;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

Berpeluang jadi Lumbung Pangan Dunia

02 Sep 2023

JAKARTA,ID-Asean berpeluang besar menjadi lumbung pangan dunia karena  potensi produksi yang dimilikinya. Meskipun Asean sering menemui masalah terkait ketahanan pangan, namun negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki potensi produksi yang lebih baik dari negara-negara di kawasan lain. "Negara-negara di Asean memiliki potensi sebagai lumbung pangan dunia karena potensi yang dimilikinya," tutur pengamat ekonomi Universitas Indonesia  Fitrah Faisal Hastiadi kepada Investor Daily, baru-baru ini. Ia menjelaskan salah satu kekuatan yang dimiliki Asean adalah dari sisi ketahanan pangan yang bisa dimaksimalkan untuk tujuan  jangka pendek maupun menengah. Apalagi pada saat situasi seperti ini ketika negara-negara di Amerika dan Eropa mengalami inflasi pangan yang sangat siginifikan. Ia mencontohkan di inggris inflasi yang tinggi membuat banyak anak-anak sekolah dikabarkan terpaksa tidak sarapan karena harga makanan yang sangat tinggi. "Kita lihat tren, setelah Covid-19, banyak suplai atau produksi bahan makanan yang pertumbuhannya tidak secepat laju permintaan. Gap ini yang akan memunculkan naiknya harga-harga komoditas pangan. Pada sisi lain, Asean bisa dibilang sebagai lumbung pangan. Negara-negara Asean memang sering punya masalah  dengan ketahanan pangan tapi potensi produksinya jauh lebih baik dan lebih besar dibanding negara-negara di kawasan Amerika dan Eropa tadi," papar Fitrah. (Yetede)

Waspadai Inflasi Pangan akibat El Nino

01 Sep 2023

Kekeringan akibat El Nino diperkirakan dapat membuat Indonesia kehilangan produksi  beras hingga 1,2 juta ton. Fenomena iklim itu berpotensi menekan produksi pangan dunia dan membuat pemerintah sejumlah negara produsen mengutamakan kebutuhan domestik mereka. Pemerintah diingatkan untuk mewaspadai inflasi pangan. Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (31/8) Presiden Jokowi mengingatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mewaspadai potensi lonjakan inflasi pangan akibat El Nino. Fenomena yang melanda dunia ini akan memaksa negara-negara pemasok pangan menghentikan ekspor karena memilih untuk mengamankan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri terlebih dulu.

”El Nino mengakibatkan kekeringan ekstrem dan diprediksi berlangsung hingga awal 2024.Kalau semua negara mengerem ekspor, apa yang bisa menyelamatkan negara kita, ya, diri kita sendiri. Minta bantuan atau beli beras atau gandum ke negara yang sudah stop ekspor, ya, tidak bisa,” ujar Presiden. Gejala kenaikan harga pangan tecermin pada komoditas beras. BPS mencatat, beras menyumbang inflasi 0,38 % secara tahunan pada Juli 2023. Mentan Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR, Rabu (30/8) menyebutkan, El Nino akan menggerus produksi beras nasional. ”Analisis kami, kita akan kehilangan 380.000 ton beras karena El Nino sedang. Kalau El Nino sangat kuat, kita kehilangan 1,2 juta ton beras. Itu (analisis kehilangan beras) yang membuat kita harus menyediakan penanaman baru 500.000 hektar (ha),” kata Syahrul. (Yoga)


Kuota Elpiji Bersubsidi Terus Membengkak

01 Sep 2023

Pemerintah mengusulkan kuota elpiji bersubsidi 3 kg sebanyak 8,03 juta ton dalam RAPBN 2024. Tambahan kuota akan disertai rencana transformasi distribusi yang tepat sasaran. Sejumlah fraksi di Komisi VII DPR mengusulkan kuota ditambah lebih banyak menjadi 8,5 juta ton. Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/8) mengatakan, usulan itu disertai kebijakan pendistribusian elpiji tepat sasaran pada 2024. ”(Dengan) melanjutkan upaya transformasi subsidi elpiji 3 kg menjadi berbasis orang dan terintegrasi dengan data penerima manfaat yang akurat,” ujarnya. Dalam upaya transformasi subsidi itu, pendataan pengguna elpiji 3 kg telah dilakukan pada 2023 berbasis teknologi.

Transformasi elpiji bersubsidi itu, ujar Arifin, mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Merespons usulan tersebut, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin, mengatakan, kuota elpiji 3 kg pada 2023 yang diperkirakan terlampaui menjadi sinyal meningkatnya perekonomian nasional. Oleh karena itu, volume 8,03 juta ton dalam Nota Keuangan RAPBN 2024 dinilai terlalu kecil. Sementara itu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, Ratna Juwita Sari, menuturkan, elpiji 3 kg selama ini menjadi tulang punggung sektor UMKM di Indonesia. ”Mulai dari UMKM makanan, ataupun lainnya. Bahkan, peternakan juga menggunakan elpiji 3 kg. Maka, kami mengusulkan (volume) 8,5 juta metrik ton,” katanya. (Yoga)


Simpang Siur Rencana Penghapusan Pertalite

01 Sep 2023

JAKARTA – Usulan penghapusan Pertalite yang akan diimplementasikan tahun depan kembali mencuat kendati sejumlah pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa kali menyangkal rencana tersebut. Gagasan itu muncul dari PT Pertamina (Persero) sebagai kelanjutan Program Langit Biru yang telah dimulai beberapa tahun lalu.

Pertamina tengah melakukan pengkajian untuk meningkatkan kadar oktan BBM bersubsidi menjadi RON 92. Caranya adalah mencampur Pertalite dengan etanol sebanyak 7 persen sehingga menjadi Pertamax Green 92. "Program tersebut merupakan hasil pengkajian internal Pertamina. Belum ada keputusan apa pun dari pemerintah," ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangannya, kemarin, 31 Agustus 2023.

Nicke mengatakan akan mengusulkan rencana tersebut kepada pemerintah untuk dibahas lebih lanjut. Jika nantinya usulan tersebut dapat dibahas dan menjadi program pemerintah, kata dia, harga Pertamax Green 92 akan ditentukan pemerintah. "Tidak mungkin jenis BBM khusus penugasan (JBKP) harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi dan kompensasi di dalamnya." (Yetede)

Pertamina Usulkan Pengganti Pertalite

31 Aug 2023

PT Pertamina (Persero) ingin mengganti produk BBM jenis pertalite dengan pertamax green 92 dengan cara mencampur pertalite dengan etanol pada 2024. Lantaran pasokan etanol dalam negeri belum memadai, ethanol fuel grade diharapkan bisa dipenuhi impor. Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (30/8) mengatakan, pihaknya ingin melanjutkan program Langit Biru ke tahap II. Pada 2024, Pertamina berencana menaikkan RON 90 (pertalite) ke RON 92 (pertamax).

”Karena aturan KLHK menyatakan octane number (RON) yang dibolehkan di Indonesia minimum 91. Ini sangat pas. Dari aspek lingkungan bisa menurunkan emisi karbon, lalu mandatory bioenergi bisa kami penuhi,” kata Nicke. Ia pun meminta dukungan Komisi VII DPR dan pemerintah untuk meluncurkan pertamax green 92. Produk BBM itu akan dihasilkan dari campuran pertalite dengan etanol sehingga nilai oktan meningkat menjadi 92. Nicke menekankan, hal tersebut merupakan hasil kajian internal Pertamina dan belum ada keputusan apa pun dari pemerintah. Kalaupun menjadi program pemerintah, harganya akan regulated (disubsidi/kompensasi) dan tak mungkin diserahkan ke mekanisme pasar. (Yoga)


Mendorong Hilirisasi ke Hilir

31 Aug 2023

Saat ini semakin masif industri hilirisasi yang mengolah sumber daya mineral menjadi beragam komoditas, industri berbasis nikel paling maju dibandingkan mineral lainnya disebabkan nikel Indonesia memiliki keunggulan komparatif paling tinggi di dunia sehingga banyak negara memburunya, apalagi kebutuhan nikel sangat tinggi di era transisi energi untuk kebutuhan baterai. Indonesia kini menjadi produsen nikel terbesar di dunia. Produksi nikel 2022 tak kurang dari 1,8 juta ton, dua puluh kali lebih besar dibanding sepuluh tahun lalu di 90.000 ton. Bahkan pengolahan bijih nikel sudah menjadi baja tahan karat, produksinya nomor dua di dunia setelah China. Sudah waktunya dipikirkan kebijakan pembatasan produksi nikel, dan fokus pada industri lebih ke hilir.

Hilirisasi tembaga dan aluminium masih berproses,dan akan segera terwujud. Timah berpotensi dijadikan paduan logam dan berbagai kegunaan. Ke depan banyak jenis logam yang akan diekstrak di dalam negeri karena kebutuhan industri strategis. Keterbatasan infrastruktur energi memperlambat  hilirisasi, terutama aluminium. Namun, tantangan masih besar, produk logam seperti feronikel, produk nikel lainnya, alumina, aluminium, dan tembaga yang dihasilkan saat ini masih merupakan bahan baku industri manufaktur. Mengalirkan produk logam ke hilir sangat dipicu oleh adanya kebutuhan di hilir. Artinya, industri strategis tersebut yang harus menarik industri logam ke hilir atau demand driven. Keterkaitan pertambangan dan industri manufaktur. Tantangan utama adalah mewujudkan keterkaitan sektor pertambangan dan industri manufaktur. Manakala industri manufaktur tidak siap, industri tambang, tidak ada jalan lain, harus mengekspor hasil olahan atau bahkan hasil tambangnya. (Yoga)


Berharap Banyak pada RUU Migas

31 Aug 2023

JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) belum menunjukkan kemajuan berarti. Padahal kondisi hulu migas Indonesia sudah kritis. Hingga kemarin, 30 Agustus 2023, RUU Migas masih dalam tahap pembahasan. Pada awal pekan ini, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat mengundang sejumlah pihak untuk rapat dengar pendapat, dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, hingga Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas. Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi, hasil pembahasan tersebut akan dilanjutkan kembali di Komisi Energi dan Perindustrian.

Menurut Wakil Ketua Komisi Energi dan Perindustrian DPR Eddy Soeparno, pembahasan terus digeber. Sejumlah poin krusial mulai mengerucut, khususnya soal badan usaha khusus pengganti SKK Migas. "Kami menargetkan pembahasan RUU ini selesai sebelum akhir tahun," kata Eddy kepada Tempo, kemarin. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas Moshe Rizal masih belum menyerah berharap pada janji DPR RI setelah lebih dari satu dekade menanti revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 ini. "Seharusnya, dengan akan berakhirnya masa kepemimpinan, bisa menjadi pemicu DPR untuk meloloskan RUU Migas," kata dia. (Yetede)

Risiko Inflasi Belum Berakhir

30 Aug 2023

Risiko inflasi global dan domestik masih belum berakhir. Kondisi cuaca beserta rentetan dampaknya menjadi pemicu utama. Pemerintah harus benar-benar serius menjaga stabilitas stok dan harga pangan hingga awal tahun depan. Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) menegaskan, risiko inflasi belum berakhir. El Nino yang parah disertai dengan kekeringan, gelombang panas, banjir, dan kebakaran hutan dapat memengaruhi harga pangan dan energy secara signifikan melalui dua cara. Pertama, kondisi itu dapat merugikan hasil panen dan meningkatkan permintaan energi karena produksi listrik pembangkit listrik tenaga air lebih rendah. Ini akan mengakibatkan harga komoditas pangan dan bahan bakar global menjadi lebih tinggi.

Kedua, kondisi itu juga berpotensi menyebabkan kerusakan infrastruktur. Jika hal itu terjadi, rantai distribusi akan terganggu serta harga bahan bangunan dan barang-barang  lain yang terdampak menjadi lebih mahal. ”Meski tingkat inflasi tahun ini diperkirakan lebih rendah daritahun lalu,tekanan inflasi masih ada. Pengendalian inflasi masih benar-benar diperlukan,” kata peneliti senior Unit Pendukung Kebijakan APEC, Rhea Crisologo Hernando, dalam laporan bertajuk ”Fragile Recovery and Intertwined Challenges” (APEC Bulletin, 28 Agustus 2023). Di Indonesia, El Nino diperkirakan terjadi hingga Oktober 2023. Dampaknya sudah terlihat, baik itu terhadap penurunan debit air sumber irigasi, sawah kekurangan air, maupun kenaikan harga gabah dan beras. (Yoga)


Produksi Beras Menurun

29 Aug 2023

Akibat kekurangan air karena terjadinya El Nino, produktivitas gabah pada panen gadu berpotensi menurun dan harga beras diperkirakan tetap tinggi sepanjang semester II-2023. Di tengah pengadaan cadangan beras yang menantang dari dalam dan luar negeri, pemerintah mengupayakan stok beras cukup untuk mengendalikan harga hingga triwulan I-2024. Berdasarkan pengecekan di lapangan, Kepala BPN (NFA) Arief Prasetyo Adi menyebutkan, panen di sejumlah provinsi menunjukkan penurunan produktivitas.

”Produktivitas agak turun karena airnya berkurang. Biasanya 5-6 ton (gabah per hektar), sekarang cuma 4 ton (gabah per hektar). Namun, produksi masih ada. Selain itu, tingkat produksi penggilingan padi berkisar 20-30 persen,” tuturnya saat ditemui setelah memantau Pasar Perumnas Klender di Jakarta, Senin (28/8). Penurunan produktivitas tersebut juga tampak dari data perkiraan produksi berdasarkan metode kerangka sampel area yang diamati BPS pada Juni 2023. Data itu menunjukkan, sepanjang Juli-September 2023, produksi beras diperkirakan 7,24 juta ton, lebih rendah 4,2 % dibanding periode sama tahun sebelumnya. (Yoga)


Pengembangan Hidrogen Hijau Dimulai

29 Aug 2023

PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Iskandar  Muda bekerja sama dengan Augustus Global Investment mengembangkan hidrogen hijau dan amonia hijau. Konstruksi fasilitas produksi di Lhokseumawe, Aceh, pada 2024. ”Ini terobosan untuk melihat secara komersial bagaimana hidrogen bisa diproduksi,” ujar Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, Senin (28/8/2023). (Yoga)