JAKARTA,ID-Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau Asean mengajak India untuk mengoptimalkan  kerja sama dalam memanfaatkan potensi besar di Samudra Hindia secara berkelanjutan. Itu bisa dilakukan dengan mendorong pengembangan ekonomi biru (blue economy), ketahanan pangan, konektivitas maritim, serta sumber daya energi laut. Pengambangan secara optimal terhadap samudra yang memiliki total luas hingga 70,56 juta kilometer persegi, terluas ketiga setelah Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik, itu diyakini bisa membuat pusat  pertumbuhan baru bagi kawasan. Ini selaras dengan tema Keketuaan Asean Indonesia tahun ini yakni Asean Matters: Epicentrum of Growth. "Kerja sama Asean dan India  selama ini memang telah memberi manfaat  nyata bagi rakyat. Namun, kolaborasi ini masih perlu terus kita optimalkan," ujar Presiden Jokowi saat pembukaan KKT ke-20 Asean-India yang diselenggarakan di JCC, Jakarta, Kamis  (7/9/2023) pagi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan investasi sebesar US$ 185,7 miliar untuk mencapai target kaki kubik per hari (billion standard cubic-feet per day/BSCFD) di 2030. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan ini, sektor hulu migas nasional guna memenuhi kebutuhan domestik yang semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi nasional. Dukungan investasi diperlukan agar kegiatan ekplorasi dan pengembangan lapangan migas bisa dilakukan secara masif. Iklim investasi di sektor hulu migas terus diperbaiki melalui pemberian insentif dan perubahan kebijakan fiskal. "Daya tarik investasi di sektor hulu migas di Indonesia sebenarnya sudah membaik, namun masih ada hal-hal yang harus diperbaiki," kata Dwi Soetjipto dalam keterangannya di Jakarta, kamis. Di 2050, lanjut Dwi, volume konsumsi minyak diperkirakan naik 139%, sementara volume  konsumsi gas diprediksi naik 298%. Dukungan investasi di sektor hulu migas terus diperbaiki melalui pemberian insentif dan perubahan kebijakan fiskal. (Yetede)

JAKARTA – Harga minyak dunia mulai bergerak menanjak dan mengakhiri tren melemah yang berlangsung sejak akhir 2022. Pada Selasa, 5 September lalu, harga minyak Brent menembus US$ 90 per barel untuk pertama kalinya sejak 16 November 2022. Sementara itu, harga minyak West Texas Intermediate (WTI) pada waktu yang sama menembus US$ 87 per barel, yang juga pertama kali terjadi sejak November 2022. Posisi terbaru, hingga kemarin malam pukul 21.33 WIB, Brent bertengger di angka US$ 90,48 per barel dan WTI sebesar US$ 87,47 per barel. Kenaikan harga minyak dunia itu menjadi perhatian pemerintah. Musababnya, pemerintah dalam Nota Keuangan 2024 menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia US$ 80 per barel. Belakangan, setelah adanya tren kenaikan harga minyak, pemerintah mengusulkan asumsi tersebut dinaikkan menjadi US$ 82 per barel. "Hal ini merespons harga minyak yang melonjak dalam beberapa pekan terakhir, bahkan sekarang naik di US$ 90 per barel," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Menurut Sri Mulyani, kenaikan harga minyak tersebut perlu diantisipasi lantaran adanya dinamika dari sisi pasokan. Ia mengatakan harga terus menanjak karena beberapa faktor, antara lain lantaran Arab Saudi dan Rusia berkomitmen menahan atau mengurangi produksinya. (Yetede)

Pencegahan tengkes (stunting) pada anak balita bisa dilakukan dengan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Selain dekat dengan masyarakat, pangan lokal dipilih karena bisa berdampak ke pemenuhan gizi keluarga. Hal ini mengemuka dalam Publikasi Data Intervensi Spesifik dan Sensitif Bidang Kesehatan: Percepatan Penurunan Stunting Triwulan II-2023, Rabu (6/9/2023), secara daring. (Yoga)

Panen padi hasil musim tanam kedua atau MT II tahun ini masih berlangsung di sejumlah daerah. Namun, harga gabah kering panen sudah mencapai lebih dari Rp 7.000 per kg. Perum Bulog dikhawatirkan tak mampu menyerapnya. Berdasarkan Panel Harga Pangan BPNl (NFA), per Rabu (6/9) harga rata-rata nasional gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp 6.220 per kg. Dalam sebulan terakhir, harga rata-rata nasional GKP naik 12,68 %.

Koordinator Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Jabar Masroni mengatakan, hingga akhir Oktober 2023, panen padi MT II masih ada di sejumlah daerah di Jabar. Namun, harga GKP di sejumlah daerah di Jabar, seperti di sebagian wilayah Kabupaten Indramayu dan Subang, relatif tinggi, berkisar Rp 7.500-Rp 7.800 per kg. ”Penggilingan kecil dan menengah serta Bulog sudah tidak bisa membeli GKP itu. Hanya penebas yang bermitra dengan korporasi beras skala besar yang menyerapnya,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (6/9). (Yoga)

Gonjang-ganjing pasar global belum reda. Kondisi ini juga memantik harga energi dan pangan dunia. Anggaran negara bisa goyang, sementara ancaman inflasi tinggi akibat kenaikan harga energi dan pangan terus mengintai. Harga minyak mentah WTI untuk kontrak Oktober 2023 di Bursa New York, pada Selasa (5/9), ditutup US$ 86,69 per barel, posisi tertingginya dalam setahun terakhir. Bahkan di perdagangan intraday, harga minyak WTI nyaris menyentuh level psikologis US$ 90 per barel. Sedangkan harga minyak mentah Brent sudah ditutup di level US$ 90,04 per barel di hari yang sama. Kondisi ini tak lepas dari langkah Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia, yang akan memangkas produksi 1 juta barel per hari hingga akhir tahun ini. Pemangkasan itu bakal mengurangi produksi minyak hingga 9 juta barel per hari pada Oktober, November dan Desember. Sebelumnya, Rusia dan OPEC+ juga sepakat memangkas produksi minyaknya. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengakui, tren kenaikan harga energi dan pangan bisa mengerek inflasi. Namun demikian, dia menyatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih berperan sebagai shock absorber, melalui subsidi dan kompensasi energi. "Pemerintah terus memonitor perkembangannya," kata Ferry, kemarin. Sejauh ini, pemerintah mulai mengantisipasi lonjakan harga minyak. Misalnya, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) di Rancangan APBN 2024 dinaikkan menjadi US$ 82 per barel dari sebelumnya US$ 80 per barel. "Namun tetap harus melihat bagaimana tren konsumsi BBM tahun ini karena mobilitas sudah normal, sehingga bisa saja permintaan naik di saat harga minyak mentah mahal. Ada potensi beban subsidi BBM meningkat," kata Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma, Industry and Regional Analyst Bank Mandiri, kemarin. Peneliti Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Putra Adhiguna menyatakan, menurut Nota Keuangan RAPBN 2024, imbas anggaran bisa mencapai Rp 6,5 triliun setiap kenaikan minyak mentah US$ 1 per barel.

Keputusan India melarang ekspor beras sejak Juli 2023 telah membuat kepanikan baru di pasar beras global. Apalagi, diplomasi negatif itu dilakukan pada masa kekeringan ekstrem El-Nino yang melanda sebagian besar negara produsen beras Asia. Harga beras global merangkak naik menjadi US$547 per ton pada Juli 2023, lalu naik lagi menjadi US$635 per ton pada Agustus 2023 untuk beras kualitas Thai 5% broken. Harga beras medium (Thai 25% broken) di pasar global US$524 per ton pada Juli 2023, lalu naik lagi menjadi US$600 per ton pada Agustus 2023.Apakah diplomasi negatif India akan menghasilkan ‘kiamat beras’ di pasar global, seperti sering menjadi tajuk berita media nasional dan media sosial? Tidak separah itu. Artikel ini menganalisis pasar beras global setelah pelarangan ekspor beras oleh India dan konsekuensinya bagi ekonomi perberasan Indonesia. Laporan Prakiraan Pasokan dan Permintaan Produk Pertanian yang dirilis oleh Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) pada Agustus 2023 sedikit melegakan dibandingkan dengan Laporan serupa versi Juli 2023. Secara umum pada 2023/2024 ini terjadi peningkatan pasokan, penurunan konsumsi, penurunan ekspor, dan peningkatan stok dibandingkan dengan bulan lalu. Pasokan beras naik 0,4 juta ton menjadi 694,7 juta ton, terutama karena stok awal yang lebih besar di India. Meskipun demikian, diplomasi negatif larangan ekspor beras India telah membuat banyak negara net-consumers beras, terutama di Asia, mulai kalang kabut dalam 2 bulan terakhir. Saat ini, 40 negara menggantungkan impor beras dari India. Bahkan, beberapa negara di Afrika dan Asia Selatan sekitar 80% impor berasnya bergantung kepada India. Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode kerangka sampel area (KSA) menunjukan bahwa neraca beras mulai defisit lagi sejak Juli, Agustus, bahkan diperkirakan berlanjut hingga September dan Oktober 2023, bahkan mencapai total 720.000 ton. Strategi manajemen stok beras dan kemampuan pengelolaan psikologi pasar akan mampu menahan lonjakan harga beras di dalam negeri.

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia meminta pemerintah mengguyur beras di pasar untuk menjinakkan harga komoditas itu yang naik dalam beberapa waktu belakangan. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi), Abdullah Mansuri mengatakan pasokan beras di pasar sedikit berkurang termasuk beras Bulog. Dengan melimpahnya pasokan beras dipasar, dia yakin bisa menurunkan harga beras. Saat ini, Abdullah menyebutan harga beras medium di pedagang pasar berada di kisaran Rp12.000 per kilogram (kg) dan beras premium sebesar Rp14.000 per kg. Data panel harga pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) rata-rata harga beras kualitas medium di pedagang eceran secara nasional telah menembus Rp12.550 per kg. Padahal, pemerintah menetapkan HET beras medium dalam Peraturan Bapanas No.7/2023 sebesar Rp10.900 per kg—Rp11.800 per kg. Badan Pusat Statistik juga mencatat lonjakan harga beras eceran pada Agustus 2023 mencapai 1,43% (month-to-month/MtM) dan naik 13,76% (year-on-year/YoY). Selama 8 bulan ter­akhir, harga beras mengalami inflasi 7,99% (YtD). Sementara itu, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi membeberkan keluhan dari para pengusaha ritel ihwal harga beras yang telah melebihi HET.

JAKARTA – Tiga puluh warga Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, tengah duduk meriung di musala Dusun Kali Gendol, Wadas, Selasa lalu. Mereka tengah merumuskan gugatan terhadap pemerintah yang tetap memaksakan menambang andesit di Wadas. Ikut bersama mereka sejumlah advokat dari Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik Pengurus Pusat Muhammadiyah. Penentang tambang andesit ini akan menggugat pemerintah yang diduga menyebarkan informasi keliru tentang sikap warga Wadas. Informasi keliru itu adalah berita yang diunggah Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Tengah di situs web Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berita berjudul “Musyawarah Terakhir, Warga Wadas Akhirnya Setujui Pembebasan Lahan” itu memuat pernyataan Wakil Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, Sumarsono, bahwa semua warga Wadas yang hadir dalam pertemuan di balai desa menyepakati bentuk ganti rugi tanah berupa uang. Pertemuan yang dimaksudkan adalah musyawarah antara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN), Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan warga Wadas di Balai Desa Wadas pada Kamis, 31 Agustus lalu.  Anggota Kawula Muda Desa Wadas (Kamudewa), Talabudin, menegaskan bahwa isi berita tersebut keliru dan menyesatkan. “Padahal warga penolak penambangan tak menyepakati pelepasan tanah dalam pertemuan itu,” kata Talabudin, Rabu, 6 September 2023. (Yetede)

Rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk. me­naikkan harga jual gas pada 1 Oktober 2023 menuai protes dari pelaku usaha. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kebijakan yang diambil oleh BUMN gas ini tentunya akan menambah beban baru bagi para pebisnis. Padahal, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak memberi izin kepada PGN untuk menaikkan harga jual kepada pelanggan komersial dan industri di luar penerima harga gas bumi tertentu atau HGBT. Selain mendapat penolakan dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian yang membawahi pelaku usaha manufaktur sebagai pengguna terbesar gas yang berasal dari PGN turut menyatakan penolakannya. Berdasarkan surat edaran yang diterima Bisnis, penyesuaian harga terjadi untuk sejumlah kategori pelanggan. Harga gas untuk pelanggan komersial dan industri PB-KSv yang awalnya dipatok seharga US$9,78 per MMbtu, akan naik menjadi US$11,99 per MMbtu. Untuk pelanggan Bronze 1 dipatok Rp10.000 per meter kubik, sebelumnya Rp6.000 per meter kubik yang akan mulai ditetapkan per 1 Januari 2024. Padahal, pertengahan tahun ini, tujuh industri penerima harga gas tertentu yaitu sebesar US$6 per MMbtu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 121/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, telah mengalami kenaikan harga. Kementerian Perindustrian menyebutkan kenaikan tersebut tentunya memberatkan dunia usaha, padahal masih banyak yang belum menerima insentif sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelaku usaha dalam hal ini diwakilkan oleh sejumlah aso­siasi menyatakan penolakannya. Gas sebagai energi dan bahan baku memiliki porsi besar dalam biaya produksi, untuk industri makanan dan minuman misalnya menggunakan gas sebagai energi sebesar 50% dari biaya produksi.