikonya. ”Kami mendorong percepatan tanam untuk mengejar sisa hujan. Selain itu, peningkatan ketersediaan air juga terus kami lakukan melalui pembangunan atau perbaikan embung, parit, sumur dalam, maupun sumur resapan. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier serta pompanisasi juga kami upayakan,” kata Supriyanto, Jumat (1/9). (Yoga)