Persoalan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya belum berhenti menjadi perbincangan publik. Transportasi menjadi sumber utama polutan. Kenyataannya, BBM yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini, belum ramah lingkungan. Pertalite, dengan nilai oktan (research octane number / RON) 90, ialah produk BBM PT Pertamina (Persero) yang paling banyak digunakan masyarakat. Kuota jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau yang dikompensasi pemerintah itu 32,56 juta kiloliter (kl) pada 2023 atau naik 8,9 % dibandingkan kuota pada 2022.Dalam rapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (30/8) Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengungkap rencana menghapus pertalite pada 2024 dan menggantinya dengan Pertamax Green 92, yang dihasilkan dengan mencampur BBM RON 90 dengan bioetanol sebanyak 7 %.

Dimana pemenuhan ethanol fuel grade diusulkan dengan impor. Tetapi, Nicke menekankan, rencana tersebut sebatas kajian internal Pertamina dan baru akan diusulkan kepada pemerintah. Keesokan harinya, Kamis (31/8), Menteri ESDM Arifin Tasrif justru balik bertanya jika rencana itu dilaksanakan, siapa yang akan membiayai ongkosnya? Kenyataannya, selama ini, terutama saat harga komoditas bergejolak, APBN kerap ”megap-megap” dalam membiayai subsidi dan kompensasi energi. (Yoga)

Harga beras naik konstan sejak Agustus 2022 hingga Agustus 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik hingga 13,76 persen secara tahunan pada Agustus 2023. Kenaikan harga tersebut merupakan yang tertinggi sejak Juni 2012, yang mencapai 16,76 persen. Tren kenaikan tersebut mengirim sinyal bahaya. Berbagai upaya memastikan ketersediaan stok beras belum mampu mengerem kenaikan harga. Harga komoditas tersebut terus naik meski sudah ada impor 1,17 juta ton beras pada Januari-Juli 2023 dan panen raya pada Maret-Juni 2023. Karena itu, butuh kebijakan yang mangkus dalam jangka pendek untuk menahan laju kenaikan harga beras. Apalagi harga beras di tingkat global juga melambung tinggi. Harganya melesat memecahkan rekor dalam 11 tahun terakhir. Sebagai negara yang masih mengimpor beras, mau tidak mau Indonesia bakal terkena dampaknya. Solusi yang paling mungkin untuk menekan harga dalam waktu cepat adalah impor beras. Hukum permintaan dan penawaran berlaku. Pasokan beras yang cukup dari impor diharapkan dapat menekan harga. Dengan catatan, impor dilakukan secara transparan. Jangan sampai ada permainan jatah kuota impor para pengeruk cuan dengan Bulog dan pemerintah. (Yetede)

Kekeringan akibat fenomena kemarau dan El Nino membuat petani di sejumlah daerah merugi karena sawah mereka puso. Hasil panen petani pun menurun sehingga penggilingan padi di sejumlah sentra pertanian terpaksa tidak beroperasi. Penurunan hasil panen ini berdampak pada anjloknya suplai gabah dan lonjakan harga beras di pasaran. Di Kabupaten Pati, Jateng, hujan jarang turun dalam tiga bulan terakhir. Kondisi itu membuat sejumlah embung, waduk, dan sungai mengering. Sawah petani tidak mendapatkan air yang cukup sehingga puso tak terhindarkan. Kesulitan itu dialami Kamelan (50), petani asal Margorejo, Pati, yang menyewa sawah 3,6 hektar di Kecamatan Jakenan.

Sawah yang ditanami padi di ambang gagal panen karena padi berumur dua bulan yang ditanam Kamelan mayoritas mati karena kekeringan. Dari 3,6 hektar, sekitar 2 ha sudah mati. ”Sisanya segera menyusul puso karena sekarang sudah benar-benar tidak ada air,” katanya, Senin (4/9). Kamelan mengeluarkan biaya Rp 60 juta untuk menanam padi. Ia terancam kehilangan potensi pendapatan Rp 200 juta. ”Untuk menanam padi, seluruhnya pakai uang pinjaman dari bank. Sekarang cuma bisa pasrah karena ini fenomena alam. Saya sudah berusaha, tetapi tetap tidak bias menghindari puso,” tuturnya.

Kerugian juga dialami petani di sejumlah sentra pertanian di Jateng. Berdasar catatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng hingga Agustus, lahan pertanian padi seluas 5.150,7 ha terdampak kekeringan. Luasan sawah yang puso hingga Agustus sekitar 254,1 ha, tersebar di Banyumas, Cilacap, Brebes, Kendal, Pekalongan, Rembang, Kebumen, Tegal, dan Purworejo. Pelaku usaha penggilingan padi juga menghadapi problem mahalnya harga gabah. Harga gabah kering giling saat ini Rp 8.000 per kg, lebih tinggi dari harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah, yakniRp 6.200 per kg. Adapun harga gabah kering panen Rp 7.600 per kg atau lebih tinggi dari HPP, yakni Rp 5.100 per kg. (Yoga)

Agenda ”mendorong keberlanjutan karet dan pengembangan karet berkelanjutan” jadi tema sentral temu Asosiasi Negara-negara Produsen Karet Alam di Palembang pekan lalu. Slogan ”keberlanjutan” mengemuka karena karet dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mengancam kelangsungannya, antara lain, tren penurunan harga karet dunia,konversi tanaman karet, serta isu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pasar karet alam dunia tengah berubah ke arah permintaan karet alam beserta produk turunannya yang berkelanjutan (Kompas, 4/9). Pertemuan negara-negara anggota ANRPC ini berlangsung di tengah gonjang-ganjing industri karet nasional. Berbagai faktor menyebabkan kian terpuruknya kinerja sektor ini, tecermin dari terus menurunnya produksi beberapa tahun terakhir. Sangat rendahnya produktivitas dan fluktuasi harga karet menjadi momok terbesar yang belum teratasi hingga kini. Rendahnya harga karet dunia menyebabkan petani karet tidak mampu merawat kebunnya. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih menelantarkan kebun atau mengonversi tanaman karet menjadi tanaman lain yang lebih prospektif.

Akibatnya, berbeda dengan banyak negara lain, seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan Pantai Gading, yang justru melakukan ekspansi lahan, luasan perkebunan karet Indonesia justru terus menyusut karena konversi lahan. Tak terurusnya kebun membuat produktivitas lahan sangat rendah, hanya 300 kilogram (kg) karet remah/hektar/tahun, jauh di bawah negara penghasil karet lain yang bisa 1.300 kg/ hektar/tahun. Di sisi hilirnya, kita juga masih tertinggal dalam hilirisasi menuju produk karet hilir bernilai tambah tinggi karena pemerintah selama ini abai membangun industri hilirnya. Perlu uluran tangan pemerintah agar industri ini tak kian terpuruk. Tidak hanya dukungan di hilir dalam bentuk bantuan untuk peremajaan tanaman atau pemupukan, tetapi juga secara serius mendorong hilirisasi dan integrasi dengan  rantai pasok industri serta proyek-proyek pembangunan. (Yoga)

Dampak El Nino bukan satu-satunya tantangan sektor perberasan pada akhir dan awal tahun ini. Ada persoalan lain yang perlu dicari solusinya oleh pemerintah dan pemangku terkait, yakni perlunya keadilan usaha perberasan dan harga beras. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Kemendag dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen di Jakarta, Senin (4/9). Menurut anggota Komisi VI DPR Ananta Wahana, kehadiran korporasi besar memang menguntungkan petani karena mampu membeli gabah dengan harga tinggi. Namun, hal itu dapat mematikan penggilingan-penggilingan padi kecil. Di Serang, Banten, misalnya, sudah banyak penggilingan padi kecil yang berhenti beroperasi karena kalah bersaing mendapatkan gabah. Penutupan itu juga menyebabkan pengangguran. Rerata penggilingan kecil itu memiliki 10 pekerja. 

Di sisi lain, pembelian gabah dengan harga tinggi mendongkrak harga beras. Konsumen, khususnya masyarakat bawah, terbebani. ”Pemerintah diharapkan mencari solusi ini agar petani tetap untung, penggilingan padi kecil tidak mati dan bisa mempertahankan pekerja, serta konsumen tidak terbebani kenaikan harga beras,” ujarnya. Kekeringan akibat El Nino dapat menggerus produksi serta mengerek harga gabah dan beras.  Kementan memperkirakan, dampak El Nino sedang dapat menyebabkan produksi beras berkurang 380.000 ton. Namun, jika yang terjadi El Nino kuat, produksi beras yang hilang bisa mencapai 1,2 juta ton. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan kesiapannya mengawasi proses perdagangan bursa karbon. Dalam perdagangan perdana, akan ada 99 PLTU yang berpartisipasi. Hasan Fawzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK menyebut, penyelenggaraan perdana unit karbon di bursa karbon ditargetkan akan dieksekusi pada akhir September 2023. OJK telah menerbitkan Peraturan OJK No14/2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. Beleid ini akan mendukung penyelenggaraan perdagangan karbon melalui bursa karbon. "Ini diperlukan untuk mewujudkan tujuan perdagangan karbon di Indonesia, yaitu memberikan nilai ekonomi atas unit karbon ataupun atas setiap upaya pengurangan emisi karbon," jelas Hasan, dalam keterangan resmi, Senin (4/9). Dalam penyelenggaraan perdana bursa karbon akan ada 99 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batubara, yang berpotensi ikut dalam perdagangan karbon. Jumlah tersebut setara dengan 86% dari total PLTU batubara yang beroperasi di Indonesia. Selain subsektor pembangkit listrik, perdagangan karbon di Indonesia juga akan dimeriahkan sektor lain, seperti kehutanan, perkebunan, migas dan gas (migas), industri umum, dan sebagainya. Penyelenggara pasar bursa karbon juga yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Untuk menjadi penyelenggara bursa karbon, perusahaan wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 100 miliar.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan, Tangguh Train 3 bakal beroperasi secara komersial atau on stream pada pertengahan September 2023. Kepastian tersebut didapat setelah audiensi antara petinggi BP yang menggarap proyek tersebut dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) arifin Tasrif. “Beberapa hari ke depan akan first drop. Targetnya pertengahan September ini, tetapi mudah-mudahan bisa dipercepat,” katanya, Senin (4/9). Dia menjelaskan, proyek Tangguh Train 3 juga sudah menyelesaikan persoalan kepastian pembelian gas dari beberapa calon pembeli di dalam negeri. Hal itu membuat perkara komersialisasi gas angkut dari tambahan produksi Lapangan Tangguh telah tuntas. Tangguh Train 3 rencananya bakal memiliki kapasitas 3,8 million tons per annum (mtpa) yang dikembangkan berdasarkan persetujuan plan of development (POD) II dengan nilai investasi mencapai US$11 miliar. Kementerian ESDM menyebut, 75% produksi dari Tangguh Train 3 sudah dikontrak oleh PT PLN (Persero), sedangkan sisanya akan dilepas ke pasar luar negeri.

HAMPIR saban hari Dedi mondar-mandir ke penggilingan untuk mencari pasokan beras buat kiosnya. Biasanya, pedagang beras di Pasar Pagi, Kota Cirebon, itu mendapat kiriman langsung dari pengusaha penggilingan tanpa perlu diminta. Namun, seiring dengan melambungnya harga gabah dan beras, penggilingan baru akan mengirim kalau pedagang sudah memesan serta membayar. "Habis subuh saya biasanya pergi, mencari penggilingan langganan yang memiliki stok,” tuturnya kepada Tempo, kemarin. Tak jarang, Dedi mengaku harus mencari beras ke penggilingan di luar Cirebon, seperti ke Indramayu bahkan ke Subang. “Kalau sudah dibayar, baru beras dikirim."

Kini, jumlah pengiriman beras dari penggilingan pun tidak sebanyak sebelumnya. Biasanya, penggilingan bisa memasok pedagang hingga 20 ton. Kini, pasokan yang dikirim hanya separuhnya. "Saya juga enggak berani menjual beras mahal-mahal. Paling untung saya hanya Rp 300 per kilogram,” tutur Dedi. Kerepotan mencari beras juga dialami Amran, pedagang beras di Bogor. Ia mengatakan para pedagang mesti berebut beras ke pemasok atau gudang lantaran lumbung beras langganannya kehabisan pasokan. "Katanya banyak yang gagal panen," ujarnya. Menurut Amran, kelangkaan pasokan beras sudah terjadi selama tiga pekan terakhir. (Yetede)

JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan nasional secara umum cukup stabil, kecuali pada beberapa komoditas, antara lain gabah kering panen, gabah kering giling, beras medium, dan beras premium. Menyitir grafik di laman Bapanas, tren harga komoditas-komoditas tersebut terus menanjak setelah sempat menurun pada April-Juni lalu. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berharap tren menanjak harga beras bisa direm dengan adanya intervensi pemerintah, dari pemberian bantuan pangan selama tiga bulan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat mulai bulan ini, gerakan pangan murah, hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

“Seharusnya itu bisa memenuhi pasar. Jadi, kami berharap harga stabil atau turun, terutama setelah bantuan pangan mulai turun,” kata Arief ketika ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Ia yakin model intervensi melalui bantuan pangan itu bisa mengerem kenaikan harga beras lantaran gelontoran beras sebanyak 210 ribu ton per bulan bisa setara dengan 7-8 persen konsumsi setiap bulan. “Seharusnya bisa menekan harga.” Harga beras belakangan terus naik. Harga beras medium kini berada di tingkat rata-rata Rp 12.510 per kilogram, dengan harga tertinggi berada di Papua Rp 15.920 per kilogram dan terendah di DKI Jakarta Rp 11.480 per kilogram. (Yetede)

Bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi, Jabar, terus meluas. Sebanyak 13.655 keluarga yang tersebar di 10 kecamatan terdampak kekeringan. Pemkab Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, bencana kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi mengakibatkan 53.511 jiwa atau 13.655 keluarga terdampak. Warga yang terdampak kekeringan itu tersebar di 31 desa di 10 kecamatan.

”Kami masih terus menyuplai air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan. Air bersih yang sudah kami distribusikan sampai kemarin mencapai 840.000 liter,” kata Muchlis, saat dihubungi pada Minggu (3/9) dari Jakarta. Muchlis menambahkan, tim BPBD Kabupaten Bekasi bersama dengan perangkat daerah kecamatan hingga kelurahan dan desa masih terus bekerja di lapangan untuk mendata dan memetakan wilayah dan warga yang terdampak kekeringan, diikuti dengan pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak. (Yoga)