Saat ini semakin masif industri hilirisasi yang mengolah sumber daya mineral menjadi beragam komoditas, industri berbasis nikel paling maju dibandingkan mineral lainnya disebabkan nikel Indonesia memiliki keunggulan komparatif paling tinggi di dunia sehingga banyak negara memburunya, apalagi kebutuhan nikel sangat tinggi di era transisi energi untuk kebutuhan baterai. Indonesia kini menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Produksi nikel 2022 tak kurang dari 1,8 juta ton, dua puluh kali lebih besar dibanding sepuluh tahun lalu di 90.000 ton. Bahkan pengolahan bijih nikel sudah menjadi baja tahan karat, produksinya nomor dua di dunia setelah China. Sudah waktunya dipikirkan kebijakan pembatasan produksi nikel, dan fokus pada industri lebih ke hilir.

Hilirisasi tembaga dan aluminium masih berproses,dan akan segera terwujud. Timah berpotensi dijadikan paduan logam dan berbagai kegunaan. Ke depan banyak jenis logam yang akan diekstrak di dalam negeri karena kebutuhan industri strategis. Keterbatasan infrastruktur energi memperlambat  hilirisasi, terutama aluminium. Namun, tantangan masih besar, produk logam seperti feronikel, produk nikel lainnya, alumina, aluminium, dan tembaga yang dihasilkan saat ini masih merupakan bahan baku industri manufaktur. Mengalirkan produk logam ke hilir sangat dipicu oleh adanya kebutuhan di hilir. Artinya, industri strategis tersebut yang harus menarik industri logam ke hilir atau demand driven. Keterkaitan pertambangan dan industri manufaktur. Tantangan utama adalah mewujudkan keterkaitan sektor pertambangan dan industri manufaktur. Manakala industri manufaktur tidak siap, industri tambang, tidak ada jalan lain, harus mengekspor hasil olahan atau bahkan hasil tambangnya. (Yoga)

JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) belum menunjukkan kemajuan berarti. Padahal kondisi hulu migas Indonesia sudah kritis. Hingga kemarin, 30 Agustus 2023, RUU Migas masih dalam tahap pembahasan. Pada awal pekan ini, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengundang sejumlah pihak untuk rapat dengar pendapat, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, hingga Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi, hasil pembahasan tersebut akan dilanjutkan kembali di Komisi Energi dan Perindustrian.

Menurut Wakil Ketua Komisi Energi dan Perindustrian DPR Eddy Soeparno, pembahasan terus digeber. Sejumlah poin krusial mulai mengerucut, khususnya soal badan usaha khusus pengganti SKK Migas. "Kami menargetkan pembahasan RUU ini selesai sebelum akhir tahun," kata Eddy kepada Tempo, kemarin. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal masih belum menyerah berharap pada janji DPR RI setelah lebih dari satu dekade menanti revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini. "Seharusnya, dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan, bisa menjadi pemicu DPR untuk meloloskan RUU Migas," kata dia. (Yetede)

Risiko inflasi global dan domestik masih belum berakhir. Kondisi cuaca beserta rentetan dampaknya menjadi pemicu utama. Pemerintah harus benar-benar serius menjaga stabilitas stok dan harga pangan hingga awal tahun depan. Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menegaskan, risiko inflasi belum berakhir. El Nino yang parah disertai dengan kekeringan, gelombang panas, banjir, dan kebakaran hutan dapat memengaruhi harga pangan dan energy secara signifikan melalui dua cara. Pertama, kondisi itu dapat merugikan hasil panen dan meningkatkan permintaan energi karena produksi listrik pembangkit listrik tenaga air lebih rendah. Ini akan mengakibatkan harga komoditas pangan dan bahan bakar global menjadi lebih tinggi.

Kedua, kondisi itu juga berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur. Jika hal itu terjadi, rantai distribusi akan terganggu serta harga bahan bangunan dan barang-barang  lain yang terdampak menjadi lebih mahal. ”Meski tingkat inflasi tahun ini diperkirakan lebih rendah daritahun lalu,tekanan inflasi masih ada. Pengendalian inflasi masih benar-benar diperlukan,” kata peneliti senior Unit Pendukung Kebijakan APEC, Rhea Crisologo Hernando, dalam laporan bertajuk ”Fragile Recovery and Intertwined Challenges” (APEC Bulletin, 28 Agustus 2023). Di Indonesia, El Nino diperkirakan terjadi hingga Oktober 2023. Dampaknya sudah terlihat, baik itu terhadap penurunan debit air sumber irigasi, sawah kekurangan air, maupun kenaikan harga gabah dan beras. (Yoga)

Akibat kekurangan air karena terjadinya El Nino, produktivitas gabah pada panen gadu berpotensi menurun dan harga beras diperkirakan tetap tinggi sepanjang semester II-2023. Di tengah pengadaan cadangan beras yang menantang dari dalam dan luar negeri, pemerintah mengupayakan stok beras cukup untuk mengendalikan harga hingga triwulan I-2024. Berdasarkan pengecekan di lapangan, Kepala BPN (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, panen di sejumlah provinsi menunjukkan penurunan produktivitas.

”Produktivitas agak turun karena airnya berkurang. Biasanya 5-6 ton (gabah per hektar), sekarang cuma 4 ton (gabah per hektar). Namun, produksi masih ada. Selain itu, tingkat produksi penggilingan padi berkisar 20-30 persen,” tuturnya saat ditemui setelah memantau Pasar Perumnas Klender di Jakarta, Senin (28/8). Penurunan produktivitas tersebut juga tampak dari data perkiraan produksi berdasarkan metode kerangka sampel area yang diamati BPS pada Juni 2023. Data itu menunjukkan, sepanjang Juli-September 2023, produksi beras diperkirakan 7,24 juta ton, lebih rendah 4,2 % dibanding periode sama tahun sebelumnya. (Yoga)

PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Iskandar  Muda bekerja sama dengan Augustus Global Investment mengembangkan hidrogen hijau dan amonia hijau. Konstruksi fasilitas produksi di Lhokseumawe, Aceh, pada 2024. ”Ini terobosan untuk melihat secara komersial bagaimana hidrogen bisa diproduksi,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Senin (28/8/2023). (Yoga)

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo melepas ekspor kacang hijau dari PT Haniori sebanyak 1.000 ton ke China, Senin (28/8/2023), di Jakarta. Menurut Syahrul, volume ekspor bisa ditingkatkan menjadi 10.000 ton dengan tujuan pasar seperti Filipina, Thailand, dan kawasan Eropa. Direktur Operasional PT Haniori Richard menyatakan, kacang hijau diminati lantaran kandungan proteinnya tinggi. (Yoga)

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengisyaratkan penyaluran bantuan sosial pangan berupa beras bakal dipercepat ke September dari semula Oktober untuk mengerem kenaikan harga beras yang terus berlanjut. Harga beras medium berada dalam tren kenaikan sejak Agustus 2022 hingga kini. Harga rata-rata bahan pangan pokok itu Rp12.040 per kg selama Agustus 2023, berdasarkan data Bapanas kemarin. Tingkat ini lebih tinggi dibandingkan dengan harga rata-rata beras medium pada Agustus 2022 yang hanya Rp10.780 per kg. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam siklus produksi beras dalam negeri setiap tahun, produksi lebih sedikit pada semester II dibandingkan dengan semester I. Oleh karena itu, pemerintah berencana melakukan intervensi lebih awal. “Kalau saya menyarankan lebih baik September awal itu sudah harus digelontorkan,” ujarnya seusai meninjau harga beras di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8). Arief mengatakan Bapanas bersama dengan Perum Bulog dan beberapa kementerian terkait akan mengusulkan percepatan penyaluran bansos beras kepada Presiden Joko Widodo. Menurut rencana, bantuan akan digelontorkan selama 3 bulan, mulai Oktober hingga Desember 2023 kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Adapun, total beras yang disiapkan untuk program ini sebanyak 640.000 ton. Penyaluran akan dilaksanakan oleh Perum Bulog. Penyaluran beras sebagian besar berasal dari penugasan impor. Direktur Umum Perum Bulog Budi Waseso dalam kegiatan yang sama menyampaikan saat ini beras impor telah terealisasi sebanyak 1,6 juta ton. Sisanya, yakni 400.000 ton, sebagian sudah masuk ke sejumlah wilayah di Indonesia dan sebagian lagi masih dalam perjalanan. Sementara itu, kenaikan harga beras medium ikut merembet ke harga beras premium. Perum Bulog menemukan beras premium dijual di atas Rp13.000 per kgdi Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, kemarin. Bapanas melalui Peraturan Bapanas (Perbadan) No.7/2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras menetapkan HET berdasarkan wilayah. HET untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan sebesar Rp10.900 per kg untuk beras medium dan Rp13.900 per kilogram untuk beras premium. Pada perkembangan lain, Kementerian Perdagangan meminta importir untuk segera merealisasikan kuota impor bawang yang sudah diberikan untuk menekan harga komoditas itu yang melonjak di pasar dalam negeri. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kemendag Bambang Wisnubroto mengatakan realisasi persetujuan impor (PI) bawang putih baru mencapai 68,13% atau sekitar 297.297 ton dari volume total persetujuan impor sebanyak 463.351 ton.

Industri sawit nasional tidak sedang baik-baik saja. Produksi minyak sawit terus menurun dalam empat tahun terakhir, hingga pada 2022 hanya 46,72 juta ton. Target produksi 90 juta ton per tahun pada 2045 jauh panggang dari api. Biang keroknya adalah produktivitas yang menurun akibat tanaman yang menua, serta peremajaan tanaman yang mandek. Hambatan dagang di luar negeri dan kebijakan dalam negeri juga menjadi tantangan. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Hartono dalam diskusi bersama media di Kabupaten Bandung Barat, Jabar, Rabu (23/8) mengatakan, Indonesia hingga kini masih menjadi produsen CPO terbesar di dunia. Pada 2022, industri sawit menyumbang devisa 39,07 miliar USD atau Rp 600 triliun. Namun, berbagai tantangan menghadang di tengah penurunan produksi.

”Produksi sawit nasional sudah mencapai puncak dan sedang berada dalam tren menurun. Jangan sampai seperti industri gula nasional yang dulu pernah terbesar kedua di dunia, lalu terpuruk karena kebijakan enggak pas dan enggak kondusif,” kata Eddy. Penyebab utama menurunnya produksi sawit nasional adalah komposisi tanaman tua di perkebunan sawit rakyat yang semakin besar. Sementara, program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dicanangkan pemerintah melalui pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemerintah menargetkan PSR seluas 185.000 hektar per tahun. Namun, realisasinya hanya 25.000 hingga 30.000 hektar per tahun, hanya 16 % dari target. (Yoga)

Di atas kertas, perkiraan cuaca panas yang akan berlanjut hingga minggu ini bisa membuat harga gas alam terangkat. Cuaca panas memaksa pembangkit listrik untuk terus membakar gas lebih banyak demi menghasilkan listrik bagi pendingin ruangan. Namun, harga gas alam justru masih dalam tren tertekan. Harga gas alam untuk pengiriman September 2023 di New York Merchantile Exchange pada Jumat (25/8) berada di level US$ 2,54 per MMbtu, atau naik tipis 0,02% dari sehari sebelumnya. Dalam sepekan harga gas alam melemah 0,43%. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan tren harga gas alam memang masih tertekan sejak Rusia memangkas aliran gas melalui Jalur Nord. Setelah pemangkasan itu, Eropa membeli gas alam dari Timur Tengah, Asia dan Afrika yang mengakibatkan saat masuk musim dingin, Eropa sudah memenuhi kuotanya. Founder Traderindo.com Wahyu Laksono mengamati, meskipun memasuki musim dingin tekanan terhadap harga gas alam tidak akan langsung mereda lantaran musim dingin yang lebih hangat. Di sisi lain, aktivitas pembelian Asia menurun dalam beberapa pekan terakhir. Wahyu memperkirakan harga gas alam di akhir tahun berkisar US$ 1,3 - US$ 7,6 per MMBtu. Ibrahim memperkirakan harga gas alam pada US$ 2,5 - US$ 4 per MMBtu.

Pemerintah menggulirkan rencana pemberian subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis RON 92 alias Pertamax. Rencana ini tengah dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Opsi mengalirkan subsidi ke Pertamax untuk meningkatkan penggunaan BBM oktan lebih tinggi dan rendah emisi. Soalnya, menurut sejumlah pihak termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), salah satu sumber polusi udara di Kota Jakarta berasal dari sektor transportasi yang menggunakan bahan bakar minyak dengan emisi tinggi. "Kami membahas secara teknis maupun secara regulasi, secara keekonomian, karena Pertamax, kan, berbeda. Kami masih membahas di internal," kata Dadan Kusdiana, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Kamis (24/8). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatawarta belum bersedia menjelaskan detil anggarannya. Sebab, "Belum (dibicarakan)," ujar dia kepada KONTAN, Jumat (25/8). Menurut Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kemkeu Wahyu Utomo akan melihat perkembangan lebih lanjut terkait dengan wacana tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa saat ini BBM jenis Pertalite dan solar yang masih disubsidi pemerintah. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menduga, wacana subsidi Pertamax ini digulirkan pemerintah untuk menghapus BBM RON 90. Oleh sebab itu, jika Pertamax disubsidi, subsidi ke Pertalite dihapus.